Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Pembangunan Papua

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Perlu Perda Khusus

JAYAPURA –Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi penghubung ekonomi baru di kawasan Pasifik. Apalagi daerah tersebut  memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian,  perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyatan berupa UMKM, ekonomi digital dan juga kelengkapan sentra olahraga terbaik di kawasan Pasifik selain Australia. Potensi itu diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Maka, implementasi Inpres ini harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Dearah Khusus (Perdasus),” ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani di Jayapura, Papua, Kamis (9/4).  Oleh sebab itu KSP mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat dan mengimplementasikan Perdasus terkait hal ini agar Inpres dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jaleswari menyampaikan, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini menuntut partisipasi aktif seluruh pihak terkait, tidak terkecuali pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. “Dalam Inpres sudah jelas diperintahkan bahwa Pemerintah Daerah baik di tingkat Gubernur, hingga Bupati/Walikota bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan program percepatan pembangunan kesejahteraan hingga tahun 2024. Karena Gubernur provinsi Papua dan Gubernur provinsi Papua Barat duduk sebagai tim pelaksana Inpres ini,” imbuh Jaleswari.

Di sisi lain, Jaleswari menegaskan, Kantor Staf Presiden bersama dengan Bappenas dan BPKP bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Inpres tersebut. Fungsi pengendalian dan pengawasan yang dijalankan oleh tiga lembaga ini diharapkan dapat memberikan derajat kendali yang kuat, terukur, serta efektif untuk memastikan tercapainya seluruh tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 2020. “Secara kelembagaan sudah lengkap, ada dewan pengarah dan tim pelaksana,” ujar Jaleswari.

Bahkan, Jaleswari memastikan masalah anggaran tidak perlu dikhawatirkan. Jaleswari menjelaskan, annggaran sudah dialokasikan, karena Inpres No.9 Tahun 2020 ini ada dalam Program Prioritas Nasional dan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Anggaran. Hal demikian ungkap Jaleswari adalah cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana diminta Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 11 Maret 2020. “Inpres ini merupakan hasil dialog yang panjang demi menampung aspirasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sudah tidak zamannya lagi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan top-down, kali ini semangatnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah,” ungkap Jaleswari.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Temui Sejumlah Tokoh, KSP Perkuat Koordinasi Persiapan PON XX Papua

JAYAPURA – Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan kembali penguatan koordinasi persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua. Kali ini, KSP langsung datang ke Papua dan menemui perwakilan Dewan Adat Papua, perwakilan Majelis Rakyat Papua, perwakilan gereja, pemerintah daerah hingga Kodam XVII/ Cenderawasih. “Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas persiapan penyelenggaraan PON XX 2021, 15 Maret 2021,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Selasa (6/4/2021).

Pada kunjungannya ini, Jaleswari menyambut baik berbagai perkembangan positif yang disampaikan dan menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh lengah sebelum, hari pelaksanaan PON. Dia juga meminta agar dilaksanakan rapat-rapat koordinasi rutin antara K/L di Pusat dan Daerah untuk memastikan PON XX 2021 terlaksana dengan baik. “PON XX 2021 merupakan kesempatan untuk memperkenalkan luar biasanya Papua kepada kawasan dan dunia. Lebih dari sekedar perhelatan olahraga, PON XX 2021 merupakan acara yang penuh makna bagi Indonesia dan Papua,” kata Deputi V.

Jaleswari menambahkan, kehadirannya di Papua juga sesuai tupoksi KSP, yakni debottlenecking. Dalam hal ini, KSP berkoordinasi mengawal pelaksanaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyampaikan kesiapan Kodam XVII/Cenderawasih mendukung kesuksesan perhelatan PON XX 2021. Ignatius bilang, Kodam telah menyiapkan beberapa barak dan rumah yang berada di satuan jajaran Kodam Cenderawasih di wilayah Jayapura, Merauke dan Timika yang direnovasi menjadi standar Hotel Bintang 3. “Selain itu Kodam Cenderawasih juga memberikan dukungan terkait transportasi selama pelaksanaan kegiatan PON,” tambah Pangdam.

Igantius juga berpesan agar para Atlet yang akan berlaga di PON XX tidak perlu khawatir untuk berjuang dan berprestasi , karena Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua sudah menjamin keamananya. “Kepada seluruh atlet yang ada di Indonesia datang, berlomba dan bertandinglah di Papua tanpa khawatir karena kami akan menjaga dan melindungi setiap individu atlet yang hadir di Papua dan mengamankan setiap event yang akan dilaksanakan pada kegiatan PON XX 2021,” tukas Pangdam.

Sementara perwakilan Dewan Adat Papua Yanto Eluai menyampaikan, masyarakat adat Papua siap mendukung PON XXI. “Sesuai prinsip “Yo Yolonggo” dalam bahasa Sentani, yang artinya kepala suku adalah pengayom, pelindung, penjaga bagi siapapun yang datang di wilayah adatnya,” ujarnya.

Adapun perwakilan tokoh agama pendeta Albert Yoku dari GKI Papua menegaskan, tokoh agama akan berdoa untuk kesuksesan PON dan menggerakkan umat untuk juga mendukung kesuksesan PON, yang merupakan kehormatan bagi Papua.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

PON XX Jadi Ajang Papua Tunjukkan Eksistensi ke Dunia

JAKARTA – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada Oktober 2021 menjadi isu strategis untuk mengangkat nama Papua di mata Dunia, khususnya kawasan Asia Pasifik. Melalui event empat tahunan ini, Papua bisa menunjukkan eksistensinya tanpa adanya masalah, terutama gangguan politik dan keamanan. “Maka pengelolaan PON XX harus disiapkan dengan matang, harus memberi kesan baik dari sisi politik, keamanan, kesejahteraan dan ekonomi karena turut mengundang perwakilan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jangan sampai mengabaikan keamanan, harus zero tolerance dengan tindakan yang mengganggu keamanan,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi Pengurus Besar PON XX di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (31/3).

Untuk memastikan semua persiapan berjalan baik, Moeldoko pun meminta PB PON memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Terutama pihak TNI dan Polri sebagai bagian dari pengamanan kegiatan. Dalam hal ini, koordinasi akan menghasilkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan yang berlangsung.

Adapun Moeldoko memastikan, Kantor Staf Presiden (KSP) siap terlibat dalam pelaksanaan persiapan PON XX. “Terutama jika masih ada masalah. Karena salah satu tugas KSP adalah debottlenecking yang berarti mengurasi masalah dan menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan lintas Kementerian/Lembaga,” jelas Moeldoko.

Hadir pada kesempatan ini Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, pihaknya telah memimpin setidaknya 10 rapat terkait koordinasi dengan PB PON sejak awal 2020.

Sementara, kata Jaleswari, Kedeputian II KSP juga menginisiasi dan memimpin setidaknya 5 kali rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Daerah pada 2021, dengan berbagai topik. Bahkan, KSP telah melakukan koordinasi lintas Kedeputian, terutama Kedeputian I, II dan V dan akan melibatkan Kedeputian IV untuk menetapkan agenda setting komunikasi publik.

Di sisi lain, dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 15 Maret 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Gubernur Papu menyampaikan bahwa venue dan sarana prasarana lainnya dalam penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI telah siap dan kesiapannya hampir mencapai 100%. Pada rapat itu juga disampaikan skenario penonton dengan berkaca pada pelaksanaan Olimpiade Tokyo pada 23 Juli – 8 Agustus 2021 yakni tanpa penonton, kapasitas terbatas atau kapasitas normal.

“Arahan Presiden dalam Ratas pada pimpinan K/L terkait dan Gubernur Papua untuk merancang secara detail, strategi pencegahan dan penekanan laju penyebaran Covid19. Presiden juga menginstruksikan adanya percepatan pemberian vaksin bagi warga Papua terutama yang tinggal di sekitar venue. Mengingat, setidaknya terdapat 22.000 orang yang akan berkunjung ke Papua pada perhelatan tersebut,” tutur Jaleswari.

Jaleswari juga menerangkan, PON XX Papua menjadi event terbesar di Kawasan Asia Pasifik dalam sejarah. Bahkan, rencananya PB PON akan mengundang setidaknya 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, Jaleswari meminta peningkatan kompleksitas multidimensi, baik dimensi protokol negara, protokol kesehatan, hingga pengamanan transportasi.

“Sehingga pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penerimaan Tamu Negara Kepala Pemerintahan dari negara Pasifik terkait protokol kenegaraan perlu dibahas dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Jaleswari.

Menanggapi pernyataan KSP, Wakil Sekretaris II PB PON XX Papua Longginus Sanggur menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan PON XX Papua pada Oktober 2021. Meski begitu, dia menyadari, dari sisi koordinasi masih perlu penguatan. “Sehingga kondisi sosial dan politik bisa sesuai harapan dan tidak ada kekhawatiran dari kontingen maupun tamu yang hadir,” imbuh Longginus.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP Apresiasi Kerja KKR Aceh dalam Mengungkapkan Kebenaran dan Membangun Rekonsiliasi

JAKARTA- Kantor Staf Presiden mengapresiasi kerja keras KKR Aceh yang dengan keterbatasan, terus bergerak dan terus meletakkan dasar-dasar, baik secara kelembagaan maupun mekanisme dalam kerja kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan perwujudan rekonsiliasi bagi warga korban konflik dan korban pelanggaran HAM di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Sigit Pamungkas, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dalam Webinar Internasional dalam rangka Hari Internasional untuk Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, yang diselenggarakan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Dalam webinar yang menampilkan 16 pembicara dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga HAM negara serta para tokoh HAM dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri ini KSP menegaskan kembali komitmen dan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagaimana disampaikan oleh dalam Pidato Presiden pada saat pidato Peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2020 yang mebyebutkan, “Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional”. Sigit Pamungkas menegaskan, arahan Presiden inilah yang akan menjadi pegangan sikap pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini Kemenko Polhukam dan Kemenkumham sedang merumuskan kebijakan tersebut dalam bentuk mekanisme nonyudisial guna melengkapi mekanisme yudisial yang sudah ada yang didasarkan pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah draft tersebut tersedia, tentu terbuka kesempatan bagi kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Belajar dari tantangan dan kesulitan dalam merumuskan kebijakan tersebut selama bertahun-tahun, saya ingin menyampaikan bahwa kali ini pemerintah akan mencari jalan terbaik dengan titik temu: apa yang diinginkan oleh para korban (desirable), apa yang secara politik memungkinkan (feasible) dan sejauh yang memungkinkan sejalan dan selaras dengan Konstitusi dan norma HAM internasional (permissible) sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006.

Mewakili Gubernur Aceh yang tidak bisa menghadiri webinar internasional ini, Staf Ahli Gubernur Drs. Buchari, MM., memberikan apresiasi atas kerja-kerja KKR Aceh periode ini (2016 – 2021) dan mengharapkan agar KKR Aceh pada periode yang akan datang akan memprioritaskan pada kerja-kerja membangun rekonsiliasi diantara warga.

Lebih jauh Sigit Pamungkas menganggap bahwa apa yang dicapai oleh KKR Aceh dalam melakukan kerja-kerja pengungkapan kebenaran, merekomendasikan pemulihan dan mewujudkan rekonsiliasi dapat menjadi model bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di wilayah lain, atau dalam skala yang lebih luas. Masyarakat korban sebagai kelompok yang paling terdampak dan menderita akibat terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu harus dijadikan fokus utama, mendapatkan prioritas, menjadi sasaran utama penanganan. Ini dari penyelesaian non-yudisial sejatinya adalah pendekatan yang berperspektif dan berorientasi korban.

Kantor Staf Presiden sangat menghargai kerja keras KKR Aceh meski dalam keterbatasan, yang terus bergerak dan terus meletakkan dasar-dasar, baik secara kelembagaan maupun mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang tidak mudah. Bekerjanya KKR merupakan panggilan jiwa yang ‘beyond call of duty’, bukan sekedar bekerja serta panggilan kemanusiaan guna meletakkan harkat manusia untuk terus hidup, tidak dibunuh, dihilangkan atau disembunyikan dari rumitnya penyelesaian pelanggaran HAM dan kemanusiaan.

Pada bagian akhir Sigit Pamungkas mengatakan bahwa meskipun keberadaan KKR Aceh memiliki kompleksitas hukum tersendiri, utamanya pasca pembatalan UU KKR oleh MK tahun 2006, KKR Aceh tetap berupaya untuk memposisikan diri menjadi inisiatif yang terus bekerja agar asa penyelesaian atas persoalan kemanusiaan tetap menyala di Provinsi Aceh guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP Dukung Penguatan LSM

JAKARTA-Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan sikap dan keyakinan pemerintah bahwa peningkatan kualitas demokrasi mensyaratkan adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, kritis dan berdaya. Demi perwujudan demokrasi yang berkualitas seperti ini diperlukan kerja kolektif yang membutuhkan sumbang saran, kerja sama, kepatuhan, dan tenggang rasa antar seluruh elemen bangsa, terutama kontribusi dan pemikiran kritis dari organisasi masyarakat sipil.

Hal ini disampaikan Jaleswari saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Program Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (CO-EVOLVE) di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021. Program CO-EVOLVE ini dijalankan oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan dari Uni Eropa, dengan menargetkan 200 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dari 34 propinsi sebagai penerima manfaat.

Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap bahwa program CO-EVOLVE ini seiring dengan komitmen Presiden untuk merawat demokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, di mana sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan. Di antaranya yang terkait dengan pembinaan, akses pendanaan, dan audiensi serta kerja sama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM, dan lain sebagainya merupakan hal esensial dalam pembangunan. Yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional.

Program CO-EVOLVE merupakan inisiatif dan inovasi organisasi masyarakat sipil untuk bisa tetap bertahan di tengah kesulitan dan keterbatasa sumber daya dan sumber dana akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal ini KSP juga telah menerima laporan dan hasil riset serta survey dari beberapa organisasi tentang dampak Pandemi Covid-19 bagi NGO di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu temuan dari aneka riset tersebut adalah bahwa Pandemi Covid-19 telah  menyebabkan banyak sekali NGO terpaksa tutup atau hanya bisa bertahan beroperasi untuk beberapa bulan ke depan. Ini tentu merupakan situasi yang perlu kita perhatikan secara seksama, termasuk oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan suara kritis dari organisasi masyarakat sipil untuk ketepatan proses dan sasaran pembangunan.

Di bagian yang lain Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan apresiasi yang besar kepada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil atas inisiatif-inisiatif luar biasa untuk saling berkolaborasi dan bergotong-royong mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dengan anega ragam inovasi dan inisiatif, termasuk menggalang, menghimpun dan menyalurkan aneka bantuan baik itu APD, obat-obatan, vitamin maupun bahan pangan, sejak saat pandemi diumumkan oleh Presiden tahun lalu hingga saat ini.

Dalam penutupan sambutannya, Deputi V KSP menyampaikan apresiasi yang besar kepada Yayasan Penabulu dan Uni Eropa yang sedang bekerjasama dalam program CO-EVOLVE ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Program CO-EVOLVE, yang nota bene sejalan dengan program pemerintah ini bisa dicapai sebagaimana direncanakan, serta manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan lebih dari itu memberi kontribusi signifikan bagi penguatan dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.