Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Cegah Korupsi Bidang Kehutanan, KSP Moeldoko Minta Fokus ke Percepatan One Map Policy

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr H. Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga, dan semua pihak terkait untuk fokus dalam percepatan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Hal ini dilakukan demi meminimalisir potensi tindakan korupsi, konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat dan investor.

“Saya hendak menegaskan komitmen kita bersama untuk melaksanakan Stranas Pencegahan Korupsi. Proses pengukuhan kawasan hutan ini merupakan permasalahan yang ada di hulu (up-stream), sehingga apabila tidak diselesaikan, maka di hilirnya, tidak akan tercipta pengelolaan kehutanan yang baik, yang juga berpotensi menghambat seluruh program pembangunan nasional,” ujarnya dalam Webinar Aksi Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Rabu (28/7).

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penguatan dan kolaborasi bersama guna percepatan PKH, khususnya di 5 provinsi prioritas yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

“Hal itu harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian, dan hak-hak masyarakat, seperti masyarakat adat dan masyarakat marjinal lainnya di pedesaan,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan mengingat sudah tersedianya dukungan politik yang kuat dari Presiden, basis regulasi yang kuat melalui Stranas PK dan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta dukungan partisipasi publik yang luas.

“Selain itu, akselerasi penyelesaian PKH dan One Map juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan posisi pendanaan di dalam APBN. Oleh karena itu di dalam RKP 2022 prioritas ini perlu didorong untuk dimasukan di dalam pagu anggaran baik di pusat maupun daerah,” tegas Moeldoko.

Ujungnya, imbuh Moeldoko, dengan komitmen bersama untuk aksi memberantas korupsi yang sistematis dan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, maka perilaku koruptif akan bisa direduksi seminimal mungkin, dan kesejahteraan rakyat pun akan semakin meningkat.

“Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke Istana. Cukup banyak karena KSP punya program KSP Mendengar yang direspons positif,” ujarnya.

Adapun sebanyak 251 kasus diantaranya berada dalam kawasan hutan dan salah satu masalah utamanya adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan, yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian konflik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pemerintah terus berupaya untuk melakukan dan mengakhiri praktik korupsi. Menurutnya, beberapa langkah telah dilakukan salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

“Sesuai Perpres tersebut, sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma. Penguasa harus bergeser menjadi pelayan masyarakat. Not to be served but to serve the people,” ujarnya.

Ia mengaku telah merumuskan empat langkah. Pertama,melakukan pengawalan proses dan percepatan perizinan, Kedua, perizinan harus melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Ketiga, upaya standarisasi perizinan melalui teknologi informasi dan Online Single Submission (OSS). Keempat, harus berubah paradigma menjadi digital melayani agar tidak ada kontak fisik untuk mencegah korupsi.

“Tahun 2020 yang lalu, atas kerja sama KPK dan kementerian/lembaga yang terkait, dengan penertiban aset negara dan daerah, KPk telah menyelamatkan setidaknya Rp592 triliun aset. Angka ini besar, dan KPK terus berupaya melakukan penyelamatan aset milik negara maupun milik daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan One Map Policy, investor pun mau menanamkan modal di Indonesia karena adanya kepastian hukum. Pasalnya, modal untuk menjamin kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya dengan APBN, namun juga dari investasi yang masuk.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP menyesalkan tindakan Eksesif Aparat POMAU pada Penyandang Disabilitas di Merauke

Pada hari Selasa, 27 Juli 2021 beredar video di media sosial yang menggambarkan dua orang Polisi Militer Bandara J Dimara Merauke melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang warga masyarakat sipil, yang diketahui bahwa korban adalah seorang difabel tuli.

Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. KSP menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku.

KSP mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. KSP mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut. KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan.

Sesuai arahan Bapak Presiden, KSP berharap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Politik

Temuan KSP: Pasokan Oksigen di Kabupaten Bandung Masih Kurang

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menemukan bahwa pasokan oksigen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih belum dapat memenuhi banyaknya permintaan penanganan pasien COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh para pedagang oksigen dan beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit di Bandung.

“Beberapa titik di Kab Bandung yang kami datangi, pasokan obat terapi COVID-19 terkendali. Multivitamin dan vaksin juga aman. Hanya saja pasokan oksigen kurang dari cukup,” kata Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Utama KSP.

Situasi ini terpantau langsung oleh KSP pada Selasa (27/8). Selain melihat ketersediaan oksigen, KSP juga memantau pasokan vaksin serta obat terapi COVID-19 untuk masyarakat. Setelah melakukan verifikasi lapangan di beberapa lokasi di provinsi Banten pada Senin (26/7), tim ini juga akan melakukan pemantauan langsung di beberapa provinsi lain di Pulau Jawa.

Dalam merespon kelangkaan oksigen ini di Kabupaten Bandung, Abraham menambahkan bahwa KSP akan melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

“KSP sudah koordinasi dengan Posko Oksigen Jabar untuk mempercepat pengadaan oksigen cair dan tabungnya bagi rumah sakit di wilayah Jawa Barat,” imbuh Abraham.

Para pedagang oksigen di Kabupaten Bandung yang ditemui oleh KSP mengatakan bahwa kelangkaan oksigen sudah terjadi dalam 2 minggu terakhir seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat.

“Saya sudah mengatakan ke para pelanggan dan saya meminta maaf karena saya sudah menyerah, dalam artian sudah tidak ada pasokan oksigen dan saya tidak bisa melakukan apapun,” kata Irwan, salah satu pemilik toko oksigen di Bandung.

Menurut Irwan, hampir semua pedagang oksigen di Kabupaten Bandung mengalami hal yang serupa yakni kehabisan stok oksigen dan kesulitan dalam memenuhi antrian permintaan terutama dari pasien COVID-19.

“Saya memiliki 8 outlet oksigen di Bandung dan semuanya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi pasokan oksigen,” Imbuh Irwan. “Bahkan ada dua pelanggan saya yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 dan tidak mendapatkan pasokan oksigen,”.

Pria yang sudah menekuni bisnis isi ulang oksigen selama 5 tahun ini pun mengakui terjadi lonjakan harga tabung dan regulator sejak pandemi terjadi dikarenakan jumlah permintaan yang terus meningkat tajam. Isi ulang oksigen per 1 m3 yang seharusnya dijual seharga Rp 35,000 hingga Rp 40,000 bisa dijual hingga dua kali lipat oleh para pedagang, terang Irwan.

Namun, menurut dia, keresahan warga yang paling utama adalah kelangkaan oksigen itu sendiri.

Kelangkaan oksigen juga diungkapkan oleh humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang, di Kabupaten Bandung, Arif Rahman. “Hanya oksigen yang kami kesulitan. Tempat tidur dan obat relatif tidak ada kendala,” kata Arif.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu karyawan Kimia Farma Soreang, bahwa pasokan oksigen sudah kosong selama hampir 2 minggu terakhir ini. Sebelum terjadi kelangkaan, Kimia Farma Soreang menjual oksigen seharga Rp 40,000 untuk tabung kecil.

Hanif Dahlan selaku Ketua Posko Oksigen Jabar telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KSP mengenai kelangkaan oksigen cair di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Hanif mengungkapkan bahwa Posko Oksigen Jabar akan mengupayakan percepatan pengadaan oksigen cair dengan memprioritaskan ketersediaan oksigen di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19.

Selain melihat ketersediaan oksigen, KSP juga memantau pasokan vaksin serta obat terapi COVID-19 untuk masyarakat. Namun, berdasarkan hasil pantauan, ketersediaan multivitamin dan obat-obatan di Kabupaten Bandung masih cenderung aman dan terkendali. Selain itu, ketersediaan vaksin masih dianggap mencukupi walaupun pasokannya sudah mulai menipis.

Pantauan KSP di Kabupaten Bandung ini merupakan bagian dari serangkaian proses verifikasi lapangan dalam periode 7 hari yang digagas oleh KSP dalam mengetahui situasi terkini di lapangan serta mencari solusi atas persoalan yang menghambat distribusi oksigen, obat dan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP Moeldoko: Anak Muda Handal, Berkarakter Pancasila Untuk Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengajak anak-anak muda berprestasi Indonesia yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pada pidatonya yang disampaikan secara daring dalam acara Simposium Internasional ke XIII PPID yang bertajuk Kontribusi Menuju Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 pada Selasa (27/7), Moeldoko menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang tidak hanya sehat, cerdas, dan inovatif, namun juga yang berkarakter kuat, mencintai tanah airnya dan bangga terhadap negara Indonesia.

“Kita butuh sumber daya yang terampil, punya etos kerja yang baik, serta berwawasan global tapi juga berkarakter pancasila. Itu sangat penting,” kata Moeldoko.

“Seluruh pemuda Indonesia memiliki peranan penting dalam mencapai Indonesia emas 2045. Pemuda merupakan ujung tombak, agent of change, oleh karena itu saya ingin mengajak kalian semua untuk berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam pembangunan Indonesia,” lanjutnya.

Moeldoko pun berharap bahwa putra-putri terbaik bangsa ini mampu menjadi generasi pemimpin yang mengisi posisi-posisi strategis dalam negeri sehingga bangsa ini tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja ahli dari luar negeri.

Selain itu, mantan Jenderal TNI tersebut juga menyampaikan pentingnya sumber daya manusia (SDM) handal Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi negara ini. Ia mencontohkan komoditas Nikel yang menjadi salah satu aset terbesar dimana ketersediaan cadangan Nikel di Indonesia sangat melimpah bahkan mencapai sekitar 24% cadangan nikel dunia.

“Untuk itu kita ingin agar komoditas tersebut memberikan manfaat berupa nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kita tidak mau lagi mengekspor bijih nikel. Kita ingin mengolahnya,” kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko mengakui bahwa dalam mewujudkan misi Indonesia Emas 2045 bukanlah suatu yang mudah.

Berdasarkan laporan United Nation Development Programme (UNDP) mengenai Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020, Indonesia masih berada di posisi 107 dari 189 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih menduduki peringkat kelima.

Namun, pemerintah juga terus berupaya untuk mewadahi pengembangan kualitas SDM Indonesia, salah satunya adalah melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang bertujuan untuk mendorong setiap individu mencapai talenta potensial tertingginya.

Ia pun menekankan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu memprioritaskan pembangunan SDM yang berkualitas. Hal ini terlihat dari arahan Presiden untuk menteri dan lembaga yang menempatkan pembangunan SDM menjadi arahan yang paling utama, diikuti dengan pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

Sebagai informasi, Indonesia telah merumuskan visi Indonesia Emas 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara bertahap, Indonesia akan mencoba masuk dalam jajaran negara-negara maju dengan pendapatan per kapita lebih dari 23,000 USD.

Sebagai langkah jangka menengah, pada tahun 2036 Indonesia harus sudah keluar dari kondisi “middle income trap” dengan memastikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten sebesar 5,7% per tahun.

Beberapa contoh negara yang masuk dalam kelompok berpendapatan menengah, tetapi tidak kunjung menjadi negara maju adalah Brazil, Mexico, Argentina dan Afrika Selatan. “Kita Indonesia tidak ingin mengalami hal yang sama,” tegas Moeldoko.

Sementara itu, Simposium Internasional yang diadakan secara daring ini akan berlangsung selama 5 hari, terhitung dari tanggal 27-31 Juli 2021 dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan pemuda pemudi pelajar Indonesia di seluruh penjuru dunia.

“Dibutuhkan strategi yang tepat untuk mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 dan harusnya dipenuhi secara optimal didukung dengan adanya pemerataan pembangunan serta sumber daya manusia yang giat berkontribusi,” kata Ketua Pelaksana Simposium, Siti Nurmalasari.

“Kami selaku panitia berharap para pelajar Indonesia di luar negeri bisa membangun Indonesia untuk bersaing dan beradaptasi dengan perubahan tren global yang cepat dan dinamis,”.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Bahas Service City, Moeldoko Ungkap Sering Mampir ke Sate Dhoho

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mengaku punya langganan warung sate di Jalan Dhoho, Kediri. Hal ini disampaikan Moeldoko ketika menjadi narasumber pada acara ulang tahun Kota Kediri, Senin (26/7) melalui virtual dari Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka.

“Salah satu yang tidak pernah terlewatkan saat ke Kota Kediri adalah sate di Jalan Dhoho,” ujarnya saat ditanya moderator dalam talkshow virtual bertajuk “Memperkuat Kota Kediri Sebagai Service City di Tengah Pandemi”, Senin (26/7). Kota Kediri memang tidak asing bagi Moeldoko. Panglima TNI(2013 – 2015) ini memang lahir dan besar di Kediri, Jawa Timur.

Pada diskusi itu, Moeldoko mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 1.142 untuk Kota Kediri. Dia menyampaikan apresiasi pada Kota Kediri yang terus tumbuh maju. Misalnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh rata-rata 4,96% per tahun selama 2010-2020, dan Angka Kemiskinan yang turun dari 9,31% menjadi 7,69% pada 2010-2020. Lebih baik daripada angka nasional.

“Saya mengikuti visi Kota Kediri sebagai the Service City, dan sudah on the track. Hal ini sesuai dengan Presiden Jokowi yang mengenalkan Sistem Pemerintahan Dilan atau Digital Melayani. Ada sistem perizinan cepat, mall pelayanan terpadu, dan lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika pemerintahan daerah orientasinya sudah bergeser ke Dilan, maka pasti pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih optimal. Menurutnya, permasalahan biasanya berasal dari data yang kurang bagus, maka perubahan ke sistem digital akan sangat membantu.

“Kediri memiliki trademark luar biasa. Ada Pondok Pesantren Lirboyo, Legenda Ramalan Raja Jayabaya, Gudang Garam, dan sejarah bagaimana kerajaan dahulu membangun hubungan dagang internasional. Hal ini akan lebih mudah untuk membuat branding,” ungkap Moeldoko.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pendukung pertumbuhan Kota Kediri yang terbaru adalah dari pembangunan bandara atau airport. Dimana menurutnya bakal mendukung berbagai bidang seperti ekonomi, sampai ke pariwisata.

“Sudah ada airport yang pembangunannya 50 persen. Maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih dahsyat lagi, juga pariwisatanya. Maka harus dikembangkan juga kulturnya bagaimana bisa direspons masyarakat dengan baik. Bagaimana pariwisata menjadi salah satu kultur yang dibiasakan. Sehingga siap menjadi tuan rumah yang baik,” paparnya.

Menurutnya, apabila bidang pariwisata bisa disiapkan dengan baik, maka akan mendukung konsep Service City dengan sangat baik. Ia mengaku konsep tersebut sedang dibahas oleh berbagai pemerintahan di dunia.

“Saran saya adalah perlu saat ini pemerintah Kediri perlu merespons dengan cepat, karena sedang terjadi perubahan yang juga cepat. Salah satunya adalah saat pandemi Covid-19 kini, yang mengubah tak hanya bidang kesehatan, tapi semua tatanan kehidupan,” pungkasnya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan saat ini jajarannya memang sedang berfokus menggunakan berbagai cara untuk tetap menumbuhkan roda ekonomi di tengah pandemi. Bahkan, ia mengaku di ulang tahun kali ini semua berubah total dari biasanya.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, kita sedang banting setir. Biasanya ulang tahun ada seremoni, karnaval, dan acara lain. Tapi sekarang kita tidak melakukan keramaian sama sekali, dan berubah melakukan gerakan yang mampu membantu masyarakat. Contohnya memberi bingkisan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri (isoman),” ungkapnya.

Abu mengaku, dalam mereposisi Kota Kediri menjadi Service City, jajarannya mempersiapkan beberapa hal. Hal itu antara lain berfokus membesarkan porsi pembangunan dan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, jasa, dan ekonomi.

“Untuk pendidikan kita sediakan program beasiswa. Kemudian untuk kesehatan kita siapkan universal health coverage sampai home care. Di bidang sosial kita bagikan kartu sahabat, karena perdagangan dan jasa sedang lumpuh karena pandemi. Kartu ini berisi bantuan 200.000, dan akan kita teruskan,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan, ada juga bantuan isoman melalui amil-amil zakat yang tersebar di Kota Kediri. Kemudian di bidang ekonomi ada layanan perizinan agar investasi tumbuh dan UMKM berdaya saing. Ada pula kredit untuk masyarakat kelas bawah dan yang belum terjamah perbankan.

“Lalu ada juga koperasi tiap RW, sistem kependudukan dan catatan sipil juga sudah kami buat online. Dimana ada layanan drive thru, satu hari jadi, dan layanan antar seperti akta kelahiran yang kita kirim via pos tanpa harus antri,” kata Abu.

Saat ini pihaknya berencana melakukan percepatan digitalisasi untuk UMKM, ditambah dengan dukungan permodalan. Adapun proyeksi ke depan untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri adalah perluasan penguasaan teknologi digital, kemitraan strategis, dukungan promosi dan pendanaan.