Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV

Peringkat 6 Dunia, Pemerintah Tunjukkan Komitmen Tertinggi Untuk Vaksinasi COVID-19

Jakarta – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memastikan bahwa pemerintah telah meletakkan komitmen tertingginya untuk meningkatkan pelayanan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia.

Hal ini Ia sampaikan dalam Webinar bertajuk “Vaksinasi COVID-19 Kini dan Nanti”, Rabu (8/9), sebagai kanal diskusi publik yang digelar untuk merespon sejumlah keresahan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang telah disampaikan melalui program KSP Mendengar.

“Pemerintah sudah mengamankan komitmen suplai vaksin dari berbagai merk dan jenis. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen yang sudah diamankan pemerintah jumlahnya paling besar se-Asia Tenggara,” kata Abetnego.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 September, sudah lebih dari 68,8 juta jiwa mendapatkan vaksin dosis pertama. Ini artinya, kata Abetnego, kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera mampu mencapai angka 2 juta dosis per hari.

Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksinasi COVID-19, setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.

“Kita bukan negara penghasil vaksin dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Namun kita mampu mempercepat vaksinasi, ini adalah sebuah prestasi besar,” kata Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yang juga turut hadir dalam webinar.

Walaupun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, namun Siti dan Abetnego mengaku optimis Indonesia akan segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19 melihat laju penurunan kasus positif, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen mendorong distribusi vaksin melalui dinkes provinsi ke kabupaten/kota. Sejumlah inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat pun juga sudah mulai diterapkan. Diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi untuk monitoring stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE).

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Devie Rahmawati juga menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan aplikasi COVID-19, contohnya Peduli Lindungi, agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian

Moeldoko Minta Penyelesaian Konflik Agraria di Tanah PTPN Dipercepat

JAKARTA-Kepala Staf Kepresiden Dr. Moeldoko minta penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Umum (Perum) Perhutani, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN), dipercepat. Ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dalam rapat Rapat Koordinasi Peluang Penyelesaian Konflik Agraria terkait HGU PTPN, yang dihadiri oleh Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN.

Masih kata Moeldoko, penyelesaian konflik agraria terkait HGU PTPN menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, sesuai dengan amanat dalam rapat – rapat internal bersama Kementerian/Lembaga terkait yang dilakukan intensif sejak November 2021.

“ Presiden secara jelas mengamanatkan agar melepaskan tanah yang terdapat pada Perum Perhutani dan PTPN yang telah ditempati warga selama puluhan tahun,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, data Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) RI menyebutkan, 6 lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan HGU PTPN, sebagian besar sudah menjadi perkampungan warga. Keenam lokasi tersebut, 3 HGU habis perkebunan di PTPN XIV di Sulawesi Tengah, PTPN II di Sumatera Utara dan PTPN VII di Jawa Barat. Sedangkan 3 HGU aktif perkebunan, ada di PTPN XII Jawa Timur, PTPN XIV di Sulawesi Selatan, dan PTPN VI di Sumatera Barat.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan yang ikut dalam rapat mengatakan terdapat 223 kasus yang diadukan ke Kantor Staf Presiden (KSP) sejak tahun 2015 hingga 2021. Berdasarkan arahan Presiden, tahun 2021 sudah diprioritaskan 6 kasus percontohan dan ini membutuhkan tata kelola untuk penyelesaian tepat sasaran dan tepat guna di lapangan.

“ Di satu sisi ada kebutuhan revisi kebijakan penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset PTPN, namun tidak dapat dipungkiri juga diperlukan safeguards untuk memastikan penyelesaian di lapangan bersifat tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Abetnego.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian BUMN berdalih pelepasan aset negara tidak bisa dilakukan secara sembrono. Apalagi, Kementerian BUMN seringkali berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum, terkait pelepasan aset negara berupa tanah.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, ada cara lain yang bisa dilakukan terkait penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan HGU PTPN. Yakni, dengan pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tanah-tanah PTPN.

“Jadi tanah-tanah mana di PTPN yang akan dilepaskan, berapa harganya, maka negara akan mengambil alih dengan pengurangan PMN. Tentunya pengurangan PMN memerlukan suatu PP, dan kordinasi dengan kementerian keuangan,” jelas Susyanto.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menawarkan solusi pendataan tanah PTPN yang sudah tidak dimanfaatkan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto menilai, secara regulasi tanah yang tidak dimanfaatkan masuk kategori sebagai tanah terlantar.

“ Kalau mengacu pada PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, tanah yang tidak digunakan masuk kategori tanah terlantar. Nah, tinggal didata saja, mana tanah-tanah PTPN yang sudah tidak terpakai,” ujarnya.

Rapat Koordinasi penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan Hak Guna Usaha Perum Perhutani dan PTPN akan kembali digelar dalam waktu dekat, sebagai persiapan pelaporan kinerja tim reforma agraria.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian

KSP: Pemda Harus Aktif Gandeng Gerakan Masyarakat Lawan COVID-19

Klaten, Wonogiri – Pemerintah daerah harus aktif menggandeng inisiatif gerakan masyarakat dalam melawan situasi pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh tim monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) saat berdiskusi dengan para bupati dan jajaran pemimpin daerah di Kabupaten Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (7/9).

Menurut Joanes Joko, Tenaga Ahli Utama KSP, pertemuan tim KSP dengan kepala daerah difokuskan untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih gencar mengkampanyekan disiplin prokes dan vaksinasi.

“Juga, agar pemda lebih aktif menggandeng masyarakat sipil karena sejauh monitoring tim KSP modal sosial Indonesia sangat kuat di tingkat hulu,” imbuhnya.

Joko pun mengapresiasi gerakan masyarakat seperti Jogo Tonggo dan Tim Kubur Cepat (TKC) di Kabupaten Klaten dalam membantu penanganan Covid-19. “Saya berharap gerakan masyarakat seperti ini diperkuat oleh dukungan pemda,” pungkasnya.

Tim Kubur Cepat (TKC), misalnya, merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur di Klaten yang bertujuan untuk meringankan beban penanganan Covid-19 di daerah. Relawan TKC di Klaten yang saat ini hampir mencapai 4000 orang bergerak untuk membantu pemulasaran dan pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19.

Kabupaten Klaten hingga saat ini masih mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi, yakni berada pada level 8,3 persen. Angka ini didominasi oleh pasien lansia, pasien dengan penyakit bawaan (komorbid) dan pasien yang belum menerima vaksin.

“Kami akan memperkuat penanganan Covid-19 dengan program pembagian masker di setiap desa melalui puskesmas yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” kata Sri Mulyani, Bupati Klaten.

Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, walaupun angka penularan Covid-19 dan bed occupancy rate (BOR) sudah menurun, namun tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes masih menjadi perhatian.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan strategi penanganan Covid-19 di Wonogiri dilakukan dengan memperkuat kapasitas di Desa dan Kecamatan.

Meskipun per tanggal 7 September lalu Wonogiri telah memasuki PPKM Level 3, pemerintah memastikan bahwa kebijakan mematikan lampu jalan di atas jam 20.00 untuk menekan mobilitas masyarakat akan terus gencar dilakukan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

KSP Tawarkan Alternatif Solusi Hambatan Ekspor Akibat Kelangkaan Kontainer

JAKARTA-Kelangkaan kontainer untuk ekspor di pelabuhan Indonesia, mendapat perhatian serius Kantor Staf Presiden (KSP). Sejumlah alternatif solusi ditawarkan, untuk mengatasi krisis peti kemas dalam negeri tersebut.

“ Kita sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan – permasalahan kelangkaan kontainer,” terang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah ekspor terkait kelangkaan kontainer dan ketersediaan kapal, di ruang rapat utama KSP, selasa (7/9).

Rapat kordinasi jarak jauh ini, juga menghadirkan 11 Kementerian terkait, 12 Asosiasi terkait ekspor dan logistic, dan 6 representative ownership perusahaan pelayaran.

Beberapa alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan kontainer, diantaranya pemberlakukan ketentuan pembatasan ekspor Kontainer kosong (Repo Container), dan kewajiban empty container untuk kapal yang masuk ke Indonesia. Selain itu, perlu disiapkan perusahaan pelayaran nasional untuk menyelesaikan masalah ketersediaan kapal.

“ Kemenhub dan Kementrian BUMN perlu segera menyiapkan perusahaan pelayaran nasional, untuk menyewa kapal mother vessel, yang bisa mengangkut kontainer ekspor RI ke destinasi utama, dengan menggandeng Main Line Operator (MLO),” papar Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementrian terkait, perlu melakukan pendalaman terkait adanya indikasi praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga berdampak pada tingginya harga freight. “ Kenaikan harga freight yang luar biasa ini harus segera dicari akar masalahnya,” lanjut Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakasi Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro menilai, perlu ada regulasi khusus untuk mengatur arus kontainer ekspor/impor dan ketersediaan kapal terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini.

“ Jika arus kontainer ekspor/impor ini diatur dalam sebuah regulasi khusus, kita bisa memantau ketersediaan kontainer dalam negeri, baik repo container maupun empty container. Begitu juga dengan sistem penyewaan kontainernya,” kata Toto menanggapi opsi penyelesaian Kelangkaan Kontainer.

Ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto yang juga hadir dalam video converence menilai, pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan Main Line Operator (MLO), untuk membahas harga freight. “ Pemerintah bisa bernegosiasi dengan MLO soal harga freight, karena ini sifatnya b to b,” jelas Carmelita.

Seperti diketahui, ekspor nasional yang diharapkan menjadi tumpuan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri, terbentur oleh masalah kelangkaan kontainer, space kapal, dan penetapan kurs sepihak. Akibatnya, terjadi kenaikan biaya ekspor hampir seribu persen. Saat ini saja, biaya ekspor ke Eropa dari USD.1000 menjadi USD.10.150, atau naik 915%, dan ke Amerika dari USD.1500 menjadi USD.14.600 atau naik 873%.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian

Penyelesaian Reforma Agraria Butuh Keselarasan Kebijakan antara Pusat dan Daerah

JAKARTA-Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rapat evaluasi kinerja tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021. Rapat dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Panca Putra Tarigan.

“Pertemuan ini kita harapkan bisa menjadi referensi bagi kinerja kita, dan mengupgrade atas berbagai perkembangan situasi. Selain itu juga kita akan coba debottlenecking atas berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan,” terang Moeldoko saat membuka rapat, yang digelar di Situation Room Bina Graha Jakarta, Selasa (7/9).

Rapat secara daring ini, juga dihadiri sejumlah pimpinan Comunity Society Organization (CSO), diantaranya Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli.

Moeldoko menambahkan, program percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021 masih terkendala oleh pelepasan lahan PTP yang merupakan aset negara, revisi sejumlah Perpres, dan penentuan subjek di lapangan. “ Soal pelepasan lahan PTP memang tidak mudah. Saat ini saya sedang menyiapkan laporan pada Presiden, sehingga nanti ada arahan dari Presiden pada Menteri BUMN dalam menjalankan diskresinya,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada Menteri Dalam Negeri, untuk menginstruksikan pada seluruh Kepala Daerah agar berkontribusi dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma Agraria 2021. “ Saya sudah kirim surat ke mendagri untuk memberikan instruksi pada kepala daerah agar ikut membantu proses reforma agraria, “ kata Moeldoko.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan juga mendengarkan paparan dari pimpinan CSO, terkait kendala dan capaian penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021.

Kepala Badan Regsitrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menuturkan, redistribusi lahan seringkali terkendala oleh proses verifikasi yang cukup lama. “ Verifikasi yang berurutan ini memakan waktu lama karena terkait tekhnis. Sebaiknya, penyiapan verifikasi dilakukan secara paralel, jadi mana yang lebih dulu bisa dikerjakan,” ujarnya.

Kendala lain yang ditemukan oleh CSO dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021, juga dikemukakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah. Ia mengatakan, selama ini reforma agraria di daerah sering tersandung birokrasi dari pemerintah daerah. “ Sebaiknya pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mensahkan atau memberikan tanda tangan, tapi hanya sebatas verifikator saja. Jika harus menunggu pemerintah daerah, nggak akan cukup waktu untuk menyelesaikan semua,” tukas Fikriyah.

Masih kata Fikri, meskipun terkendala oleh birokrasi, tapi saat ini sudah ada ratusan bidang yang sudah diselesaikan proses redistribusinya. “ 800 Bidang sudah selesai prosesnya pak Moel, yakni di Nganjuk, Batu, dan Malang,” sambungnya.

Mendengar masukan dari pimpinan CSO, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh elemen tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021, tetap menjaga soliditas, kordinasi, dan komunikasi. Menurutnya, butuh proses untuk bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan.

“ Memang tidak mudah untuk menyelaraskan Pusat dan Daerah, menyelesaikan masalah kordinasi, melakukan terobosan hukum baik di tingkat kebijakan mauapun implementasi. Tapi bukan tidak bisa diselesaikan, semuanya butuh proses,” kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan penutup.

Penyelesaian percepatan konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria 2021, merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Dalam pelaksanaanya, Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat mandat sebagai fasilitator antara CSO dengan Kementrian/Lembaga terkait.