Categories
Agraria Berita Video

KSP Siapkan Laporan 5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA- Kantor Staf Presiden akan merilis laporan 5 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Laporan ini akan menunjukkan legacy dalam 5 tahun, di mana di periode 2014-2019, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah meletakkan fondasi Indonesia menuju negara maju.

“Pembangunan infrastruktur sebuah legacy. Jalan tol Jagorawi yang menjadi tol pertama, dan banyak ditiru negara-negara lain, tapi setelah puluhan tahun baru terbangun 280 kilometer. Namun kini telah terbangun 1.250 kilometer jalan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko, dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bakti, Sekretariat Negara, Selasa, 15 Oktober 2019.

Dalam sambutannya di hadapan pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga yang hadir, Moeldoko menyampaikan, bahwa pemerintah telah bekerja maksimal memenuhi target pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019.

“Pembangunan Indonesia sangat baik, meskipun belum semuanya terpenuhi sesuai dengan target awal. Namun banyak indikasi positif menuju perubahan positif,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan perhubungan seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK. Ada juga infrastruktur di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi. Pembangunan waduk yang luar biasa masif di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa dalam bentuk pengelolaan dana desa.

“Di bidang pendidikan dan kesehatan juga banyak. Ini legacy yang harus terus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

TIGA PILAR; POLITIK, EKONOMI, BUDAYA

Laporan akhir periode pertama pemerintahan Jokowi disusun berdasarkan Nawa Cita yang dibagi menjadi tiga pilar; pembangunan bidang Politik, pembangunan bidang Ekonomi, dan pembangunan bidang Kebudayaan.

Di bidang politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kemudian di bidang Ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah.

Selanjutnya di bidang Sosial dan Budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan, laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden di bawah Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi. Laporan dipersiapkan antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Hal yang berbeda dalam laporan kali ini karena berbasis outcome dengan foto dan infografis.

Sebagai informasi, laporan 5 tahun Jokowi-JK akan dipublikasikan secara resmi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 melalui website ksp.go.id.

Categories
Agraria Berita Gugus Tugas Video

Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

JAKARTA – Menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat pada aksi peringatan Hari Tani Nasional, di Istana Merdeka, 24 September lalu, Jumat, 11 Oktober 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Bina Graha Kantor Staf Presiden.  Rapat ini dihadiri oleh Dirjen dan Deputi dari Kementerian ATR/BPN-RI, KLHK, Kemendesa PDDT, dan Kemenkeu dan Kemenkeu.

Dalam RTM ini, Moeldoko memberikan arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya melakukan percepatan realisasi Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang selama ini telah diusulkan oleh masyarakat.

“Saya mengharapkan arahan Presiden ini kita perhatikan baik-baik. Reforma Agraria mestinya dijalankan pada area-area yang diusulkan oleh masyarakat secara cepat. Sebab, selain mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan sumber kesejahteraan rakyat berbasis penataan pertanahan,” kata Moeldoko.

Ia melanjutkan, berjalannya hal-hal tadi akan melahirkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap program-program pemerintah

“Saya harap hal ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegasnya.

Merespon arahan Presiden Jokowi melalui Moeldoko, Dirjen Permasalahan Agraria dan Ruang Kementerian BPN pemerintah menyatakan bahwa peneyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria pada lokasi yang diusulkan beberapa telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti di Cianjur, Pemalang dan Banjarnegara.

Sementera, Dirjen Planologi KLHK mengatakan bahwa pelepasan kawasan hutan telah mencapai 2.5 juta hektar, dan akan terus bertambah hingga 4 juta hektar hingga akhir tahun.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan dalam rapat agar setiap kementerian memahami bahwa reforma agraria adalah program prioritas Presiden, sehingga wajib menjadi agenda pekerjaan masing-masing KL.

Dalam RTM ini, Moeldoko menyerahkan usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Lokasi tersebut terbagi ke dalam dua yuridiksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 33.584 hektar di 51 desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seluas 15.047 hektar di 38 desa.

Terkait dengan kelembagaan pelaksana reforma agraria, Kastaf menyatakan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah melakukan penataan kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Presiden Jokowi akan memimpin langsung proses pelaksanaan reforma agraria ini. Karena itu, akan dilakukan proses revisi secara terbatas terhadap Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Moeldoko.

Menutup RTM ini, Moeldoko mengingatkan bahwa komitmen reforma agraria akan terus berlanjut dalam periode pemerintahan Jokowi ke depan. Sehingga, hasil-hasil RTM ini akan terus ditagih dan ditindaklanjuti.

Categories
Berita Video

Moeldoko: Bidan Berada di Garis Depan Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Ini momentum yang tidak boleh kita lupakan. Karena kita memiliki kondisi emosional yang sama. Ibu- ibu memperjuangkan nasibnya, kami dari KSP dan seluruh Kedeputian IV ikut mewujudkan apa yang menjadi cita-cita keinginan. Dengan demikian para bidan bisa memberikan pelayanan yang prima didasarkan oleh status yang semakin jelas.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo saat menerima perwakilan 33 orang dari Federasi Organisasi Bidan Desa dari  seluruh Indonesia di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Para bidan ini bersyukur lantaran  di masa pemerintahan Presiden Jokowi, 39 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi PTT yang berusia di bawah 35 tahun telah menerima SK pengangkatan PNS. Sementara 4.135 yang di atas 35 tahun  sudah delapan puluh persen mendapatkan SK pengangkatan.

Atas pengangkatan itu Panglima TNI 2013-2015 itu meminta agar para bidan desa bekerja lebih giat dan bersemangat.

“Negara sudah memberikan status yang pasti sebagai pegawai negeri sipil, ini energi baru untuk pengabdian yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Apalagi dalam hal pelayanan kesehatan, para bidan berdiri mewakili negara di garis depan, merepresentasi Presiden meski tidak ada yang mengawasi.

“Salah satu tugas dari  Presiden adalah ibu-ibu yang menjalankan,” terang Moeldoko.

Potong Tumpeng

Sementara itu Lilik Dian Ekasari Ketua Umum  Federasi Organisasi Bidan Desa menyatakan terimakasih atas diangkatnya para tenaga kesehatan ini. Keberhasilan karena perjuangan dan peran Kepala Staf dan seluruh jajarannya Kedeputian IV dan Kedeputian II KSP.

“Tentunya bapak mendorong dalam rapat, agar yang 4.135 juga dapat diangkat pula. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan ini dalam sejarah, bidan desa diangkat melalui Keppres,” ungkap Lilik.

Kini ada 53 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi yang bertugas mulai dari tanah Rencong di Aceh sampai Bumi Cendrawasih di Papua.

Pertemuan diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur dan berkah.

Categories
Berita Video

KSP: Semua Harus Bijak Tanggapi Perppu KPK

Categories
Berita COVID-19 Gugus Tugas Video

Pentingnya Gotong Royong dalam Pemenuhan Pangan Pasca Covid-19

Pemerintah sedang menyiapkan road map atau rencana kerja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat. Salah satu upaya penting yang akan dilakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian di luar pulau Jawa. Untuk itu, diperlukan upaya gotong- royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersama-sama dapat mewujudkan langkah strategis ini.

“Indonesia memiliki domestic consumption (konsumsi domestik) yang besar dan banyak kehilangan lahan pangan. Karena itulah, segera mencari lahan produktif di luar pulau Jawa agar menjadi penyangga pemenuhan pangan. Terkait hal ini, dana desa yang ada diharapkan dapat dialokasikan secara tepat sasaran,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, Jumat (15/05/2020).

Menurut Moeldoko, ekstensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) dan intensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) penting dilakukan untuk mengantisipasi kendala dan tantangan yang terjadi saat ini. “Bawang putih, garam dan jagung untuk industri masih impor. Pada kenyataannya, garam bisa diproduksi di daerah tertentu seperti di Madura Nusa Tenggara Timur atau lainnya. Kebutuhan nasional kita untuk industri mencapai i 4.5 juta ton, sementara kemampuan produksi 1 juta ton,” paparnya.

Moeldoko juga menyampaikan, pandemi Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga hanya mencapai 2,9 persen. Karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 diusulkan menjadi Undang-Undang. Perppu Nomor 01/2020 ini adalah mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terkait upaya pencegahan Covid-19, lanjut Moeldoko, penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak akan berakhir, namun bisa dilonggarkan atau diperketat. “PSBB tidak dapat langsung diakhiri dan kembali ke kondisi sebelum ada pandemi. PSBB dapat dilonggarkan tergantung dari kondisi epidemi dan dapat diketatkan kembali. Selama vaksin belum ditemukan, kondisi inilah yang akan terjadi,” jelasnya.

Moeldoko juga menegaskan bahwa kita akan hidup dalam kondisi normal baru (the new normal). Pada sekor ekonomi terjadi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, perusahaan dan UMKM bangkrut/tutup dan kesenjangan meningkat. Kemudian, tidak bisa bergantung pada impor, perdagangan dan lalu lintas manusia antarnegara pun menjadi terbatas.

Di sisi lain, terjadi pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan. Aktivitas sosial dengan
pengumpulan masa dalam jumlah besar akan dibatasi. Kemudian, aktivitas perkantoran mengadopsi prosedur jaga jarak dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan cuci tangan. Selain itu, tidak ada aktivitas team building
secara normal. Hal lain yang terjadi adalah komunikasi, koordinasi, dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawan atau bawahan semakin banyak mengandalkan teknologi informasi digital.

Untuk mengantisipasi situasi paska pandemi covid-19 Ini, presiden menerapkan tiga strategi utama. Pertama, di sektor kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah menerapkan
berbagai kebijakan untuk memastikan kurva kasus covid-19 segera melandai. Selain, physical distancing, PSBB), penggunaan masker, dan cuci tangan juga dilakukan testing, tracing, dan isolation.

Langkah kedua, pemerintah mengupayakan perluasan bantuan sosial. Di antaranya mengeluarkan kebijakan Kartu Sembako sejumlah Rp 43,6 Triliun, Program Keluarga Harapan sebesar Rp37,4 Triliun, Kartu PraKerja Rp 20 Triliun, BLT Dana Desa Rp 22,4 Triliun, JPS Pemda Rp 25,3 Triliun Bansos Jabodetabek Rp 3,4 Triliun, Bansos Luar Jabodetebak Rp16,2 Triliun, dan Bantuan Tanggap Darurat Kemensos sebesar Rp 60 miliar.

Langkah ketiga, pemerintah melakukan stimulus perekonomian mencegah PHK, di antaranya berkaitan dengan Perpu 1/tahun 2020, Permenkeu 28/tahun 2020, Permenkeu 44/tahun 2020 dan POJK 11/tahun 2020.