Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Gelar ‘Gerakan Dari Pintu ke Pintu’ Ajak Warga Gunakan Masker

JAKARTA– Kunci dari penanganan Covid-19 adalah mematuhi protokol kesehatan berupa disiplin memakai masker dan pelaksanaan vaksinasi. Penegasan itu seringkali disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Sementara masih banyak pihak yang abai terhadap ajakan pemakaian masker. “Untuk itulah Kantor Staf Presiden (KSP) mengajak seluruh elemen masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Tetap pakai masker dimanapun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membagikan masker dalam tajuk ‘Gerakan Dari Pintu ke Pintu’ di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta pada Kamis (22/7).

Gerakan dari pintu ke pintu sebagai adalah upaya kolaborasi antara KSP dengan pihak swasta dalam pembagian masker. KSP juga mendorong semua pihak seperti Ormas, aktivis perempuan dan swasta lainnya untuk berkontribusi dalam gerakan ini. Gerakan pendistribusian masker medis ini ditujukan kepada warga ekonomi kelas menengah ke bawah di beberapa kota seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta dan Surabaya. Masker berjumlah 500 ribu masker medis akan dibagikan ke 220 kelurahan lainnya yang tersebar di 20 kota di Pulau Jawa.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi kemanusiaan antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk masyarakat,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan, ikhtiar perang melawan virus berbahaya COVID-19 harus dilakukan dari dan untuk masyarakat secara kolektif. Ia meyakini sumber daya bangsa ini cukup kuat untuk menyokong gerakan rakyat ini, baik dari segi logistik maupun pendanaan.

Moeldoko pun menyempatkan untuk menegur beberapa warga di RT 002/RW 05 di Kelurahan Kebon Kosong yang belum menggunakan masker sekaligus memberikan apresiasi bagi mereka yang telah patuh menggunakan masker meski sedang berada di dalam rumah.

Pendistribusian masker medis dengan model dari pintu ke pintu rumah warga ini dirancang oleh KSP agar dijadikan percontohan dalam penerapan protokol kesehatan khususnya di kawasan kampung padat penduduk. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh masker medis berkualitas tanpa harus keluar rumah dan menciptakan kerumunan.

“Model pendistribusian masker melalui gerakan door-to-door oleh dan untuk masyarakat ini juga menegaskan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sangat mengapresiasi inisiasi dari swasta dan tokoh sosial kemasyarakatan dalam ikhtiar bersama ini,” jelas Moeldoko.

Masker medis yang dibagikan secara gratis ini diproduksi oleh Aice Group untuk misi kemanusiaan melawan virus COVID-19. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Penta Helix yang melibatkan pemerintah, media, komunitas, bisnis, dan akademisi untuk menghambat penularan virus COVID-19 di kalangan masyarakat secara efektif.

“Jangan mengeluh mencari kelemahan orang lain, kita seharusnya bukan hanya berdiskusi bukan hanya berdebat, tapi harus fokus kerja, kerja, kerja,” tegas Moeldoko.

Ia pun mendorong agar semua pihak tidak ragu dalam memberikan bantuan baik berupa bantuan masker medis, bantuan makanan dan bantuan lainnya.

Salah satu contoh inisiatif gotong royong dari pihak masyarakat adalah kehadiran dapur umum yang memberikan pelayanan berupa pemberian makanan gratis bagi masyarakat yang melakukan isoman. Moeldoko pun menyempatkan untuk berkunjung ke salah satu dapur umum yang diinisiasi warga RW 01 di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat.

Dapur umum yang didirikan oleh warga secara swadaya itu juga menyediakan makanan bagi masyarakat umum di hari Jumat, sebagai bentuk solidaritas sesama dalam menghadapi pandemi.

“Inisiatif semacam ini sangat luar biasa. Saya mendorong berbagai pihak untuk turut berdonasi untuk program-program swadaya macam ini,” kata Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP Moeldoko Minta Seluruh Satpol PP Bekerja dengan Empati dan Hati

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr H. Moeldoko menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi bertajuk “Inspirasi Komunikasi Publik Untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat”. Ia meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat.

“Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakkan prokes saat ini,” ujar Moeldoko dalam rapat secara virtual, Kamis (22/7).

Ia mengatakan bahwa negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun, Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.

“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.

Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Ia mengaku banyak terbantu dengan kerjasama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

“Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerjasama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.

Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku panglima, ia selalu memimpin dengan empati dan hati. Ia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak.

“Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” pungkas Moeldoko.

Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran.

“Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.

Suhajar mengatakan saat ini segala tindakan penertiban harus sesuai aturan. Penegakan hukum harus tegas, namun simpatik dan dan santun, serta dilarang menggunakan kekerasan.
Kami selalu memantau seluruh kegiatan dan hal-hal yang terjadi selama penertiban. Kawan-kawan Kepala Satpol PP, saya yakin dan percaya bahwa kita teguh menjalankan kepemimpinan kita. Dalam situasi apapun kita harus menjadi seorang pemimpin yang mendidik dan mengayomi,” jelasnya.

Direktur Pol PP dan Binmas Dr. Bernhard E. Rondonuwu mengatakan saat ini komunikasi antara Direktorat Pol PP dan Kasatpol PP sangat intens dilakukan lewat grup WhatsApp. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem komunikasi yang memadai, mengingat keterbatasan infrastruktur.

“Oleh karena itu kami ingin mengingatkan soal pentingnya grup WhatsApp ini. Menurut hemat kami data yang kami himpun belum mewakili seluruh Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tolong para Kasatpol PP yang saat ini hadir untuk segera bergabung dengan group, agar ketika kami mendistribusikan informasi, bisa segera tersebar,” jelasnya.

Edukasi Strategi Komunikasi dan Literasi Kesehatan dari Pakar

Dalam rapat koordinasi tersebut, para Kasatpol PP di seluruh Indonesia juga mendapatkan edukasi mengenai strategi komunikasi dan literasi kesehatan dari para pakar.

Konsultan Komunikasi UNICEF Risang Rimbatmaja mengatakan dalam hal pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, jajaran Satpol PP adalah lini pertama. Hal itu terkait dengan perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

“Dari konteks perubahan perilaku, kadang kala hal yang sifatnya instrumen atau ajakan kurang efektif. Lebih banyak kasus yang menginspirasi perubahan dan penerimaan gagasan dengan melalui relasi atau hubungan. Hal ini dilakukan dengan cara membangun hubungan atau mengakrabkan diri dengan masyarakat,” ujarnya.

Risang juga mengimbau jajaran Satpol PP untuk mengutamakan sikap rendah hati dalam kekuatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ia meminta jajaran Satpol PP untuk membangun hubungan dengan cepat, mendengarkan dan menyampaikan pesan, kemudian meninggalkan kesan baik yang membekas.

“Juga jangan lupa bersikap apresiatif. Seringkali kita hanya mengingatkan dan melihat yang negatif. Dari cara pandang seperti itu, masyarakat jadi merasa kurang nyaman. Sikap apresiatif bisa dimulai dari menyapa orang yang sudah patuh protokol kesehatan,” ungkap Risang.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. RA Adaninggar, Sp.PD mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang kedua, dimana puncaknya belum diketahui. Sementara di dunia tengah dimulai gelombang ketiga pandemi.

“Virus ini tidak bisa dilihat dengan mata, dan setiap masuk ke sel tubuh manusia akan melakukan mutasi secara alami. Jadi terdapat banyak varian baru. Jadi intinya kita tidak boleh lengah karena bisa mengenai siapapun. Dari anak anak sampai lansia, dan profesi apapun,” jelasnya.

Ia menambahkan, kini virus tersebut bisa menular melalui udara atau airborne dengan jangkauan di atas 2 meter. Hal itu khususnya dalam ruangan yang tertutup, memiliki ventilasi buruk, dan banyak penghuninya.

Sementara itu varian Delta yang terbaru bisa menular ke lima sampai delapan orang. Maka dari itu banyak orang yang sakit secara bersamaan dan akhirnya berebut fasilitas kesehatan, bahkan dengan pasien yang bukan Covid-19.

“Maka itu terus terjadi rekor penyebaran Covid-19 dan kematian, karena tidak bisa mendapatkan perawatan yang semestinya. Masyarakat yang harus divaksin minimal 80 persen agar terjadi herd immunity. Kami butuh bantuan bapak ibu sekalian untuk terus menegakkan protokol kesehatan agar virus ini tidak menyebar secara lebih luas,” jelasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Optimalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan

JAKARTA– Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan agar berjalan optimal. Termasuk menjembatani komunikasi antar Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan mekanisme penyalurannya. “Kita mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini lebih optimal, dan perlu terobosan tata kelola khususnya akurasi data penerima,” ujar Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP, Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/7).

Febry menambahkan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap para nelayan, KSP perlu memastikan masalah yang tersumbat bisa dipecahkan. Apalagi sektor kemaritiman menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. KSP melihat masih ada problem terkait akurasi data penerima sehingga realisasi penyerapan di tahun 2020 hanya mencapai 500.000 kilo liter atau sekitar 26 % dari total kuota.

Sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan 1,9 juta kilo liter kuota subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar kepada seluruh kapal nelayang yang berdaya tampung hingga 30 GT. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini pun nelayan harus terdaftar di sistem KKP serta telah diverifikasi datanya dan memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Saat ini pemerintah juga sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Harapannya, subsidi BBM untuk para nelayan di Maluku juga bisa sampai. “Sebagai salah lokus pilot project ini, kita harus pastikan di Maluku yang dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, tidak ada masalah soal penyaluran,” ujar Febry.

Febry menambahkan, diperlukan penyederhanaan mekanisme pengajuan BBM bersubsidi. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya akurasi data yang berujung pada rendahnya angka penyaluran BBM bersubsidi adalah jumlah komponen persyaratan yang harus dilengkapi oleh nelayan terlalu banyak dan rumit.

“Syarat memperolehnya mesti disederhanakan menggunakan Kartu KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka itulah yang perlu kita dorong dan pastikan percepatannya,” imbuhnya.

“Saya harapkan kepada kita semua untuk dapat menyusun timeline kapan mulai pelaksanaan pilot proyek, target penyerapan BBM bersubsidi untuk nelayan, dan percepatan pendataan Kartu KUSUKA. Sehingga, kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan optimal,” tegas Febry.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran BBM Bersubsidi bagi nelayan adalah Masih banyaknya nelayan yang melakukan pembelian BBM bukan di SPBUN (SPBU Nelayan) melainkan di SPBU Reguler, sehingga realisasi penyalurannya tidak tercatat sebagai realisasi Konsumen Pengguna Usaha Perikanan.

Oleh karenanya, PT. Pertamina (Persero), sebagai perusahaan penyedia bahan bakar minyak bumi dan gas, menyatakan kesanggupannya untuk terus melakukan penambahan titik pelayanan SPBUN di sentra-sentra nelayan sesuai rekomendasi KKP sehingga nelayan tidak perlu mengambil BBM di SPBU yang lokasinya berjarak cukup jauh.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Pemerintah Rangkul Ulama Ikut Tanggulangi Pandemi Covid-19

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) berinisiatif menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog dengan ulama terkemuka di Indonesia secara daring pada Kamis (15/7). Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah pada Selasa (20/7) mendatang. “Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan sepuluh ulama dari penjuru Indonesia. Kesepuluh ulama itu adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust. Das’ad Latif, KH. Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH. Cholil Nafis, Ust. Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti ,Gus Reza Ahmad Zahid dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.

Moeldoko menjelaskan tujuan dari dialog bersama para ulama ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat. “Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” imbuh Kepala Staf.

Untuk menghindari lonjakan aktivitas dan kerumunan masyarakat di luar rumah, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Juknis Pelaksanaan Qurban tahun 2021 di wilayah PPKM Darurat.

Pembatasan ini tidak dilakukan tanpa alasan mengingat data dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 pada Rabu, 14 Juli 2021 menunjukkan adanya penambahan kasus harian COVID-19 yang mencapai angka 54.517 kasus positif, yang mana ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi. “Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua,” tegas Moeldoko.

Merespon hal itu, para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19 terutama menjelang perayaan Idul Adha. Caranya dengan menyerukan kepada umat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan situasi genting pandemi.

Para tokoh agama juga memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah yang seharusnya dibuat dalam bentuk yang lebih sensitif. “Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu;ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat. “Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan himbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam,” ujar Mu’ti.

Penceramah asal Jogjakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi. Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog yang mengikutsertakan pemuka dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas bagi umat agama lain. Pandangan serupa disampaikan Ustad Das’ad Latif dan Ustad Yusuf Mansur.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Adha dan Selama PPKM Darurat

JAKARTA – Pemerintah terus memonitor serta menjaga ketersediaan dan harga pangan menjelang Idul Adha serta pelaksanaan kurban 1442 Hijriah, juga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 2 sampai 20 Juli 2021.


Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) yang terpantau per 14 Juli 2021 menunjukkan ada beberapa harga komoditas yang menunjukkan penurunan seperti Daging Sapi Kualitas 1 Rp1.750, Cabai Rawit Hijau Rp150, Beras Kualitas Bawah I Rp50, Daging Ayam Ras Segar Rp250.Untuk Bawang Merah Ukuran Sedang, Bawang Putih Ukuran Sedang, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1, Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2, Gula Pasir Kualitas Premium, Gula Pasir Lokal, Beras Kualitas Super I, Beras Kualitas Super II, Beras Kualitas Bawah II, Beras Kualitas Medium I, Beras Kualitas Medium II, tidak mengalami perubahan harga.


Sementara ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan teruntuk kenaikan Telur Ayam Ras Segar Rp50, Cabai Merah Besar Rp200, Cabai Merah Keriting Rp250, Cabai Rawit Merah Rp450, dan Daging Sapi Kualitas 2 Rp50 menjadi Rp118.700 per kilogram.
“Kenaikan ini tergolong wajar. Teruntuk stok cabai akan bertambah mengingat musim panen akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Selain itu kenaikan harga beberapa komoditas yang kerap di konsumsi di hari raya akan mengalami kecenderungan kenaikan harga yang relatif normal, mengikuti tren kenaikan permintaan,” ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Dr Panutan Sulendrakusuma, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (14/7).

Selain faktor-faktor tersebut, ia menyatakan di wilayah yang mengalami PPKM juga mengalami perbedaan jam operasional di beberapa pasar. Hal ini turut mempengaruhi suplai dan permintaan yang dapat berdampak pada fluktuasi harga yang bersifat sementara saja. Dengan demikian, saat ini belum perlu dilakukan operasi pasar.

“KSP dan seluruh K/L terkait aktif berkoordinasi untuk memastikan harga pangan terjangkau dan stok pangan mencukupi selama PPKM Darurat berlangsung,” ungkap Panutan.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pertanian juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan menjelang Idul Adha di bulan ini. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa ketersediaan bahan pokok dan penting aman menjelang Idul Adha dan selama PPKM Darurat berlangsung.
“Selain itu, KSP memastikan selama proses PPKM Darurat seluruh Program Strategis Nasional di sektor pangan terus di monitor pelaksanaannya untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian,” imbuhnya.

Sebagaimana kita ketahui, sejak pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, sektor pertanian menjadi sektor yang tumbuh secara positif. Dari sisi lapangan usaha, sekitar 64,13% berasal dari lima sektor utama termasuk pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Dari kelima sektor tersebut, sektor pertanian masih tumbuh 2,95% (y-on-y) dan berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia di saat sektor lain mengalami penurunan. Ekspor produk pertanian juga mengalami peningkatan sebesar 13,39% per Januari-Mei 2021 sebesar US$1,62 miliar, dari periode yang sama 2020 sebesar US$1,42 miliar. Produk pertanian berkontribusi sebesar 1,93% terhadap total ekspor.