Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Gelar ‘Gerakan Dari Pintu ke Pintu’ Ajak Warga Gunakan Masker

JAKARTA– Kunci dari penanganan Covid-19 adalah mematuhi protokol kesehatan berupa disiplin memakai masker dan pelaksanaan vaksinasi. Penegasan itu seringkali disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Sementara masih banyak pihak yang abai terhadap ajakan pemakaian masker. “Untuk itulah Kantor Staf Presiden (KSP) mengajak seluruh elemen masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Tetap pakai masker dimanapun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membagikan masker dalam tajuk ‘Gerakan Dari Pintu ke Pintu’ di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta pada Kamis (22/7).

Gerakan dari pintu ke pintu sebagai adalah upaya kolaborasi antara KSP dengan pihak swasta dalam pembagian masker. KSP juga mendorong semua pihak seperti Ormas, aktivis perempuan dan swasta lainnya untuk berkontribusi dalam gerakan ini. Gerakan pendistribusian masker medis ini ditujukan kepada warga ekonomi kelas menengah ke bawah di beberapa kota seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta dan Surabaya. Masker berjumlah 500 ribu masker medis akan dibagikan ke 220 kelurahan lainnya yang tersebar di 20 kota di Pulau Jawa.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi kemanusiaan antara pihak pemerintah dan sektor swasta untuk masyarakat,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan, ikhtiar perang melawan virus berbahaya COVID-19 harus dilakukan dari dan untuk masyarakat secara kolektif. Ia meyakini sumber daya bangsa ini cukup kuat untuk menyokong gerakan rakyat ini, baik dari segi logistik maupun pendanaan.

Moeldoko pun menyempatkan untuk menegur beberapa warga di RT 002/RW 05 di Kelurahan Kebon Kosong yang belum menggunakan masker sekaligus memberikan apresiasi bagi mereka yang telah patuh menggunakan masker meski sedang berada di dalam rumah.

Pendistribusian masker medis dengan model dari pintu ke pintu rumah warga ini dirancang oleh KSP agar dijadikan percontohan dalam penerapan protokol kesehatan khususnya di kawasan kampung padat penduduk. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh masker medis berkualitas tanpa harus keluar rumah dan menciptakan kerumunan.

“Model pendistribusian masker melalui gerakan door-to-door oleh dan untuk masyarakat ini juga menegaskan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sangat mengapresiasi inisiasi dari swasta dan tokoh sosial kemasyarakatan dalam ikhtiar bersama ini,” jelas Moeldoko.

Masker medis yang dibagikan secara gratis ini diproduksi oleh Aice Group untuk misi kemanusiaan melawan virus COVID-19. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Penta Helix yang melibatkan pemerintah, media, komunitas, bisnis, dan akademisi untuk menghambat penularan virus COVID-19 di kalangan masyarakat secara efektif.

“Jangan mengeluh mencari kelemahan orang lain, kita seharusnya bukan hanya berdiskusi bukan hanya berdebat, tapi harus fokus kerja, kerja, kerja,” tegas Moeldoko.

Ia pun mendorong agar semua pihak tidak ragu dalam memberikan bantuan baik berupa bantuan masker medis, bantuan makanan dan bantuan lainnya.

Salah satu contoh inisiatif gotong royong dari pihak masyarakat adalah kehadiran dapur umum yang memberikan pelayanan berupa pemberian makanan gratis bagi masyarakat yang melakukan isoman. Moeldoko pun menyempatkan untuk berkunjung ke salah satu dapur umum yang diinisiasi warga RW 01 di Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat.

Dapur umum yang didirikan oleh warga secara swadaya itu juga menyediakan makanan bagi masyarakat umum di hari Jumat, sebagai bentuk solidaritas sesama dalam menghadapi pandemi.

“Inisiatif semacam ini sangat luar biasa. Saya mendorong berbagai pihak untuk turut berdonasi untuk program-program swadaya macam ini,” kata Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP Moeldoko Minta Seluruh Satpol PP Bekerja dengan Empati dan Hati

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr H. Moeldoko menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi bertajuk “Inspirasi Komunikasi Publik Untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat”. Ia meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat.

“Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakkan prokes saat ini,” ujar Moeldoko dalam rapat secara virtual, Kamis (22/7).

Ia mengatakan bahwa negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun, Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.

“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.

Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Ia mengaku banyak terbantu dengan kerjasama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

“Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerjasama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.

Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku panglima, ia selalu memimpin dengan empati dan hati. Ia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak.

“Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” pungkas Moeldoko.

Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran.

“Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.

Suhajar mengatakan saat ini segala tindakan penertiban harus sesuai aturan. Penegakan hukum harus tegas, namun simpatik dan dan santun, serta dilarang menggunakan kekerasan.
Kami selalu memantau seluruh kegiatan dan hal-hal yang terjadi selama penertiban. Kawan-kawan Kepala Satpol PP, saya yakin dan percaya bahwa kita teguh menjalankan kepemimpinan kita. Dalam situasi apapun kita harus menjadi seorang pemimpin yang mendidik dan mengayomi,” jelasnya.

Direktur Pol PP dan Binmas Dr. Bernhard E. Rondonuwu mengatakan saat ini komunikasi antara Direktorat Pol PP dan Kasatpol PP sangat intens dilakukan lewat grup WhatsApp. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem komunikasi yang memadai, mengingat keterbatasan infrastruktur.

“Oleh karena itu kami ingin mengingatkan soal pentingnya grup WhatsApp ini. Menurut hemat kami data yang kami himpun belum mewakili seluruh Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tolong para Kasatpol PP yang saat ini hadir untuk segera bergabung dengan group, agar ketika kami mendistribusikan informasi, bisa segera tersebar,” jelasnya.

Edukasi Strategi Komunikasi dan Literasi Kesehatan dari Pakar

Dalam rapat koordinasi tersebut, para Kasatpol PP di seluruh Indonesia juga mendapatkan edukasi mengenai strategi komunikasi dan literasi kesehatan dari para pakar.

Konsultan Komunikasi UNICEF Risang Rimbatmaja mengatakan dalam hal pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, jajaran Satpol PP adalah lini pertama. Hal itu terkait dengan perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

“Dari konteks perubahan perilaku, kadang kala hal yang sifatnya instrumen atau ajakan kurang efektif. Lebih banyak kasus yang menginspirasi perubahan dan penerimaan gagasan dengan melalui relasi atau hubungan. Hal ini dilakukan dengan cara membangun hubungan atau mengakrabkan diri dengan masyarakat,” ujarnya.

Risang juga mengimbau jajaran Satpol PP untuk mengutamakan sikap rendah hati dalam kekuatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ia meminta jajaran Satpol PP untuk membangun hubungan dengan cepat, mendengarkan dan menyampaikan pesan, kemudian meninggalkan kesan baik yang membekas.

“Juga jangan lupa bersikap apresiatif. Seringkali kita hanya mengingatkan dan melihat yang negatif. Dari cara pandang seperti itu, masyarakat jadi merasa kurang nyaman. Sikap apresiatif bisa dimulai dari menyapa orang yang sudah patuh protokol kesehatan,” ungkap Risang.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. RA Adaninggar, Sp.PD mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang kedua, dimana puncaknya belum diketahui. Sementara di dunia tengah dimulai gelombang ketiga pandemi.

“Virus ini tidak bisa dilihat dengan mata, dan setiap masuk ke sel tubuh manusia akan melakukan mutasi secara alami. Jadi terdapat banyak varian baru. Jadi intinya kita tidak boleh lengah karena bisa mengenai siapapun. Dari anak anak sampai lansia, dan profesi apapun,” jelasnya.

Ia menambahkan, kini virus tersebut bisa menular melalui udara atau airborne dengan jangkauan di atas 2 meter. Hal itu khususnya dalam ruangan yang tertutup, memiliki ventilasi buruk, dan banyak penghuninya.

Sementara itu varian Delta yang terbaru bisa menular ke lima sampai delapan orang. Maka dari itu banyak orang yang sakit secara bersamaan dan akhirnya berebut fasilitas kesehatan, bahkan dengan pasien yang bukan Covid-19.

“Maka itu terus terjadi rekor penyebaran Covid-19 dan kematian, karena tidak bisa mendapatkan perawatan yang semestinya. Masyarakat yang harus divaksin minimal 80 persen agar terjadi herd immunity. Kami butuh bantuan bapak ibu sekalian untuk terus menegakkan protokol kesehatan agar virus ini tidak menyebar secara lebih luas,” jelasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Pemerintah Rangkul Ulama Ikut Tanggulangi Pandemi Covid-19

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) berinisiatif menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog dengan ulama terkemuka di Indonesia secara daring pada Kamis (15/7). Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah pada Selasa (20/7) mendatang. “Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan sepuluh ulama dari penjuru Indonesia. Kesepuluh ulama itu adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust. Das’ad Latif, KH. Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH. Cholil Nafis, Ust. Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti ,Gus Reza Ahmad Zahid dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.

Moeldoko menjelaskan tujuan dari dialog bersama para ulama ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat. “Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” imbuh Kepala Staf.

Untuk menghindari lonjakan aktivitas dan kerumunan masyarakat di luar rumah, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Juknis Pelaksanaan Qurban tahun 2021 di wilayah PPKM Darurat.

Pembatasan ini tidak dilakukan tanpa alasan mengingat data dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 pada Rabu, 14 Juli 2021 menunjukkan adanya penambahan kasus harian COVID-19 yang mencapai angka 54.517 kasus positif, yang mana ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi. “Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua,” tegas Moeldoko.

Merespon hal itu, para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19 terutama menjelang perayaan Idul Adha. Caranya dengan menyerukan kepada umat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan situasi genting pandemi.

Para tokoh agama juga memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah yang seharusnya dibuat dalam bentuk yang lebih sensitif. “Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu;ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat. “Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan himbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam,” ujar Mu’ti.

Penceramah asal Jogjakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi. Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog yang mengikutsertakan pemuka dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas bagi umat agama lain. Pandangan serupa disampaikan Ustad Das’ad Latif dan Ustad Yusuf Mansur.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Politik

Moeldoko: Vaksin Gotong Royong Akomodir Keinginan Rakyat

JAKARTA—Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memastikan pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. “Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Selasa (13/7).

Moeldoko memastikan, pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat demi melindungi mereka dan menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Pemerintah bahkan mempercepat target pemberian menjadi 1 juta per hari di bulan Juli dan naik lagi pada Agustus mendatang. Jangkauan vaksinasi juga terus diperluas.

Karenanya, pemerintah meminta dukungan semua pihak untuk terlibat dalam program ini supaya segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program VGR. Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan. “Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” kata Moeldoko lagi.

Menurut Moeldoko, Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang tetap menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyatnya secara maksimal. Sekaligus memberikan ruang-ruang alternatif pilihan kepada warganya untuk berbuat yang terbaik. Segala inisiatif dan solidaritas yang muncul dari individu, kelompok masyarakat dan seluruh elemen hingga korporasi yang ingin membantu mempercepat penyelesaian Covid 19, termasuk mempercepat vaksinasi perlu disambut baik dan dibantu.

Jadi, kata Moeldoko, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis. Karena pada dasarnya vaksin Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis. “Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silahkan dan bisa mengurangi beban anggaran negara, ” kata Moeldoko

Rencananya vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja. “Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Kades se-Jawa-Bali Curhat ke KSP Soal Penanganan COVID-19

JAKARTA – Kantor Staf Presiden pada hari Minggu (11/7) berinisiatif mengadakan forum dialog secara virtual bersama Kepala Desa di wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai penanganan COVID-19, termasuk kendala yang dihadapi di tingkat desa.

Forum KSP Mendengar ini dihadiri oleh 80 kepala desa dari total sekitar 26,000 desa yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Forum ini bertujuan mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan mendukung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Gerakan Desa Melawan COVID-19.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, forum ini diselenggarakan untuk mendengarkan langsung suara dari desa dan mendapatkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, forum ini membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada pihak desa untuk menyampaikan masalah-masalah dalam pola penanganan COVID-19 sekaligus meminta mereka memberikan usulan-usulan atau ide sebagai solusi atas permasalahan tersebut. “Kami akan fasilitasi untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa dengan mengkomunikasikan kepada kementerian atau lembaga jika sumber masalahnya ada di pemerintah pusat,” kata Juri.

Juri juga menyoroti kepatuhan utk mengurangi aktivitas di luar rumah di masa PPKM Darurat ini masih rendah. Menurut data yg dimiliki pemerintah masih di angka sekitar 30 persen. “Padahal kalau kita mau mengurangi penyebaran COVID-19 secara signifikan, maka kita harus mengurangi mobilitas orang di luar rumah hingga 50%,” kata Juri.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di daerah pinggiran kota dan desa masih berjalan seperti biasa. Menurut Juri, seharusnya pengurangan mobilitas itu bukan karena diawasi, tapi dari kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat. “Aparat keamanan jumlahnya terbatas. Maka, harus ada pihak di masyakatat seperti desa yang secara kultural maupun struktural mampu mendorong pengurangan mobilitas orang ini,” lanjutnya.

Oleh karenanya, gerakan melawan COVID-19 dari desa diharapkan dapat menghidupkan kembali satgas-satgas desa agar efektif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan masyarakat yang terpapar di tingkat desa.

Dalam forum itu, para perwakilan desa yang juga tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ini menyampaikan segala bentuk upaya yang telah dilakukan hingga kendala yang ditemui dalam proses penanganan COVID-19 di desa masing-masing. Beberapa perwakilan desa mengatakan bahwa salah satu kendala terbesar dari penanganan COVID-19 di desa adalah keterbatasan anggaran.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari lalu menginstruksikan bahwa minimal 8% dana desa harus disalurkan untuk penanganan COVID-19 dan mendukung PPKM di daerah masing-masing. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan posko pengawasan, rumah isolasi serta kegiatan tracing dan testing. Namun, menurut sebagian besar kepala desa, anggaran 8% dari dana desa tersebut masih dianggap terlalu minim terutama untuk menyediakan fasilitas isolasi bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri di desa.

Selain itu, menurut Wahyudi Anggoro Hadi selaku Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta tantangan lain dalam penanganan COVID-19 di desa adalah perbedaan persepsi antara pemerintah ditingkat daerah dan desa misalnya dalam menentukan tingkat kedaruratan dan pengelolaan data pasien COVID-19. “Perlu satu kebijakan serius dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten agar tekanannya tidak diberikan kepada desa,” kata Wahyudi.

Oleh karenanya, Ia menyarankan adanya integrasi data untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan desa. Wahyudi menambahkan bahwa hal ini juga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

KSP sangat mengapresiasi semua masukan dari Kepala Desa yang turut hadir dalam Forum KSP Mendengar ini. Lebih lanjut, KSP berjanji untuk terus melanjutkan komunikasi secara intensif dengan para Kepala Desa dan mendiskusikan semua permasalahan yang telah disampaikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.