Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian II

Gotong-Royong Perkuat Indonesia Lawan COVID-19

Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan
Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan

Masyarakat perlu terus membangun budaya gotong- royong dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Hal Ini penting dilakukan agar pandemi global ini dapat segera ditangani. Salah satu bentuk nyata gotong-royong tersebut adalah bersama-sama menyediakan atau mendonasikan alat kesehatan yang dibutuhkan para tenaga medis di berbagai rumah sakit rujukan pasien corona.

”Melihat perkembangan dan dinamika saat ini dalam menghadapi covid-19, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Ini merupakan suatu kekuatan di Indonesia bahwa gerakan dari masyarakat sangat cepat. kami berharap donasi alat kesehatan ini dapat bermanfaat sehingga para pasien kembali sehat,” papar Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan saat menyalurkan alat kesehatan ke RSUD Tarakan, Jakarta, Senin (13/4).

Abetnego mengatakan,  KSP mewakili pemerintah mendapatkan banyak bantuan  donasi dari masyarakat dan pihak perusahaan swasta. Berbagai alat kesehatan ini untuk menambah pasokan alat kesehatan yang masih kurang di beberapa rumah sakit atau puskesmas yang menngani pasien corona.

Adapun sumbangan alat kesehatan yang diberikan kepada RS Tarakan berupa USG sebanyak 3 unit, Infusion pump sejumlah 10 unit, syringe pump 10 unit, dan kaca mata pelindung sebanyak 100 buah. Pada hari ini KSP juga menyalurkan 300 ribu sarung tangan medis kepada 42 Puskesmas di wilayah DKI Jakarta.Sementara itu  BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta mendapatkan bantuan berupa  400 ribu sarung tangan medis.

Abetnego juga menjelaskan bahwa KSP sedang melakukan pemetaan mengenai rumah sakit yang membutuhkan alat kesehatan tambahan untuk menangani pasien corona. Selain itu, KSP juga berupaya untuk selalu memastikan standarisasi alat kesehatan yang akan disumbangkan untuk mengantisipasi risiko bahaya yang mungkin bisa terjadi.

“Kepala Staf Kepresidenan Pak moeldoko memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan alat kesehatan ini. Maka kami diminta untuk memetakan kekurangan alat kesehatan dan rumah sakit mana saja yang masih membutuhkan tambahan alat kesehatan.  Kami juga berkonsentrasi penuh agar jangan sampai alat kesehatan ini tidak sesuai standar karena bisa membayakan pasien.”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama RSUD  Tarakan, Dian Ekowati  mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan. “Kami sangat berbesar hati, saat ini ada 65 orang yang masih dirawat. Kami membutuhkan alat kesehatan yang sesuai standar sehingga tenaga medis tidak khawatir dalam menangani pasien.”

Selain itu, ujar Dian, ada beberapa ruangan rumah sakit yang perlu dimaksimalkan agar sesuai dengan standar kebutuhan pasien corona. Di sisi lain, kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil tenaga medis yang membantu menangani pasien, sehingga harus bekerja secara bergantian. Karena itu, diharapkan ada mobilisasi relawan yang dapat membantu para tenaga medis di rumah sakit.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Rumah Sakit Ini Siap Dipinjamkan untuk Pasien Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr.Moeldoko bertemu dengan Rektor UKRIDA dan Direksi Rumah Sakit UKRIDA
Kepala Staf Kepresidenan RI Dr.Moeldoko bertemu dengan Rektor UKRIDA dan Direksi Rumah Sakit UKRIDA

Seiring makin meningkatnya kasus pasien Covid-19, Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) berinisiatif ‘meminjamkan’ Rumah Sakit pendidikan di lingkungan kampusnya. Hal ini disampaikan Rektor Ukrida Dr. dr. Wani Devida Gunardi, Sp.MK(K) ketika bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/3). “Kami ingin mengambil peran lebih lanjut untuk membantu pemerintah tanggulangi COVID-19,” ungkap Wani.

Menurut Rektor, Rumah Sakit tersebut telah selesai pembangunannya, tetapi belum beroperasi. Namun mereka siap menangani pasien terinfeksi virus corona. Wani menjelaskan rumah sakit tersebut sudah memiliki fasilitas dan peralatan untuk melayani pasien rawat inap. Sedangkan izin operasional saat ini sedang dalam proses di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Pemerintah diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan menyambut itikad baik tersebut.

“Kami tentu senang dan mengapreasi adanya inisiatif seperti ini. Untuk menangani pandemi global corona Covid-19 memang dibutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat. Kita harus bergotong-royong dan memiliki kesadaran yang sama untuk mengantisipasi wabah ini,” ujar Moeldoko.

Rencananya Tim dari KSP akan mengkomunikasikan tawaran tersebut ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
“Nanti akan kami komunikasikan dengan BNPB, selain itu akan ada tim dari KSP yang akan melihat lokasi sehingga akan diketahui nantinya akan difungsikan sebagai apa,” kata Moeldoko .

RS Ukrida berlokasi di Kebon Jeruk Jakarta Barat. RS ini memiliki fasilitas dan sarana yang cukup memadai. Untuk ruang rawat inap tersedia sebanyak total 278 tempat tidur, disertai ruang isolasi. Selain itu, untuk konfigurasi rawat intensif tersedia sekitar 42 tempat tidur berupa ruangan HCU, ICU, ICU isolasi dan lainnya.  Kemudian, untuk konfigurasi Instalasi Gawat Darurat terdiri dari 11 tempat tidur dan dilengkapi ruang isolasi.  Kesiapan RS Ukrida ini menambah daftar tempat rujukan untuk menangani pasien corona Covid-19.

Terakhir ini, pemerintah menyiapkan RS darurat yaitu di Wisma Atlet Kemayoran. Hadir dalam pertemuan ini Plt Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama KSP dr Brian Sri Prahastuti, Dekan Fakultas Kedokteran Ukrida dr Anton Castilani dan Direktur Rumah Sakit Ukrida dr Fushen.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Kampus Siap Hadapi Pandemi COVID-19

Pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Dr.Moeldoko bertemu sejumlah Rektor bahas penanggulangan penyebaran COVID-19
Pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Dr.Moeldoko bertemu sejumlah Rektor bahas penanggulangan penyebaran COVID-19

Pemerintah terus berupaya mengantisipasi COVID-19 yang semakin meluas. Salah satunya dengan bekerja sama secara masif dengan pihak perguruan tinggi di Indonesia. Berbagai upaya kolaborasi segera dilakukan, di antaranya Fakultas Kedokteran (FK) akan menyiapkan mahasiswa sebagai tambahan tenaga medis. Selain itu, s Rumah Sakit Pendidikan akan menjadi tempat pemeriksaan kasus COVID-19.

“Kita harus saling memahami situasi yang terjadi sekarang bahwa persoalan corona COVID-19 semakin meluas. Maka perlu kolaborasi secara masif termasuk dengan pihak perguruan tinggi,” papar Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko dalam rapat koordinasi  antisipasi pandemik COVID-19 dengan para rektor perguruan tinggi di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kmpleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Moeldoko juga menyampaikan perlunya ‘suara’ yang sama antar fakultas di perguruan tinggi soal menghadapi corona COVID-19. Selain itu, beliau meminta perlu membentuk wadah para ahli dari kampus yang secara berkala yang bisa memberikan masukan pada pemerintah.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan baru menentukan FK Universitas Airlangga untuk melakukan tes atau pemeriksaan untuk kasus corona COVID-19.  Sementara, Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi lain seperti di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada akan berkoodinasi agar lebih terlibat dalam upaya penanganan COVID-19.

Hadir pada acara rakor tersebut Dirjen Dikti, Rektor Gunadarma, Rektor Universitas Indonesia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Rektor Trisakti, Rektor UPN Veteran, Rektor UKI, Rektor UNTAR, Rektor UPH, Rektor Gunadarma, Rektor Yarsi, Rektor Ukrida, dan Rektor UMJ.
Pada kesempatan tersebut Dirjen Dikti, Prof DR Ainun Naim, menegaskan kesiapan dan kesiagaan Rumah Sakit Pendidikan di masing-masing Fakultas Kedokteran. Ada sejumlah 32 RS Pendidikan lainnya di Perguruan Tinggi Negeri dan 80 FK di Perguruan Tinggi Swasta yang juga dapat dikoordinasikan. Kampus juga diharapkan dapat membentuk konsorsium penelitian untuk vaksin COVID-19.

“Untuk menyiapkan RS Pendidikan harus disiapkan kamar isolasi, APD, SDM untuk menanganani kondisi darurat. Perlu juga penyiapkan tenaga-tenaga tambahan terutama mahasiswa FK tingkat akhir.”
Pihak Kemendikbud juga sudah menyebarkan edaran pola hidup sehat di berbagai sekolah dan kampus. “Kami juga mengimbau untuk mengurangi hubungan kontak langsung, menunda kegiatan seminar, tamu-tamu dari luar negeri juga ditunda kedatangannya.
“Untuk selanjutnya perlu protokol nasional  yang disebarluaskan secara masif tanpa menimbulkan kepanikan. Kemudian, pentingnya zonasi dan level kesiapsiagaan.”
Pada kesempatan tersebut, Rektor Usakti, Ali Ghufron Mukti mengutarakan pentingnya dilakukan penelitian yang bersifat jangka pendek, misalnya untuk meningkatan daya tahan tubuh. Menurutnya, penelitian secara khusus mengenai vaksin COVID-19 tentu membutuhkan riset yang lama.
Sedangkan, Prof Dr Fasli Jalal dari Universitas Yarsi menyarankan dibentuk
relawan dari kalagan mahasiswa kedokteran. “Nanti akan secara proaktif melakukan pemeriksaan. Kami gembira pemeriksaan tidak hanya di Litbangkes. Kalau diperlukan, Yarsi siap jadi pelapis untuk tes, UI misalnya sudah siap melakukan tes 100 orang per hari,” papar Prof. Fasli.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian II

Libur 14 Hari bagi Siswa dari Negara Terinfeksi COVID-19

ksp-rapat-covid
Kepala Staf Kepresidenan, Dr Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi Protokol Penanganan Wabah Covid-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta. Rapat dihadiri sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga terkait.

JAKARTA—Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus Covid-19 bisa diliburkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan mereka untuk meliburkan diri selama 14 hari. “Libur stay di rumah hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, pengajar dan karyawan lembaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke negara yang teridentifikasi suspect corona COVID-19, selama 14 hari menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19,” papar Ade Erlangga Masdiana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyebutkan tindakan itu perlu dilakukan untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. “Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya,” ujar Abetnego di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (9/3).

“Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya.”

Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah. Selain itu peserta didik atau guru yang bersangkutan menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus corona COVID-19, di antaranya demam, batuk dan pilek. “Kita harus juga mengidentifikasi dalam satu bulan terakhir. Apa siswa itu melakukan perjalanan ke daerah episentrum terutama perjalanan keluar negeri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah,” tambah Ade Erlangga.
ksp-rapat-covid-2
Mereka juga dihimbau untuk berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui lebih pasti kondisi kesehatannya, usai melakukan perjalanan ke daerah teridentifikasi suspect corona COVID-19. “Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan atau dengan lembaga pelayanan kesehatan di wilayah setempat.”

Ade juga menegaskan, pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran khusus perihal pemberlakuan protokol ini kepada seluruh satuan dinas pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sekolah yang melaporkan peserta didik atau pengajar guru yang meminta libur 14 hari setelah pulang dari luar negeri. “Belum ada laporan, tapi nanti kami cek ya ke Dinas Pendidikan karena ada di ranah pemerintah daerah. Kami koordinasi terus dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.”

Kebijakan membolehkan libur setelah pulang dari luar negeri episentrum corona COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Diketahui negara-negara yang telah menjadi episentrum corona selain China adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan protokol penanganan virus corona COVID-19 yang menyangkut berbagai sektor. Salah satunya protokol di lingkungan pendidikan yang mengatur langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di area lembaga kependidikan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Perhatian Besar Pemerintah Pada Aceh

rapat-aceh
Pemerintah akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani persoalan di Aceh. Paling tidak ada dua hal yang harus bisa dilakukan dalam waktu dekat yakni soal pendidikan dan penguatan usaha bagi perempuan.

Dua soal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Aceh di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Rabu (26/2). “Dua masalah ini menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Selain Moeldoko, hadir dalam Rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa dan PDT A Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta sejumlah Dirjen dari Kemensos, Kemenkes dan Kemendikbud. Rakor dilakukan setelah pada 13 Februari, Presiden menunjuk KSP untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

Kepala Staf Kepresidenan meminta Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS. Moeldoko juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merata kepada seluruh anak di Aceh mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA.

Jika ada yang belum mendapatkan KIP, maka Kemendikbud diminta memperbarui data mereka.“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP. Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaat KIS dan KIP maksimal,” pungkas Moeldoko.
Selain penguatan pendidikan, untuk menangani Aceh juga diperlukan skema tentang penguatan usaha bagi perempuan korban konflik. Kepala Staf meminta Menteri Koperasi meninjau program pemerintah yang bisa dioptimalkan dalam hal ini.

Pada kesempatan itu, Menkop Teten Masduki mengusulkan soal skema pembagian lahan yang terintegrasi dengan konsep bisnis. “Dua bulan lalu saya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Malaysia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia dalam pembagian lahan,” ujar Teten. Soal Koperasi, Teten mengaku masih melihat dulu program yang cocok bisa diterapkan di Aceh.

Skema pembagian lahan untuk kombatan Aceh selanjutnya akan dibahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan. Kebun yang akan diberikan kepada eks kombatan diupayakan menghasilkan usaha baru. Kombatan akan bisa lebih produktif dari tanah yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah.

Dalam soal Aceh, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang menyatakan kementeriannya sudah mengkaji dua hal penting untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Penyelesaian itu berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak. “Ke depan kami berharap ada program yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Meski konflik sudah lama berlalu, tapi trauma healing misalnya masih diperlukan,” ujar I Gusti Ayu. Selain itu yang menjadi isu penting bagi Kementrian PPA adalah tingginya perkawinan anak di Aceh yang harus segera ditangani.