Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

KSP dan Kemensetneg Luncurkan Computer Security Incident Response Team

JAKARTA – Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara resmi memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT). CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional (BSSN), CSIRT Sektoral pada pemerintahan, Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, dan Privat, serta CSIRT Organisasi.

Peluncuran CSIRT dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (25/11), yang dihadiri oleh Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP Juri Ardiantoro, Sekretaris Kemensetneg Drs. Setya Utama, Kepala Sekretariat KSP Yan Adikusuma, dan Kepala Biro Informasi dan Teknologi Kemensetneg Irma Dwi Santi. Kegiatan ini juga dilakukan secara daring melalui video conference yang dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan diikuti secara virtual oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KSP, Kemensetneg dan BSSN.

Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh Eko Setiawan menyatakan CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional (major project) yang dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pilot project pembentukan 15 (lima belas) CSIRT yang tersebar di Kementerian, Lembaga, dan Daerah (KL/D). Kemensetneg dan KSP merupakan dua dari lima instansi pusat yang menjadi target Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT Tahun 2020,” ungkap Yoseph.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyatakan, peluncuran CSRIT Kemensetneg dan KSP merupakan momentum untuk penguatan dan pengolahan ketahanan siber di lingkungan kepresidenan. Dia pun mangajak semua peserta yang hadir untuk menjaga bersama keamanan informasi, perkuat ketahanan siber khususnya di lingkungan kepresidenan serta laporkan segera jika menemukan insiden keamanan informasi kepada Tim CSIRT.

Sementara, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menyampaikan, keamanan teknologi informasi di lingkungan kepresidenan menjadi sesuatu yang sangat krusial apalagi di KSP dan Setneg, sebagai satuan organisasi yang berada dekat dan mendukung pelaksanaan tugas Presiden. “Untuk mengantisipasi adanya ancaman keamanan informasi dan ancaman siber, KSP telah membentuk Tim Tata Kelola Teknologi Informasi KSP sebagai Tim KSP-CSIRT dan secara struktur berada di bawah Sekretariat KSP,” jelas Juri.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Pembangunan Wilayah Harus Dapat Dirasakan Langsung Manfaatnya

TEGAL– Pembangunan wilayah harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro dalam rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) di Kantor Kabupaten Tegal pada Selasa (24/11). Rapat digelar menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2019. “Sudah saatnya kita harus berorientasi pada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jika ada yang tidak kontekstual dengan kondisi, maka perpres bisa didorong untuk revisi, ” ujar Juri.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, para Sekretaris Daerah dan Pejabat di wilayah Bregasmalang ini juga memunculkan harapan tentang potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Menurut Juri, Presiden juga masih tetap memberikan perhatian terhadap Perpres yang sudah diterbitkan seperti Perpres Nomer 79 tahun 2019. “Namun pandemi telah mengubah kita untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran,” ujar dia.

Sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang terhadap usulan usulan program pembangunan semula dalam Perpres tersebut. Selain itu, kehadiran KSP dalam rapat tersebut adalah menjalankan tugas KSP berupa pengendalian program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan janji Presiden dalam kampanye. “Kami melakukan monitoring dan evaluasi dan membantu mengatasi hambatan saat program prioritas nasional ada permasalahan,” tegas Juri.

Dalam pembangunan wilayah Bregasmalang, Juri menyampaikan wilayah di Pantura Barat tersebut menjadi salah satu konsentrasi Presiden dalam dua periode kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden tidak ingin pembangunan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada akselerasi agar segera dinikmati masyarakat. “Bapak ibu harus menghitung waktu disesuaikan dengan periodisasi Presiden saat ini, yaitu harus dapat dieksekusi sebelum 2024,” kata Juri.

Juri berharap agar kepala daerah harus terampil dalam berkomunikasi dan melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dari pusat untuk daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Tegal Sabililah Ardie mengaku akan melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak sehingga program pembangunan di wilayahnya bisa maksimal.

Categories
Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

UU Ciptaker Solusi Kurangi Pengangguran

MEDAN-Pemerintah terus berupaya meringankan beban masyarakat akibat dari pandemi COVID-19. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu mempermudah izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sehingga, dengan adanya UU Cipta Kerja, Presiden berkomitmen membuka kemudahan lapangan kerja,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Garhal Adian dalam acara KSP Mendengar di Medan (19/11).

Harapannya semakin banyak UMKM yang tumbuh maka semakin banyak tenaga kerja yang akan terserap. Sebab jumlah pencari kerja di Indonesia bertambah selama pandemi COVID-19 dari 6 juta pencari kerja dan 9 juta.

Program KSP Mendengar di Medan untuk menyerap aspirasi publik

Donny menjelaskan pemerintah membuat kebijakan melalui UU Cipta kerja bukan dalam rangka mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Ia juga mengakui terdapat beberapa kekurangan dalam undang-ungdang ini. “Perlu diingat, UU Cipta Kerja membuka peluang kerja. Mengenai kemudahan investor asing, UU Cipta Kerja mengaturnya dalam aturan yang sangat ketat,” tegas Donny.

Beberapa peserta KSP Mendengar di Medan ini pun langsung menyampaikan tanggapannya atas pemaparan Donny. Di antaranya Azlan yang mewakili Pergerakkan Mahasiswal Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara dan Cepe Riangea dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Medan.

Keduanya menegaskan akan melalukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. “Seperti apa yang sudah dilakukan pada UU MD3,” kata Azlan. Seperti diketahui, rogram KSP Mendengar ini bertujuan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo sebagai bahan kebijakan Pemerintah.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Bertemu KSP, Mahasiswa Makassar Pertanyakan Pembagian Kuota Internet

MAKASAR – Kantor Staf Presiden (KSP) mengelar diskusi bersama organisasi kemahasiswaan dan kelompok mahasiswa Forum Cipayung Plus dalam program KSP Mendengar. Acara tersebut digelar sebagai bagian untuk menyerap aspirasi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan juga mensosialisasikan program-program prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta yang hadir dalam KSP Mendengar di Makasar ini. Beberapa di antaranya langsung menyampaikan beberapa aspirasinya. Salah satunya Gunawan, perwakilan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Makasar ini mencermati penyebaran pemberian kuota gratis bagi mahasiswa yang belum merata. “Kami meminta pemerintah lebih perhatian melihat masalah ini,” ungkap Gunawan, Selasa (17/11).

Ada juga Heri sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Makasar yang mengkritisi penetapan kebijakan UU Cipta Kerja. Ia juga mempertanyakan konsep peningkatan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global. Sementara Arlan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makasar berharap Pemerintah tegas mengenai isu-isu kebangsaan, terutama kaitannya dengan gerakan yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. “Pemerintah harus memberikan gambaran kepada masyarakat terutama yang berasal dari lingkaran Istana tentang arah dan haluan NKRI,” tuturnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menerangkan, KSP Mendengar tidak hanya dibuat dalam rangka menyampaikan kembali beberapa kebijakan Pemerintah yang belum sampai kepada masyarakat. “Forum ini merupakan salah satu strategi untuk menyerap aspirasi publik dan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang tersumbat dari setiap program Pemerintah,” tutur Ngabalin.

Ia juga menyampaikan sikap tegas Pemerintah terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan. “Pemerintah juga saat ini menindak tegas terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan.Tidak ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Ngabalin.

Menurutnya, seluruh kebijakan yang dimiliki dan dikeluarkan Pemerintah adalah hasil kolaborasi dan pembicaraan panjang dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Salah satunya penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyiapkan lapangan kerja bagi kalangan muda, di tengah Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

Bahas Cukai Tembakau, Moeldoko Terima Perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima audiensi perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Pada pertemuan ini, Moeldoko mendengarkan masukkan APTI terkait kebijakan cukai rokok. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (16/11) itu juga didampingi Staf Khusus KSP Leonardi, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Kepada perwakilan APTI, Moeldoko menyampaikan, kenaikan cukai rokok terjadi rutin setiap tahun. “Tahun 2021 mungkin ada lagi, tapi belum tahu kenaikannya akan seperti apa,” tutur Moeldoko

Namun Moeldoko memastikan, Pemerintah mendengar keluhan dan masukkan dari APTI selaku pelaku usaha industri tembakau. Terlebih, katanya, Presiden Joko Widodo sangat pro petani, sehingga tidak semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan. Untuk itu, masukkan dari APTI akan dikoordinasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Yustinus Prastowo menambahkan, dalam proses merumuskan kebijakan fiskal, khususnya cukai, Pemerintah telah melalui serangkaian prosedur seperti rapat internal dan eksternal yang berjenjang serta mendengar masukkan dari berbagai pihak. Apalagi, kata Prastowo, cukai tembakau adalah masalah yang kompleks karena menyangkut dua sisi yakni kesehatan dan industri. “Sektor ini pun sangat strategis dengan lebih dari 6 juta pelaku usaha dari hulu (petani) sampai hilir (pengecer). Maka ini tentu jadi perhatian Pemerintah,” jelas Prastowo.

Prastowo menambahkan, Pemerintah berempati dengan kondisi industri tembakau di tengah pandemi saat ini. Untuk itu, Prastowo menyebut Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan bahwa kebijakan soal cukai tembakau harus menyeluruh ke petani dan buruh. “Jika dulu hanya untuk cukai, nanti akan kembali ke petani dan buruh,” tutur Prastowo.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTI Agus Parmuji berharap, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana kenaikan cukai tembakau. Agus mengungkapkan, saat ini industri tembakau tidak hanya terdampak cukai tahun 2020 tapi juga terdampak pandemi COVID-19. “Jadi kami harapkan tahun 2021 tidak ada lagi kenaikan cukai tembakau. Karena dampaknya akan sangat parah pada perekonomian, khususnya industri tembakau,” ujar Agus.