Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Moeldoko: Nekat Korupsi, Pasti akan Disikat

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Apalagi kini sudah ada aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang akan fokus menyelesaikan akar masalah, meliputi 12 aksi pada tiga fokus sektor, dan berorientasi output-outcome. “Jadi bagi siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (13/4).

Pada kesempatan itu, Moeldoko kembali menjelaskan bahwa Stranas PK menjadi komitmen kuat Pemerintah bersama KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Stranas PK juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.

Aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran. Ada juga penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. “Aksi-aksi itu berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang melorot tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019. Dari IPK itu, Moeldoko menjelaskan, dalam dua tahun pelaksanaan Stranas PK, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik. Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan, karena masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.

Meski begitu, Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Stranas PK 2020. Terutama pada sektor perizinan dan tata niaga, layanan perizinan semakin cepat (menghemat waktu 5-14 hari) karena dihapusnya SKDU dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS). Bansos pun seharusnya makin tepat sasaran, karena padan Data DTKS dan NIK sudah mencapai 88% “Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi seluruh K/L dan pemerintah daerah/BUMN dan Swasta, serta seluruh elemen masyarakat sipil, yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK Tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh, dan sungguh-sungguh, sehingga sebagian besar target mampu kita capai,” kata Moeldoko.

Ke depan, Moeldoko menambahkan, timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN&RB dan KSP perlu memperkuat soliditas. Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP Moeldoko Pastikan Transisi Pengelolaan TMII Berjalan Transparan

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meminta manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mulai menyiapkan diri seiring dimulainya masa transisi pengelolaan ke Pemerintah. Pernyataan Moeldoko disampaikan saat dirinya berkunjung ke TMII di Jakarta Timur, Senin (12/4). “Semua harus berjalan secara transparan, sehingga tidak ada persoalan,” ujar Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, juga telah menyiapkan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII. Beberapa rencana pun telah dipersiapkan. Mulai dari peningkatan fungsi anjungan-anjungan daerah yang akan dijadikan tempat berkumpulnya inovator sosial, budaya dan teknologi. Hingga membuka ruang bersama bagi para penggemar teknologi untuk membawa Indonesia menuju Industri 4.0.

Tidak hanya itu, mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, TMII bisa jadi tempat kajian, riset hingga pengembangan peradaban suku-suku budaya Indonesia. Dengan begitu, pengunjung yang datang bisa membayangkan luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. “Maka tidak lagi ada berbicara perbedaan suku, budaya, agama, tapi bicara persatuan dan kesatuan,” harap Moeldoko.

Di sisi lain, Moeldoko juga menyampaikan, pengelolaan TMII ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke Negara. Apa yang disampaikan Moeldoko bukan tanpa sebab. Karena menurutnya potensi TMII yang memiliki luas 146,7 hektare tidak sekadar untuk kepentingan aspek sosial dan budaya, karena ada beberapa kawasan yang punya potensi ekonomi. “TMII bisa dikembangkan jadi sebuah kekuatan dalam berikan kontribusi yang lebih ke Negara,” tutur dia.

Sesuai dengan arahan dari Perpres Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Moeldoko bilang, Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi. Selain itu, teknis pengelolaan TMII juga akan melibatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Moeldoko juga memastikan nasib karyawan TMII akan dirumuskan dengan baik dengan langkah-langkah efisien. Melalui cara ini, para karyawan TMII akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan lingkungan yang strategis.

Saat melakukan kunjungan ke TMII, Moeldoko kembali mengingat dirinya kerap mengajak keluarga dari daerah untuk berkunjung ke TMII. Moeldoko beserta tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) dan pengelola TMII berkeliling melihat kondisi terkini sarana prasarana ‘Miniatur Indonesia’ itu.

Categories
Berita Berita Presiden Politik

Presiden Jokowi: Sikap Saya Tak Berubah, Tidak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode

JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Presiden.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Politik

Penuhi Panggilan KSP, Dirut Jiwasraya Siap Temui Nasabah

JAKARTA – Selang sepekan sejak menerima audiensi Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memenuhi janjinya untuk memanggil manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bertempat di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (10/3), Moeldoko bersama Staf Khusus KSP Arif Budi Hardono dan Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma menerima kehadiran Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko yang didampingi Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group Robertus Bilitea serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta.

Pada pertemuan ini, Moeldoko meminta penjelasan Hexana terkait empat tuntuan FNKJ. Di antaranya penghentian sosialisasi restrukturisasi yang bernada intimidasi, keinginan pembayaran manfaat agar terus berjalan, penghentian propaganda atau pembohongan di ruang publik, dan pembatalan restrukturisasi dengan mengkaji opsi yang lebih solutif. “Empat poin ini yang disampaikan FNKJ kepada KSP. Kami ingin tahu lebih jelas situasi apa yang dihadapi dan langkah yang akan dilakukan ke depan,” tutur Moeldoko.

Moeldoko juga meminta kesediaan Hexana selaku Direktur Utama Jiwasraya untuk kembali memenuhi pertemuan dengan FNKJ bersama KSP. Dari pertemuan ini, Moeldoko berharap, FNKJ dan Jiwasraya bisa saling melengkapi penjelasan mengenai opsi-opsi penyelesaian masalah.

Menanggapi permintaan Moeldoko, baik Hexana, Robertus dan Isa siap untuk kembali bertemu dan menjalin komunikasi dengan FNKJ. Hexana menjelaskan, apa yang dilakukan Jiwasraya sudah melalui berbagai proses, baik itu melalui pertemuan dengan komisi VI DPR hingga komunikasi secara langsung dengan para nasabah (korporasi, ritel, dan bancassurance). “Bahkan, sudah 72 persen nasabah bancassurance, 61 persen nasabah korporasi dan 68 persen nasabah ritel sudah setuju restrukturisasi,” jelas Hexana.

Yang jelas, lanjut Hexana, setiap aksi selalu ada legal opinion. Hal ini pula yang menurut Hexana belum banyak dipahami para nasabah, terutama nasabah bancassurance. Meski begitu, Hexana menyadari, opsi-opsi yang ada tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi menjadi salah satu opsi yang paling baik ketimbang bailout atau likuidasi.

Sementara itu Direktur Utama IFG Robertus Bilitea menjelaskan, pihaknya terus memproses pemindahan polis Jiwasraya ke IFG Life yang saat ini masih menunggu izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui opsi ini, polis Jiwasraya akan dikelola oleh IFG Life yang akan mendapat suntikan modal Rp20 triliun dari Pemerintah ditambah dengan Rp4,7 triliun dari IFG sebagai holding. “Opsi ini merupakan opsi terbaik dalam upaya penyehatan polis Jiwasraya. Dengan modal yang ada, kami harap bisa memastikan keberlangsungan pemindahan polis,” ujar Robertus.

Pada kesempatan yang sama, Direktur JKN Isa menegaskan, apa yang disampaikan Hexana dan Robertus merupakan bukti bahwa negara tidak tinggal diam dalam menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. “Apa yang kami lakukan lebih baik dari permasalah asuransi yang lain. Langkah ini memang tidak sempurna, tapi Pemerintah sudah komitmen untuk menyelesaikan,” imbuh Isa.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

KSP Pastikan Konflik Agraria di Simalingkar dan Sei Mencirim Segera Terselesaikan

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko akan segera melaporkan penyelesaian konflik petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara. “Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/3). Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. Langkah ini dilakukan Moeldoko untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.

“Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” tutur Moeldoko di Medan, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi. Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi  akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi tiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/ KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi. 

Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Pemerintah juga akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko.

Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya. “Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.

Sementara Imam Wahyudi yang mewakili para petani mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan. Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP. “Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta ditemui oleh Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani.