Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Jauh dari Prediksi Bank Dunia, Laju Kemiskinan Indonesia Terkendali

JAKARTA – Pemerintah berhasil menekan potensi melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2020. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya mencapai 27,55 juta per September 2020. Angka ini jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia pada 2020 yang berkisar 5,5 juta sampai 8 juta orang.

“Estimasi Bank Dunia itu bisa terjadi tanpa adanya program emergensi sosial yang tepat untuk rumah tangga. Dengan begitu, data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (24/2).

Laju kemiskinan dapat ditekan melalui intervensi yang tepat dari pemerintah. Terutama melalui sejumlah program pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sangat membantu seluruh masyarakat terutama menengah ke bawah.

Salah satunya adalah perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai informasi, pada 2020, Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020. “Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan,” tutur Panutan.

Panutan merinci, program PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan Insentif Usaha. Dari enam komponen tersebut program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran yang sangat baik yaitu Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per 23 Desember 2020.

Tidak hanya melindungi yang miskin dan rentan, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listri, BST non Jabodetabek. Selain itu juga terdapat program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pra Kerja, Subsidi Gaji Naker, Bantuan Beras PKH, BST Kartu Sembako, Subsidi Gaji Guru Honorer Kemendikbud, Subsidi Kuota Kemendikbud. “Sehingga program PEN mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru,” imbuh Panutan

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Temui Moeldoko, KSBSI Paparkan Kondisi Buruh Terdampak Pandemi

JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendapat kesempatan melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Melalui pertemuan itu, DPP KSBSI memaparkan beragam kondisi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. “Terutama karena banyak perusahaan yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menghabiskam masa kerja karyawan. Laporan ini banyak kami terima, perkara pemutusan hubungan kerja ini bisa jadi masalah besar,” ujar Sekjen DPP KSBSI Vindra Whindalis, Rabu (24/2).

Ketua Konsolidasi DPP KSBSI Hendrik Hutagalung menambahkan, persoalan PHK karyawan dengan modus pandemi ini menjadi masalah baru di tengah gelombang PHK yanh terjadi sebelum pandemi. Pada kondisi ini, lanjut Hendrik, Dinas Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) punya banyak kendala untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itulah, Hendrik menilai, Moeldoko bisa jadi sosok penting dalam pembinaan buruh ke depan.

Merespon persoalan yang dihadapi DPP KSBSI, Moeldoko menegaskan, buruh adalah mitra sosial Pemerintah. “Begitu juga antara pengusaha dan buruh. Jangan saling memposisikan sebagai musuh, melainkan mitra yang saling melengkapi,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga menjelaskan peran Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai jembatan antara masyarakat dan Istana, serta jembatan antara keluhan dengan solusi. Menurutnya, KSP membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan kritikan dan aduan bagi masyarakat. “Sehingga kalau KSP sebagai rumah terakhir sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu, masyarakat harus kemana lagi.

Kami harus berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami juga punya program KSP mendengar untuk memfasilitasi aduan masyarakat,” imbuh Moeldoko. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki semangat kuat untuk berikan solusi terhadap hambatan yang ada. Turut hadir dalam pertemuan tersebut tenaga ahli utama KSP Fadjar Dwi Wisnuwadhani.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Pemerintah Pastikan Jaga Independensi Komnas HAM dalam Menjalankan Tugasnya

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memelihara kerja sama sinergis dan konstruktif dalam pemajuan dan penegakan hak asasi di Indonesia. Baik saat menangani permasalahan yang berskala nasional dan internasional.

 “Namun aspek paling mendasar dan krusial dari kebijakan strategis pemajuan dan penegakan HAM adalah menjaga indepedensi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan impartial,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komnas HAM secara daring, Rabu (24/2).

Dengan independensi itu, Moeldoko menilai, Komnas HAM bisa menunjukkan kredibilitasnya di mata publik, baik nasional maupun internasional. Sehingga, kinerja HAM Indonesia terus membaik guna mengambil leadership di kawasan, baik di ASEAN maupun di Organisasi Kerjasama Islam sebagai negara demokratis dan negara Muslim terbesar di dunia.

Secara internal, kata Moeldoko, kinerja HAM yang baik akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh negara yang menjadi landasan pembangunan manusia Indonesia unggul menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Sementara secara eksternal, meningkatnya pemajuan dan penegakan HAM akan menguatkan posisi Indonesia secara strategis dan mandiri dalam diplomasi politik serta keamanan. Selain itu juga yang tidak kalah penting diplomasi ekonomi yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia.

 “Maka kita patut berbangga karena kinerja-kinerja nasional kita di bidang HAM dan kemanusian lainnya mendapatkan apresiasi dunia dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB. Tentu keanggotaan ini perlu kita manfaatkan guna terus untuk mendorong pemajuan dan pemajuan HAM yang semakin dirasakan oleh setiap warga negara sebagai pemegang right holder yang hakiki,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan kembali komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam pemajuan dan penegakan HAM sebagai janji politik dalam memegang amanah konstitusi dalam menghadirkan negara melindungi segenap bangsa dan negara secara inklusif dan paripurna. Bahkan, pada pidato Kenegaraan memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia pada 16 Agustus 2020 di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden menyampaikan bahwa prinsip-prinsip HAM dan lingkungan hidup harus mengarusutama dalam setiap kebijakan pembangunan serta harus menjadi perhatian semua pelaku ekonomi dan bisnis yang harus menjadi bagian penting penyangga demokrasi Indonesia.

Komitmen tersebut diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga mewarnai setiap kebijakan di tingkat nasional dan daerah. “Pengarusutamaan HAM dalam kebijakan strategis pemerintah juga dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2021-2025, yang akan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemajuan dan penegakkan HAM lima tahun mendatang,” tambah Moeldoko.

Adapun, kata Moeldoko, KSP selalu siap dan terbuka bekerjasama dengan Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil bidang HAM dan seluruh komponen bangsa dalam mengawal pemajuan dan penegakan HAM sebagai amanat konstitusi dan program prioritas Presiden.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Politik

Utang Indonesia Dikelola Secara Prudent

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) kembali menggelar KSP Mendengar seri ke -10 dari Situation Room Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (23/2). KSP Mendengar dengan tema Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah ini diambil agar masyarakat benar-benar memahami postur utang dan anggaran Pemerintah, dan tidak terjebak dalam misinformasi yang beredar. “Karena sebenarnya pembiayaan utang Indonesia stabil sejak 2015. Pada 2020 memang utang lebih besar karena dampak pandemi,” tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Selain itu, lanjut Prastowo, Indonesia berhasil menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir pada level di bawah 30 persen. Meski begitu, Prastowo juga mengakui rasio tersebut sempat naik pads 2020 seiring dengan bertambahnya utang untuk penanganan Covid-19.

Di sisi lain, lanjut Prastowo, Indonesia juga mendapat proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain. “Karena pelunasan juga dilakukan, sehingga mengurangi beban. Dengan begitu, pengelolaan utang Indonesia sudah sangat prudent dan menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi,” jelas Prastowo seraya menambahkan, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal secara moderat dan tidak melebihi 3 persen.

KSP Mendengar kali ini juga tetap spesial karena dihadiri lebih dari 130 orang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko juga hadir bersama Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma dan para Tenaga Ahli Kedeputian III KSP.

Pada kesempatan ini, Reza Dharmayanda, salah satu peserta KSP Mendengar, mengusulkan agar Pemerintah membuat gambaran atau bagan infografik sederhana yang bisa menunjukkan utang Indonesia dikelola secara prudent. Dengan begitu, kata Reza, masyarakat tidak mudah memandang negatif nilai utang Indonesia. Terlebih, katanya, selama ini utang Pemerintah tersebut diperuntukkan bagi penanganan pandemi Covid-19.

Adapun Tenaga Ahli Madya Kedeputian III KSP Ina Nurmalia Kurniati menyampaikan, implementasi vaksin dan sinergi kebijakan akan terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. KSP pun optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 4,5 persen – 5,5 perssn pada 2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV- 2020.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PSN di Sulsel

JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera mewujudkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terutama untuk dua proyek pembangunan, yakni jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port. “Tim ini akan dipimpin oleh Sekda Provinsi dan melibatkan seluruh pihak. Sehingga tim ini akan jadi forum komunikasi yang baik,” tegas Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/2).

Pada rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ini akhirnya menyepakati bahwa Tim Percepatan akan dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan ini.

Rapat yang merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan Febry pada 10 Februari 2021 ini, menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan PSN di Sulawesi Selatan. Terutama yang melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Febry menekankan bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengadaan tanah di kabupaten/kota yang dilewati membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait. “Semua pihak harus terlibat aktif. Mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, sampai Polda harus dapat berkoordinasi dengan baik,” imbuh Febry.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun 2021.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Progres pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 66%. KSP mendorong percepatan pembangunan MNP serta infrastruktur pendukung lainnya, terutama pembangunan akses jalan tol menuju MNP.