Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V

Moderasi Beragama Upaya Pemerintah Memperkuat Karakter Bangsa

JAKARTA – Merajut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan harus terus ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berpendapat moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan agama berlebihan akan memunculkan pembenaran secara sepihak.

“Peristiwa di Masjid Al Amana Bekasi dimana pengurus tempat ibadah tersebut melarang jamaahnya menggunakan masker. Ini merupakan cara beragama yang melawan semangat moderasi beragama. Padahal moderasi beragama merupakan penguatan dan upaya menjaga karakter moderat di dalam kehidupan masyarakat,” tutur Juri saat membuka program KSP Mendengar dengan tema Moderasi Beragama dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/5).

Juri menjelaskan, moderasi beragama sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, menjadi isu yang selalu dihadapi dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang plural dengan banyak agama di dalamnya. Agama harus bisa menjadi perekat bangsa.

Moderasi beragama sebagai karakter keagamaan di Indonesia juga ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad. Rumadi menilai, moderasi beragama merupakan cara beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu jauh ke kanan atau jauh ke kiri. Sehingga, hal tersebut menjadi karakter penting yang berkembang di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim.

Namun Rumadi bilang, moderasi beragama bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim saja. “Semua agama, baik yang besar dan agama lokal yang tidak ditemuka di tempat lain, perlu mendapat perlindungan sebagai warga negara,” jelas Rumadi.

Untuk itu, Rumadi memaparkan setidaknya empat hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama. Di antaranya melalui penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikan, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi. Penguatan-penguatan itu, kata Rumadi, tengah diperjuangkan melalui RPJMN 2020-2024.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kemenag Nifasri mengungkapkan, agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun dia menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama. “Maka, kami bersama KSP dan Setwapres sedang menyusun Perpres terkait penguatan moderasi beragama. Dengan begitu, kami harapkan bisa diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Nifasri.

Di sisi lain, Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.

KSP Mendengar kali ini juga dihadiri Aktivis Demokrasi dan Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifah. Dia menggarisbawahi bahwa moderasi beragama merupakan respon atas cara beragama yang cenderung monolitik non dialogis, mengkutub dan ekstrimitas. Selain itu, Yuniyati juga menilai, moderasi beragama adalah tuntutan global karena menguatnya paham ekstrimisme dan nativisme.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian IV Politik

Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Demi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, pada kondisi pandemi ini, pembangunan infrastruktur jadi salah satu harapan pemulihan ekonomi nasional. “Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi bisa berjalan baik,” ungkap Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam program KSP Mendengar dengan tema Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (27/4).

Febry menyampaikan, setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api. Namun akibat pandemi Covid-19, Febry menegaskan, ada realokasi dan refocussing anggaran sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Dengan keterbatasan itu, Febry menegaskan, KSP akan terus mengawal pembangunan infrastruktur untuk mencapai tiga kesuksesan. “Sukses konstruksi, sukses hukum, dan sukses utilitas. Karena pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi modal untuk mencapai tujuan,” ungkap Febry.

Febry pun menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, kata dia, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Hal itu pula yang mendasari KSP kembali menggelar KSP Mendengar.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, KSP Mendengar menjadi saluran dan jalur komunikasi Pemerintah dengan masyarakat terhadap berbagai hal. Melalui program ini, Juri berharap berbagai bentuk masukan, pandangan, maupun pengaduan dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih komunikatif dan diterima masyarakat. “Bahkan, Presiden sudah tahu program ini dan kami diminta untuk melanjutkan. Kami juga sudah ajukan untuk meningkatkan program ini menjadi Istana Mendengar yang kini tinggal menunggu persetujuan Presiden,” jelas Juri.

Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta. Di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro. Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.

Beberapa di antaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul. Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN. Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.

Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan. “Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.

Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah. Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.

Aduan dan masukan dari para peserta KSP Mendengar ditanggapi dengan baik oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko. Jarot menyebut, persoalan sosial terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan sudah secara perlahan bisa diselesaikan. “Karena pada prinsipnya, Pemerintah akan ganti untung lahan yang terdampak garapan bendungan. Ke depan, kami akan lebih banyak turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” jelas Jarot.

Selain itu, masih banyak masukan, pandangan dan pertanyaan yang disampaikan peserta KSP Mendengar. Untuk itu, KSP pun membuka kanal Whatsapp KSP Mendengar dengan nomor 0812 8282 3264.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

KSP Ajak Mathlaul Anwar Persempit Ruang Paham Radikal dan Intoleransi

JAKARTA – Program pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang berfokus pada pendidikan. Salah satunya Mathlaul Anwar yang merupakan organisasi masyarakat pendidikan Islam berbasis madrasah. “Mathlaul Anwar bisa menjadi strategic partner Pemerintah dalam pembangunan SDM. Dalam hal ini, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya paham radikal dan intoleransi di Indonesia,” terang Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3).

Moeldoko mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila.  Terlebih, hingga saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki lebih dari 2.000 madrasah di 33 Provinsi dan 70 perguruan setingkat SD, SMP, dan SMA serta satu perguruan tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin ikut mendukung usulan nama KH. Mas Abdurrahman yang merupakan pendiri Mathlaul Anwar sebagai salah satu pahlawan nasional bidang pendidikan. “Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM,” ujar Moeldoko.

Ketua Bidang II Mathlaul Anwar Jihaduddin menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan usulan pahlawan nasional KH. Mas Abdurrahman ke Kementerian Sosial. Bahkan, katanya, Mathlaul Anwar telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai bahan verifikasi. “Kami menyadari, kepahlawanan KH. Mas Abdurrahman bukan dalam pergerakkan melainkan pendidikan. Beliau sudah berkontribusi membangun pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Jihaduddin.

Adapun Ketua Umum DPP Mathlaul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, pihaknya juga berharap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Muktamar ke 20 dan Munas Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang akan berlangsung pada 2 April 2021 mendatang. Ahmad menjelaskan, Presiden Joko Widodo bisa hadir secara virtual pada Muktamar dengan tema Menata Umat Merekat Bangsa yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat itu.

“Karena pada Muktamar sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah hadir secara langsung dan dihadiri puluhan ribu peserta. Untuk kali ini, kami harap Presiden bisa hadir secara virtual. Muktamar kali ini juga akan melibatkan seluruh perwakilan di 33 provinsi dan mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, hingga kepala daerah Banten dan Bogor,” ungkap Ahmad.

Categories
Berita Berita KSP Keberpihakan Kedeputian Kedeputian IV

Moeldoko Terima Curhat Diaspora Indonesia di AS

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko kembali memenuhi janjinya untuk menerima audiensi sejumlah pihak saat menggelar program KSP Mendengar. Kali ini, kesempatan itu didapatkan para diaspora atau warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 100 partisipan diaspora dari berbagai wilayah di Amerika Serikat dengan beragam profesi hadir pada pertemuan daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/3).

Membuka pertemuan ini, Moeldoko menyampaikan, program KSP Mendengar bertujuan menjaring isu-isu di masyarakat dan permasalahan atau pengaduan yang belum terselesaikan, serta membuka ruang komunikasi seluas – luasnya untuk masyarakat. Moeldoko pun tidak lupa menyampaikan bagaimana peran sentral KSP dalam Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Terutama dalam mengelola isu-isu strategis dan mengawal program prioritas nasional.  Contohnya adalah pencapaian program reforma agraria.  Moeldoko mengungkapkan, reforma agraria menekankan tiga poin yakni redistribusi tanah, perhutanan sosial dan akselerasi sertifikasi. Sebelum pemerintahan Jokowi, target sertifikasi tanah mencapai 500.000 bidang per tahun. Kemudian target tersebut dinaikkan hingga saat ini menjadi 9 juta bidang per tahun untuk mengejar 140 juta bidang yang harus disertifikasi.

Moeldoko yang didampingi para staf khusus KSP, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan beberapa tenaga ahli KSP juga menjawab berbagai pertanyaan dan pengaduan dari para diaspora peserta audiensi. Salah satunya pertanyaan dari Midiyanto, seorang pegiat seni asal Wonogiri yang tinggal di Berkeley. Midiyanto yang mewakili seniman tradisi di desa pelosok memaparkan bagaimana sulitnya untuk mencari nafkah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, katanya, para pekerja seni tradisi ingin Pemerintah memberikan ruang untuk pentas secara virtual.

Menanggapi pernyataan Midiyanto, Moeldoko menegaskan, persoalan pekerja seni sudah beberapa kali dibahas dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Dia pun menyadari, adanya bantuan sosial bagi pekerja seni belum sepenuhnya merata. “Untuk itu, kami akan segera ambil tindakan. Nanti kami sampaikan ke Kementerian/Lembaga terkait agar para pekerja seni bisa menggelar pentas secara virtual,” tutur Moeldoko.

Tidak hanya itu, peserta lainnya yakni Mayasari Efendi yang berdomisili di Indiana mempertanyakan respon KSP terkait kasus yang dialami tim bulutangkis pada ajang All England. Mayasari bilang, apa yang terjadi di All England telah menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan, katanya, Presiden Jokowi juga sudah memberi arahan dan telah memulangkan seluruh tim bulutangkis Indonesia.

Moeldoko yang pernah diusung jadi Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menyayangkan dan ikut prihatin terhadap nasib tim bulutangkis Indonesia. Menurut Moeldoko, hal ini sangat berkaitan dengan kebanggan sebuah negara. Apalagi, katanya, Indonesia sudah beberapa kali merajai ajang All England. “Hal-hal seperti ini akan dievaluasi Pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Moeldoko.

Selain itu, sebagian besar diaspora di Amerika Serikat juga menyampaikan kerinduannya untuk bisa pulang ke Indonesia. Seperti disampaikan Daniel yang sudah tinggal di Amerika Serikat sejak 1974. Daniel menyampaikan, sebelum pandemi dirinya bisa dua kali pulang ke Indonesia. Dia pun mempertanyakan, apakah para WNI di Amerika Serikat sudah bisa pulang ke Indonesia tanpa harus karantina, mengingat beberapa WNI sudah mendapat vaksinasi di Amerika Serikat.

Menjawab hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Abraham Wirotomo menegaskan, aturan saat ini bagi diaspora yang akan pulang ke Indonesia harus melalui karantina minimal lima hari. “Adapun untuk yang sudah divaksin masih dalam pembahasan. Yang jelas, kami berharap pandemi semakin terkendali sehingga secara bertahap bisa membuka kepulangan WNI di luar negeri,” jelas Abraham.

Adapun Monica yang mewakili Amerika Bersatu dan penggagas audiensi diaspora di AS dengan KSP menegaskan, pihaknya rutin menggelar dialog bersama para diaspora dengan mengangkat tema kebangsaan. Melalui cara ini, Monica meyakinkan bahwa para diaspora di Amerika Serikat tetap mengikuti perkembangan di Indonesia dan ingin berkontribusi dalam kemajuan Indonesia.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III Kedeputian IV

Tepati Janji Saat KSP Mendengar, Moeldoko Terima Audiensi Nasabah Jiwasraya

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memenuhi janjinya untuk menerima audiensi Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FKNJ). Melalui audiensi yang berlangsung di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/3) itu, Moeldoko yang didampingi Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma dan Deputi IV KSP Juri Ardiantoro berencana memfasilitasi pertemuan FKNJ dengan pihak Kementerian BUMN dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Kami akan panggil terlebih dahulu Menteri BUMN dan manajemen Jiwasraya, agar bisa melihat permasalahan ini dari dua sisi. Setelah itu akan kami pertemukan dengan FKNJ untuk mencari solusi terbaik,” ungkap Moeldoko.

Audiensi dengan FKNJ merupakan jani Moeldoko saat menghadiri KSP Mendengar pada pekan lalu. Saat itu, salah satu perwakilan FKNJ meminta bisa bertemu langsung dengan Moeldoko untuk menyampaikan persoalan 5,3 juta nasabah Jiwasraya. Adapun pernyataan Moeldoko ini salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan KSP sesuai tugas dan fungsinya. Terlebih, salah satu permintaan FKNJ dalam audiensi dengan Moeldoko adalah untuk bisa bertemu Menteri BUMN dan manajemen Jiwasraya.

Selai pertemuan dengan Menteri BUMN dan manajemen Jiwasraya, ada beberapa poin yang menjadi permohonan FKNJ. Salah satunya mengenai sosialisasi skema restrukturisasi yang dinilai berbau intimidasi. Seperti disampaikan Ketua FKNJ Ana Rustiana bersama lima perwakilannya.

Ana menjelaskan, kasus Jiwasraya melibatkan korban sebanyak 5,3 juta nasabah. Dari jumlah itu, sebanyak 80 persen di antaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Adapun kata Ana, hingga saat ini Jiwasraya belum bisa menyelesaikan gagal bayar kepada para nasabahnya. “Terutama dari dua skema yang ditawarkan. Hingga saat ini tidak dilakukan Jiwasraya,” jelas Ana.

Dari apa yang dipaparkan Ana, para nasabah berharap Jiwasraya tetap hidup dengan sinergi BUMN. Selain itu, nasabah juga ingin pembayaran manfaat berjalan tiap bulan, seperti manfaat pendidikan, kesehatan dan bulanan pensiunan. Ana juga menambahkan, FKNJ berharap opsi restrukturisasi yang lebih baik dan solutif dan tidak merugikan nasabah.