Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik Video

Podcast Dari Bina Graha Eps Tupoksi Kedeputian IV Kantor Staf Presiden RI

Kedeputian IV Kantor Staf Presiden RI (KSP) bertugas  dalam pengelolaan Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di LIngkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital. Tugas utama lainnya yakni melakukan pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi untuk membangun komunikasi Pemerintah dengan kelompok-kelompok strategis dan masyarakat pada umumnya.

Categories
Berita KSP Kedeputian V Politik

Sentuhan Pemerintah untuk Kesejahteraan Papua

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengutamakan tiga pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif. Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaiakan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan presiden melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan. “Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat yang terendah,” ujar Jaleswari dalam Podcast dari Bina Graha yang dirilis Selasa (14/7) di akun YouTube KSP.

Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dhani menjelaskan, selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya.  Mereka harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya. “Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tegas Jaleswari.

Menurut dia, pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Dhani, presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.  “Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) soal kekerasan, tapi  bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun pencapaian Papua sudah mulai kelihatan hasilnya.  Terbukti angka IPM dalam lima tahun terakhir sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.  Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian, pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi  64,7 pada 2019. Selanjutnya, kata Jaleswari, pendekatan antropologis dilakukan dengan cara  semua pembangunan di Papua harus melibatkan orang lokal. Penjelasan lebih lengkap tentang masa depan otonomi khusus di Papua bisa anda simak di kanal YoTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI

Categories
Berita Berita KSP Politik

Sikap Tegas Pemerintah untuk Redakan Konflik Papua

Jakarta – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan investigasi atas tiga peristiwa kekerasan di Papua yang terjadi akhir-akhir ini. “Sangat disayangkan, di tengah penanganan wabah COVID-19, terjadi insiden hingga menimbulkan korban rakyat sipil, ” kata Kepala Staf Kepresidenan RI, Dr. Moeldoko di Bina Graha, Jumat (17/2).

Moeldoko meminta semua pihak di Papua menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang memperkeruh suasana. Semua pihak diharapkan lebih memfokuskan pada kerja-kerja menjaga perdamaian, pembangunan kesejahteraan, dan mengatasi penyebaran COVID-19 di Papua. Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua.

Pemerintah tidak mengharapkan terjadinya peristiwa kekerasan di Papua. Penugasan TNI dan Polri di Papua dalam rangka mengawal kedaulatan negara, khususnya mencermati aktifnya kembali Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu aparat bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai gangguan. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi ini.

Seperti diketahui, telah terjadi tiga insiden yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa pertama, terjadinya penembakan tiga karyawan PT Freeport Indonesia oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Senin 30 Maret, pukul 13.50 WIT. Korban tewas yaitu Graeme Weal (57), laki-laki, warga negara Selandia Baru. Sementara korban luka yakni Jibril MA Bahar (49) dan Ucok Simanungkalit (52).

Peristiwa kedua, jatuhnya korban tiga anggota Polri meninggal akibat salah paham dengan anggota TNI di Kabupaten Mamberamo Raya, Minggu 12 April. Sebanyak tiga anggota polri meninggal dunia dan dua mengalami luka tembak. Korban meninggal yaitu Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun. Ketiganya anggota Polres Mamberamo Raya. Sedangkan, yang mengalami luka-lka yaitu Bripka Alva Titaley anggotaReskrim Polsek Mamteng, dan Brigpol Robert Marien anggota SPKT.

Kemudian insiden terakhir, mengakibatkan tewasnya dua warga sipil di Timika, Senin 13 April. Korban bernama Eden Armando Bebari (20) dan Roni Wandik (23). Peristiwa di Papua ini menjadi sorotan, karena menyebabkan tewasnya dua warga sipil.

Peristiwa-peristiwa tersebut telah meningkatkan ketegangan di Papua. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penindakan. Pada peristiwa penembakan karyawan Freeport, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat gabungan TNI Polri pada 10 April 2020 dengan menyergap tempat persembunyian KKB di Distrik Iwaka.

Hasil penyergapan tersebut disita 1 pucuk senjata api rakitan, 162 amunisi, 3 bendera bintang kejora, serta menewaskan 2 orang KKB. Dengan pencapaian ini beberapa senjata yang pernah dirampas oleh KKB dalam insiden di waktu lalu telah berhasil disita aparat keamanan.

Kemudian, tindakan terhadap peristiwa tewasnya 3 anggota Polri telah dilakukan penarikan 28 personel TNI terkait untuk menjalani pemeriksaan oleh POM Dam Cenderawasih di Jayapura. Sementara itu, terhadap peristiwa tewasnya 2 warga sipil di Timika, Pangdam Cenderawasih telah menjelaskan akan melakukan investigasi, dilanjutkan penyidikan dan penegakan hukum. Kapolda dan Pangdam telah mengunjungi keluarga korban dan membantu korban dalam seluruh proses pemakaman.

Moeldoko menyayangkan opini yang berkembang, menyebut peristiwa itu akibat aparat TNI yang tidak profesional. Padahal, selama ini TNI telah melakukan berbagai peran yang sangat positif dalam mendukung pembangunan kesejahteraan di Papua. Di antaranya gerakan imunisasi di Asmat, imunisasi polio di Yahukimo dan daerah lainnya, mendukung kegiatan pembangunan desa, dan lain-lain.