Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Antisipasi Alih Modalitas Perokok Muda, KSP Himpun Masukan

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menghimpun masukan terkait modalitas baru perilaku merokok dengan cara baru seperti Vape atau Electronic Nicotine Delivery System dan Heated Tobacco Product (HTP). Langkah ini untuk melengkapi upaya pemerintah mewujudkan penurunan konsumsi rokok pada usia 10-18 tahun hingga 8,7% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024. “Maka ini jadi perhatian kami. Apalagi ada kecenderungan, terutama dari kelompok anak muda, beralih dari rokok konvensional ke modalitas baru, baik itu vaping atau pun HTP,” tutur Tenaga Ahli Utama kedeputian II KSP Brian Sri Prahastuti di Jakarta, Sabtu (8/5).

Faktanya, jumlah perokok remaja Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data Riskesdas 2018, secara nasional, dan merata di seluruh provinsi, umur pertama kali merokok paling banyak adalah 15 – 19 tahun. Untuk itu, penting menyusun kebijakan, strategi dan regulasi yang, selain dapat menekan prevalensi merokok, termasuk mengantisipasi modalitas baru dalam mengonsumsi nikotin. “Kami juga berupaya untuk memperhatikan aspirasi dari civil society atau pun sektor privat,” ujar Brian.

Kementerian Kesehatan juga telah melakukan advokasi di daerah dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. “Bahkan ada juga layanan konseling upaya berhenti merokok,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kemenkes Cut Putri Arianie pada Focus Group Discussion (FGD) secara daring dengan tema Pengaturan Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) yang berlangsung akhir pekan ini.

Pada FGD tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto menjelaskan, prevalensi merokok sifatnya multi faktor jadi bukan hanya aspek media tetapi juga ada aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik. Project Director MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Supriyatiningsih juga siap bersinergi dengan pemerintah supaya ada regulasi yang bisa ditetapkan dengan lebih tegas. “Karena kami sepakat bahwa perilaku merokok harus melalui perangkat regulasi yang kuat dan sinergi multi lembaga,” kata Supriyatiningsih.

Sementara, Lead Researcher Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YKPK) Amaliya menilai permasalahan rokok dan resikonya di Indonesia sudah darurat dan mengkhawatirkan. Menurutnya perlu pengaturan pemakaian rokok elektronik dan aturan larangan mengonsumsi pada anak-anak. Ketua Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR) Ariyo Bimo mengamini pembatasan untuk produk HPTL untuk anak di bawah umur. Ariyo berpendapat penyusunan regulasi untuk HPTL perlu dilakukan dengan segera, karena pada saat ini produk sudah beredar dan digunakan secara luas.

FGD ini melibatkan perwakilan dari Kemenkes, KPPPA, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan WHO, Kemenko Perekonomian, LAKPESDAM PBNU, Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR), dan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP).

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Pemerintah Siapkan SOP Prokes Pembukaan Destinasi Wisata Favorit

JAKARTA – Pemerintah tengah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan untuk proyek contoh pembukaan destinasi pariwisata di tiga titik lokasi di Indonesia, yaitu Bintan, Batam dan Bali (3B). Melalui upaya ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak akan mengakibatkan masuknya varian virus baru dan menjamin para wisatawan dalam kondisi sehat. “SOP protokol kesehatan akan melibatkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenkes, BNPB dan Pemda, Febry merinci, SOP protokol kesehatan tersebut termasuk pengawasan pelaksanaan dan tracking/tracing wisatawan. Dalam persiapan pelaksanaan pilot project 3B, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyiapkan destinasi yang akan dibuka. Kementerian Luar Negeri sudah menjalankan Travel Corridor Arrangement (TCA) yang merupakan koridor perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan untuk keperluan bisnis, diplomatik dan perjalanan dinas, dengan RRT, Korea Selatan, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.

Selain itu, lanjut Febry, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan kebijakan untuk mendukung visa wisatawan, berupa revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kementerian Kesehatan mendukung percepatan vaksinasi baik pekerja parekraf maupun masyarakat khususnya pada lokasi pilot project 3B. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyiapkan super apps untuk tracing dan tracking berupa sinkronisasi sistem e-HAC di Kementerian Kesehatan dengan sistem PeduliLindungi.

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk segera menghidupkan kembali roda pariwisata di beberapa daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, pada saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalankan pilot project pembukaan destinasi pariwisata secara terbatas dan bertahap di 3B. Ketiga daerah tersebut dipilih karena selain penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak, juga sudah melalui proses verifikasi yang ketat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk Bintan, nantinya akan difokuskan di daerah Lagoi, Batam di daerah Nongsa, dan Bali akan difokuskan pada Sanur, Nusa Dua dan Ubud.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama memastikan kesiapan destinasi 3B melalui penerapan Clean Healthy Safety dan Environment (CHSE), protokol kesehatan yang ketat dan pengawasannya. “Dengan berbagai persiapan itu, proses pilot project pembukaan destinasi pariwisata di daerah 3B dapat berjalan dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak lagi, tanpa melanggar penerapan protokol kesehatan,” jelas Febry.

Febry menambahkan, melengkapi berbagai upaya yang ada, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di daerah 3B dan sudah terlihat titik terang bahwa industri pariwisata akan rebound. “Namun demikian, kita masih harus memperhatikan fluktuasi pandemi Covid yang terjadi baik di lokasi pariwisata maupun di lokasi negara asal wisatawan dan juga dunia internasional,” tambah Febry.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Lepas dari Bahaya Deflasi, Pemulihan Ekonomi Indonesia Semakin Nyata

JAKARTA – Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin mantap setelah tingkat inflasi tetap positif dan terkendali. Hingga Maret 2021, angkanya berada pada level 1,37% secara year on year (yoy). “Artinya, Indonesia berhasil terhindar dari bahaya deflasi yang bisa menghambat pemulihan ekonomi,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Hasilnya pun terpampang nyata. Lihat saja kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 yang sebesar -5,32% y-o-y, berkurang menjadi -3,49% y-o-y pada kuartal III 2020. Kemudian membaik lagi pada kuartal IV 2020 menjadi -2,19% y-o-y. Di awal tahun ini, pada kuartal I 2021 membaik dengan kontraksi -0,74% y-o-y. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada kuartal I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74% (y-o-y) dan -0,96% (q-t-q). “Ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan bisa terwujud ke depan,” tambah Panutan.

Realisasi belanja negara pada kuartal I 2021 adalah sebesar Rp523,04 triliun, naik cukup tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2020 sebesar Rp452,41 triliun. Kenaikan angka APBN terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang diantaranya pertumbuhan belanja modal yang naik sangat tinggi sebesar 186,2%, belanja barang 82,7%, serta belanja lain-lain. Sementara itu, belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,0%.

Pergerakan positif juga terlihat pada realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM (PMA dan PMDN). Dalam kuartal I 2021 realisasi penanaman modal mencapai Rp 219,7 triliun atau naik 4,3% (y-o-y). Sementara pariwisata masih mengalami tekanan. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada kuartal 1 2021 mencapai 385,59 ribu kunjungan, turun 16,33% (quartal to quartal/qtq) atau turun 85,45% (y-o-y). “Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor pariwisata dengan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi,” ujar Panutan.

Angka produksi mobil pada kuartal 1 2021 mencapai 255.312 unit atau naik sebesar 23,4% (qtq), sedangkan penjualan mobil secara wholesale (penjualan sampai tingkat dealer) mencapai 187.021 unit atau naik 16,6%. Panutan menilai, catatan ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke atas mulai bergerak. Bahkan penjualan motor secara wholesale pada kuartal I 2021 mencapai 1.293.933 unit atau naik 64,52% (qtq). “Kenaikan ini mencerminkan perbaikan perekonomian pada ekonomi kelas menengah ke bawah,” jelas Panutan.

Dengan pergerakan berbagai indikator tersebut, PDB Indonesia pada kuartal I 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.969,1 triliun; sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp2.683,1 triliun.
Pada sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh infokom yang tumbuh 8,72%, pengadaan air 5,49%, jasa kesehatan 3,64%, pertanian 2,95%, pengadaan listrik dan gas 1,68%, dan real estate 0,94% (yoy). Sementara Industri pengolahan terkontraksi 1,38%, perdagangan terkontraksi 1,23%, terkontraksi 0,79%, transportasi 13,12%, akomodasi dan makan minum terkontraksi 7,26% (yoy).

Adapun menurut pengeluaran, kontraksi masih terjadi pada konsumsi rumah tangga 2,23%, konsumsi Lembaga Non Profit Pelayan Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,53%, dan Pembentukan Modal Tutup Bruto (PMTB) 0,23% (y-o-y). Sementara itu konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96%, ekspor 6,74%, dan impor 5,27% (y-o-y) . “Dengan proses pemulihan di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh positif dan cukup tinggi pada kuartal-kuartal berikutnya,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Tol Becakayu Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

BEKASI – Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dapat tersambung dan beroperasi penuh tahun ini. Hal tersebut disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat megunjungi proyek Tol Becakayu di Bekasi, Rabu (5/5). “Semua pihak sepakat target penyelesaian konstruksi pada Oktober 2021 dan target operasional penuh pada Desember 2021,” ujar Febry.

Tersambungnya Tol Becakayu merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat. Tol yang telah dicanangkan sejak tahun 1995, sempat mangkrak begitu lama. Sampai akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek ini dilanjutkan kembali pada tahun 2015.
“Tol ini jadi alternatif untuk bergerak dari dan menuju Jakarta maupun Bekasi,” jelas Febry. Ditambah lagi, pemerintah juga sedang membangun infrastruktur transportasi massal lainnya seperti LRT Jabodebek yang juga akan melayani masyarakat ibukota.

Pada kunjungannya itu, Febry mengatakan, pemerintah tengah mengebut pembangunan fisik pada Seksi Koneksi dari Tol Wiyoto Wiyono, On Ramp Pasar Gembrong, Off Ramp Jatiwaringin, dan Seksi 2A Ujung. Bagian ini akan melengkapi keberadaan Tol Becakayu Seksi 1 ABC yang telah diresmikan sejak 3 November 2017 serta sebagian Seksi Koneksi ke arah Tanjung Priok yang telah beroperasi per 13 Maret 2021 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto menyampaikan, kontraktor optimistis target penyelesaian konstruksi dapat dicapai. Apalagi, dalam rapat koordinasi di KSP pada 3 Mei 2021 lalu, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan pengadaan tanah di wilayah Jakarta Timur dan Kota Bekasi dalam bulan ini.

Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aris Mujiono menambahkan, Kementerian PUPR bersama PT KKDM selaku badan usaha jalan tol sedang menyusun perencanaan teknis untuk melanjutkan pembangunan Tol Becakayu Seksi 2B yang akan tembus hingga ke wilayah Tambun. “Sesuai arahan KSP, kami telah memajukan target penyelesaian Seksi 2B dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2024,” kata Aris.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS

JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.