Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP: Pelaku Rasisme Harus Ditindak Tegas

JAKARTA – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan masyarakat bahwa segala bentuk diskriminasi, baik yang bersifat ujaran dan tindakan  tidak ada tempat di negeri ini. Oleh sebab itu, setiap perbedaan pandangan atas suatu masalah tidak dibenarkan menggunakan respon yang diskriminatif. Sebab hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada khususnya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Hal ini mengacu pada pernyataan akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan yang mengandung unsur SARA, yang menimbulkan keresahan dan protes publik, khususnya masyarakat Papua.

Menurut Jaleswari, pernyataan Ambroncius tidak mencerminkan prinsip kebhinekaan Indonesia yang menghargai perbedaan berdasarkan ras, suku, etnis, agama, gender dan difabilitas serta pluralitas dan multi-kultural sebagai jati diri bangsa. Selain itu, konstitusi Indonesia menjamin kebhinekaan tersebut dan diturunkan dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU no 39/ 1999 tentang HAM.

“Atas dasar tersebut, Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas,” ujar Jaleswari, Senin (25/1).

Jaleswari menegaskan berdasarkan aturan yang ada bahwa tindakan diskriminasi  dapat berbentuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.

Jaleswari juga mengingatkan kepada  seluruh warga negara Indonesia, bahwa tidak ada toleransi dan impunitas bagi siapapun yang bertindak diskrimatif atas dasar apapun, termasuk ras dan etnis. “Ini adalah Peringatan Keras bagi perseorangan ataupun kelompok untuk tidak bermain api dengan SARA, karena pemerintah tanpa ragu akan menindak keras dan tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan negara dan bangsa,” imbuh Jaleswari.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP: Pam Swakarsa 1998 Berbeda dengan Amanat UU Polri

JAKARTA – Masyarakat perlu memahami lebih dalam mengenai istilah Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang baru-baru ini dihembuskan kembali oleh Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, Pam Swakarsa yang dimaksud Kapolri Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa 1998.

“Perlu dipahami bahwa konsep keterlibatan Pam Swakarsa yang dimaksud Kapolri adalah salah satu amanat UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, dimana Polri berkewajiban melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis,” tutur Jaleswari, di Jakarta, Kamis (21/1). Meski begitu, Jaleswari menyebut, Pemerintah memahami adanya stereotipe maupun memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Pam Swakarsa di masa lalu.

Selain itu, kata Jaleswari, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menjabarkan pelaksanaan amanat UU Polri tersebut. Dalam hal ini ada aturan beberapa aspek terkait Pam Swakarsa mulai dari bentuk satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan (Satkamling), hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri.

Yang jelas, Jaleswari menjelaskan, pengaturan terkait Pam Swakarsa tersebut menjadi penting karena memiliki beberapa berfungsi. Salah satunya, memberikan porsi peran bagi masyarakat untuk bersama-sama Polri memaksimalkan upaya menjaga keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Serta mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri. Karena di tingkat masyarakat ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat seperti apa yang bisa turut serta membantu tugas Polri lewat mekanisme perizinan yang ada,” imbuh Jaleswari.

Sebelumnya, Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit ingin menghidupkan kembali Pam Swakarsa dengan maksud mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sigit menjelaskan, pengaktifan Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan teknologi informasi dan fasilitas yang dimiliki Polri.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Kedeputian V Politik/Keamanan yang Stabil

Moeldoko Dorong Kodam Berperan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA – Program vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya kuat pemerintah menanggulangi pandemi. Karenanya, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong peran Komando Daerah Militer (Kodam) dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Terutama dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas). Babinsa dan Babinkamtibmas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi. “Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/1).

Dari pemaparan para Panglima yang hadir, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di beberapa wilayah berjalan baik tanpa isu penolakan yang signifikan dari masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Moeldoko menjelaskan, vaksin Sinovac telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan halal dan suci terhadap vaksin ini. “Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” tegasnya.

Moeldoko pun tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada para Panglima Kodam yang telah menjalankan perannya dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, sebagai satuan teritorial, Kodam memiliki peran sangat strategis dalam menyukseskan program vaksinasi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan, pihaknya masih menerima informasi adanya penolakan vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat. Oleh karena itu, KSP mengundang para Panglima Kodam untuk memaparkan laporan dan informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah teritorial masing-masing.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan, di wilayahnya belum ada penolakan vaksin Covid-19. Terlebih, Kodam Jaya telah menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 sebelum pelaksanaan, meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin. “Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” jelas Dudung.

Sedangkan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19. “Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin,” terang Panglima Kodam III Siliwangi Mayjend TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Sementara itu, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan, masyarakat Papua menerima program vaksinasi, meskipun masih ada segelintir kelompok yang melakukan penolakan. Yogo pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus menyosialisasikan vaksinasi ke masyarakat dan kepada tokoh masyarakat yang masih menolak vaksin. “Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Yogo.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Pemerintah Dorong Lebih Banyak Kabupaten/Kota Ramah HAM

JAKARTA –Pemerintah terus berupaya memperluas perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ke level daerah. Hal itu bertujuan agar hak dasar atau hak asasi bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Sesuai arahan Presiden agar perlindungan dan pemenuhan HAM tidak hanya sosialisasi, tapi juga tersampaikan dan dirasakan masyarakat. Maka, saya mendorong agar lebih banyak lagi Kabupaten/Kota ramah HAM,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menjadi pembicara utama pada Festival HAM 2020 dari Situation Room Bina Graha Jakarta, Kamis (17/12).

Moeldoko menerangkan, dar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 259 di antaranya telah mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota peduli HAM. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip HAM, baik hak sipil dan hak politik. Terutama, katanya, terhadap komitmen toleransi dan pemenuhan hak dari berbagai sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hak bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan, maupun hak lainnya.

Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, pandemi COVID-19 yang telah mengubah semua aspek kehidupan jangan sampai memengaruhi secara substantif perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat. Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus memajukkan HAM dalam keadaan apapun. “Jangan biarkan krisis justru membawa kemunduran, tapi jadikan krisis sebagai momentum untuk mencapai lompatan besar. Dalam hal ini, Pemerintah telah bergerak cepat melalui berbagai regulasi, pemenuhan anggaran dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” jelas Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menjadi pembicara Festival HAM 2020

Moeldoko pun mengingatkan, Festival HAM 2020 bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk menguataman dan menjalankan prinsip HAM secara pro aktif. Dengan begitu, Festival HAM 2020 bisa memetakan persoalan perlindungan HAM yang luput dari perhatian dan ditemukan solusinya.

Pada forum yang sama, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menerangkan, pandemi COVID-19 berdampak pada penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, terutama pada hak kesehatan. Ahmad pun menuturkan bagaimana prinsip utama HAK yakni jika salah satu hak berkurang maka hak lainnya akan terkurangi, sebaliknya jika satu hak terpenuhi maka akan melengkapi hak lainnya. “Melalui Festival HAM 2020 ini, semoga menjadi jembatan bagi semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan HAM,” kata Taufan Damanik.

Ketua International NGO Forum on Indonesia (INFID) Totok Yulianto yang juga hadir secara virtual mengungkapkan, pada dasarnya Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab pemenuhan HAM masyarakat. Maka itu, kata Totok, penerapan Kabupaten/Kota ramah HAM merupakan strategi baru dalam pemajuan HAM yang dikembangkan secara global. Totok pun berharap, upaya penghormatan dan perlindungan HAM bisa berjalan baik selama pandemi COVID-19.

Festival HAM telah diselenggarakan sejak tahun 2014 di berbagai kota. Adapun Festival HAM 2020 kali ini berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang merupakan kota pertama di luar Jawa sepanjang pelaksanaan Festival HAM. Festival HAM 2020 yang mengangkat tema ‘Menegakkan HAM di Masa Pandemi COVID-19: Tantangan dan Solusinya’ ini juga menjadi yang pertama kali berlangsung secara virtual.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Tokoh Agama Papua Temui Moeldoko Demi Perdamaian Abadi

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima audiensi perwakilan tokoh agama Papua di Jakarta, Rabu (16/12). Melalui pertemuan ini, Moeldoko menampung aspirasi para tokoh agama yang menginginkan kedamaian abadi di Papua. “Papua adalah anak negeri, saudara sendiri. Papua bisa sempurnakan Indonesia. Maka perlu dialog dan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah Papua. Tidak ada yang tidak bisa, saya catat dan akan saya laporkan ke Presiden,” tegas Moeldoko yang disambut tepuk tangan para tokoh agama yang hadir.

Pada kesempatan ini, Moeldoko mengungkapkan bagaimana Pemerintah, baik Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan sebelumnya, benar-benar memikirkan Papua. Namun pada dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah tidak ingin melakukan banyak intervensi dan justru menginginkan pembangunan Papua atas suara dari rakyat Papua itu sendiri.

Moeldoko pun mengapresiasi kehadiran para tokoh agama Papua sebagai respon positif untuk mencarikan solusi terbaik bagi kesejahteraan Papua. Terlebih, katanya, Kantor Staf Presiden (KSP) siap menerima berbagai aspirasi dari berbagai kalangan untuk nantinya akan dikalkulasikan kepada Presiden. “Segala persoalan akan kami dengarkan. Begitu ada persoalan serius, langsung saya sampaikan ke Presiden sebagai bahan untuk mengeluarkan kebijakan,” jelas Moeldoko.

Salah satu tokoh agama yang hadir pada audiensi ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua KH. Saiful Islam Al-Payage. Saiful memaparkan, kehadiran para tokoh agama kali ini untuk mencari solusi bersama penyelesaian permasalahan di Papua. Secara garis besar, Saiful memastikan bahwa rakyat Papua menginginkan pembangunan, tapi perlu adanya kepastian keamanan. “Sehingga harus dipastikan perdamaian abadi di tanah Papua untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan pak Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang ada,” tutur Saiful.

Begitu juga penuturan Uskup Leo Laba Ladjar yang turut hadir dalam pertemuan ini. Leo menuturkan, masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Untuk itu, kata Leo, harus dibuat satu langkah dengan memberdayakan Pemerintah Daerah yang harus sadar punya tugas penting dan punya kekuatan, dalam menangani wilayahnya.

Sementara beberapa tokoh lainnya yang hadir menyuarakan bagaimana pendekatan dialog, pendekatan agama, hingga pendekatan sosial budaya dalam menyelesaikan masalah Papua. Selain tokoh agama, audiensi ini juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, perwakilan Universitas Cendrawasih, hingga perwakilan tokoh masyarakat adat.