Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Pastikan Penanganan Limbah Medis Khususnya COVID-19 Memadai

JAKARTA – Penanganan limbah medis jadi perhatian Pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Termasuk, limbah medis hasil program vaksinasi yang sudah berjalan beberapa minggu ini. “Karena potensi penularan melalui limbah medis atau pun penyalahgunaannya sangat tinggi. Sehingga, kami akan diskusikan lebih lanjut mengenai penanganan limbah medis ini,” tutur Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Arief Hardono saat menggelar verifikasi lapangan ke Bantargebang, Bekasi, Jumat (22/1).

Arief menyampaikan, tim KSP pada kunjungan ke TPST Bantar Gebang masih menemukan sampah ex Covid-19 berupa masker di titik land filling. Selain itu, Arief menuturkan, salah satu limbah medis yang menjadi perhatian adalah jarum suntik vaksinasi. Menurut Arief, penggunaan jarum suntik semakin masif sejak pelaksanaan program vaksinasi.

Untuk itu, kata Arief, KSP memeriksa hambatan dan tantangan dalam pengolahan limbah medis. “Dari temuan  di Bantargebang ini, selanjutnya akan menjadi masukan agar kelola limbah medis dan masker ex Covid-19 bisa ditingkatkan untuk menghindari penyebarannya,” imbuh Arief.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo menambahkan, dari hasil verifikasi lapangan, pihaknya menemukan saat ini penanganan limbah medis masih memadai. “Namun apa bila jumlah limbah terus bertambah maka akan ada extra effort yang harus dilakukan,” jelas Abraham.

TPST Bantargebang yang dikelola oleh Pemda DKI memiliki 110 HA luas lahan menampung dan mengolah sampah sekitar 7800 ton per hari. TPST yang juga memiliki TPSA berkapasitas sekitar 0.8 MW memerlukan kurang lebih 100 ton sampah sebagai bahan bakunya.  Berkaitan dengan limbah medis B3 yang meningkat akibat Pandemi Covid 19 di wilayah DKI, saat ini khusus dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT Wastek yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Adapun Kepala UPTD TPST Bantargebang Asep Kuswanto menyatakan kesiapannya dalam pengelolaan limbah medis. “Kami sudah ada kotaknya sendiri terhadap penanganan, tukang-tukang gerobak sudah kami imbau bagaimana penanganan sampah medisnya. Kemudian dikumpulkan ke beberapa tempat TPS limbah B3,” tutur Asep.

Selain melakukan verifikasi lapangan mengenai limbah medis, KSP juga mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor pada 21-23 Januari 2021. Visitasi ini sebagai langkah untuk mengonfirmasi keresahan masyarakat terhadap ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Apalagi, Blbeberapa waktu lalu berseliweran berita di sosial media mengenai pasien yang kesulitan mendapatkan rumah sakit.

Salah satunya ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Kusnanto Saidi mengatakan, pihaknya sudah merealisasikan penaikkan jumlah tempat tidur. “Bahkan sebelum Menkes perintahkan menaikkan jumlah bed 30%, kami sudah laksanakan,” kata Kusnanto.

Kusnanto pun memberi catatan agar Pemerintah membantu para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan. Salah satunya dengan menyederhanakan proses klaim. “Sehingga tidak tertunda berbulan-bulan,” imbuh Kusnanto.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementrian Luar Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Fungsi KMILN Setara KTP

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan pendataan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora. Salah satunya melalui peningkatan fungsi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). “Terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri agar fungsi KMILN ini ditingkatkan, sehingga banyak diaspora yang mau mendaftar,” ujar Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko disampaikan saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

Pada pertemuan ini, Moeldoko menyadari, pendataan diaspora cukup sulit. Apalagi, dari perkiraan 6 juta diaspora, baru ada sekitar 1.400-1.500 orang yang mendaftar KMILN.

Atas fakta itu, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait agar bisa meningkatkan fungsi KMILN. “Misalnya bisa setara dengan kartu tanda penduduk (KTP). Termasuk fungsi lainnya agar efektif dan bisa mendorong diaspora untuk mendaftarkan diri,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akan mengumpulkan diaspora bertalenta untuk berkontribusi terhadap negara. Untuk yang satu ini, Moeldoko menyatakan, akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar negara hadir untuk menginventarisasi anak Indonesia yang unggul di berbagai bidang.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Yusron B. Ambary menuturkan, perkembangan KMILN masih memprihatinkan dengan minimnya diaspora yang mendaftar. Menurut Yusron, salah satu permasalahannya adalah banyak diaspora yang merasa KMILN tidak memberikan insentif apapun. “Padahal, KMILN jadi salah satu alat untuk pendataan diaspora. Maka saat ini kami berupaya mencari insentif yang diberikan, tapi butuh koordinasi dari Kementerian/Lembaga lain,” jelas Yusron.

Yusron menyontohkan, KMILN punya beberapa manfaat seperti pembukaan rekening, pembelian properti hingga pembukaan usaha. Namun, kata Yusron, Kemenlu tidak punya kewenangan untuk bisa merealisasikan manfaat-manfaat itu, sehingga perlu aturan turunan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun Presiden IDN Global Said Zaidansyah menyampaikan, sebenarnya banyak diaspora yang antusias dengan KMILN. Sebagian besar di antaranya, kata Said, ingin memiliki bukti bahwa mereka adalah masih sebagai WNI. “Tapi memang harus ada manfaat lainnya, sehingga akan lebih banyak lagi yang mendaftar KMILN,” ucap Said.

Sedangkan Renny Damayanti Mellon, perwakilan dari IDN-U menjelaskan terdapat kesalahan persepsi di masyarakat dimana ada anggapan bahwa diaspora adalah orang asing. Oleh karena itu ia berharap diaspora dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin seluruh diaspora Indonesia ini bisa berpartisipasi untuk Indonesia. Selain itu kami mengajukan kartu Diaspora Indonesia ini menjadi seperti atau menjadi KTP” ujar Renny.

Sementara perwakilan dari GIZ berharap, Kantor Staf Presiden (KSP) bisa menjembatani kepentingan pendataan diaspora ini melalui lintas Kementerian/Lembaga. Hal itu juga terkait dengan harapan kontribusi diaspora terhadap pembangunan Indonesia yang bisa mencapai Rp15 triliun.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

Temui Mensos, KSP Pastikan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Berjalan Baik

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Terutama mengenai isu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi bantuan sosial, dan perbaikan penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, KSP menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (11/1).

“Ini sesuai dengan perintah Presiden pada sidang paripurna tahun lalu agar melakukan reformasi perlindungan sosial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Melalui pertemuan itu, Abetnego ingin memastikan sejumlah hal penting yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan KSP serta beberapa temuan Mensos Risma di lapangan. Abetnego juga mengatakan, pertemuan dengan Mensos Risma bisa menjadi arahan lebih lanjut untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mendorong Kemensos agar melibatkan para penyandang disabilitas dan korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai penerima bantuan sosial. “KSP ingin memastikan pihak-pihak tersebut menerima bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos sebagai perwujudan kehadiran negara,” imbuh Jaleswari.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menambahkan, perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemutakhiran DTKS. Adapun Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsi Agustina menegaskan komunikasi publik mengenai bantuan sosial perlu dibenahi bersama. “Karena pada saat kami menggelar program KSP Mendengar di berberapa daerah terdapat temuan bahwa program bansos yang dilakukan Pemerintah tidak tersampaikan,” ujar Widiarsi.

Dari beberapa poin yang disampaikan KSP, Mensos Risma menuturkan, pihaknya akan fokus membenahi data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Menurut Risma, akurasi sangat penting karena memperjelas penerima bantuan dan monitoring. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbarui DTKS serta Kementerian Dalam Negeri untuk membuatkan radiogram,” jelas Risma.

Selain itu, lanjut Risma, Kemensos juga tengah menyusun sistem yang memungkinkan untuk merekam wajah hingga mencatat transaksi penerima bantuan sosial. Untuk yang satu ini, Risma menyebut akan melibatkan pihak bank dan PT POS.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Kedeputian IV

Moeldoko dan Jurnalis Coba GeNose C19

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bersama jurnalis mencoba sebuah alat deteksi dini COVID-19 hasil karya ilmuwan Universitas Gadjah Mada. Alat tersebut dinamakan GeNose C19. Perngetesan dilakukan saat KSP menerima satu unit alat dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang P. S. Brodjonegoro. Melalui alat ini, Dr. Moeldoko berharap inovasi tersebut akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Karena inovasi yang paling mahal adalah inovasi yang menjadi solusi seperti GeNose C19 ini,” tutur Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/1).

Moeldoko mengapresiasi dan menaruh rasa hormat atas inovasi UGM yang berhasil menghadirkan GeNose C19. Bahkan, dia siap menyosialisasikan penggunaan GeNose C19 ke berbagai lapisan sebagai solusi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Moeldoko juga menyebut, GeNose C19 menjadi implementasi revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan sektor kesehatan dan artificial intellegence (AI) atau kecerdasan buatan.

Selain itu, lanjut Moeldoko, kehadiran GeNose C19 telah melampaui negara-negara lain yang saat ini masih mengembangkan penelitian untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Maka, akan saya dorong secara masif tidak hanya sebagai temuan, tapi untuk meyakinkan semua pihak bahwa GeNose C19 merupakan alat yang diperlukan,” jelas Moeldoko.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menambahkan, GeNose C19 merupakan suatu terobosan teknologi yang bisa mendeteksi COVID-19 dengan pendekatan yang sederhana dan murah. Bambang pun berharap, temuan ini bisa benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak. Terlebih, katanya, UGM dan perusahaan konsorsium siap memproduksi hingga 5.000 GeNose C19 pada Februari 2021 mendatang.

“Untuk saat ini kami hibahkan satu unit GeNose C19 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Istana. Nantinya kami juga akan mendorong berbagai pihak, terutama di pusat keramaian seperti bandara, stasiun kereta, terminal bus, kampus, pabrik, dan perkantoran untuk menggunakan alat ini,” imbuh Bambang.

Namun Bambang menegaskan, GeNose C19 bukan alat diagnosa. Bambang bilang, alat ini merupakan bagian dari penerapan program 3T (testing, tracing, treatment) yang mendeteksi senyawa pada pernafasan manusia. Dengan begitu, kata Bambang, seluruh pihak semakin berhati-hati dengan penyebaran Covid-19 karena GeNose C19 menjadi upaya pencegahan, bukan pengobatan.


Adapun Rektor UGM Panut Mulyono berharap, GeNose C19 menjadi kontribusi UGM dan bisa masuk ke dalam ekosistem penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Panut juga menyampaikan, ke depannya GeNose C19 yang telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020 ini bisa menjadi fungsi diagnostik karena berbiaya murah, memberikan hasil secara cepat, dan bisa dioperasiokan tenaga terampil non medis.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Manajemen Talenta Nasional

Pandemi Bukan Halangan untuk Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) berharap, pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan. Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

Pemerintah menargetkan angka kematian ibu bisa ditekan hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup dengan prevalensi stunting balitra turun menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Pada 2015, angka kematian ibu masih tinggi dengan angka 305 per 100.000 kelahiran hidup, sementara 27,7% balita di Indonesia stunting pada 2019. “Meski target ini ambisius, tapi bisa menggerakkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah cukup yakin jika didukung banyak pihak, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, Senin (21/12).

Abetnego menyampaikan, perempuan khususnya ibu memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terkait hal tersebut, menyambut Hari Ibu pada 22 Desember 2020, KSP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar webinar dengan tema ‘Mendukung Partisipasi Aktif Perempuan dalam Menyiapkan Generasi Emas’. “Acara ini mengundang berbagai pihak untuk menyampaikan berbagai pandangan yang akan menjadi masukkan bagi Pemerintah dalam mewujudkan perempuan yang berdaya demi Indonesia maju,” ungkap Abetnego.

Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) Upi Supriyatiningsih yang juga hadir pada webinar ini menyadari, perempuan saat ini mempunyai tugas yang tidak ringan. Upi memaparkan, perempuan harus mempersiapkan manusia-manusia hebat yang akan memajukan Indonesia. “Maka langkah awal dalam mewujudkannya dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan fisik dan psikis. Perempuan harus sehat untuk melahirkan generasi yang sehat, salah satunya terbebas dari stunting,” tutur Upi.

Upi juga menambahkan, perempuan sebagai arsitek peradaban bangsa, selain cerdas juga harus memiliki kepedulian yang tinggi bagi sekitarnya. Selain itu, kata Upi, perempuan juga harus sensitif dengan segala problematika yang ada di sekitarnya, menjadi penggagas ide-ide baru yang kreatif dan inovatif bagi upaya memecahkan problem masyarakat di sekitarnya.

Siti Rubaidah, perwakilan Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini juga setuju dengan pernyataan Upi. Menurutnya, perempuan sebagai ibu mempunyai peran strategis dalam upaya menyiapkan generasi bangsa. “Harus ada pengakuan negara juga atas hak-hak perempuan sebagai kepala keluarga (single mother). Selain itu juga perlu pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, seperti pendidikan, kesehatan, day care, panti wreda bagi para lansia, layanan konseling, hingga rumah aman,” papar Siti. Oleh karena itu ia mendorong negara menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan melalui berbagai kebijakan.