Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Moeldoko Apresiasi Inovasi Tes COVID-19 dengan Metode Kumur

JAKARTA-Sharlini Eriza Putri dan Vincent Kurniawan, dua anak muda bertalenta di bidang bioteknologi, menciptakan alat pendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (Gargling). Dua founder Nusantara Genetics (Nusantics), sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang tehnologi genomika tersebut, mengklaim metode kumur memiliki akurasi 90 persen.

“Metode Kumur yang kami beri nama BioSaliva Gargle VTM ini, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan metode colok hidung. Tes kumur ini tidak ada bedanya dengan PCR sebagai standar emas deteksi COVID-19. Tingkat akurasinya 90 persen,” jelas Sharlini saat audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (10/9).

Dalam kesempatan itu, Sharlini yang juga CEO Nusantics menguraikan cara pemeriksaan COVID-19 dengan metode kumur. “Satu jam sebelumnya tidak boleh makan minum dulu. Kumurnya di tenggorokan bukan di mulut, jadi kepala harus mendongak ke atas dan harus ada suara,” terang Sharlini sambil mempraktikkan cara metode kumur.

Sharlini yang lulusan Imperial College London mengakui, metode kumur lebih efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaannya. “Metode ini bisa dilakukan sendiri. Tinggal nanti hasil tesnya dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa menggunakan mesin PCR,” lanjut Sharlini.

Inovasi alat deteksi COVID-19 dengan metode kumur mendapat apresiasi positif dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, terobosan ini harus segera disosialisasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. “Inovasi masa depan seperti ini nggak boleh berhenti. Persoalannya kan belum banyak orang mengerti,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, perlu ada sinergi dengan lembaga – lembaga negara terkait, untuk bisa mengeksplorasi temuan ini. “Ini perlu ada partner, apakah dari BPPT atau LIPI. Sehingga menjadi nasional dan dipahami dan dimanfaatkan oleh publik,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, KSP siap memfasilitasi hasil cipta para anak-anak bangsa, terutama di bidang bioteknologi, seperti yang dilakukan Nusantics.

“Anda jangan merasa kesepian dan sendiri. Negara pasti hadir untuk mewadahi hasil kerja keras kalian. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan program Manajemen Talenta Nasional, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi anak bangsa,” pesan Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Moeldoko Ajak Peran Aktif Seluruh Kementerian Lembaga Dalam Reforma Agraria

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko menekankan bahwa reforma agraria tidak akan mudah diselesaikan secara parsial oleh satu atau dua pihak, oleh karenanya dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua sektor kementerian dan kelembagaan untuk ikut menyelesaikan permasalahan agraria di Indonesia.

“Tidak cukup hanya Kementerian ATR/BPN dan KLHK saja, Kementerian dan Lembaga yang lain dibutuhkan untuk menjadi proaktif sehingga tanah yang diberikan kepada masyarakat bisa memberikan pertumbuhan ekonomi,” tegas Moeldoko, saat menyampaikan arahan dalam Diskusi Publik Road To Wakatobi secara daring, Rabu (1/9).

Moeldoko juga menegaskan bahwa visi reforma agraria Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya berupa penguatan dari sektor kebijakan saja, namun pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Dalam paparannya, Moeldoko juga menjelaskan bahwa proses redistribusi tanah konflik agraria kepada masyarakat masih baru mencapai 26,67 persen dari target 4,5 juta hektar lahan konflik. Ia mengatakan bahwa lemahnya capaian ini terjadi karena belum terlaksananya kegiatan pelepasan hutan untuk reforma agraria.

“Kita sulit mendengar keluhan dari masyarakat. Padahal itu tugas negara, yakni mendengarkan keluhan dan selanjutnya mencarikan solusi,” lanjut Moeldoko.

Sejauh ini, pemerintah telah mendapatkan 1,191 kasus pengaduan konflik agraria yang masuk ke istana melalui KSP. Di tahun 2021 ini pun pemerintah telah menargetkan percepatan penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan non hutan.

Kepala Staf sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021, yang terdiri dari kombinasi beberapa Kementerian/Lembaga, TNI/Polisi, dengan aktivis CSO di tingkat nasional.

“Jangan sampai dalam penyelesaian konflik agraria kita justru merugikan masyarakat adat, masyarakat setempat, dan menguntungkan pengusaha saja,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Selain dihadiri oleh Kepala Staf dan Menteri ATR/BPN, acara diskusi daring yang turut membahas tentang legalisasi aset pemukiman masyarakat di atas air pasca undang-undang cipta kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Gubernur Kep. Riau Ansar Ahmad, Walikota dan Bupati se-Kep. Riau serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP Mengurai Permasalahan Agraria di Jawa Tengah

Semarang, Pemalang – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal percepatan penyelesaian konflik dan reforma agraria di Indonesia. Kali ini tim KSP turun langsung memantau proses percepatan ini di beberapa kabupaten di Jawa Tengah.

Salah satu wujud nyata upaya percepatan ini dilakukan di Desa Kenteng dan Desa Candi, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Tim KSP turut menyampaikan proses redistribusi 3.261 bidang tanah dengan luas kurang lebih 154 Ha untuk kurang lebih 1.294 kepala keluarga di dua desa tersebut. Proses ini pun ditargetkan akan selesai pada bulan September mendatang.

Proses redistribusi lahan ini menjadi akhir dari perjuangan masyarakat setempat dalam mendapatkan hak atas tanah yang telah dilakukan sejak tahun 2000.

“Mudah-mudahan redistribusi tanah ini memberikan kesejahteraan di masa depan. Satu Pesan Presiden, kita tak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga persoalan kesejahteraan melalui pemberdayaan,” kata Abetnego Tarigan, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia KSP.

Melalui terobosan dalam Peraturan LHK Nomor 7 Tahun 2021 turunan UU Cipta Kerja, permukiman dalam kawasan hutan termasuk di pulau Jawa dapat dilepaskan melalui proses penataan Kawasan Hutan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. Tim ini diharapkan agar mampu mengupayakan percepatan penanganan 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

Selain Kabupaten Semarang, Tim KSP juga memantau dan mengawal secara langsung percepatan reforma agraria di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Karanganyar, Desa Bantarbolang dan Desa Simpur.

Sebagai bagian dari 137 lokasi penyelesaian konflik agraria 2021 yang dikawal oleh Tim Agraria Bersama 2021, warga masyarakat Desa Bantarbolang dan Desa Karanganyar mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melepas tempat tinggalnya dari kawasan hutan.

Sebagian besar warga di Desa Karanganyar adalah kuli, tukang parkir, dan tukang ojek yang sudah tinggal di desa ini sejak tahun 1950an dan lahan yang ditinggali pun sudah turun-temurun diwariskan.

“Kami ingin segera memperbaiki akses jalan di desa Bantarbolang, namun hal tersebut sulit terwujud karena sebagian besar desa masih berada dalam kawasan hutan,” Imbuh Dyah, Kepala Desa Bantarbolang.

Sementara itu, melalui PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pemerintah menginisiasi program Perhutanan Sosial sebagai bentuk solusi nyata penyelesaian permasalahan kehutanan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengolah hasil hutan demi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kelas penghidupan.

Desa Simpur di Kecamatan Belik, Kab. Pemalang, merupakan salah satu kawasan Perhutanan Sosial sejak tahun 2017 dan saat ini sudah mampu menjadi kawasan penghasil nanas, sengon, dan durian.

KSP pun sangat mengapresiasi Desa Simpur sebagai desa percontohan bukti kerja keras pemerintah dalam reforma Agraria.

“Pesan pemerintah adalah agar Bapak-Ibu saat memanfaatkan tanah memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan kelestarian hutan,” kata Abetnego kepada warga Desa Simpur.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP Proses Penyelesaian Konflik 17,4 Hektar Tanah di Malang

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendampingi percepatan proses penyelesaian konflik agraria atas 17,4 hektar lahan tanah untuk masyarakat di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. Tim ini diharapkan agar mampu mengupayakan percepatan penanganan 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

Di Kabupaten Malang sendiri terdapat 6 lokasi konflik agraria yang menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun ini. Tim KSP melakukan verifikasi langsung ke salah satu lokasi tersebut yakni di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

“Ada sekitar 17,4 hektar lahan sengketa di Dusun Sendangbiru yang saat ini tengah diproses untuk diselesaikan,” ujar Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama KSP.

Sebagai informasi, mayoritas masyarakat Desa Tambakrejo adalah nelayan dan petani yang telah menempati wilayah di kawasan hutan sejak tahun 1980. Desa tersebut juga dikelilingi oleh banyak lokasi wisata pantai yang kaya dengan sumber daya ikan tuna, udang, dan lobster.

Usep pun menambahkan bahwa KSP sangat mengapresiasi fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Bupati Malang. “Kami mohon kepada Pak Bupati dan anggota GTRA Kabupaten untuk membahas dan membantu percepatan penyelesaian lokasi-lokasi konflik yang telah menjadi prioritas di tahun 2021,” lanjutnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk segera menerbitkan 500 sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat di tahun ini, sebagai bagian dari penyelesaian konflik agraria Desa Tambakrejo. Namun sekitar 295 bidang rumah warga masih perlu diverifikasi lebih lanjut karena lokasinya yang beririsan dengan kawasan hutan.

“Untuk rumah-rumah warga yang masih belum dapat ditindaklanjuti kali ini, kami akan segera berkoordinasi dengan BPKH XI serta Kementerian LHK serta pemerintah Provinsi Jawa Timur,” imbuh Usep, memastikan percepatan penyelesaian konflik ini.

Eko, salah satu warga Dusun Sendangbiru, berharap dengan adanya sertifikat kepemilikan tanah yang sah, warga akan mampu fokus membangun ekonomi desa yang lebih baik tanpa mengkhawatirkan sengketa lahan tempat tinggal.

“Selama ini tanpa kepastian hak, masyarakat sangat khawatir bahwa kami kapan aja bisa digeser,” kata Eko.

KSP juga sedang mempersiapkan skema pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan tanah komunal yang dapat dijadikan tempat pengolahan ikan, sehingga warga mampu mendapatkan nilai tambah lebih dari sebelumnya.

“Kami sangat senang bahwa Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus pada permasalahan sengketa dan konflik pertanahan. Di Kabupaten Malang sendiri masih banyak desa yang tanahnya masih berstatus kawasan hutan. Kami sangat berharap tanah bisa mensejahterakan rakyat,” ungkap Sanusi, selaku Bupati Malang.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP: Pelibatan Peran Militer Dalam Merespon COVID-19 Sudah Tepat

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung pelibatan peran militer dalam merespon pandemi COVID-19 sebagai salah satu upaya strategis dan efektif dari pemerintah dalam mendorong percepatan penanganan situasi krisis di negara ini.

Pada webinar Paparan Kajian LaporCovid-19 yang bertajuk “Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespon Pandemi COVID-19” yang dilaksanakan daring pada Rabu (18/8), Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Panca Putra Tarigan, menjelaskan bahwa pelibatan militer dalam penanganan situasi pandemi memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.34/2004 tentang TNI.

“Pilihan untuk melibatkan militer dalam penanganan COVID-19 tidak terlepas dari kebutuhan pada struktur vertikal. Misalnya, dalam pendistribusian logistik yang mau tidak mau harus melibatkan TNI,” kata Abetnego.

Bahwasanya, pihak TNI memiliki sumber daya informasi, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyaluran logistik tersebut.

“Yang kedua, sumber tenaga kesehatan itu salah satunya paling banyak ada di TNI/Polri karena mereka punya Dokkes dan Diskes. Jadi aspek-aspek itu bisa diberdayakan tanpa harus menggerakan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru,” imbuh Abetnego, menekankan pentingnya dimensi anggaran dalam melihat isu pelibatan militer dalam penanganan pandemi.

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer dalam penanganan COVID-19, Abetnego menghimbau agar masyarakat tidak menciptakan stigma bagi personel militer.

“Banyak kasus yang terjadi dimana warga mengusir warga lainnya karena COVID, itu tindak kekerasan oleh sipil. Jadi, jangan sampai kita mendorong perubahan, tapi yang kita komunikasikan sebenarnya mengarah ke stigmatisasi,” himbaunya.

Selain itu, KSP juga secara terbuka mendorong para akademisi dan cendekiawan untuk meneliti lebih dalam dimensi pemerintahan sipil, untuk membantu pemerintah dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan terkait penanganan pandemi.

“Kajian kebudayaan tentang apa yang terjadi terhadap masyarakat kita juga penting untuk dilakukan. Kadang kita tidak melihat konteks budaya, sosial dan ekonomi di masyarakat kita,” tutup Abet.