Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Program Citarum Harum Butuhkan Kolaborasi Semua Pihak

BANDUNG – Pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) CItarum di Provinsi Jawa Barat membutuhkan penanganan semua pihak. Termasuk diantaranya adalah Kementerian, Lembaga dan masyarakat sekitar. Dalam kunjungan ke Situ Cisanti Kabupaten Bandung akhir pekan ini, Kantor Staf Presiden (KSP) ingin memastikan Program Citarum Harum berjalan sesuai rencana. Program Citarum Harum telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. “Kita melihat sejumlah instalasi untuk pengendalian kerusakan DAS CItarum,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Trijoko M. Soleh Oedin pada Sabtu (28/11).

KSP meninjau Situ Cisanti yang merupakan titik nol DAS Citarum. Dalam kunjungannya, TAU Kedeputian I KSP Trijoko didampingi Kepala Harian Satgas Citarum Harum Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim. Trijoko menegaskan, pekerjaan DAS Citarum merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Presiden Joko Widodo memiliki concern yang tinggi terhadap Sungai Citarum. Bahkan beliau memperkirakan pekerjaannya membutuhkan waktu hingga tujuh tahun,” ujar Triyoko.

Program Citarum Harum secara spesifik disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Trijoko memastikan, KSP akan terus bekerja dalam mendorong sinergitas antar Kementerian/Lembaga dan menyukseskan program Citarum Harum. “Terlepas dari refocusing anggaran, suksesnya program Citarum Harum memerlukan sinergitas antar K/L, bukan hanya pemerintah namun juga non-pemerintah,” imbuh Trijoko.

Kunjungan ke Situ Cisanti juga memastikan pengelolaaan air limbah rumah tangga, ternak, serta pemasangan alat online monitoring kualitas air. Menurut Triyoko, untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbag (IPAL) rumah tangga membutuhkan penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar diadopsi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. “Penguatan pemerintah daerah secara bertahap menyediakan IPAL rumah tangga, mulai dari mencarikan skema kebijakan.Tujuannya agar permukiman, khususnya perumahan memiliki IPAL terpadu,” ungkap Trijoko.

Sedangkan untuk IPAL ternak yang tersebar di hulu DAS Citarum, Trijoko menyatakan banyak contoh berhasil. Namun membutuhkan penguatan kelembagaan tingkat desa seperti peraturan desa, pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pemanfaatan Dana Desa. Sementara soal Online Monitoring Kualitas Air (ONLIMO), Triyoko memberikan apresiasi terhadap pemasangan alat tersebut. “Namun perlu ditingkatkan manfaatnya sehingga alat ini menjadi power full sebagai salah satu early warning system pada kualitas air di DAS Citarum,” ujar Trijoko.

Aliran Sungai Citarum membentang sepanjang 297 kilometer yang melintasi 13 Kabupaten/Kota mulai dari Situ Cisanti, Kabupaten Bandung hingga bermuara di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Adapun cakupan luasan DAS Citarum cukup besar hampir 20% dari total luas Provinsi Jawa Barat.

Kepala Harian Satgas Citarum Harum Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim menambahkan, merevitalisasi Situ Cisanti bukan pekerjaan mudah. Apalagi saat ini, jika akhir pekan banyak komunitas-komunitas yang semakin ramai berkunjung. “Kami bekerja keras membersihkannya,” ujar Dedi.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Kolaborasi Antara Negara Percepat Reformasi Kesehatan

JAKARTA – Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara perlu menerapkan agenda reformasi kesehatan. Tak terkecuali bagi Indonesia. Namun hal itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi sejumlah pihak, evaluasi, monitoring terhadap tata kelola dan pendanaan, serta pembenahan dalam pelayanan dasar kesehatan. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan pandemi Covid-19 merupakan momentum memperbaiki sektor kesehatan. “Terutama mengenai mitigasi tata kelola dan keberlanjutan finansial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan aat berbicara dalam acara Roundtable Discussion tentang Reformasi Sektor Kesehatan antara CSO di Indonesia dengan Para Pakar di Belanda secara daring dari Situation Room KSP, Kamis (26/11).

Apalagi, pandemi COVID-19 membuka mata banyak pihak perlu adanya perbaikan pada sistem kesehatan di Indonesia. Terutama dalam hal proses pengambilan keputusan berbasis bukti pada masalah kesehatan. “Sehingga saya setuju pernyataan Presiden yang ingin mendorong reformasi kesehatan sebagai masalah prioritas di masa depan,” kata Executive Director of PRAKARSA AH Maftuchan.

Sementara itu , Chaiman Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menekankan rendahnya persentase tenaga kesehatan doktor dan tenaga medis profesional dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Sehingga reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan pemberdayaan komunitas kecil melalui bantuan pemerintah.

Roundtable Discussion Reformasi Kesehatan di Situation Room KSP

Di sisi lain, dr. Adhi Sanjaya dari Technical Program Advisor doctorSHARE, menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, meningkatkan pemberdayaan pemerintah, dan terus melaksanakan kerja sama dengan public private sector di bidang kesehatan. Hal lain yang diperlukan Indonesia adanya ruang untuk implementasi lokal pada sistem kesehatan. “Mencontoh Belanda yang telah mereformasi sistem kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan anggaran negara untuk kesehatan nasional<” ujar Adhi.

Indonesia dan Belanda bisa saling bertukar informasi mengenai masalah kesehatan. Misalnya, Belanda bisa belajar dari Indonesia untuk beberapa penyakit yang tidak biasa terlihat di Belanda. Sebaliknya, Indonesia bisa mempelajari sistem kesehatan di Belanda.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP Apresiasi Masukan Perempuan Aceh dalam Penanganan Covid-19

BANDA ACEH—Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh dalam penangangan Covid-19. “Catatan kritis teman-teman menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini,” ujar Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodawardhani. Hal ini tertuang dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema ‘Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama Pandemi COVID19’ di Banda Aceh. Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Diskusi dihadiri sejumlah tokoh perempuan antara lain, Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani, Ketua Komunitas Perempuan Cinta Damai Zubaidah, Koalisi Perempuan Indonesia Destika Gilang Lestari, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman,; Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani, Aktivis Flower Aceh Riswati, Serta Rasyidah dari Presidium Balaisyura Ureung Inong Aceh.

Kiritk pertama muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani. DIa menyebutkan ada sejumlah bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Terlebih kepada korban konflik dan disabilitas yang tidak pernah selesai. “Persoalan di Aceh ini yang tidak selesai-selesai karena tidak tepat sasaran, dan mirisnya bagi korban konflik dan disabilitas ini tidak pernah selesai dan terus terjadi,” ujar Farida.

Kedeputuian V KSP dikusi dengan tokoh Perempuan Aceh di Banda Aceh

Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. “UU ini mengeser pola pikir tentang bagaimana memperlakukan kawan-kawan disabilitas tidak hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (charity-based). Namun berbasis pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Jaleswari.

Sementara, Destika Gilang Lestari dari Koalisi Perempuan Indonesia mengungkapkan kondisi ekonomi kelompok perempuan di Aceh selama masa pandemi bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 Juta dari Presiden Jokowi. “Bantuan itu tersebar pada enam kelompok kepentingan yakni ibu rumah tangga, informal (orang yang berjualan, berdagang, bukan kerja tetap), professional (kerja tetap), pemuda, nelayan, petani. Bantuan itu melalui rekomendasi Dinas Koperasi dan program MEKAR,” ungkap Destika.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani menyebutkan perekonomian Indonesia memang terdampak pandemi COVID19. Pada Triwulan II mengalami minus 5,32 persen dan Triwulan 3 mengalami konstraksi sebesar 3.49 persen. Dampak Covid-19 pada UMKM ialah 50% UMKM menutup usahanya. “88 persen Usaha Mikro tidak memiliki kas dan tabungan,” ujarnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Temukan Permasalahan di KEK Bitung

SULAWESI UTARA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai salah satu proyek strategis pemerintah dalam perkembangannya dirasa kurang optimal. Terdapat sejumlah permasalahan yang masih membelit kawasan ini. Temuan berbagai permasalahan terungkap saat Kantor Staf Presiden melakukan verifikasi lapangan untuk menggali lebih dalam progres dan hambatan pengembangan kawasan ini.

Deputi III KSP, Panutan S. Sulendrakusuma, menyampaikan beberapa poin permasalahan di KEK Bitung. Diantaranya mengenai terhentinya pembangunan, belum banyaknya investor bisa datang kembali akibat dampak pandemi COVID-19, dan masih perlunya hasil tangkapan dikirim ke Jakarta sebelum dieksport ke negara tujuan.

“Kita akan tindaklanjuti seluruh temuan permasalahan disini, sehingga perkembangan KEK Bitung dapat makin cepat. Terutama untuk tingkatkan ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19,” tegas Panutan.

Sedangkan James Sela, perwakilan dari PT Membangun Sulut Hebat selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Bitung mengungkapkan industri yang ada di KEK Bitung terdiri dari kelapa dan turunannya, perikanan dan turunannya, serta logistik dan energi. “Sejauh ini sudah ada 3 investor yang telah beroperasi, 4 telah sampai pada tahap MoU, dan 35 LOI.”

Dalam pengembangan kawasan KEK, pada tahun lalu, PT Membangun Sulut Hebat sebagai pengelola juga telah bekerja sama dengan China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan masih berjalan hingga saat ini. Kabar terbaru, CRBC akan ikut serta mempromosikan KEK Bitung.

Selain itu, James menuturkan, nantinya akan ada tempat pelatihan kerja hasil kolaborasi dengan balai latihan kerja (BLK) untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari daerah-daerah di Sulawesi Utara. Langkah ini juga didukung melalui kerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kota Bitung untuk menggelar pelatihan yang terfokus.

Sekretaris PTSP Bitung Julius Talimbekas juga optimis KEK Bitung akan maju, terlebih dengan dukungan masyarakat sekitar.

KEK Bitung Bitung dipandang cocok sebagai pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Bitung yang berjarak 44 kilometer dari Manado itu juga punya pelabuhan hub internasional Bitung sebagai penghubung bagi perdagangan di kawasan Timur Indonesia. Terlebih untuk distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.

Selain berkunjung ke KEK Bitung, Kantor Staf Presiden juga mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, PT Marina Nusantara Selaras, dan PT Samudra Mandiri Sentosa sebagai eksportir tuna terbesar di Indonesia untuk dapat memetakan permasalahan perekonomian di Bitung secara komprehensif.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Banpres Datang, Meinia Senang

MANADO – Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata menjadi salah satu strategi terbaik bagi pelaku usaha mikro untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dirasakan Meinia Sumendak pelaku usaha olahan ikan asal Sulawesi Utara mengaku mendapat pukulan telak saat pandemi COVID-19 melanda. Dia bercerita, produk olahannya tidak ada yang beli hingga menjadi kadaluarsa yang akhirnya semakin menggerus modal usahanya.

Meinia pun banting stir ke bisnis olahan kue untuk menyambung hidup. Hingga akhirnya mendapat bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10 juta, ditambah hadirnya bantuan BPUM Rp2,4 juta. “Saya bersyukur. Kami sangat terbantu dengan BPUM. Dinas UKM Pemprov pun membantu dengan membeli produk kami untuk dijual kembali,” ungkap Meinia saat berdialog dengan Kedeputian III KantorStaf Presiden di Sulawesi Utara, Rabu (25/11).

Lain lagi Sarce Kasim yang juga pelaku usaha pengolahan ikan ini berinovasi dengan memproduksi roti isi cakalang. Sejak pandemi, Sarce yang mengaku mengalami keterbatasan modal. “Bersyukur adanya bantuan BPUM dan bantuan Pemprob melalui rehabilitasi pengolahan membuat kami bisa bertahan dan mengembangkan usaha ini,” ucap Sarce. Ia berharap, Pemerintah bisa memberikan lagi bantuan dalam bentuk pendampingan barang ekspor.

Kedeputian III lakukan verifikasi lapangan terkait manfaat program Bantuan Presiden bagi UMKM di Sulawesi Utara

Deputi III KSP,Panutan S. Sulendrakusuma sangat bersyukur BPUM sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) efektif membantu UMKM. “Faktanya program ini bisa menopang bisnis usaha mikro di Sulut yang sempat turun hingga 20% akibat pandemi COVID-19,” ujarnya.

Panutan menyadari, pelaksanaan program BPUM belum maksimal, terutama dengan adanya persoalan pemerataan penerima dan pendataan. “Untuk itu, KSP akan selidiki masalah-masalah ini,” tegasnya.

Sedangkan Tenaga Ahli KSP Aji Erlangga menjelaskan kehadiran KSP adalah untuk melihat langsung hambatan dalam pelaksanaan program PEN. Sebab hal tersebut merupakan salah satu tugas utama KSP yaitu mengawal pelaksanaan program-program prioritas nasional. “Kami akan kawal target penerima BPUM hingga 12 juta penerima. Kalau ada yang sudah baik bisa dijadikan model ke depannya,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKMD Sulut Ronald Sorongan memaparkan, banyak pelaku usaha mikro yang merasa senang dengan hadirnya BPUM. Beberapa di antaranya bahkan bisa kembali bangkit. Hasilnya, pelaku usaha mikro di Sulut berkembang pesat hingga mencapai 570.000, belum lagi pelaku usaha kecil yang berjumlah 135.000 dan pelaku usaha menengah sebesar 78.000 pelaku.