Categories
Berita COVID-19 Kedeputian Kedeputian IV Video Video

KSP Monitoring Penanganan COVID-19 di Jawa Timur

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kunjungan ini membawa misi penting melakukan komunikasi isu-isu strategis dan monitoring evaluasi penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) ingin mendapat masukan dari seniman, kepala daerah, dan masyarakat. Ketika bertemu seniman tradisional Cak Kartolo, tentang kondisi masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Kerja Keras Pemerintah Bangun Infrastruktur Bagi Pengungsi Gempa Sulawesi Tengah

JAKARTA –Pemerintah inginkan adanya percepatan penyelesaian hunian tetap dan infrastruktur pendukung lain serta penyediaan di wilayah terdampak peristiwa gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah perlu mencari terobosan, terutama mengenai pengungsi, dalam penanganan pasca dua tahun peristiwa tersebut.

“Jangan biarkan rakyat lama-lama jadi pengungsi, karena akan berdampak pada mental penyintas,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan saat rapat kerja satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan unsur pimpinan daerah se-Sulawesi Tengah di kantor Pemerintah Provinsi Sulteng, Palu, Senin (10/11).

Sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang rumahnya rusak karena terdampak, gempa, tsunami dan likuefaksi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan anggaran senilai Rp1,9 triliun. Anggaran tersebut telah telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah sejak Oktober 2019. Besarnya anggaran yang disalurkan, membuat Pemerintah Pusat berharap anggaran tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk percepatan pemulihan.

Doni juga sependapat dengan pernyataan tersebut, apalagi usulan dari Pemerintah Daerah untuk memperpanjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga telah diterima oleh BNPB. Menurutnya, untuk tahapan rekontruksi kawasan Talise setidaknya pembangunan rumah berjarak dua meter dari tanggul. “Pemodelan tamanan mangrove sebagai pemecah ombak dan penahan erosi sebagai mitigasi juga tengah dilakukan oleh BNPB,” ungkap Doni.

Sementara itu Wiku Adi Sasmito selaku Juru Bicara Satgas juga menambahkan, perlu ada upaya preventif pada kesehatan akibat bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Terutama jika mengingat potensi banjir hidrometeorologi tetap tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“BNPB juga melakukan survei perubahan perilaku di Sulteng, dimana angka persepsi terhadap tidak akan terkena COVID-19 cukup tinggi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah,” kata Wiku.

Per 9 November 2020, jumlah kasus aktif COVID-19 di Sulawesi Tengah mencapai 22,54%; kasus sembuh 73,45%; dan jumlah kasus meninggal 4,01%. Sementara, kasus COVID-19 secara nasional mencapai 12,52%; sembuh 84,14%; kasus meninggal 3,24%.

Adapun rangkaian kegiatan rapat dilanjutkan dengan meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap di kawasan Tondo yang mencapai 1.500 unit rumah dan pembangunan sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Selanjutnya, kunjungan dilakukan untuk memantau perkembangan pembangunan hunian untuk relokasi masyarakat di Kab. Donggala.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Program KSP Mendengar Jaring Aspirasi Publik Soal UU Ciptaker

JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengadakan Program KSP Mendengar untuk mendengar masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan soal UU Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid-19. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, para pencari kerja usia produktif di Indonesia terhitung banyak. Belum lagi, banyak juga pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“Maka, UU Cipta Kerja hadir dalam membuka ruang kerja seluas-luasnya bagi anak muda Indonesia,” tutur Ngabalin saat dialog dengan perwakilan mahasiswa dalam KSP Mendengar dengan tema “Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid-19”, di Serang, Banten Selasa (10/11).

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempermudah setiap izin badan usaha dengan memangkas pintu atau birokrasi. Tujuannya untuk mencegah adanya pungutan liar dalam birokrasi dan menghindari perizinan yang berbelit.

Saat ini, papar Ngabalin, faktanya ada sekitar 64,19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan 75% dari jumlah itu bergerak di bidang informal. “Maka, UU Cipta kerja hadir untuk menggerakkan rakyat membuka usaha mandiri dengan mempermudah perizinan,” jelas Ngabalin.

Ngabalin meyakinkan, dalam situasi keadaan pandemi, semua informasi yang dimiliki pemerintah terbuka dan selalu disampaikan ke publik. Terlebih, masyarakat perlu penyesuaian terhadap masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“KSP akan banyak menyerap banyak masukan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan akan kami sampaikan kembali ke Presiden terkait apapun itu, termasuk UU Cipta Kerja,” kata Ngabalin.

Adapun mengenai pandemi Covid-19, Ngabalin menuturkan, sifatnya masih sangat dinamis. “Sebab itu, kampanye pelaksanaan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker) harus terus digalakkan,” ungkap Ngabalin.

Sementara itu Januar Eka Nugraha, HMI Badko Jabodetabek Banten mempertanyakan strategi komunikasi pemerintah yang baru melaksanakan sosialisasi setelah undang-undang tersebut disahkan. “Perlu ada garansi dari pemerintah dalam meyakinkan publik bahwa UU ini akan membuka peluang kerja yang luas,” ujarnya. Rencananya program KSP Mendengar digelar 8 kota. Berbagai elemen masyarakat dapat memberikan masukan terkait isu tersebut.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian IV

Pemerintah Dukung Pengembangan Produk Pertanian Organik

JAKARTA – Pemerintah mendorong upaya pengembangan produk-produk pertanian organik melalui kehadiran para petani muda. Kepala Staf Kepresiden Dr. Moeldoko menjelaskan perlu adanya konsistensi pemikiran agar generasi milenial mau terjun langsung dalam pengembangan dunia pertanian.

“Sehingga bisa mengangkat produk unggulan kita di sisi organik dan jumlah petani muda Indonesia terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Moeldoko saat menerima Panitia Young Organic Festival 2020 di Kantor Bina Graha, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia meyakini kehadiran generasi muda dalam industry ini akan mempercepat pertanian Indonesia beradaptasi dengan teknologi modern. Apalagi saat ini industry pertanian sangat membutuhkan modernisasi dan digitalisasi dalam hal distribusi hasil panen.

Oleh karena itu , Moeldoko yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat mendukung kegiatan Young Organic Festival (YORFest) 2020 sebagai wadah pengembangan anak muda potensial di bidang pertanian organik. “Kehadiran YORFest 2020 menjadi area baru bagi pemain pertanian organik baru di Indonesia untuk menampilkan karyanya,” ungkap Moeldoko.

Sementara itu Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan, kehadiran YORFest adalah kerisauan terhadap minimnya anak muda yang ingin bergelut di sektor pertanian. Data terakhir menyebut, hanya 3,5% dari anak muda yang ingin bergelut di sektor pertanian, padalah luas lahan di Indonesia mencapai 190 juta hektare.

Di sisi lain, Budi menerangkan, pertanian organik adalah bisnis dan tantangan masa depan, karena pertumbuhannya lebih tinggi dibanding produk konvensional. “Maka kita menggagas YORFest. Kita optimistis Indonesia punya potensi besar di sektor pertanian. Ini gerakan awal, apalagi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa menjadi petani itu mulia,” ujar Budi.

Premita Fifi W sebagai perwakilan YORFest memaparkan, saat ini Indonesia memiliki tidak sampai 4 juta petani muda. Padahal, kata Fifi, Indonesia sebagai negara agraris membutuhkan regenerasi petani. Selain itu, pertanian organik maju lebih cepat dibanding pertanian tradisional. “Secara total, pertumbuhannya naik 20% di dunia, sementara pertanian tradisional hanya tumbuh 12-14%,” tutur Fifi.

Fifi pun menyampaikan tujuannya menggelar YORFest 2020 untuk memperbaiki ekosistem pertanian organik untuk petani muda dan mendorong bisnis pertanian organik, sehingga produk pertanian organik Indonesia bisa jadi salah satu unggulan produk ekspor.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

UU Cipta Kerja Perkuat Nelayan Naik Kelas


JAKARTA – Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker ) mengatur sektor maritim agar lebih memiliki daya saing. Salah satunya ialah memperkuat peran nelayan dan melindungi nelayan dengan pertimbangan yang menyeluruh. Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Alan F. Koropitan menuturkan, dalam hal definisi nelayan mempertimbangkan aspek holistik berarti tidak hanya melihat kapasitas usaha dari ukuran kapal, melainkan juga modal usaha khususnya dari dalam negeri sehingga nelayan bisa naik kelas. “Misalnya, pemilik kapal dibawah 10 gross ton, tapi punya modal besar dan mesin kapasitas besar. Ini tidak bisa masuk kategori nelayan kecil. Negara akan mengatur melalui UU Ciptaker dengan aturan turunan melalui RPP,” ungkap Alan, Senin (9/11).

Menurut Alan, UU Ciptaker akan mempertajam definisi supaya semakin memperkuat pengelolaan yang tepat sasaran. Alan mencontohkan 96 % kapal ikan berada dibawah 10 Gross Ton (GT). Bahkan jika lebih spesifik, 68% diantaranya adalah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor yang tidak mungkin berlayar ke area Zona Ekonomi Eksklusif. “Dengan UU CIptaker dan aturan turunannya maka definisi nelayan akan dipadankan dengan kategori UMKM sehingga dapat mendorong para nelayan untuk memperoleh akses permodalan dari perbankan serta bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Izin di sektor UMKM semakin mudah dalam UU Ciptaker,” ujar Alan.

Selain itu, Alan menegaskan, Pemerintah punya semangat nasionalisme tinggi, terutama dalam hal kedaulatan negara. Salah satunya mengenai aturan akses asing terhadap pengelolaan perikanan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Alan menyampaikan, kedaulatan wilayah itu hanya berlaku untuk perairan teritorial, bukan ZEE. “Tapi kita memiliki hak berdaulat di ZEE, yang meliputi hak eksplorasi, eksploitasi dan pemeliharaan keberlanjutan lingkungan,” kata Alan.

Pemerintah akan mempertahankan kedaulatan wilayah dengan mati-matian (nasionalisme). Hal ini pun sekaligus memastikan bahwa UU Ciptaker selaras dengan Undang-undang Perikanan sebelumnya, dimana yang tetap menegaskan akses asing harus didahului dengan perjanjian perikanan bilateral. “Artinya kan kita berhak memberi izin atau tidak terhadap kapal asing,” tambah Alan. Saat ini, Indonesia tidak membuka izin masuk kapal asing, sesuai kondisi tersedia melalui Perpres 44 tahun 2016, dimana melarang modal asing di sektor penangkapan ikan, 100% harus modal dalam negeri.

Pada sisi lain, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) tentang kesanggupan Pemerintah Indonesia dalam mengelola sektor kelautan.
Dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh pihak asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tertentu melebihi (surplus) dari kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
Hal ini pernah berlangsung pada tahun 2001 hingga 2006. Indonesia pernah memberi kesempatan kepada pihak asing (Thailand, Filipina dan China) untuk menangkap ikan di ZEE melalui perjanjian kerjasama bilateral. “Jika Indonesia sanggup menggelola sepenuhnya maka artinya Indonesia mampu dan tidak perlu melibatkan asing.” jelas Alan.