Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Moeldoko Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Maju 2045

JAKARTA – Indonesia mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Terutama dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapita lebih dari US$23.000 dari posisi tahun 2020 sebesar US$3.912. “Untuk mencapainya target itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten antara 5,7% sampai 6,2% per tahun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menjadi pembicara Pelatihan Kepemimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (7/4).

Pada pelatihan yang mengusung tema “Potret Kepemimpinan Masa Depan Menyongsong Tahun 2045” ini, Moeldoko yang didampingi Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma dan para Tenaga Ahli Kedeputian III KSP menyebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menuju 2045 harus mulai dari sekarang. Karena jika tidak, maka target tersebut akan sulit dicapai dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap, menjadi negara berpendapatan menengah, tetapi tidak kunjung beranjak menjadi negara maju. “Hal itu telah dialami oleh beberapa negara. Kita tidak ingin seperti itu. Ditargetkan pada tahun 2036 kita akan keluar dari “middle income trap” dengan pendapatan per kapita lebih dari US$12.000,” jelas Moeldoko.

Moeldoko menyadari, untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita tersebut tentu tidak mudah karena selalu ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pandemi Covid-19. Moeldoko menerangkan, Covid-19 telah membawa Indonesia dan semua negara di dunia ke dalam situasi krisis dengan skala yang tidak pernah dialami sebelumnya, sehingga Covid muncul sebagai game changer saat ini.

Dia pun menilai, tidak ada resep yang berlaku umum di semua negara untuk keluar dari krisis akibat dampak pandemi Covid-19. Namun Pemerintah telah berupaya melakukan yang terbaik, sambil melihat potensi yang ada serta membenahi kekurangan-kekurangan yang sifatnya spesifik di Indonesia. “Dengan demikian, diharapkan kita tidak hanya mampu keluar dari krisis, tetapi sekaligus menggunakan momentum ini untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar menuju Indonesia yang lebih baik,” terang Moeldoko.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, sejak tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup upaya pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Untuk tahun 2020, anggaran PEN adalah sebesar Rp695 triliun. Sementara pada tahun 2021, alokasi anggaran PEN mencapai Rp699,4 triliun.

“Angka ini dinamis, dalam arti masih bisa berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan, untuk program PEN 2021 yang meliputi lima kluster yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM dan Korporasi, Insentif Usaha, dan Program Prioritas,” imbuh Moeldoko.

Moeldoko juga menegaskan, untuk mampu keluar dari krisis, dan sekaligus menjaga agar negara kita tetap berada di jalur yang benar untuk mewjudkan Visi Indonesia Maju 2045, diperlukan koordinasi yang baik dari setiap instansi dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengatasi pandemi dan sekaligus memulihkan perekonomian. Maka, diperlukan kepemimpinan yang kuat, tegas, berani mengambil keputusan, serta mau mendengar, yang didukung analisis memadai dari bawahan, dari akademisi, praktisi dan komponen masyarakat lainnya. “Terutama bagi mahasisw. Karena masa depan ada di tangan kalian. Siapkan lah diri sebaik-baiknya melalui berbagai kegiatan untuk mengisi proses leadership sehingga bisa memahami situasi, termasuk melakukan asesmen terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal,” imbuh Moeldoko.

Satu hal lain yang sangat penting, Moeldoko menekankan pentingnya perhatian terhadap potensi ancaman ideologi. Menurut Moeldoko, ancaman tersebut nyata, dan dapat mengancam keutuhan negara dan stabilitas sosial-politik. Karena tanpa stabilitas sosial-politik, proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Aturan Turunan UU Ciptaker Wujud Transformasi Ekonomi

BANDUNG — Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan wujud pembenahan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Seperti disampaikan Deputi III Kepala Staf Presiden Bidang Perekonomian Panutan S. Sulendrakusuma saat mensosialisasikan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu bersama Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung, Selasa (6/4). “Pemerintah berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi di atas 5% lewat penyediaan lapangan kerja di sektor UMKM,” jelas Panutan.

Panutan menyampaikan, hadirnya PP No. 7 tahun 2021 sekaligus menunjukkan bahwa UU Ciptaker berpihak pada pengembangan UMKM. Terlebih, katanya, Presiden telah mengamanatkan implementasi dilakukan secepat-cepatnya karena adanya kebutuhan 2,9 juta sampai 3 juta lapangan kerja per tahun. Salah satu poin dari PP No. 7 tahun 2021 tersebut adalah mengenai kemudahan bagi Koperasi dan UMKM.

“Dalam hal ini, reformasi di bidang regulasi. Banyak keluhan dari dunia usaha soal kesulitan memulai usaha, hingga perizinan, dan lainnya,” tutur Panutan.

Di Bandung KSP bersama KemenkopUKM melakukan sosialisasi secara tatap muka, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kepada puluhan pelaku UMKM binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sosialisasi ini juga melibatkan beberapa stakeholders terkait yakni, BKPM, Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga Kemenkeu.

Hadir pada kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenkopUKM, Luhur Pradjarto menjelaskan, berbagai kemudahan memang telah diamanatkan dalam PP No 7/2021. Dari sisi legalitas, syarat pendaftaran ditegaskan para pelaku UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). “Jadi kalau sudah punya NIB itu semua akan mudah. Asal ada NIB nya semua mudah mengurus keperluan usaha,” katanya.

Beberapa kemudahan meliputi soal perizinan tunggal bagi UMK meliputi perizinan berusaha atau Online Single Submission (OSS), SNI, dan sertifikat jaminan produk halal. Kemudian perizinan diprioritaskan melalui daring (elektronik), pendaftaran perizinan dan perpanjangan tidak dikenakan biaya. Serta proses pembinaan dan pendampingan bagi UMK.

PP Nomor 7/2021 juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk mendapat kredit program. Ada juga kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi, pendampingan dan bantuan hukum di luar pengadilan. UMKM juga mendapat kemudahan pemulihan lewat program-program rehabilitasi.

Terpenting kata Luhur, adanya kemudahan alokasi 40% pengadaan barang jasa pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Kemudahan lain lanjut Luhur, adanya proses insentif perpajakan yang meliputi insentif pajak penghasilan, insentif kepabeanan dan insentif atas retribusi.

“Kami berjuang untuk insentif pajak penghasilan semula 1% dari omzet diturunkan menjadi 0,5%. Bahkan kami juga sudah minta diturunkan lagi, tapi belum bisa karena kondisi keuangan negara saat ini,” ujar Luhur.

Selain itu ada pula bantuan modal, bantuan riset dan pengembangan, termasuk fasilitasi pelatihan vokasi, maupun subsidi bunga kredit program. Pada kesempatan tersebut, Luhur juga mengajak para stakeholder baik di pusat dan daerah juga bekerja sama terutama dalam pemberian porsi UMKM di infrastruktur publik.

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial, luas tempat penjualan dan/atau tempat promosi yang strategis. “Biaya sewa paling tinggi itu 30% dari harga komersial. Jadi ini amanat UU. Diharapkan ini diimplementasi dengan baik, jangan berbeda di lapangan,” ucap Luhur.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Jiwasraya dan Nasabah Sepakat Bentuk Forum Komunikasi

JAKARTA – Asuransi PT Jiwasraya (Persero) dan Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) sepakat untuk membentuk forum komunikasi. Kesepakatan itu tertuang dalam mediasi antara manajemen Jiwasraya dan FNKJ yang difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/3). “Melalui forum komunikasi tersebut, seluruh keluhan dan usulan nasabah bisa mendapat tanggapan secara langsung daan dalam semangat yang konstruktif dari manajemen Jiwasraya. Saya berharap forum komunikasi ini dapat berjalan efektif untuk menampung aspirasi nasabah, sekaligus wadah diskusi yang konstruktif,” ujar Deputi III KSP Panutan Sakti Sulendrakusuma.

Mediasi antara perwakilan nasabah Jiwasraya dengan jajaran pejabat Jiwasraya merupakan pertemuan terkini dari rangkaian pertemuan, baik dengan FNKJ, pertemuan dengan jajaran direksi Jiwasraya (Persero) dan Kementerian Keuangan. Pada pertemuan ini, manajemen Jiwasraya diwakili Kompyang Wibisana selaku Sekretaris Perusahaan, Aditya dan Rimhlasyak dari Divisi Hukum, dan Suwitno, selaku Region Head Jiwasraya. Sementara perwakilan nasabah dihadiri oleh Ketua FNKJ Ana Rustiana didampingi tiga anggotanya yakni Hendra, Syahrul Bahruddin, dan Eko Sumardiyono.

Membuka mediasi ini, Panutan memaparkan kembali beberapa poin tuntutan dari FNKJ. Di antaranya, penghentian proses sosialisasi restrukturisasi sebelum tercapai kesepakatan dan kemufakatan mengenai opsi restrukturisasi. Ada pula terkait perlunya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Selain itu kontrak adalah dokumen hukum yang harus dipatuhi.

Selain itu, lanjut Panutan, FNKJ juga meminta Jiwasraya menghentikan cara-cara yang intimidatif dalam menyampaikan opsi-opsi kepada nasabah. “Laporan yang menyampaikan bahwa sudah 73% nasabah setuju restrukturisasi diindikasikan oleh FNKJ sarat dengan intimidasi,” ungkap Panutan.

Panutan juga bilang, FNKJ meminta Jiwasraya lebih responsif dan atentif, karena sulit sekali berkomunikasi dengan Jiwasraya, sehingga nasabah sulit untuk menyampaikan keluhan. Selain itu, Jiwasraya tidak menghentikan pembayaran anuitas kepada para pensiunan, baik pensiunan yang berasal dari korporasi, maupun pensiunan ritel.

Menanggapi tuntutan nasabah Jiwasraya, perwakilan Jiwasraya menyampaikan bahwa setiap aksi korporasi Jiwasraya tidak lagi independen dilakukan, namun merupakan hasil koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Keuangan. “Setiap tindakan baik tidak membayar manfaat polis, maupun membayar manfaat polis untuk pensiunan, selalu dikonsultasikan dan di bawah audit BPKP. Oleh karena itu hal tersebut sudah merupakan hasil konsultasi dan keputusan yang diambil tidak hanya di level Jiwasraya,” ujar Kompyang.

Kompyang juga bilang, opsi-opsi yang ditawarkan kepada nasabah merupakan opsi yang telah dibahas intensif oleh Kementerian Keuangan dan juga dengan DPR, serta dituangkan dalam RPK Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan kepada OJK. Dengan begitu, katanya, Jiwasraya bekerja sesuai dengan RPK yang telah disepakati tersebut, yang di dalamnya memuat antara lain opsi restrukturisasi yang ditawarkan.

Selain itu, Jiwasraya menyatakan bahwa pembayaran manfaat asuransi kepada para pensiunan berupa anuitas masih terus dilaksanakan, dan tidak ada yang dihentikan. “Memang ada manfaat polis yang tidak dibayarkan, namun demikian manfaat polis berupa anuitas kepada pensiunan dan juga manfaat polis yang relatif kecil (klaim di bawah Rp100 juta), serta manfaat polis untuk mereka yang sangat terdesak/ membutuhkan, tetap dibayar oleh Jiwasraya,” tutur Kompyang.

FNKJ pun mengapresiasi usul KSP dan menekankan bahwa masalah ini tidak akan selesai tanpa dukungan nasabah. “Sehingga jalur komunikasi secara langsung tersebut dapat menjadi forum yang efektif untuk mengurai permasalahan Jiwasraya ini,” jelas Ana.


Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Kinerja Ekspor Terjaga, Pemulihan Ekonomi Berjalan

JAKARTA – Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada Februari 2021 semakin menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. Salah satu indikasinya adalah nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Februari 2021 yang mencapai US$30,6 miliar atau meningkat 10,3 persen dari periode yang sama pada 2020. “Jumlah ini bertambah seiring dengan ekspor pada Februari yang mencapai US$15,3 miliar, naik 8,6 persen dari periode sama tahun lalu. Kinerja ekpor ini tetap terjaga di tengah perekonomian dunia yang mengalami resesi,” ungkap Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma, Rabu (17/3).

Panutan memaparkan, sepanjang dua bulan pertama tahun ini, kontribusi ekspor Indonesia berasal dari hasil industri, pertanian, dan pertambangan non-migas yang masing-masing naik 10,3 persen, 8,8 persen, dan 12,2 persen. Sementara pada Februari 2021, peningkatan ekspor dikontribusikan sektor non-migas yang naik 8,7% (year on year/yoy). 

Selain kegiatan ekspor, Panutan juga menerangkan adanya pertumbuhan impor barang barang modal serta bahan baku/penolong. Nilai impor pada Februari 2021 mencapai US$13,3 miliar, naik 14,9 persen (yoy).  Kenaikan impor Februari 2021 terjadi pada kelompok barang modal serta kelompok bahan baku/penolong yang naik masing-masing 17,7 persen dan 11,5 persen (yoy); sedangkan barang konsumsi naik 43,6% (yoy).

“Kenaikan impor pada Februari 2021 terutama pada kelompok bahan baku/penolong serta barang modal menunjukkan bergeraknya industri dan investasi yang cukup baik,” imbuh Panutan.

Secara keseluruhan, Panutan menjelaskan, neraca perdagangan Februari 2021 tetap mencatat surplus. Nilainya mencapai US$2,0 miliar. Dengan begitu, dalam dua bulan pertama tahun 2021, surplus perdagangan tercatat menjadi US$4,0 miliar. “Kita harap bisa menyumbang positif bagi pertumbuhan ekonomi triwulan I/2021,” jelas Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Kunjungi Bulog, KSP Pantau Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan 2021

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)  untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2021. Melalui langkah ini, KSP juga bisa melihat perkembangan ketahanan pangan nasional secara lebih dekat. “Terutama pemantauan pengadaan beras Bulog,” ujar Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma, Selasa (16/3).

Kepada manajemen Bulog, Panutan juga mengungkapkan adanya keluhan dari petani terkait anjloknya harga gabah. Dari keluhan itu, Panutan menilai KSP perlu memantau serapan gabah petani melalui Bulog. Selain itu, Panutan menegaskan, Pemerintah berharap agar rencana program yang akan dilaksanakan Bulog mampu menyejahterakan petani serta mencapai stabilisasi harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Hadir menemui Panutan, Wakil Direktur Utama Bulog Gatot Trihargo menyampaikan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bulog mendapatkan mandat penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan melaksanakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). “Untuk itu, Bulog telah membuat manajemen stok selama satu tahun dengan lebih mengutamakan penyerapan beras dalam negeri,” terang Gatot.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini stok persediaan beras di Bulog cukup dan tersebar di seluruh Indonesia serta bergerak dinamis. Sebagai perusahaan umum, lanjut Gatot, Bulog senantiasa siaga untuk memperoleh penugasan dari pemerintah dalam rangka ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

“Ke depan, Perum Bulog  berencana memperkuat sektor hulu melalui kerjasama langsung dengan petani, mapping penggilingan beras dari seluruh indonesia dan membangun infrastruktur pascapanen (54 titik lokasi),” tambah Gatot.