Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Tingkatkan Konsumsi untuk Hindari Resesi

Jakarta-Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini masih mengalami kontraksi antara nol hingga minus dua persen. Angka ini sebagai kelanjutan rapor pada kuartal sebelumnya yang hanya -5,32 persen. Jika hingga akhir September hasil minus itu benar terjadi, maka dua kuartal secara berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia minus. Para ekonom menyebutnya sebagai resesi.

Sepintas, definisi itu memberi kesan mengkhawatirkan. Namun kalaupun itu terjadi, bukan berarti sebuah kiamat. Rapor merah yang terjadi di Inonesia minusnya relatif kecil jika dibandingkan jiran Indonesia. Singapura misalnya, pada kuartal dua kemarin mendapat minus 42,9 persen. Tak terkecuali Malaysia yang mendapat angka minus 17,1 persen. Bahkan Amerika Serikat harus menerima pil pahit dengan kontraksi mencapai minus 32,9 persen.

“Tanpa bermaksud meremehkan resesi, saya melihat adanya perbaikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga jauh lebih penting,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden, Edy Priyono di Jakarta, Selasa (25/8). Daripada langsung menyebut resesi, menurut Edy, jika capaian kuartal ketiga ini lebih baik dibandingkan durasi sebelumnya, maka kita berhasil menunjukkan upaya perbaikan. Dan kondisi itu akan sangat menentukan langkah Indonesia ke depan menuju pemulihan ekonomi.

Sejalan dengan hal itu, Kantor Staf Presiden sejak dua bulan lalu terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang besarnya Rp 695 triliun. Bahkan, Edy menambahkan, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko telah mengintruksikan pembentukan tim kecil untuk memantau secara detil pelaksanaan program PEN. “Tugas utama KSP melakukan debottlenecking, bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga menemukan solusi seperti mendorong percepatan penyusunan DIPA. Sehingga program PEN dapat segera direalisasikan,” ungkap Edy.

Selain itu juga pemerintah saat ini focus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi agar Indonesia tidak mengalami kontraksi ekonomi terlalu dalam. Edy menjelaskan, perkembangan konsumsi dalam negeri sangat ditentukan oleh konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke atas.

Memang, peningkatan konsumsi pada kalangan ini sangat bergatung pada kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia. “Daya beli praktis tidak menjadi masalah bagi mereka. Jika mereka yakin kondisi aman, konsumsi mereka akan naik secara berarti.” Kata Edy.

Sedangkan untuk meningkatkan konsumsi pada masyarakat kelas menengah, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program bantuan tunai langsung . “Untuk kelas menengah ke bawah, masalahnya mau belanja, tetapi uangnya sedikit. Bantuan tunai pemerintah diharapkan mereka pakai untuk belanja,” ungkap Edy.

Pandemi yang sedang terjadi saat ini menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun pusat ekonomi secara merata diseluruh Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Jawa saja. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dengan membuka konektivitas dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah. “Pembangunan infrastruktur akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat,” kata Edy menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah berusaha all out untuk fokus pada indikator konsumsi dan investasi untuk menghindari ancaman resesi ekonomi. Menkeu menjelaskan, penanganan pandemi dan eksekusi program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal.

Sri Mulyani mengatakan, beberapa indikator mobilitas masyarat memang sudah menunjukkan adanya tren pemulihan, tapi belum pada level yang netral. Tempat belanja kebutuhan sehari-hari jauh lebih cepat pemulihannya. Bahkan indeks keyakinan konsumen masih terdapat optimisme seiring tren perbaikan.

Indeks keyakinan konsumen di bulan Juli, mengindikasikan optimisme konsumen membaik, disebabkan menguatnya ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi saat ini, yakni terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.

Sri juga menegaskan, ekspor diperkirakan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global. Ekspor didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Antusias Kartu Prakerja Meningkat, Pemerintah Kucurkan Rp20 Triliun

Kepala Staf Presiden Dr.Moeldoko
Kepala Staf Presiden Dr.Moeldoko

Jakarta, Pemerintah berencana  menambah kapasitas peserta kartu prakerja pada gelombang kedua nanti. Selain itu, anggaran untuk program ini akan ditambah menjadi Rp20 triliun.

Untuk gelombang pertama, pendaftaran sudah ditutup pada Kamis, 16 April 2020.Pada hari terakhir ini, yang mendaftar sudah mencapai 5,7 juta orang. Sebanyak 4,2 juta orang sudah melakukan verifikasi melalui e-mail. Kemudian, sejumlah 3,1 juta peserta sudah terverifikasi. Hal tersebut disampaikan Menko Perekenomian Airlangga Hartanto pada Rapat Koordinasi Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian dan Lembaga Terkait & Peningkatan Kapasitas Program Prakerja.

Rapat yang diselenggarakan melalui video telekonferensi dihadiri  Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Mendikbud Nadiem Makarim, Menaker,  Plt Deputi 3 KSP Panutan Sakti S, Deputi 5 KSP Jaleswari Deputi IV Kemenko Perekonomian, Staf Khusus Mendikbud Jurist Tan. Hadir pula Direktur Eksekutif PMO (Badan Pelaksanaan) Kartu Prakerja, Denni Purbasari, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja (PMO) Panji Winanteya Ruky.

Rencana selanjutnya, lanjut Airlangga adalah meningkatkan kapasitas peserta setelah batch pertama ini berjalan baik. Kapasitas peserta dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000 orang. “Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open acces dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar,” papar Airlangga.

Seleksi awal dilakukan untuk mengetahui motivasi peserta dalam mengikuti program ini. Pada tahap verifikasi, peserta berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah. Hal itu diverivikasi dengan data yang ada di Kemendikbud. Kemudian, tidak sedang menerima program bantuan sosial.
Masing-masing kementerian, di antaranya Kemenaker, Kemenpar, dan BPJS tenaga kerja juga telah memberikan data terkait peserta yang terkena PHK. “Semua ini menjadi database dan di crosscheck dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif,” jelasnya.

Dengan pilihan program yang banyak maka dipermudah prosesnya. Program ini menggunakan sistem digital dan kebanyakan yang mendaftar adalah kalangan muda sehingga konsepnya adalah continue learning.
Program prakerja ini berupa pelatihan untuk meningkatkan skill dan ada penempatan kerja setelah pelatihan. Tetapi dengan perkembangan kondisi pandemi ini, ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial, terutama untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan.

Oleh karena itu, kartu pra kerja ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan saat ini. “Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan.”
Anggaran program ini dinaikan menjadi Rp20 triliun terkait dengan Perpu dan Perpres nomor 54.  Kemudian, ada paket tersendiri untuk UMKM. “Selain untuk perpajakan, nanti yang PMK 23 itu diperluas tidak hanya untuk sektor industri, tetapi kepada sektor-sektor lain termasuk UMKM pariwisata, dan sektor jasa yang terkait dengan pandemi covid–19.”

OJK juga sudah mengeluarkan POJK 11 sehingga ada kemudahan kredit, untuk cicilan bunga maupun pokok,. Untuk tahun 2020 ini pemerintah menyediakan dana Rp6,1 triliun.  “Untuk kredit selain KUR, kredit mikro di bawah Rp10 juta, kita akan lakukan melalui PNM dan memberikan kemudahan kepada LPDP melalui anggaran yang ada di Kementerian Koperasi,”papar Airlangga.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Bantuan Sosial Wabah Covid-19, Pemerintah Jamin Tepat Sasaran

Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden
Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden

JAKARTA – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19 tidak akan tumpang tindih. Selain itu, bila ada warga yang tenyata luput mendapatkan dana program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) ini akan segera dilakukan verifikasi.
“Kami berupaya agar bantuan ini tidak  sampai terjadi overlapping. Artinya, dalam satu rumah tangga tidak akan mendapatkan lebih dari satu skema bantuan,” papar Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta (8/4).

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat masing-masing sehingga akan akurat dan tepat sasaran. KSP meminta kementerian terkait untuk melakukan penanganan exclusion error. Penanganan itu berupa orang-orang atau warga yang semestinya mendapat bantuan, tapi karena sesuatu hal mereka tidak mendapatkannya. Kepada mereka akan diberikan bantuan secepatnya setelah melalui proses verifikasi.

“Bila terjadi hal itu, kementerian atau pemprov harus segera lakukan verifikasi. Kalau ternyata mereka memang berhak mendapatkan bantuan, nama-nama mereka akan diinformasikan kepada Kemensos melalui Pemda untuk dilakukan cek agar tidak terjadi tumpang tindih,” papar Edy.
Agar bantuan tepat sasaran, warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang berhak menerima bantuan social diminta untuk tidak mudik. “Pendataan akan dilakukan pemerintah daerah, kemudian dicek oleh Kementerian Sosial agar tidak tumpeng tindih,” tegas staf pengajar UI ini.

Mengenai PKH (program keluarga harapan) dan Kartu Sembako, lanjut Edy, semua data penerima manfaat tercatat di Kemensos. Demikian pula mengenai Kartu Prakerja ada  mekanisme untuk menghindari overlapping, yaitu melalui sistem algoritma berbasis NIK. “Nanti mereka akan terkoneksi dengan data di Kemensos.”

Untuk bantuan ini, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Selain itu juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25 persen dan jpenyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Sedangkan, untuk penerima Kartu Sembako, pemerintah menaikkan jumlahnya dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Pemerintah juga menaikkan nilai manfaatnya Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona ini. “Dengan catatan, ada garis besar narasi yang perlu menjadi acuan. Semoga program bantuan ini berjalan dengan baik. Kita akan terus memonitor,” pungkas Edy.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian III

Wabah Covid-19 Geser Pelatihan Program Kartu Prakerja

 Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat peluncuran program Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, pada Jumat (20/3). Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat peluncuran program Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, pada Jumat (20/3). Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari.

JAKARTA–Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kantor Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bersiasat untuk menggeser pelatihan dari tatap muka menjadi online atau daring. “Kita harus menyesuaikan model pelatihannya untuk mendukung social distancing,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Jakarta, Selasa (24/3).
Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Jumat pekan lalu bertujuan untuk menciptakan keterampilan baru. Moeldoko menegaskan kartu Prakerja diluncurkan bukan untuk menggaji penggangguran tetapi menyiapkan anak muda dengan pelatihan agar siap kerja.
Moeldoko mengakui, Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi jadi melambat. Penciptaan lapangan kerja juga turut melambat karena sejumlah faktor seperti jam kerja yang berkurang. Sektor yang paling merasakan dampaknya adalah sektor pariwisata, hotel, restoran dan transportasi. Program kartu prakerja memberikan ruang insentif untuk menahan laju pelambatan ekonomi. “Insentif setelah pelatihan online bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Angkanya sedang kita kaji,” ujar Moeldoko.
Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar APBN bisa terserap optimal untuk membantu sektor informal dan UMKM. Kedua sektor itu terkena dampak langsung Covid-19. “Program kartu Prakerja diharapkan menjadi pendorong kebekerjaan dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh kembali,” tegas Moeldoko.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan, besaran insentif akan diputuskan Komite Cipta Kerja. “Komite yang dipimpin Menko Perekonomian akan memutuskan berapa besaran insentif, untuk berapa bulan, dan berapa orang pekerja harian sektor informal yang terdampak,” ujar Denni.
Denni menambahkan,
Sejak dirilis pada Jumat pekan lalu hingga hari ini,  jumlah pengunjung situs resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id mencapai 46 ribu lebih pengunjung. Sebanyak 42% users berasal dari Jakarta dan Surabaya; dan sebanyak 55% users adalah laki-laki.
“Dari analytics diketahui profil demografi pengunjung, 49% berusia 18-24 tahun, disusul usia 25-34 tahun sebanyak 33%, ” pungkas Denni.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Impor Bawang Putih Tidak Terpengaruh Virus Corona

kastaf-bahas-bawang-putih
JAKARTA—Pemerintah menjamin persediaan bawang putih dalam negeri aman. Hal ini karena pasokan bawang putih impor tetap normal. Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Harga Bawang Putih terkait penyebaran virus corona.
Rapat koordinasi berlangsung antara Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Kamis (6/2). China yang saat ini terserah wabah virus corona merupakan salah satu eksportir bawang putih untuk Indonesia. Bawang putih bukan termasuk barang impor yang dilarang dari Negeri Tirai Bambu itu. Pembatasan impor dari China terbatas pada produk pangan pada kategori life animal.
kastaf-bawang-putih-2
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar Rakor Harga Bawang Putih bersama Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag di Gedung Bina Graha, Kamis (6/2/2020)

Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif

Dalam pertemuan tersebut Dr. Moeldoko meminta kementerian terkait melakukan cek stok bawang putih di gudang yang ada. “Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif,” tegas Moeldoko. Selain Kepala Staf, hadir dalam Rakor tersebut, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan didampingi Deputi III KSP bidang perekonomian Denni Purbasari dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Dr. Bustanul Arifin.
Untuk menjamin stabilitas harga bawang putih, Moeldoko meminta Kementan segera menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyanggupi akan menerbitkan RPIH pada hari Jumat, 7 Februari 2020. “Kami akan terbitkan besok untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan,” ujar Prihasto.
Setelah RPIH diterbitkan, Kementerian Perdagangan kemudian akan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Kementerian Perdagangan menyanggupi bisa menerbitkan SPI lima hari setelah penerbitan RPIH atau pada pekan depan. “SPI akan diterbitkan sesuai kebutuhan,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, menyanggupi untuk memastikan stok bawang putih lewat pemantauan di sejumlah gudang. Pemerintah akan memastikan kualitas persediaan bawang putih dalam negeri tetap terjaga.

Perlindungan bagi para petani tetap yang utama

Moeldoko meminta ketika keran impor kembali dibuka pasca terbitnya SPI, kualitas bawang putih harus tetap terjaga. Selain itu, meski impor bawang putih tetap ada, pemerintah memastikan akan tetap menyerap bawang putih dari para petani. Impor bawang putih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberatkan konsumen. “Perlindungan bagi para petani tetap yang utama,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menyebutkan masa tanam bawang putih dimulai setiap bulan Oktober dan membutuhkan waktu enam bulan masa tanam. “Artinya baru pada bulan April dan Mei kita ada panen raya. Sementara pada bulan Februari hingga April kita kurang stok,” ujar Prihasto. Harga bawang putih di pasar saat ini mencapai Rp 58.000/kg. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan pada Mei 2019 lalu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas bawang putih Rp 32.000/kg. “Dengan harga setinggi itu, kita ingin harga bisa kembali normal. Impor diperlukan untuk menutup kebutuhan dalam negeri,” pungkas Moeldoko.