Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP: Pelaku Rasisme Harus Ditindak Tegas

JAKARTA – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan masyarakat bahwa segala bentuk diskriminasi, baik yang bersifat ujaran dan tindakan  tidak ada tempat di negeri ini. Oleh sebab itu, setiap perbedaan pandangan atas suatu masalah tidak dibenarkan menggunakan respon yang diskriminatif. Sebab hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada khususnya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Hal ini mengacu pada pernyataan akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan yang mengandung unsur SARA, yang menimbulkan keresahan dan protes publik, khususnya masyarakat Papua.

Menurut Jaleswari, pernyataan Ambroncius tidak mencerminkan prinsip kebhinekaan Indonesia yang menghargai perbedaan berdasarkan ras, suku, etnis, agama, gender dan difabilitas serta pluralitas dan multi-kultural sebagai jati diri bangsa. Selain itu, konstitusi Indonesia menjamin kebhinekaan tersebut dan diturunkan dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU no 39/ 1999 tentang HAM.

“Atas dasar tersebut, Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” ujar Jaleswari, Senin (25/1).

Jaleswari menegaskan berdasarkan aturan yang ada bahwa tindakan diskriminasi  dapat berbentuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Jaleswari juga mengingatkan kepada  seluruh warga negara Indonesia, bahwa tidak ada toleransi dan impunitas bagi siapapun yang bertindak diskrimatif atas dasar apapun, termasuk ras dan etnis. “Ini adalah Peringatan Keras bagi perseorangan ataupun kelompok untuk tidak bermain api dengan SARA, karena pemerintah tanpa ragu akan menindak keras dan tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan negara dan bangsa,” imbuh Jaleswari.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP: Pam Swakarsa 1998 Berbeda dengan Amanat UU Polri

JAKARTA – Masyarakat perlu memahami lebih dalam mengenai istilah Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang baru-baru ini dihembuskan kembali oleh Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, Pam Swakarsa yang dimaksud Kapolri Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa 1998.

“Perlu dipahami bahwa konsep keterlibatan Pam Swakarsa yang dimaksud Kapolri adalah salah satu amanat UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, dimana Polri berkewajiban melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis,” tutur Jaleswari, di Jakarta, Kamis (21/1). Meski begitu, Jaleswari menyebut, Pemerintah memahami adanya stereotipe maupun memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Pam Swakarsa di masa lalu.

Selain itu, kata Jaleswari, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menjabarkan pelaksanaan amanat UU Polri tersebut. Dalam hal ini ada aturan beberapa aspek terkait Pam Swakarsa mulai dari bentuk satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan (Satkamling), hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri.

Yang jelas, Jaleswari menjelaskan, pengaturan terkait Pam Swakarsa tersebut menjadi penting karena memiliki beberapa berfungsi. Salah satunya, memberikan porsi peran bagi masyarakat untuk bersama-sama Polri memaksimalkan upaya menjaga keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Serta mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri. Karena di tingkat masyarakat ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat seperti apa yang bisa turut serta membantu tugas Polri lewat mekanisme perizinan yang ada,” imbuh Jaleswari.

Sebelumnya, Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit ingin menghidupkan kembali Pam Swakarsa dengan maksud mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sigit menjelaskan, pengaktifan Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan teknologi informasi dan fasilitas yang dimiliki Polri.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

Temui Mensos, KSP Pastikan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Berjalan Baik

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Terutama mengenai isu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi bantuan sosial, dan perbaikan penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, KSP menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (11/1).

“Ini sesuai dengan perintah Presiden pada sidang paripurna tahun lalu agar melakukan reformasi perlindungan sosial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Melalui pertemuan itu, Abetnego ingin memastikan sejumlah hal penting yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan KSP serta beberapa temuan Mensos Risma di lapangan. Abetnego juga mengatakan, pertemuan dengan Mensos Risma bisa menjadi arahan lebih lanjut untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mendorong Kemensos agar melibatkan para penyandang disabilitas dan korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai penerima bantuan sosial. “KSP ingin memastikan pihak-pihak tersebut menerima bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos sebagai perwujudan kehadiran negara,” imbuh Jaleswari.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menambahkan, perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemutakhiran DTKS. Adapun Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsi Agustina menegaskan komunikasi publik mengenai bantuan sosial perlu dibenahi bersama. “Karena pada saat kami menggelar program KSP Mendengar di berberapa daerah terdapat temuan bahwa program bansos yang dilakukan Pemerintah tidak tersampaikan,” ujar Widiarsi.

Dari beberapa poin yang disampaikan KSP, Mensos Risma menuturkan, pihaknya akan fokus membenahi data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Menurut Risma, akurasi sangat penting karena memperjelas penerima bantuan dan monitoring. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbarui DTKS serta Kementerian Dalam Negeri untuk membuatkan radiogram,” jelas Risma.

Selain itu, lanjut Risma, Kemensos juga tengah menyusun sistem yang memungkinkan untuk merekam wajah hingga mencatat transaksi penerima bantuan sosial. Untuk yang satu ini, Risma menyebut akan melibatkan pihak bank dan PT POS.

Categories
Berita Berita Presiden Politik

Perkuat Sektor Pertanian Nasional dengan Skala Ekonomi dan Teknologi

JAKARTA-Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.

“Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain,” ujarnya.

Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.

“Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,” kata Presiden.

Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.

“Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” imbuhnya.

Kepala Negara melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor.

Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, turut hadir dalam acara rakernas tersebut di antaranya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

BEM Nusantara Tegaskan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

JAKARTA – BEM Nusantara menyatakan siap untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Selain itu juga akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harapannya langkah ini akan membantu pelaksanaan progrm kerja pemerintah.

“Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah. Pemerintahan saat ini sudah sangat terbuka untuk mendengar dan menerima aspirasi dari mahasiswa,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldokko di Jakarta, Rabu (23/12).

Pada kesempatan tersebut, Hengky juga menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatef kepemimpinan ke depan, bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.

Moeldoko pun menghargai cara-cara baru BEM Nusantara yang sangat konstruktif dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi. “Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan Pemerintah. Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke Pemerintah, tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.

“Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat,” imbuh Moeldoko.

Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.