Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Dana Otsus Memperluas Ruang Anggaran Bagi Pembangunan Kesejahteraan Papua

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih baik. UU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ini sekaligus menjadi penajaman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menjelaskan, ada beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 ini. Mulai dari peningkatan alokasi Dana Otsus, fokus penggunaan yang lebih jelas, dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dengan kelembagaan yang lebih jelas.

“Pengaturannya menunjukkan rincian yang lebih jelas dan memberikan ruang anggaran yang lebih luas bagi pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Theofransus di Jakarta, Rabu (18/8).

Theofransus menyampaikan, penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Dana Otsus naik menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Jumlah ini terdiri dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25%.

Secara rinci, dana dari penerimaan bersifat umum setara 1% dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. “Jadi ada fokus yang lebih kuat yang bisa dirasakan masyarakat pada berbagai sektor dan level pembangunan termasuk masyarakat adat,” tambah Theofransus.

Sementara Dana Otsus berdasarkan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: 30% untuk belanja pendidikan dan 20% untuk belanja kesehatan.

Selain itu, kata Theofransus, Dana Otsus Papua ditujukan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua selama 20 tahun, berlaku sampai dengan tahun 2041. “Mekanisme penyaluran dari pusat ke Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mekanisme pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” kata Theofransus menambahkan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, serta rencana induk penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otsus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah memulai pembahasan antar kementerian dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dua hal, yaitu: RPP tentang Kelembagaan Otsus Papua dan RPP tentang Keuangan Daerah Otsus Papua.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian V

Langkah KSP Perkuat Open Government

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung dan mewujudkan Open Government melalui pengimplementasian berbagai program secara transparan dan terbuka, diantaranya program KSP Mendengar dan Reforma Agraria.

Komitmen terhadap Open Government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan pihak-pihak dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI) pada Selasa (3/8)

“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret. Ia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan KL terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.

Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.

Penyelesaian konflik agraria ini memang menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memang menghendaki bahwa dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.

“Selain itu, implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dimana KSP sebagai Tim nasional juga senantiasa melibatkan elemen masyarakat sipil baik dalam implementasi maupun monitoring dan evaluasi aksi stranas,” imbuhnya.

Moeldoko juga menambahkan bahwa program KSP Mendengar menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak anti-kritik. Program ini pun bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya.

“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui KSP Mendengar kita buktikan bahwa kita tidak anti kritik,” kata Moeldoko.

Kepala Staf juga menyampaikan bahwa perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan Open Government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia.

Ia pun berharap agar program-program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi Kementerian dan Lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi dan pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.

Sebagai informasi, indonesia merupakan salah satu negara penggagas Open Government Partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011. OGP sendiri adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan bertanggung jawab.

OGP merencanakan untuk mengadakan Global Summit pada bulan Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.

“Keterbukaan sebagai salah satu legacy terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dst,” kata Yanuar Nugroho selaku OGP Envoy untuk Indonesia.

Ia juga menyampaikan bahwa tingkat transparansi dan keterbukaan pemerintah Indonesia yang baik juga terlihat dari program vaksinasi nasional.

“Kita memiliki leverage yang kuat dalam hal vaksinasi dan ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu negara yg terbuka dan transparan dalam respon pandemi COVID-19,” imbuhnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V

KSP Dorong Percepatan Pembangunan SDM di Kabupaten Tambrauw

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendorong Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat untuk fokus ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik secara fundamental.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengatakan KSP akan membantu Kabupaten Tambrauw dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

“KSP akan mengingatkan lembaga dan kementerian yang lain untuk hal ini. Kemudian untuk pembangunan SDM melalui pendidikan, tolong disiapkan sebaik mungkin agar anak-anak Papua juga bisa kompetitif. Jangan sampai ada orang lain yang kelak mengisi posisi penting di Papua,” ujarnya dalam audiensi yang dilakukan secara virtual di Situation Room Gedung Bina Graha, Kamis (1/7).

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, mengatakan ekonomi akan tumbuh apabila SDM memang siap. Ia menjelaskan, dari program yang ditawarkan dalam audiensi, kelihatannya perlu fokus ke pembangunan SDM.

“Salah satu yang perlu adalah mengembangkan pendidikan keterampilan. Misalnya ada BLK (Balai Latihan Kerja) yang berdasarkan komunitas dengan basis dari kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Tambrauw Gabriel Asem mengatakan pembangunan di wilayahnya tidak seperti pembangunan kota pada umumnya. Hal itu dikarenakan kabupaten ini merupakan wilayah pemekaran dan masih baru, dimana akses belum optimal.

“Ada beberapa masalah dan kendala yang kami petakan, yaitu isolasi antar wilayah, perumahan belum memadai, produksi belum optimal, jaringan listrik, hak ulayat tanah adat, keterbatasan APBD, dan ibukota kabupaten yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” jelas Gabriel.

Dalam audiensi tersebut, Gabriel juga memaparkan beberapa data Kabupaten Tambrauw, diantaranya tingkat kemiskinan 36,67% dengan target 30%; PDB per kapita Rp9 juta dengan target Rp10,5 juta; gini ratio 0.365 dengan target 0.355; dan tingkat pengangguran 1,17% dengan target 1,15%.

Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu locus penetapan daerah tertinggal 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Sementara berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kriteria daerah tertinggal ditentukan berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah tertentu.

Dalam matriks pembangunan RKP 2021, Proyek Prioritas Pembangunan Wilayah Adat Papua (Domberay) bertujuan untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di 11 Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat, salah satunya Kabupaten Tambrauw.

Instansi yang mempunyai program pembangunan berada di KemendesPDTT, KemenKUKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendikbud, Kemkominfo Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V Politik

Realisasikan Ekosistem Mobil Listrik, Indonesia Perkuat Kerjasama dengan Korea Selatan

JAKARTA – Pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia terus berjalan. Selain dengan menciptakan perintisan market melalui penggunaan mobil listrik untuk keperluan dinas di kementerian dan lembaga, pemerintah juga mulai pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Pemerintah concern terhadap pengembangan mobil listrik karena sangat baik dari sisi efisiensi dan perbaikan lingkungan,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat berdialog dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/6).

Penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) merupakan tindaklanjut Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Pada Maret lalu, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB pun telah menyosialiasikan program ini. Sementara, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN jadi tulang punggung dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU) dapat sejalan dengan roadmap yang disusun oleh Kemenhub. Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit charging station pada 83 lokasi. Selain itu PLN juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk dapat meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL BB.

Moeldoko menjelaskan, KSP bertugas untuk memastikan program-program tersebut berjalan. “Kami mengoordinasikan sinergi lintas kementerian dan rutin melakukan rapat secara marathon untuk menindaklanjuti perkembangan mobil listrik ini,” jelas Moeldoko.

Dubes Kosel untuk Indonesia Park Tae-sung menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, Hyundai Group sebagai perusahaan otomotif asal Korsel tengah sudah menanamkan modal sebesar US$1,5 miliar atau setara Rp21,8 triliun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi di kawasan Asia Pasifik. Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan pabrik baru yang terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama yang akan dikerjakan pada periode 2019—2021, Hyundai fokus pada investasi pabriknya dengan tujuan pasar ekspor setidaknya 50% dari total produksi. Sementara pada tahap kedua pada periode 2022—2030, Hyundai akan fokus mengembangkan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (R&D center), pusat pelatihan, dan produksi Hyundai Motor. “Sehingga kami sangat butuh infrastruktur dan berbagai pembangunan sistem, aturan dan teknologi. Ini butuh kerjasama yang baik. Kami juga akan pastikan Hyundai memajukan lokal konten Indonesia,” imbuh Park.

Park bahkan meyakini, respon positif dari semua stakeholders akan mewujudkan tebentuknya ekosistem mobil listrik di Indonesia. “Dalam waktu tidak lama mobil listrik di Indonesia akan besar dan meluas,” tutur Park.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

RUU PKS Mendesak untuk Segera Disahkan

JAKARTA – Pemerintah semakin memantapkan sikapnya mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka kickoff meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/6). “Eskalasi kekerasan seksual terus meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan semakin kompleks. Undang-undang ini sangat mendesak untuk segera diundangkan,” tegas Moeldoko.

Moeldoko yang juga merupakan salah satu Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS ini memaparkan, berdasarkan pengalaman korban (khususnya perempuan), berbagai bentuk kekerasan seksual belum diatur dalam regulasi yang berlaku. Terlebih lagi, ada kemendesakan untuk juga mengakomodir hak-hak korban yang selama ini masih belum optimal dicakup dalam perundangan yang telah ada.

Oleh karena itu, Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menilai, UU PKS jadi harapan dalam memberikan penanganan yang komprehensif dari pencegahan, penanganan kasus, perlindungan serta pemulihan korban.

Wamenkumham Eddy O. S. Hiariej yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS berharap bisa segera bertemu dengan panitia kerja (panja) DPR untuk membahas lebih lanjut substansi RUU PKS. Melalui pertemuan ini, Eddy tidak ingin RUU PKS tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya. Apalagi, katanya, pembahasan RUU PKS tidak diserahkan pada satu komisi di DPR saja, melainkan lintas komisi.

“Persoalan substansi ini perlu kita selesaikan. Harus diteliti kembali dan duduk bersama Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari penegakkan hukum,” tutur Eddy.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fadil Zumhana berpendapat, UU PKS akan jadi peraturan khusus bagi perlindungan wanita. Terutama terkait sanksi pidananya agar memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ratna Susianawati juga menegaskan, urgensi UU PKS tidak bisa ditunda mengingat animo dan dukungan dari masyarakat.

Ratna pun berharap, Kantor Staf Presiden terus berperan dalam mengkoordinasikan kementerian/lembaga untuk menyiapkan berbagai perbaikan pada RUU PKS. Di samping itu, KPPPA menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mendapat berbagai masukan terkait substansi RUU PKS.

Sebagai informasi, Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 6 Tahun 2021. Adapun rapat kali ini merupakan rapat perdana yang bertujuan mengonsolidasikan masing-masing perwakilan Kementerian/Lembaga serta membahas alur kerja yang paling efektif dan efisien sehingga RUU PKS dapat segera disahkan