Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V Pembangunan Papua

KSP Beri Masukan Evaluasi Implementasi Inpres Papua ke Wapres

JAKARTA – Strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp8,4 triliun dievaluasi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, quickwins yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menghadapi tantangan anggaran dan refocusing. Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan termasuk dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah mengawal isu Papua sejak 2015. “Maka KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2).

Juri menyadari quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki konsen yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres No 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggungjawaban dalam mengawal isu Papua. Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri dan politik luar negeri. “Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarat adat, dan tokoh perempuan,” jelas Jaleswari.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Widiarsi Agustina menambahkan, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan secara manusiawi. Dengan begitu, pembangunan ini tidak akan melintir dan dikapitalisasi oleh unit oposisi terkecil.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Theo Litaay menilai, komunikasi politik jadi salah satu poin penting dalam implementasi Inpres tersebut. Theo menjelaskan, pola gerak orang Papua relatif statis, tidak seperti di Jawa. “Orang Papua tidak semudah orang Indonesia lain mengalami pembangunan yang dilakukan di daerah lain, karena ini komunikasi politik menjadi penting,” tambah Theo.

Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah M Imam Aziz menambahkan, Inpres soal Papua diharapkan bisa membawa perubahan bagi Papua. Menurut dia persoalan partisipasi masyarakat sipil harus didukung oleh birokrat dan elite masyarakat sipil yang ada. “Sebagai contoh gereja-gereja di Papua harus bisa bertemu dengan gereja-gereja di Jakarta,” tambah Imam.

Secara keseluruhan, rapat ini pun menghasilkan strategi baru dalam Inpres. Terutama soal peningkatan kerja sama dengan stakeholders, mengelola komunikasi publik secara terpadu, meningkatkan kerja sama dalam menciptakan kondisi wilayah, dan penguatan koordinasi. Selain itu, pendekatan wilayah adat juga menjadi hal penting, sehingga Inpres ini benar-benar membawa perubahan bagi Papua.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Mendengar Bukti Pemerintah Tak Anti Kritik

JAKARTA – Ada yang berbeda dengan program Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar yang berlangsung hari ini (Kamis, 11/2). Setelah sebelumnya berlangsung di delapan kota, program yang memasuki seri ke-9 kali ini berlangsung secara daring dan langsung dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko serta dihadiri seluruh Deputi KSP dari Situation Room Gedung Bina Graha, Jakarta. Para peserta KSP Mendengar ini pun mencapai lebih dari 250 orang yang berasal dari berbagai kalangan hingga menjangkau warga negara Indonesia di luar negeri.
Pada kesempatan ini, Moeldoko menyampaikan, program KSP Mendengar menjadi bukti bahwa Pemerintah membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan beragam persoalan, masukan, hingga kritik untuk nantinya menjadi bahan kebijakan yang akan ditindaklanjuti KSP. “KSP Mendengar juga sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif untuk mengkritik Pemerintah. KSP sendiri merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan Pemerintah untuk memahami segala persoalan,” ujar Moeldoko saat membuka KSP Mendengar.
Saat diskusi berjalan, para peserta pun diberikan kesempatan secara langsung menyampaikan persoalan yang dihadapi. Seperti Hoiriyah dari JPKP Depok, Jawa Barat. Hoiriyah menyampaikan permasalahan mengenai penanganan rumah sakit yang tidak dicover BPJS Kesehatan hingga permasalahan rumitnya birokrasi Dinas Sosial dalam pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sesi diskusi dimoderatori Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro.

Lain lagi Thomas dari Jangkar Nusantara dan Onim Jazira dari Aktivis Masyarakat Adat Sorong, Papua yang menyoroti penyelesaian sengketa masyarakat adat. Keduanya berharap, rancangan undang-undang Masyarakat Adat segera diundangkan, sehingga bisa melindungi hak-hak masyarakat adat.


Ada juga Aan dari Puring Sari, Kudus yang meminta Pemerintah memperhatikan dan memprioritaskan pekerja seni untuk mendapat bantuan langsung karena terdampak pandemi Covid-19.
Persoalan Hoiriyah, Thomas, Onim, dan Aan langsung ditanggapi Deputi II KSP Abetnego Tarigan. Abetnego menjelaskan, persoalan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial terkait KIS perlu pendalaman lebih lanjut mengenai detail kasus yang disampaikan. Sementara, mengenai RUU Masyarakat Adat, Abetnego menjelaskan, RUU tersebut telah masuk Prolegnas DPR tahun ini dan KSP akan ikut mengawal proses pembahasan dan pelaksanannya nanti. Adapun soal perhatian untuk pekerja seni, Abetenego bilang, persoalan tersebut sudah ada dalam sistem di Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).


Selain itu, ada Lia Sundah dari Sekjen Ameria Bersatu dan Dito Anugroho dari Taiwan yang mendorong kolaborasi Pemerintah dengan diaspora dari berbagai aspek serta Duhori Muslim yang meminta kejelasalan lebih lanjut mengenai nasib guru honorer,. Mengenai hal ini, Abetnego menambahkan, KSP dan Bappenas sedang dalam proses membentuk Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang nantinya bisa memanfaatkan seluruh potensi dari diaspora di berbagai bidang. “Untuk guru honorer, kami sudah bertemu dengan para perwakilannya. Bahkan sudah kami sampaikan ke Keme
ndikbud dan Kementerian Agama soal alokasi P3K. Proses ini berjalan dan akan kami kawal karena payung kebijakan sudah ada,” jelas Abetnego.


Para peserta lainnya juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan persoalannya. Seperti peserta dari Papua Barat bernama Geissler mengeluhkan adanya oknum di Dukcapil Kupang, NTT yang melakukan mal adiministrasi terkait proses perceraiannya dengan sang istri. Sementara itu, Hans Papare dari Papua yang menginginkan afirmasi pendidikan dan pengangkatan PNS Papua melalui kewenangan Gubernur.


Menjawab persoalan Geissler, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro meminta penjelasan lebih lanjut soal mal administrasi yang terjadi, sehingga bisa ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Sementara soal Papua, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, KSP sangat concern pada Papua dan sejauh ini sudah ada formasi khusus bagi PNS Papua yang jumlahnya cukup banyak.


Abetnego menambahkan, semua persoalan yang muncul di KSP Mendengar bisa kembali disampaikan masyarakat melalui kanal LAPOR.go.id. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk langsung bertemu dengan KSP.


Mendengar berbagai persoalan yang disampaikan para peserta KSP Mendengar, Moeldoko menegaskan bahwa KSP adalah rumah terakhir pengaduan masyarakat. Namun dia mengingatkan, tidak semua masalah yang disampaikan bisa diselesaikan dengan cepat. “Tapi tentunya kami akan catat dan ditindaklanjuti. Hasilnya, bisa langsung disampaikan ke kementerian/lembaga terkait, bahkan bisa langsung saya sampaikan ke Presiden,” jelas Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Video

Wawancara Penyintas Covid-19: Taati Prokes, Dukung Vaksinasi

Para penyintas Covid-19 berbagi cerita bagaimana perjuangan mereka melawan virus SARS-COV-2 ini. Setelah dinyatakan negatif, mereka dengan tegas meminta masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan mendukung pelaksanaan vaksinasi.
Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Kedeputian IV

Moeldoko dan Jurnalis Coba GeNose C19

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bersama jurnalis mencoba sebuah alat deteksi dini COVID-19 hasil karya ilmuwan Universitas Gadjah Mada. Alat tersebut dinamakan GeNose C19. Perngetesan dilakukan saat KSP menerima satu unit alat dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang P. S. Brodjonegoro. Melalui alat ini, Dr. Moeldoko berharap inovasi tersebut akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Karena inovasi yang paling mahal adalah inovasi yang menjadi solusi seperti GeNose C19 ini,” tutur Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/1).

Moeldoko mengapresiasi dan menaruh rasa hormat atas inovasi UGM yang berhasil menghadirkan GeNose C19. Bahkan, dia siap menyosialisasikan penggunaan GeNose C19 ke berbagai lapisan sebagai solusi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Moeldoko juga menyebut, GeNose C19 menjadi implementasi revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan sektor kesehatan dan artificial intellegence (AI) atau kecerdasan buatan.

Selain itu, lanjut Moeldoko, kehadiran GeNose C19 telah melampaui negara-negara lain yang saat ini masih mengembangkan penelitian untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Maka, akan saya dorong secara masif tidak hanya sebagai temuan, tapi untuk meyakinkan semua pihak bahwa GeNose C19 merupakan alat yang diperlukan,” jelas Moeldoko.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menambahkan, GeNose C19 merupakan suatu terobosan teknologi yang bisa mendeteksi COVID-19 dengan pendekatan yang sederhana dan murah. Bambang pun berharap, temuan ini bisa benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak. Terlebih, katanya, UGM dan perusahaan konsorsium siap memproduksi hingga 5.000 GeNose C19 pada Februari 2021 mendatang.

“Untuk saat ini kami hibahkan satu unit GeNose C19 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Istana. Nantinya kami juga akan mendorong berbagai pihak, terutama di pusat keramaian seperti bandara, stasiun kereta, terminal bus, kampus, pabrik, dan perkantoran untuk menggunakan alat ini,” imbuh Bambang.

Namun Bambang menegaskan, GeNose C19 bukan alat diagnosa. Bambang bilang, alat ini merupakan bagian dari penerapan program 3T (testing, tracing, treatment) yang mendeteksi senyawa pada pernafasan manusia. Dengan begitu, kata Bambang, seluruh pihak semakin berhati-hati dengan penyebaran Covid-19 karena GeNose C19 menjadi upaya pencegahan, bukan pengobatan.


Adapun Rektor UGM Panut Mulyono berharap, GeNose C19 menjadi kontribusi UGM dan bisa masuk ke dalam ekosistem penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Panut juga menyampaikan, ke depannya GeNose C19 yang telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020 ini bisa menjadi fungsi diagnostik karena berbiaya murah, memberikan hasil secara cepat, dan bisa dioperasiokan tenaga terampil non medis.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

BEM Nusantara Tegaskan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

JAKARTA – BEM Nusantara menyatakan siap untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Selain itu juga akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harapannya langkah ini akan membantu pelaksanaan progrm kerja pemerintah.

“Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah. Pemerintahan saat ini sudah sangat terbuka untuk mendengar dan menerima aspirasi dari mahasiswa,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldokko di Jakarta, Rabu (23/12).

Pada kesempatan tersebut, Hengky juga menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatef kepemimpinan ke depan, bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.

Moeldoko pun menghargai cara-cara baru BEM Nusantara yang sangat konstruktif dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi. “Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan Pemerintah. Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke Pemerintah, tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.

“Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat,” imbuh Moeldoko.

Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.