Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian III

Realisasi BPUM Capai 100 Persen, Pelaku Usaha Rasakan Manfaat

JAKARTA -Realisasi program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) hingga akhir tahun mencapai 100 persen. Bantuan yang disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro di masa pandemi COVID-19 banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagian di antaranya bahkan berhasil bertahan hidup dengan menjalankan kembali kegiatan usaha. Inda Afriyani, penjual jus buah asal Palembang, Sumatera Selatan mengaku bantuan itu mengurangi beban dia untuk membeli sejumlah keperluan untuk usahanya seperti membeli dan mengangsur buah, cup sealer, blender, dan alat-alat penunjang usaha.

Bagi Inda, pandemi Covid-19 benar-benar menggerus pendapatannya dari berjualan jus buah. Jika biasanya bisa meraup Rp100.000-Rp150.000 per hari, namun setelah pandemi melanda pendapatan Inda pernah anjlok menjadi Rp50.000 per hari. “Saya bersyukur dengan adanya program BPUM, saya terima dana sejumlah Rp2,4 juta dan bisa terus melanjutkan usahanya,” ujar Inda.

Manfaat besar juga dirasakan oleh Warini, perempuan penjual dimsum asal Cikampek, Jawa Barat. Selama pandemi, penjualan dimsum Warini melalui aplikasi pesan WhatsApp dan media sosial Facebook tersendat dan hampir tak terjual. “Tapi dengan bantuan BPUM ini, saya membeli gerobak untuk melanjutkan usaha dimsum,” ungkap Warini.

Senada, M. Yusuf yang merupakan penjual aneka kue di Palembang bisa meneruskan usahanya setelah dapat bantuan dari BPUM. Yusuf menyampaikan, melalui BPUM, usahanya yang bisa menghasilkan omzet Rp800.000 per hari bisa kembali berjalan. Baik Yusuf, Warini, maupun Inda hanya secuil dari orang-orang yang beruntung bisa terpilih dalam program BPUM. Mereka pun berharap, program seperti ini bisa terus dilanjutkan Pemerintah sehingga kegiatan usaha masyarakat bisa berjalan dan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah merancang BPUM sebagai program bantuan bagi para pelaku usaha mikro. Desain BPUM bukan dalam bentuk pinjaman karena pemerintah menyadari krisis yang dipicu oleh pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha, tak terkecuali para pelaku usaha mikro. “Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk tetap bertahan di masa sulit ini, bahkan kalau perlu bisa berkembang menjadi lebih baik,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Edy Priyono di Jakarta, Rabu (6/1).
Menurut Edy, BPUM memang belum bisa menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang berjumlah sekitar 60 juta. Namun BPUM bukan satu-satunya skema bantuan untuk UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam jangka panjang usaha mikro perlu didorong untuk mengembangkan pasarnya, khususnya melalui pemanfaatan platform digital. “Platform digital di masa pandemi ternyata menjadi salah satu solusi dan juga berdampak positif dalam jangka panjang,” ujar Edy.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Peserta Kartu Prakerja : Skill Meningkat, Ekonomi Terangkat

JAKARTA – Program Kartu Prakerja yang telah berjalan selama sembilan bulan, mulai membuahkan hasil. Dari sekitar 5,6 juta penerima Kartu Prakerja, beberapa di antaranya sudah mendapatkan pekerjaan, dan yang lainnya berhasil menjalankan bisnis secara mandiri. Hal itu terungkap saat sebelas penerima Kartu Prakerja bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (17/12).

Seperti penuturan I Putu Agus Sanjaya Diputra. Pria 31 tahun asal Bali ini mengisahkan kebangkitan kehidupan ekonomi keluarganya setelah sempat terpukul akibat pandemi. Awalnya, Putu Agus yang bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor agen pariwisata, harus dirumahkan sejak Maret dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juli 2020.“Menjadi penerima Program Kartu Prakerja Gelombang II, saya mendapat banyak manfaat dan ilmu, seperti untung rugi membangun bisnis, dasar-dasar berbisnis, dan masih banyak lagi,” kata Bli Agus, sapaan akrab ayah satu anak ini.

Mendengar cerita sukses para penerima Kartu Prakerja tersebut, Moeldoko pun mengapresiasi tingkat keberhasilan program yang baru berjalan sembian bulan ini. Terlebih, Moeldoko menyadari, program Kartu Prakerja bukan hal yang mudah dilaksanakan, terutama dalam waktu yang singkat dan di tengah pandemi Covid-19. “Namun karena hasilnya membanggakan, saya harap program ini bisa berlanjut dan terus menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih dari para penerimanya,” ungkap Moeldoko.

Moeldoko juga berharap, cerita dari para alumni program Kartu Prakerja dapat menginspirasi anak-anak muda lain untuk tetap semangat berkarya di tengah pandemi Covid-19. Dia juga bilang, program Kartu Prakerja adalah peluang yang diberikan Pemerintah yang bisa mengubah kehidupan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. “Jadi, manfaatkan peluang ini. Jangan hanya mengeluh, sepanjang punya semangat, maka semangat itu bagian dari perjuangan,” terang Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memaparkan, Kartu Prakerja menjadi program yang inklusif karena berhasil merangkul berbagai kalangan. Denni merinci, penerima Kartu Prakerja terdiri dari perempuan (44%), berusia di atas 55 tahun (4%), berpendidikan SD-SMP (19%), pengangguran (89%), pekerja informal (79% dari yang bekerja), belum pernah mengambil pelatihan/kursus (84%), daerah terdepan-terluar-tertinggal (Nias, Mentawai, Sabu Rijua, Aru, Tojo Una-una, Taliabu, Tambrau, Lanny Jaya dll), mantan Pekerja Migran Indonesia (1,8%), belum terlayani oleh jasa keuangan formal (17%), serta penyandang disabilitas (5,1%). Sepanjang periode April – November 2020, tercatat lebih dari 43 juta orang pendaftar Kartu Prakerja yang berasal dari 514 Kabupaten/Kota dari 34 provinsi.

“Data-data ini menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh akses untuk mendapatkan pelatihan atau meningkatkan keterampilan. Lebih dari 1.600 pelatihan yang disediakan oleh 150 lembaga pelatihan di 7 platform digital dapat dengan mudah diakses oleh peserta dari Aceh hingga Papua. Materi yang diterima pun sama, tidak ada perbedaan,” kata Denni.

Adapun sebelas perwakilan penerima Kartu Prakerja yang datang ke Jakarta adalah Putri Puspita Lokanazea (Aceh), Ubaidillah (Banten), Eka Prayoga (Jawa Tengah), Feisal Pratama Mandala (Jawa Barat), Raden Fauziyah Maharani (DKI Jakarta), I Putu Agus Sanjaya Diputra (Bali), Stevenly Rio Loginsi (Sulawesi Utara), Edy Sukardi (Kalimantan Utara), Putri Dewi (Maluku Utara), Marni Yusinta Modok (Nusa Tenggara Timur), dan Verly Naomi Pelmelai (Papua). Bersama mereka juga hadir Power Star Rapp, duo rapper dari NTT, Ambrosius Putranto Mau dan Emanuel Agung Bangsa yang mengubah lagu tema Kartu Prakerja dengan judul ‘Ayo Melangkah’.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Madura Tepat Sasaran

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Madura, Jawa Timur. Kunjungan kerja di dua lokasi yakni Kabupaten Bangkalan dan Sampang itu untuk memastikan tersalurnya pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Menurut Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma, kunjungan juga untuk memastikan para petani mendapatkan sosialisasi mengenai e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) dan Kartu Tani di lapangan.

“Menjelang musim tanam biasanya kebutuhan petani terhadap pupuk meningkat. Kami ingin memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi,” ujar Panutan di Jakarta, Jumat (11/12).

Kunjungan Deputi III KSP didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bustanul Arifin, pejabat Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian setempat. Dalam kondisi musim tanam seperti sekarang, menurut Panutan. Biasanya para petani dan pelaku pasar sudah terbiasa dengan kondisi musiman seperti ini. “Namun kami ingin melihat ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi di pasaran,” ujar Panutan.


Tenaga Ahli Utama, D3 KSP, Prof Bustanul Arifin berdiskusi dengan stakeholders di Gudang Pupuk di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Selain itu, KSP juga memperoleh informasi tentang masalah yang dihadapi dalam hal distribusi pupuk. Misalnya saja, petani yang belum mendapatkan informasi yang utuh tentang mekanisme pengintegrasian dari e-RDKK dan kartu tani.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Deputi III KSP Prof. Bustanul Arifin menegaskan, petani yang belum terdata dalam RDKK memang tidak bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Selain itu, petani yang belum mengaktifkan kartu taninya belum bisa menggunakan di kios-kios pupuk yang ada. “Oleh karena itu pemerintah akan terus berusaha untuk memastikan para petani mendapatkan sosialisasi mengenai e-RDKK dan kartu tani di lapangan,” jelas Bustanul.

Categories
Berita Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian III

Rapor Hijau Papua dan Papua Barat, Kemiskinan dan Pengangguran Turun

JAKARTA – Pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat. Berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi  di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53% dan Papua Barat turun dari 25,72% menjadi 22,17%. Bahkan Indeks Pembangunan Manusia Papua yang naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Bukti transformasi ekonomi  berjalan baik di Papua,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono di Jakarta, Selasa (1/12).

Edy menambahkan, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.  “Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy

Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua  yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019. Sementara itu, lanjut Edy, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99% menjadi 3,65% untuk Papua dan dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.

Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03% (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%). “Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.

Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan. “Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” ujar Edy.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Temukan Permasalahan di KEK Bitung

SULAWESI UTARA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung sebagai salah satu proyek strategis pemerintah dalam perkembangannya dirasa kurang optimal. Terdapat sejumlah permasalahan yang masih membelit kawasan ini. Temuan berbagai permasalahan terungkap saat Kantor Staf Presiden melakukan verifikasi lapangan untuk menggali lebih dalam progres dan hambatan pengembangan kawasan ini.

Deputi III KSP, Panutan S. Sulendrakusuma, menyampaikan beberapa poin permasalahan di KEK Bitung. Diantaranya mengenai terhentinya pembangunan, belum banyaknya investor bisa datang kembali akibat dampak pandemi COVID-19, dan masih perlunya hasil tangkapan dikirim ke Jakarta sebelum dieksport ke negara tujuan.

“Kita akan tindaklanjuti seluruh temuan permasalahan disini, sehingga perkembangan KEK Bitung dapat makin cepat. Terutama untuk tingkatkan ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19,” tegas Panutan.

Sedangkan James Sela, perwakilan dari PT Membangun Sulut Hebat selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Bitung mengungkapkan industri yang ada di KEK Bitung terdiri dari kelapa dan turunannya, perikanan dan turunannya, serta logistik dan energi. “Sejauh ini sudah ada 3 investor yang telah beroperasi, 4 telah sampai pada tahap MoU, dan 35 LOI.”

Dalam pengembangan kawasan KEK, pada tahun lalu, PT Membangun Sulut Hebat sebagai pengelola juga telah bekerja sama dengan China Road and Bridge Corporation (CRBC) dan masih berjalan hingga saat ini. Kabar terbaru, CRBC akan ikut serta mempromosikan KEK Bitung.

Selain itu, James menuturkan, nantinya akan ada tempat pelatihan kerja hasil kolaborasi dengan balai latihan kerja (BLK) untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari daerah-daerah di Sulawesi Utara. Langkah ini juga didukung melalui kerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kota Bitung untuk menggelar pelatihan yang terfokus.

Sekretaris PTSP Bitung Julius Talimbekas juga optimis KEK Bitung akan maju, terlebih dengan dukungan masyarakat sekitar.

KEK Bitung Bitung dipandang cocok sebagai pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Bitung yang berjarak 44 kilometer dari Manado itu juga punya pelabuhan hub internasional Bitung sebagai penghubung bagi perdagangan di kawasan Timur Indonesia. Terlebih untuk distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.

Selain berkunjung ke KEK Bitung, Kantor Staf Presiden juga mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, PT Marina Nusantara Selaras, dan PT Samudra Mandiri Sentosa sebagai eksportir tuna terbesar di Indonesia untuk dapat memetakan permasalahan perekonomian di Bitung secara komprehensif.