Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Pemerintah Fokus Kembangkan Kota Ramah HAM

Jakarta- Pemerintah terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM. Hal ini juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa program Kabupaten dan Kota Ramah HAM yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang,” papar Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, Jumat (9/10).

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 menegaskan tentang perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan “Kabupaten dan Kota Peduli HAM” sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis Hak Asasi. Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia.

Pelaksanaan Human Rights City di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari Kepala Daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.

Adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

“Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind. Kota Ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020,” ujar Moeldoko.

Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat. Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program “Kabupaten dan Kota Ramah HAM”. Sedangkan Pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program “Kabupaten dan Kota Peduli HAM”. Kedua pendekatan ini saling melengkapi.

“Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan, yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia di dalam negeri, tetapi juga agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat global,” papar Moeldoko.

Biasanya terselenggara dengan gegap gempita di Kota Gwangju yang sangat bersejarah dalam gerakan HAM dan Demokrasi di Korea Selatan. Akibat pandemi COVID-19, tahun ini Indonesia berpartisipasi secara online namun tetap tidak mengurangi spiritnya. “Atas nama pemerintah Indonesia, saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat dan menyambut baik atas diselenggarakannya Forum Kota HAM se-dunia atau World Human Rights Cities Forum yang ke-10. Forum ini sangat strategis dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam inisiatif tersebut,” ungkap Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, setelah era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan desentralisasi. Peraturan terdistribusikan dan kewenangan berada di pemda. Hal ini berperan penting dalam penerapan kota ramah HAM. Forum ini merupakan inisiatif baik dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia dari prinsip normatif menuju inisiatif dan praktik nyata dari negara sebagai the main duty bearer of right dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Pemerintah Pastikan Usut Tuntas Insiden Penembakan di Distrik Hitadipa

Jakarta-Pemerintah mendukung penuh investigasi independen atas insiden penembakan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, pada 19 September 2020. Untuk itu pemerintah telah membentuk tim investigasi, yang akan berkerjasama dengan pihak gereja, masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menemukan pelaku penembakan.

“Tindakan semena-mena ini tidak bisa dibiarkan, harus mendapatkan perhatian serius, dan diusut tuntas secara transparan dalam waktu yang singkat. Pemerintah berkomitmen menjaga hak keadilan dari almarhum sebagai warga negara Indonesia. Siapapun pihak yang bersalah akan ditindak tegas “, ujar Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, Jakarta, Senin (28/9).

Dalam kesempatan ini Jaleswari juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya pendeta Yeremia Zanambani, ketua klasis Gereja Kemah injil Indonesia dan gugurnya beberapa prajurit TNI serta warga sipil dalam aksi kekerasan di wilayah tersebut. “Atas nama pemerintah Indonesia saya ucapkan rasa duka yang mendalam atas wafatnya pendeta Yeremia Zanambani. Almarhum merupakan tokoh masyarakat yang sudah banyak berbuat melayani warga Papua. Pemerintah juga turut berduka atas gugurnya para prajurit TNI serta warga sipil,” ungkapnya.

Prajurit TNI yang gugur akibat aksi penembakan tersebut adalah Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo dalam tugas serta warga sipil Laode Anas, Bahdawi dan Fatur Rahman yang berprofesi sebagai tukang ojek. Atas kejadian tersebut, pemerintah akan lakukan pendampingan dan bantuan yang dibutuhkan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Seruan dari berbagai pihak khususnya dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Anggota DPR RI Dapil Papua, Organisasi gereja dan masyarakat di Provinsi Papua atas kasus ini, sudah diterima dengan baik oleh pemerintah. Jaleswari menegaskan pemerintah mengapresiasi peran aktif dari masyarakat Papua untuk penuntasan kasus ini. Untuk itu pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Provinsi Papua, akan selalu hadir mencegah kejadian serupa terulang, demi mewujudkan rasa aman, damai dan sejahtera.

Jaleswari juga mengajak masyarakat tidak terhasut dan terprovokasi atas insiden ini. “Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap tenang dan bersama-sama menjaga perdamaian di tanah Papua. ” tegas Jaleswari.

Pada tanggal 19 September 2020, terjadi insiden penembakan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua terhadap seorang tokoh agama Pendeta Yeremia Zanambani.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Moeldoko Pastikan Kasus Penyerangan Syekh Ali Jaber Diusut Tuntas

Jakarta-Kepala Staf Keperesidenan Moeldoko menjenguk ulama Syekh Ali Jaber di kediamannya yang berada di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pada hari Selasa (15/9). Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Jaleswari Jaleswari Pramodhawardhani menyampaikan rasa simpati, atas peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, beberapa hari lalu.

“Menjenguk kerabat yang sakit adalah salah satu anjuran Rasulullah sebagai amal mulia,” ujar Moeldoko

Kastaf Moeldoko menegaskan aparat keamanan saat ini sedang bekerja keras untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini secara transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah mengecam keras aksi penusukan dan tindak kekerasan terhadap ulama. Pemerintah meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan kriminalisasi ulama. Syekh Ali Jaber adalah korban,” ucap Moeldoko

Kunjungan Kastaf ini merupakan wujud ukhuwah wathaniyah. Kepedulian dan keprihatinan kepada sesama ini harus menjadi teladan bagi semua, terlebih lagi di era krisis ini.

Dalam pertemuan itu, Syekh Ali Jaber berterima kasih atas kunjungan Moeldoko. Ia menjelaskan saat ini kondisinya telah membaik.

“Saya percaya kepolisian akan mengusut tuntas masalah ini. Tolong jangan kaitkan insiden ini dengan unsur-unsur politik,” tegas Syekh Ali.

Syekh Ali Jaber berpesan kepada umat Islam agar tidak mudah terpancing dan diadu domba. Ia meminta agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah.

“Jangan ada umat Islam yang mau diadu domba karena kejadian ini,” kata Syekh Ali

Pada kesempatan tersebut Syekh Ali juga menitipkan pesan untuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana agar selaku diberikan kesehatan sehingga dapat terus memimpin Indonesia melewati pandemi ini.

Syekh Ali Jaber mengalami penyerangan saat mengisi sebuah acara di Bandar Lampung, Lampung, Minggu (13/9) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Pelakunya adalah seorang pria berusia 26 tahun. Ali Jaber mendapat luka di lengannya karena serangan senjata tajam tersebut. Penusukan terjadi ketika Ali tengah mengisi acara ceramah di Masjid Afaludin Tamin Sukajawa, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Anggaran Rp2,3 T untuk Pesantren Saat Pandemi

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad

Pemerintah menyiapkan dana sejumlah Rp2,3 triliun untuk membantu pesantren. KSP bersama dengan Kementerian Agama akan memastikan dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tersebut. “Dana ini untuk penanganan pandemi, juga terkait memperkuat pembelajaran, penyiapan infrastruktur untuk pembelajaran atau menyiapkan karantina dan sebagainya yang harus dibicarakan dengan Kementerian Agama, khususnya direktorat jenderal yang membidangi urusan pesantren,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad dalam program Podcast dari Bina Graha yang dirilis Rabu (14/7).

Pola kehidupan santri yang komunal menjadi tantangan terbesar bagi pesantren dan pendidikan keagamaan dalam penerapan protokol Covid-19. Karena itu, penyelenggara pesantren harus memikirkan dengan cermat agar protokol kesehatan dapat dipatuhi, namun nilai dan kultur pesantren tidak sampai tergerus. Selama ini, kultur pesantren agak bertolak belakang dengan protokol kesehatan, misalnya penggunaan alat makan bersama dan makan bersama. “Ini tantangan yang berat untuk mengubah kultur kehidupan pesantren, selain harus menyiapkan infrastruktur seperti ruangan untuk karantina, isolasi mandiri dan lainnya,”.

Menurut data  Kementerian Agama (Kemenag) ada ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri 18 juta dan 1,5 juta pengajar. Di antara jumlah santri tersebut, ada 5 juta santri yang menetap di pondok pesantren. Kementerian Agama juga telah meluncurkan  rincian protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

Rumadi menambahkan, beberapa kyai pengasuh pondok pesantren akan melangsungkan kegiatan pesantren walau berada di zona merah. Hal tersebut dianggap mengkhawatirkan karena bisa berisiko menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.  Karena itu, pesantren diharapkan tidak memaksakan diri apalagi bisa belum siap menerapkan protokol kesehatan.
“Kalaupun kegiatan pesantren mau dibuka, sebaiknya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Para santri juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Bila ada santri yang terindikasi terinfeksi Covid-19 maka harus dilakukan karantina sebelum berbaur kembali dengan santri lainnya,” tegas Rumadi.

Menurut Ketua Lakpesdam NU itu, selama ini pesantren tidak mengenal sistem pembelajaran jarak jauh. Bagi para santri, pembelajaran tatap muka dengan guru atau kyai sesuatu yang sangat penting. Transfer pengetahuan di pesantren bukan semata-mata bagaimana membaca kitab. Santri melihat dan mengamati secara langsung kehidupan kyai sehari-hari kyai, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana kyai ketika gembira atau sedih.
Karena itu, lanjut Rumadi, nilai-nilai yang diajarkan kyai tak bisa ditransfer secara online. Kalaupun pembelajaran di pesantren dicoba secara online, itu hanya sementara saja untuk mengisi kekosongan waktu sampai situasi normal kembali.  “Maka banyak santri yang sudah lulus dari pesantren, tapi masih merasa menjadi santri,” paparnya.

Menurut Rumadi, Kantor Staf Presiden mengawal program-program yang disiapkan pemerintah. Selengkapnya bisa anda simak di kanal YouTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI/

Categories
Berita KSP Kedeputian V Politik

Sentuhan Pemerintah untuk Kesejahteraan Papua

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengutamakan tiga pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif. Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaiakan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan presiden melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan. “Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat yang terendah,” ujar Jaleswari dalam Podcast dari Bina Graha yang dirilis Selasa (14/7) di akun YouTube KSP.

Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dhani menjelaskan, selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya.  Mereka harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya. “Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tegas Jaleswari.

Menurut dia, pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Dhani, presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.  “Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) soal kekerasan, tapi  bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun pencapaian Papua sudah mulai kelihatan hasilnya.  Terbukti angka IPM dalam lima tahun terakhir sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.  Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian, pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi  64,7 pada 2019. Selanjutnya, kata Jaleswari, pendekatan antropologis dilakukan dengan cara  semua pembangunan di Papua harus melibatkan orang lokal. Penjelasan lebih lengkap tentang masa depan otonomi khusus di Papua bisa anda simak di kanal YoTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI