Categories
Video

Podcast Dari Bina Graha, Episode 1 “Adaptasi Kebiasaan Baru”

Abetnego Tarigan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan. Membahas tentang kebiasaan baru yang harus dilakukan masyarakat, agar tetap aman, tidak terinfeksi COVID-19 dan tetap dapat produktif beraktivitas di tengah masa transisi PSBB. Serta upaya pemerintah menekan angka penyebaran virus COVID-19.

Categories
Berita Video

Bicara Kepemimpinan, Moeldoko Hadiri Anjangsana Mahasiswa PMDSU

JAKARTA – Bicara konsep kepemimpinan dalam pembangunan SDM Iptek dan dikti nasional, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri Anjangsana Mahasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Kemenristekdikti di Hotel Grand Sahid pada Selasa, 16 Oktober 2019.

Dalam paparan singkat mengenai konsep kepemimpinan dalam pengembangan iptek, Moeldoko mengatakan bahwa program ini menjawab bahwa tidak ada satupun warga indonesia yang tidak bisa meraih cita-cita. Kastaf juga menyampaikan bahwa hanya dengan pendidikan lah yang bisa mengubah lingkungan sekitar.

Program ini juga salah satu upaya untuk menuju SDM Unggul. Di samping itu, Moeldoko juga berpesan bahwa mahasiswa tidak boleh melupakan ideologi Pancasila.

“Kita ingin orang yang hebat dr sisi iptek tapi juga punya karakter  kuat yang tercermin dari ideologi yang kuat, punya jiwa kebangsaan kuat dan punya keyakinan bahwa konstitusi tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.

Menristek Mohammad Nasir menyampaikan bahwa pentingnya ke depan anak-anak Indonesia harus di dorong karena punya talenta yang baik

“Saya punya mimpi 10 thn kedepan kepemimpinan ada di tangan kalian dengan kemajuan yang ada. Stop talking start making,” tambahnya

Dalam paparannya, Dirjen Sumber Daya Kemenristek Dikti Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa program PMDSU ini merupakan manajemen talenta  ilmu pengetahuan yang memakan biaya hanya sepertiga biaya sekolah keluar negeri.

“Ini adalah tim khusus ilmu pengetahuan teknologi dari dosen dan peneliti yang hebat untuk itu kami yakin mereka disini mendapat arahan agar tau strategis kedepan,” ucapnya.

Lulusan program PMDSU telah banyak menghasilkan publikasi internasional. Satu orang lulusan dapat mempublikasi 7 hingga 22 publikasi internasional terlebih lagi usia lulusan dibawah 30 tahun

“Target saya 35 thn mereka sudah jadi profesor dan ini kerja keras yg harus kita lakukan karena mereka punya talenta,”  katanya.

Kemenristek Dikti memiliki serangkaian program untuk mendorong pengembangan mahasiswa dan dosen dengan berbagai macam bidang seperti sains dan teknologi dengan konsentrasi computer science.

Categories
Agraria Berita Video

KSP Siapkan Laporan 5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA- Kantor Staf Presiden akan merilis laporan 5 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Laporan ini akan menunjukkan legacy dalam 5 tahun, di mana di periode 2014-2019, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah meletakkan fondasi Indonesia menuju negara maju.

“Pembangunan infrastruktur sebuah legacy. Jalan tol Jagorawi yang menjadi tol pertama, dan banyak ditiru negara-negara lain, tapi setelah puluhan tahun baru terbangun 280 kilometer. Namun kini telah terbangun 1.250 kilometer jalan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko, dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bakti, Sekretariat Negara, Selasa, 15 Oktober 2019.

Dalam sambutannya di hadapan pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga yang hadir, Moeldoko menyampaikan, bahwa pemerintah telah bekerja maksimal memenuhi target pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019.

“Pembangunan Indonesia sangat baik, meskipun belum semuanya terpenuhi sesuai dengan target awal. Namun banyak indikasi positif menuju perubahan positif,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan perhubungan seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK. Ada juga infrastruktur di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi. Pembangunan waduk yang luar biasa masif di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa dalam bentuk pengelolaan dana desa.

“Di bidang pendidikan dan kesehatan juga banyak. Ini legacy yang harus terus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

TIGA PILAR; POLITIK, EKONOMI, BUDAYA

Laporan akhir periode pertama pemerintahan Jokowi disusun berdasarkan Nawa Cita yang dibagi menjadi tiga pilar; pembangunan bidang Politik, pembangunan bidang Ekonomi, dan pembangunan bidang Kebudayaan.

Di bidang politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kemudian di bidang Ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah.

Selanjutnya di bidang Sosial dan Budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan, laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden di bawah Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi. Laporan dipersiapkan antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Hal yang berbeda dalam laporan kali ini karena berbasis outcome dengan foto dan infografis.

Sebagai informasi, laporan 5 tahun Jokowi-JK akan dipublikasikan secara resmi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 melalui website ksp.go.id.

Categories
Agraria Berita Gugus Tugas Video

Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

JAKARTA – Menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat pada aksi peringatan Hari Tani Nasional, di Istana Merdeka, 24 September lalu, Jumat, 11 Oktober 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Bina Graha Kantor Staf Presiden.  Rapat ini dihadiri oleh Dirjen dan Deputi dari Kementerian ATR/BPN-RI, KLHK, Kemendesa PDDT, dan Kemenkeu dan Kemenkeu.

Dalam RTM ini, Moeldoko memberikan arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya melakukan percepatan realisasi Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang selama ini telah diusulkan oleh masyarakat.

“Saya mengharapkan arahan Presiden ini kita perhatikan baik-baik. Reforma Agraria mestinya dijalankan pada area-area yang diusulkan oleh masyarakat secara cepat. Sebab, selain mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan sumber kesejahteraan rakyat berbasis penataan pertanahan,” kata Moeldoko.

Ia melanjutkan, berjalannya hal-hal tadi akan melahirkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap program-program pemerintah

“Saya harap hal ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegasnya.

Merespon arahan Presiden Jokowi melalui Moeldoko, Dirjen Permasalahan Agraria dan Ruang Kementerian BPN pemerintah menyatakan bahwa peneyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria pada lokasi yang diusulkan beberapa telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti di Cianjur, Pemalang dan Banjarnegara.

Sementera, Dirjen Planologi KLHK mengatakan bahwa pelepasan kawasan hutan telah mencapai 2.5 juta hektar, dan akan terus bertambah hingga 4 juta hektar hingga akhir tahun.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan dalam rapat agar setiap kementerian memahami bahwa reforma agraria adalah program prioritas Presiden, sehingga wajib menjadi agenda pekerjaan masing-masing KL.

Dalam RTM ini, Moeldoko menyerahkan usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Lokasi tersebut terbagi ke dalam dua yuridiksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 33.584 hektar di 51 desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seluas 15.047 hektar di 38 desa.

Terkait dengan kelembagaan pelaksana reforma agraria, Kastaf menyatakan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah melakukan penataan kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Presiden Jokowi akan memimpin langsung proses pelaksanaan reforma agraria ini. Karena itu, akan dilakukan proses revisi secara terbatas terhadap Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Moeldoko.

Menutup RTM ini, Moeldoko mengingatkan bahwa komitmen reforma agraria akan terus berlanjut dalam periode pemerintahan Jokowi ke depan. Sehingga, hasil-hasil RTM ini akan terus ditagih dan ditindaklanjuti.

Categories
Berita Video

Moeldoko: Bidan Berada di Garis Depan Pelayanan Kesehatan

JAKARTA – Ini momentum yang tidak boleh kita lupakan. Karena kita memiliki kondisi emosional yang sama. Ibu- ibu memperjuangkan nasibnya, kami dari KSP dan seluruh Kedeputian IV ikut mewujudkan apa yang menjadi cita-cita keinginan. Dengan demikian para bidan bisa memberikan pelayanan yang prima didasarkan oleh status yang semakin jelas.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo saat menerima perwakilan 33 orang dari Federasi Organisasi Bidan Desa dari  seluruh Indonesia di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Para bidan ini bersyukur lantaran  di masa pemerintahan Presiden Jokowi, 39 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi PTT yang berusia di bawah 35 tahun telah menerima SK pengangkatan PNS. Sementara 4.135 yang di atas 35 tahun  sudah delapan puluh persen mendapatkan SK pengangkatan.

Atas pengangkatan itu Panglima TNI 2013-2015 itu meminta agar para bidan desa bekerja lebih giat dan bersemangat.

“Negara sudah memberikan status yang pasti sebagai pegawai negeri sipil, ini energi baru untuk pengabdian yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Apalagi dalam hal pelayanan kesehatan, para bidan berdiri mewakili negara di garis depan, merepresentasi Presiden meski tidak ada yang mengawasi.

“Salah satu tugas dari  Presiden adalah ibu-ibu yang menjalankan,” terang Moeldoko.

Potong Tumpeng

Sementara itu Lilik Dian Ekasari Ketua Umum  Federasi Organisasi Bidan Desa menyatakan terimakasih atas diangkatnya para tenaga kesehatan ini. Keberhasilan karena perjuangan dan peran Kepala Staf dan seluruh jajarannya Kedeputian IV dan Kedeputian II KSP.

“Tentunya bapak mendorong dalam rapat, agar yang 4.135 juga dapat diangkat pula. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan ini dalam sejarah, bidan desa diangkat melalui Keppres,” ungkap Lilik.

Kini ada 53 ribu bidan desa, dokter umum, dan dokter gigi yang bertugas mulai dari tanah Rencong di Aceh sampai Bumi Cendrawasih di Papua.

Pertemuan diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur dan berkah.