Categories
Berita Berita KSP Politik

Membangun Komitmen Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menegaskan, peluncuran tahapan Pemilu 2024 bukan sekedar seremoni. Namun, momentum bagi seluruh penyelenggara untuk membangun komitmen dan bekerja sungguh-sungguh melaksanakan Pemilu berintegritas.

“Selain itu juga momentum untuk terus meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, sehingga kita bisa memperbaiki apa-apa yang masih menjadi masalah, kendala atau kelemahan lainnya, dan saat yang sama harus membangun kreativitas dan inovasi agar Pemilu semakin bermutu,” kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, (14/6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar acara peluncuran tahapan awal Pemilu 2024, pada Kamis Malam (14/6). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 167 ayat 6, yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Juri menilai, dengan perbaikan masalah yang selama ini ada dan inovasi yang dibangun oleh penyelenggara mulai dari pusat, daerah, baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga TPS, maka diharapkan proses dan hasilnya mendapatkan dukungan luas masyarakat atau legitimate.

Ketua KPU 2016-2017 ini juga mengingatkan komitmen dan arahan Presiden Joko Widodo, agar peserta pemilu, baik Partai Politik, Caleg, maupun Capres, serta masyarakat bahu-membahu menolak politisasi agama dan SARA, yang dapat berujung pada konflik pemilu dan disintegrasi bangsa.

Categories
Berita Berita KSP Politik

KSP : Penjabat Kepala Daerah Tidak Hanya Sekedar Melanjutkan Masa Jabatan

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro menegaskan, penjabat (Pj) kepala daerah tidak hanya sekedar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai pilkada yang akan datang. Namun harus benar-benar bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta menjalankan apa-apa yg menjadi kepentingan masyarakat di daerah.

“Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah,” tegas Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (12/5).

Juri juga mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa Kepala daerah harus memegang kendali kepemimpinan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Ia mencontohkan, masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Termasuk juga memitigasi berbagai potensi masalah yang muncul di lapangan,” jelas Juri.

Juri juga menekankan pentingnya kepala daerah bisa memastikan dan mengelola dinamika masyarakat di daerah, untuk terus menerus memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. “Ini penting, karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, seperti isu intoleransi dan radikalisme,” tandasnya.

Termasuk di dalam isu kebangsaan ke depan adalah bagaimana kepala daerah aktif dalam menyuksseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi jangan sampai pemilu dan pilkada jadi arena untuk memecah belah bangsa dengan memanfaatkan isu SARA, seperti beberapa kasus sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, tak lupa Juri mengucapkan selamat atas pelantikan lima penjabat kepala daerah. “Selamat dan semoga amanah yang diberikan Presiden bisa dijalankan dengan baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hari ini telah melantik 5 penjabat (Pj) Kepala daerah, untuk provinsi Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan provinsi Papua Barat. Pelantikan dilakukan, menyusul berakhirnya masa jabatan Gubernur lima provinsi tersebut pada pertengahan Mei 2022.

Kelima pejabat tinggi madya yang dilantik sebagai pj kepala daerah, yaitu : Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Pada 2022, sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya. Dari jumlah tersebut, 49 kepala daerah diantaranya, akan berakhir masa jabatannya pada bulan ini (Mei 2022). Lima diantaranya merupakan gubernur. Yakni, Gubenur Banten Wahidin Halim, Gubenur Gorontalo Rusli Habibie, Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubenur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Categories
Berita Berita KSP Politik

Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Turun, KSP : Pemerintah Kerja Keras Atasi Kesulitan Masyarakat

Jakarta – Pemerintah bekerja keras untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial. Mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.

“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/4).

Juri menyampaikan ini, menanggapi hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasil survei yang dilakukan pada 14-19 April tersebut, menunjukkan tren penurunan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika pada awal Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menyentuh angka 75,3 persen, kali ini turun di angka 59,9 persen.

IPI menyebut, menurunnya kepuasan masyarakat karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei disebutkan, 36,6 persen masyarakat meminta Presiden Joko Widodo menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM.

Menanggapi hal itu, Juri menegaskan, situasi saat ini memang tidak mudah. Tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas. Pemerintah, ujar dia, juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.

“Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Juri menyampaikan apresiasinya terhadap hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian IV Politik

Usai Dilantik Presiden Joko Widodo, KSP : Komisioner KPU-Bawaslu 2022-2027 Segera Mitigasi Berbagai Masalah Pemilu

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi melantik seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/4). Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru, harus segera bekerja dan memitigasi kekhawatiran atas berbagai masalah pemilu sebelumnya dan yang akan datang. Seperti kerumitan teknis pemilu, beban kerja yang tinggi, anggaran yang besar, hingga konflik sosial-politik yang panjang.

Menurut Juri, mitigasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu 2024. Sehingga, ujar dia, pemilu tak lagi hanya seremoni politik lima tahunan saja.

“Pemilu harus semakin memberikan harapan kepada publik, bahwa pemilu adalah kontestasi politik yang beradab,” kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (12/4).

Juri menambahkan, pemilu harus benar-benar melahirkan wakil dan pemimpin yang benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat. Untuk itu, lanjut dia, pelaksanaan pemilu tidak hanya lancar secara teknis, tapi juga memiliki kualitas dan integritas yang kuat.

Ia juga menilai, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru perlu menciptakan prosedur kandidasi dalam pemilu, yang bisa membatasi orang-orang buruk ikut kontestasi dan memenangi pemilu tanpa harus membatasi hak politik seseorang.

“Tentu harapannya pemilu akan menghasilkan wakil dan pemimpin yang dekat dengan pemilihnya, memiliki track record bersih, kompeten, dan visioner,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Politik

KPU – Bawaslu Terpilih Dilantik 11 April 2022, KSP : Tidak Akan Ganggu Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro memastikan persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu oleh proses pergantian komisioner KPU dan Bawaslu. Menurutnya, KPU dan Bawaslu merupakan organisasi besar dan permanen, serta ditopang oleh tim kesekretarian secara lengkap di tiap jenjang mulai dari tingkat pusat dan daerah.

“Sehingga kapan saja terjadi pergantian tidak akan menggangu kinerja penyelenggara Pemilu 2024 itu sendiri,” kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3).

Seperti diketahui, sebelumnya muncul desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo segera melantik komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Menanggapi hal itu, Juri menegaskan, bahwa hal itu akan menyalahi ketentuan, di mana KPI dan Bawaslu memegang masa jabatan 5 tahun.

“Sesuai ketentuan masa Jabatan KPU-Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022. Jadi pelantikan KPU-Bawaslu periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada tanggal itu juga (11 April 2022),” tegas Juri.

Usai dilantik, ujar Juri, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru akan melanjutkan rencana program yang akan disusun, yakni melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Sebagai informasi, DPR sudah menetapkan 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu Periode 2022-2027, pada Februari lalu.

Tujuh nama yang ditetapkan sebagai komisioner KPU, yakni : Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sementara, lima anggota Bawaslu terpilih, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.