Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Politik

Indonesia Apresiasi Perpanjangan Fasilitas GSP

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengapresiasi perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia. Hal tersebut terungkap saat bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim di Bina Graha Jakarta, Jumat (13/11). GSP adalah kebijakan perdagangan unilateral yang memberikan pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

“Ini menjadi supporting yang luar biasa untuk Indonesia dalam meningkatkan perekonomian menjadi semakin lebih baik,” kata Moeldoko.

Ia meminta para investor tidak khawatir untuk berinvestasi di Indonesia. Terlebih, saat ini stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan terjaga dengan baik . Moeldoko menegaskan, stabilitas jadi salah satu poin penting dalam menarik investasi di Indonesia. Sehingga hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin kuat di berbagai bidang. Terutama dalam hal investasi, pendidikan, dan kesehatan.

“Stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan ini kami jaga dengan baik,” ujar Moeldoko.

Selain itu, kata Moeldoko, investasi juga memerlukan kepastian regulasi. Ini pula yang mendasari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga investor tidak ragu dan tidak takut untuk berinvestasi di Indonesia. Moeldoko menerangkan, Presiden Joko Widodo pun memahami, tanpa adanya UU Cipta Kerja, Indonesia akan terjebak dalam middle income trap.

Di sisi lain, Moeldoko juga memastikan kebutuhan logistik terjaga melalui pembangunan infrastruktur baik darat, laut, dan udara sehingga transportasi menjadi mudah dan terjangkau.

Adapun Dubes Kim mengatakan, perpanjangan fasilitas GSP untuk Indonesia bisa jadi momentum untuk meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. “Ini merupakan perkembangan yang luar biasa,” jelas Kim.

Ia juga menjelaskan, pemerintah Amerika menyambut positif UU Cipta Kerja. Menurut Kim undang-undang tersebut akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. “Terutama, mengenai stabilitas, konsistensi, dan transparansi,” ujar Kim.

Selain mengenai ekonomi dan investasi, Kim yang akan bertugas sebagai Dubes AS untuk Indonesia dalam 3 (tiga) tahun ke depan menantikan kerja sama lebih erat dan lebih aktif di bidang layanan kesehatan dan pendidikan. Pada dua bidang ini, Kim akan berusaha mengeksplorasi cara-cara baru untuk berkolaborasi dengan Indonesia.

Dari bidang kesehatan, Dia berharap, Pemerintah AS bisa ikut berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama melalui sumbangan ventilitator. “Dari sisi pendidikan, saya juga berharap, lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang bisa bersekolah di AS. Apalagi kami yakin, AS memberikan pendidikan lebih baik dari negara lain,” imbuh Kim. Menutup pertemuan ini, Moeldoko dan Kim pun sepakat, ke depannya hubungan Indonesia di beberapa area perlu diperkuat dan ditingkatkan kembali.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Mendengar: Pemerintah Permudah Izin UMKM

BANDUNG-Kantor Presiden (KSP) menggelar acara “KSP Mendengar” di Kota Bandung, pada Kamis malam (12/11) yang dihadiri oleh pimpinan 43 organisasi masyarakat dan kepemudaan. Tujuan KSP Mendengar adalah menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lainnya terhadap berbagai isu dan permasalahan nasional.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Donny Gahral mengatakan, kondisi pandemi virus Covid-19 saat ini berbagai bidang usaha mengalami dampak pelemahan. Pemerintah, melalui UU Cipta Lapangan Kerja akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Pemerintah akan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakan rakyat membuka usaha sendiri dengan lebih mudah karena perizinan bagi UMKM dipermudah,” ungkap Donny

Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi usaha sektor kecil dan menengah. Donny menambahkan, UMKM memiliki potensi sangat besar untuk menggeliatkan lagi ekonomi Indonesia agar terus bergerak dan bangkit. Nantinya, perizinan UMKM akan lebih fleksibel dan tidak berbelit seperti sebelumnya.

“UMKM sudah terbukti sangat potensial membuat ekonomi Indonesia terus tumbuh. Selain itu juga UMKM menyerap banyak sekali tenaga kerja dan sudah tentu akan mengurangi pengangguran,” tegas Donny.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat saat beraktivitas. Untuk itu menjaga diri sendiri dan mengingatkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan sangat penting.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Anshor, Abdul Rozak mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mendengarkan berbagai permasalahan dan menjelaskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat terkait berbagai isu.

“Harapan kami ‘KSP Mendengar’ jangan hanya berhenti sekadar menjadi kegiatan seremonial namun diperkuat menjadi jaringan komunikasi Istana dan masyarakat terutama terkait menangkal berita bohong dan informasi yang menyesatkan di masyarakat maupun di sosial media,” kata Abdul Rozak.Sebelumnya kegiatan KSP Mendengar telah digelar di Serang, Banten dengan melibatkan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan.

Categories
Berita Politik Video

Kepala Staf Kepresidenan Menjawab

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, tidak ada istilah kriminalisasi ulama. Negara tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Moeldoko mengatakan tugas negara adalah memberi perlindungan bagi seluruh rakyat dan bangsa. Negara juga harus menegakkan aturan melalui law enforcement.

Categories
Berita Berita KSP Politik Video

Kepala Staf Kepresidenan Menjawab : Penganugerahan Bintang Jasa.

JAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Presiden RI Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 71 penerima di Istana Negara, Rabu 11 November 2020. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden berdasarkan konstitusi.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Program KSP Mendengar Jaring Aspirasi Publik Soal UU Ciptaker

JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengadakan Program KSP Mendengar untuk mendengar masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan soal UU Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid-19. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, para pencari kerja usia produktif di Indonesia terhitung banyak. Belum lagi, banyak juga pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“Maka, UU Cipta Kerja hadir dalam membuka ruang kerja seluas-luasnya bagi anak muda Indonesia,” tutur Ngabalin saat dialog dengan perwakilan mahasiswa dalam KSP Mendengar dengan tema “Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid-19”, di Serang, Banten Selasa (10/11).

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempermudah setiap izin badan usaha dengan memangkas pintu atau birokrasi. Tujuannya untuk mencegah adanya pungutan liar dalam birokrasi dan menghindari perizinan yang berbelit.

Saat ini, papar Ngabalin, faktanya ada sekitar 64,19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan 75% dari jumlah itu bergerak di bidang informal. “Maka, UU Cipta kerja hadir untuk menggerakkan rakyat membuka usaha mandiri dengan mempermudah perizinan,” jelas Ngabalin.

Ngabalin meyakinkan, dalam situasi keadaan pandemi, semua informasi yang dimiliki pemerintah terbuka dan selalu disampaikan ke publik. Terlebih, masyarakat perlu penyesuaian terhadap masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“KSP akan banyak menyerap banyak masukan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan akan kami sampaikan kembali ke Presiden terkait apapun itu, termasuk UU Cipta Kerja,” kata Ngabalin.

Adapun mengenai pandemi Covid-19, Ngabalin menuturkan, sifatnya masih sangat dinamis. “Sebab itu, kampanye pelaksanaan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker) harus terus digalakkan,” ungkap Ngabalin.

Sementara itu Januar Eka Nugraha, HMI Badko Jabodetabek Banten mempertanyakan strategi komunikasi pemerintah yang baru melaksanakan sosialisasi setelah undang-undang tersebut disahkan. “Perlu ada garansi dari pemerintah dalam meyakinkan publik bahwa UU ini akan membuka peluang kerja yang luas,” ujarnya. Rencananya program KSP Mendengar digelar 8 kota. Berbagai elemen masyarakat dapat memberikan masukan terkait isu tersebut.