Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

Moeldoko: Pandemi Memicu Kebangkitan Potensi Indonesia

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko meyakini situasi pandemi memunculkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, situasi pandemi COVID-19 menjadi pemicu untuk memikirkan ulang berbagai hal, mulai dari konsep pendidikan, setting sistem kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Moeldoko juga menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97%. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15%. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5% WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.

“Pandemi ini memaksa kita meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi,” kata Moeldoko.

Ia mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun. Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.

“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” kata Moeldoko.

Menurut mantan Jenderal TNI ini, tantangan dalam situasi global menciptakan dunia yang selalu berubah dengan cepat, dunia yang penuh resiko, dunia dengan situasi yang kompleks, dan dunia yang penuh dengan kejutan.

“Dulu kita tidak pernah membayangkan Work From Home, namun sekarang ini menjadi hal normal,” lanjut Moeldoko.

Walaupun COVID-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan 3 kebijakan besar.

Pertama, melalui pendekatan kesehatan, dimana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat COVID-19. Kedua, melalui pendekatan perut, dimana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, dimana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi.

Moeldoko juga menambahkan bahwa saat ini, pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru.

“Meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ungkapnya.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV

Peringkat 6 Dunia, Pemerintah Tunjukkan Komitmen Tertinggi Untuk Vaksinasi COVID-19

Jakarta – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memastikan bahwa pemerintah telah meletakkan komitmen tertingginya untuk meningkatkan pelayanan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia.

Hal ini Ia sampaikan dalam Webinar bertajuk “Vaksinasi COVID-19 Kini dan Nanti”, Rabu (8/9), sebagai kanal diskusi publik yang digelar untuk merespon sejumlah keresahan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang telah disampaikan melalui program KSP Mendengar.

“Pemerintah sudah mengamankan komitmen suplai vaksin dari berbagai merk dan jenis. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen yang sudah diamankan pemerintah jumlahnya paling besar se-Asia Tenggara,” kata Abetnego.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 September, sudah lebih dari 68,8 juta jiwa mendapatkan vaksin dosis pertama. Ini artinya, kata Abetnego, kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera mampu mencapai angka 2 juta dosis per hari.

Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksinasi COVID-19, setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.

“Kita bukan negara penghasil vaksin dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Namun kita mampu mempercepat vaksinasi, ini adalah sebuah prestasi besar,” kata Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yang juga turut hadir dalam webinar.

Walaupun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, namun Siti dan Abetnego mengaku optimis Indonesia akan segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19 melihat laju penurunan kasus positif, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen mendorong distribusi vaksin melalui dinkes provinsi ke kabupaten/kota. Sejumlah inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat pun juga sudah mulai diterapkan. Diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi untuk monitoring stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE).

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Devie Rahmawati juga menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan aplikasi COVID-19, contohnya Peduli Lindungi, agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Mari Bangun Demokrasi dengan Kepatuhan Hukum, Etika dan Estetika demi ketertiban Sosial

JAKARTA-Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.

Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya. Sebut saja diantaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial. Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.

Selain itu kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi obyek kritikan.

Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka akan berbagai masukanmaupun kritik. Bahkan tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya.

Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara. Sehingga beliau menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut ? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan ?

Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

KSP Moeldoko Ajak Keluarga Besar Kawanua Gotong Royong Keluar dari Krisis

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengajak seluruh masyarakat untuk berhenti berkeluh-kesah dan melihat krisis sebagai sebuah “peluang” atau titik krusial untuk membalik keadaan menjadi lebih baik.

“Saya mengajak kita semua untuk mengambil pilihan ‘membajak krisis’ menjadi peluang. Peluang untuk memajukan Indonesia, peluang untuk memanusiakan manusia, menuju peradaban yang lebih baik,” ungkap Moeldoko saat menjadi Keynote Speaker dalam Webinar DPP Kerukunan Keluarga Kawanua terkait Semangat Kebangsaan dalam Mengisi Kemerdekaan di masa Pandemi COVID-19, Senin (30/8).

Moeldoko mengatakan krisis COVID-19 sejatinya telah berada di luar kapasitas, sumber daya dan pengetahuan semua orang di seluruh dunia. “Dalam situasi yang demikian, tak ada jawaban pasti yang siap pakai dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang dapat dilakukan adalah proses terbaik,” lanjut Moeldoko.

Menurut Kepala Staf, pemerintah telah mengambil kebijakan membajak krisis ini dalam penanganan pandemi selama ini, diantaranya melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan subsidi gaji dan kebijakan insentif tenaga kesehatan.

Berdasarkan data per Juni 2021, pagu anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional telah ditingkatkan menjadi Rp 699 triliun, yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi serta Insentif usaha.

Selama pandemi, kebijakan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu/bulan selama empat bulan telah diperluas cakupannya menjadi 15,7 juta orang termasuk guru, perawat, dan tenaga honorer lainnya yang terdaftar di dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan kebijakan insentif tenaga kesehatan PNS dan non-PNS. Kebijakan ini diberikan pemerintah kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dengan kisaran 5-15 juta per bulan selama penanganan pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan pun melaporkan bahwa per bulan Agustus 2021, sejumlah Rp 4,7 triliun insentif sudah disalurkan kepada 679 ribu tenaga kesehatan.

“Dalam situasi keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan pengetahuan yang kita hadapi seperti sekarang ini, tentu dampak kebijakan yang dihasilkan pemerintah pun menjadi terbatas. Namun, situasi ini bisa kita atasi apabila kita semua bergotong-royong untuk keluar dari krisis,” imbuh Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

Industri Mobil Listrik Semakin Dekat, KSP Moeldoko: Tantangan Kedepan Tidak Mudah

Jakarta – Indonesia semakin dekat dengan industri mobil listrik. Saat ini infrastruktur untuk produksi mobil listrik dalam negeri terus dikembangkan. Sejumlah pabrikan otomotif dunia dari Jepang dan China menunjukkan keseriusan berinvestasi industri mobil listrik di Indonesia.

Namun, tantangan yang dihadapi industri mobil listrik di Indonesia tidaklah mudah. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatatkan realisasi total penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang semester pertama 2021 mencapai 1.900 unit. Angka tersebut belum berbeda jauh dibandingkan penjualan tahun sebelumnya di angka 1.234 unit. Padahal pasar Indonesia cukup besar, jika dilihat dari penjualan mobil konvensional.

“Perubahan yang cukup radikal ini memang tidak mudah. Namun yang paling penting, kita melihat sudah ada komitmen dari pemerintah terhadap mobil listrik,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, saat mengunjungi Pabrik Wuling Motors di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (24/8).

Menurut survei konsultan manajemen Solidiance, di tahun 2018 menunjukkan ada tiga faktor penyebab rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik. Faktor itu adalah daya jelajah kendaraan listrik yang terbatas, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang masih minim, dan harga mobil listrik yang masih cenderung lebih mahal dibandingkan mobil konvensional.

Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Maret lalu, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah mensosialisasikan program penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB).

Moeldoko melalui KSP pun telah menekankan pentingnya pergeseran menuju industri mobil listrik dengan sumber energi terbarukan. Mobil listrik menjadi solusi dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta meningkatkan kualitas lingkungan dan udara. Moeldoko optimistis Indonesia akan mampu meningkatkan peluang untuk menjadi basis produksi dan ekspor KBL-BB.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Sedangkan di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN ditunjuk membangun infrastruktur pendukung berupa SPKLU. Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit SPKLU pada 83 lokasi di Indonesia. Selain itu PLN juga menyiapkan berbagai stimulus guna meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL-BB.