Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Kedeputian II KSP Pimpin Rakor Pengelolaan Sarpras Venue PON XX 2021 Papua

JAKARTA – Koordinasi persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua terus dikebut Pemerintah. Salah satunya terkait pengelolaan sarana prasarana (sarpras) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan event empat tahunan tersebut. Kali ini, Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Sarana Prasarana Venue PON XX dan Peparnas XVI Papua.

“Topik tersebut menjadi bagian dalam arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rapat Terbatas tentang PON XX dan Peparnas pada tanggal 15 Maret 2021,” terang Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Selasa (6/4).

Rrapat koordinasi teknis tersebut berlangsung dengan Kementerian/Lembaga sert apemangku kepentingan secara daring. Dalam rapat tersebut, Abetnego menekankan alternatif pengelolaan yakni pembentukan lembaga, mekanisme manajemen sumber daya dan strategi/tujuan pengelolaan sarpras.

Pada rapat ini, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida,; Deputi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, SetKab Yuli Harsono,; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kempupera Diana Kusumastuti,; Staf Ahli Kempora Dwijayanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB Rini Widyantini.

Selain itu ada juga Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa,; Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan, mewakili Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam & PMK, BPKP Ayi Riyanto;  Perwakilan BPKP Papua; perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri.  

Sebelum rapat ini, Kedeputian II KSP telah menginisiasi dan memimpin lima kali rapat koordinasi lintas K/L/D pada 2021. Di antaranya dengan topik persiapan venue, akomodasi, dan kesiapan di lapangan (19 Januari 2021), anggaran (15 Februari 2021) dan permintaan tambahan anggaran dari PB PON (23 Februari 2021).

Pada 1 April 2021 juga digelar rapat untuk membahas mengenai kelembagaan yang akan mengelola venue sebelum dan setelah PON serta progress rencana serah terima aset PON dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Transformasi Digital Pelayanan Publik, Enam Wilayah Jadi Percontohan SP4N LAPOR!

JAKARTA – No wrong door policy jadi prinsip utama SP4N-LAPOR! sebagai transformasi digital dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah bersifat terbuka dalam mendengar keluhan. Sehingga apabila terjadi kelalaian, Pemerintah dapat membentuk standar perbaikan yang sejalan dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

“SP4N-LAPOR! merupakan mekanisme dan database yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data (Evidence Based Policy Making). Maka peningkatan sustainability atau keberlanjutan dari SP4N-LAPOR! sangat penting karena tidak hanya dapat dirasakan saat ini namun juga berkelanjutan di tahun-tahun setelahnya,” papar Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan saat menghadiri Pertemuan Penguatan Komitmen Pelaksanaan SP4N-LAPOR! di 6 Wilayah Percontohan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/3).

Abetnego menambahkan, SP4N LAPOR! sesuai dengan arahan Presiden dalam lima langkah percepatan Transformasi Digital. Dia juga berharap, dengan adanya enam wilayah percontohan, SP4N-LAPOR! akan terus berkembang secara nasional meningkatkan konektivitas antar Pusat dan Daerah. Abetnego menambahkan, KSP mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pengembangan SP4N-LAPOR! sampai hari ini.

“Harapannya dengan adanya acara ini pelaksanaan SP4N LAPOR! tidak hanya akan kuat di enam Wilayah percontohan namun dapat tersebar luas di seluruh wilayah di Indonesia,” imbuh Abetnego.

Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Diah Natalisa menjelaskan, sektor pelayanan publik jadi bagian utama yang harus di transformasi secara digital dengan prinsip kolaboratif. Artinya, tidak hanya menempatkan masyarakat secara pasif tapi juga aktif dalam pelayanan publik. “Seperti arahan Presiden yang meminta masyarakat untuk aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah, kesadaran yang sama harus bisa diaplikasikan dalam pelayanan publik,” tutur Diah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus memaparkan, banyaknya pengaduan masyarakat bukan berarti sistem pemerintahan semakin buruk. Tapi banyaknya pengaduan masyarakat berarti masyarakat yang partisipatif. Oleh karena itu, Bobby menilai hal ini perlu didorong dengan kualitas pelayanan publik itu sendiri. “Di berbagai daerah data pengaduan masyarakat sudah menjadi basis untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik,” ujar Bobby.

Bobby pun menegaskan, Ombudsman berperan menjadi pengawas eksternal apabila ada pengaduan yang belum selesai atau tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dengan begitu, Bobby merasa perlu meningkatkan kantor perwakilan Ombudsman di enam wilayah agar pengaduan masyarakat berjalan seperti yang diharapkan.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah percontohan SP4N LAPOR! mendukung terwujudnya pelayanan pengaduan yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan. “Sehingga masyarakat Sleman sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong. Ini juga upaya kami menciptakan pelayanan publik yang solutif, cerdas, dan menjawab,” ungkap Bupati Kab. Sleman Sri Purnomo.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Resident Representative UNDP to Indonesia Norimasa Shimomura berpendapat, meski dalam kondisi pandemi global, SP4N-LAPOR! terbukti menjadi mekanisme untuk mendengarkan kepedulian masyarakat demokratis terutama bagi mereka yang sangat terdampak pandem. “SP4N-LAPOR! telah memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendengarkan bagian paling rentan dari masyarakat yang juga mendukung gagasan tidak ada yang tertinggal,” jelas Norimasa.

Dalam pertemuan ini, hadir pula beberapa perwakilan daerah percontohan seperti Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana , Asisten Sekda bidang Administrasi Umum Provinsi Sumatera Barat Nasir Ahmad, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, serta Heo Jin Jeong, Country Director KOICA to Indonesia.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP: Konflik Agraria di Bali Selesai Bulan Ini

Denpasar -Pemerintah memastikan konflik agraria di Pulau Bali akan selesai dalam bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis (18/3). Kabupaten Buleleng menjadi tempat pertama dari 137 kasus/lokus konflik agraria prioritas 2021 yang harus selesai dan tuntas pada Maret 2021 ini. “Dari kronologi yang saya terima, kasus ini sudah berlangsung sejak 1982. Maka sebagai lokasi pertama yang saya kunjungi, kasus ini harus segera dituntaskan,” ungkap Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali, di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Moeldoko memaparkan, ada dua kasus yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng. Pertama Konflik yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN melibatkan luas lahan sebesar 395,8 hektare dengan jumlah jumlah Kepala Keluarga Terdampak sebanyak 915 KK. Dari kasus ini, Moeldoko melihat sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN dan Masyarakat terkait skema penyelesaian dan sudah ada persetujuan pelepasan aset dari DPRD pada 17 November 2020.

“Yakni pembagian tanah seluas 70% untuk warga desa (359,8 Ha) dan seluas 30% untuk Pemerintah Provinsi Bali (154,2 Ha) yang akan direncanakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara; Secara keseluruhan, sudah siap untuk diredistribusikan,” tutur Moeldoko. Sementara kasus kedua adalah permohonan pelepasan Kawasan hutan yang ditangani oleh KLHK. Moeldoko menyebut, kasus ini perlu penanganan khusus oleh KLHK.

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menegaskan, penyelesaian konflik secara langsung dengan turun ke lapangan merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri pada 8 Maret 2021. Saat itu, Moeldoko yang memimpin rapat, membahas tentang akselerasi kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria 2021 (Tim Bersama) sebagaimana SK Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1B/T Tahun 2021 serta percepatan upaya penyelesaian di lapangan terhadap 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

Merespon pernyataan Moeldoko, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, pihaknya telah membentuk ‘Tim 9’ yang berkomunikasi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa. Hasilnya, sudah ada kesepakatan mengenai pembagian tanah seperti disampaikan Moeldoko. “Kesepakatan ini sudah diberikan kepada DPRD, sudah diberikan persetujuan, dan dibentuk kesepakatan tertulis di atas materai. Proses administrasi sedang berjalan sesuai dengan proses-proses yang dimintakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Indra.

Kepala Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya menyampaikan, dari 70% tanah yang menjadi hak masyarakat, dibutuhkan kesepakatan internal mengenai alokasi tanah berdasarkan dari tujuh Jenis Tipologi KK beserta luas-luas yang dimintakan. Sementata terkait pembangunan bandara, Pemerintah Provinsi akan memaksimalkan 30% lahan yang dimilikinya. “Kekurangannya, sudah dibicarakan oleh Tim 9, bahwa akan dibentuk skenario: jika membutuhkan lahan masyarakat, akan diberikan ganti rugi dan renovasi rumah yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi bali, masyarakat juga akan diberikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perekonomian,” jelas Rudi.

Dewi Sartika yang mewakili CSO dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong 70% tanah hak masyarakat harus segera diredistribusi dan dilegalisasi. Menurut Dewi, pemberian SK Redistribusi dan SK Legalisasi harap mencontoh yang telah terjadi di Desa Mangkut, Sulawesi Utara.

Adapun mengenai pelepasan kawasan hutan, perwakilan KLHK yang turut hadir pada pertemuan ini memaparkan, berdasarkan kalkulasi, luas kawasan hutan pada wilayah administrasi Bali adalah sekitar 22%. Dari jumlah itu, penetapan kawasan hutan untuk seluruhnya dan penetapan batas sudah dilakukan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Pemerintah Kebut Penyelesaian 137 Konflik Agraria

JAKARTA – Pemerintah percepat penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan. Seperti disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 secara daring di Jakarta, Senin (8/3).

“Karena saya sudah terbitkan Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 1B/T tahun 2021 mengenai Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 2021 tanggal 29 Januari 2021. Jadi jangan terlalu banyak diskusi karena tidak akan selesai. Segera eksekusi penyelesaian konflik di 137 kasus/lokus tersebut pada tahun ini,” tegas Moeldoko.

Moeldoko memaparkan, tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria terdiri dari kombinasi pejabat Pemerintah dengan aktivis CSO di tingkat nasional. Secara rinci, tim ini diketuai Kepala Staf Kepresidenan, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Wakil Ketua I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wakil Ketua II), dan 32 orang pejabat dari lintas Kemenko, 9 Kementerian/Lembaga terkait, Kepolisian, TNI, dan 4 pimpinan CSO sebagai anggota.

Tim ini merupakan tim Adhoc dengan tugas di antaranya menyusun dan melaksanakan rencana aksi bersama percepatan penyelesaian konflik agrarian dan penguatan kebijakan reforma agraria. “Penyelesaian tugas ini akan saya laporkan langsung ke Presiden. Sehingga kalau perlu Presiden turun ke lapangan, akan saya laporkan juga. Jadi jangan ada lagi persoalan di lapangan, segera selesaikan sehingga tidak mengganggu persoalan yang lain,” imbuh Moeldoko.

Sejalan dengan eksekusi penyelesaian konflik di lapangan, Moeldoko juga meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan Agraria K-ATR untuk terlibat dan bertanggung jawab melanjutkan dan menyelesaikan Revisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Selain itu, Deputi Menko Marinves dan Dirjen PSKL K-LHK agar terlibat dan bertanggung jawab melanjutkan dan menyelesaikan Revisi Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan. Moeldoko juga mendorong para CSO untuk lebih terlibat dalam menyampaikan saran dan masukan dalam penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria, dan melengkapi data-data atas usulan yang disampaikan.

“Termasuk keterlibatan pihak TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan lebih lanjut. Gunakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari potensi-potensi kekerasan. Saya akan segera mengirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri untuk mencegah dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang menyelesaikan konflik agraria ini,” imbuh Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian ATR Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO. Jumlahnya mencapai 72 lokasi. “Dari jumlah itu, tiga lokasi sudah dilakukan legalisasi dan redistribusi. Sisanya dipetakan berdasarkan pertimbangkan tingkat komplektibiltas dan terbagi menjadi tiga pritoritas. Data-data yang ada kami koordinasikan dengan CSO untuk rencana aksi selanjutnya,” jelas Agus.

Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Bambang Supriyanto juga menegaskan terus berkoordinasi dengan empat CSO pengusul untuk menyelesaikan prioritas. “Dari apa yang kami hasilkan, sebaran lokasi, dan bahan akan kami kirimkan dan diskusi lebih jauh ke depan. Ada tiga prioritas, dua prioritas di antaranya kami selesaikan tahun ini,” imbuh Bambang.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Layanan SAPA 129 Respon Cepat Permasalah Keluarga, Perempuan, dan Anak

JAKARTA – Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat. Melalui layanan ini, Pemerintah bisa merespon secara cepat, terpadu, dan holistik berbagai permasalahan yang dialami keluarga, perempuan dan anak. “Kami berharap SAPA 129 bisa mudah diakses, direspon cepat, pelayanan prima sehingga akan tumbuh menjadi one stop services. Kehadiran SAPA 129 juga sejalan dengan arahan Presiden dan diharapkan dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas layanan,” terang Deputi II Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan saat menghadiri peluncuran layanan SAPA 129 di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) Jakarta, Senin (8/3).

Hadir pada kesempatan itu Menteri PPA Bintang Puspayoga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang telah mendukung aktivasi layanan SAPA 129. Menurut Bintang, ini merupakan salah satu contoh baik komitmen dunia usaha bagi perlindungan perempuan dan anak. Bintang juga menjelaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan.

“Terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Bintang pun memastikan, kehadiran SAPA 129 menegaskan tugas Kemen PPA untuk memastikan layanan dapat diterima secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan penyintas, cepat, dan terintegrasi,” tutur Bintang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemen PPA Pribudiartha memaparkan, kekerasan perempuan dan anak masih cukup tinggi baik di ranah domestik dan publik. Catatan Kemen PPA, ada lebih dari 6.600 kekerasan terhadap perempuan dan lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data itu, Pribudiartha memastikan pihaknya akan menjalankan mandat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 65 tahun 2020 untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir.

“Momen peluncuran layanan sapa 129 menjadi lebih istimewa karena momen ini bertepatan dengan hari perempuan internasional,” kata Sesmen PPA.

Adapun Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA berharap pihaknya bisa memfasilitasi layanan di seluruh Indonesia. “Dari operator nanti akan difilter kebutuhan layanan jika membutuhkan konsultasi nanti konselor akan bertugas termasuk pekerja sosial tapi nanti ketika ada kebutuhan layanan hukum advokat dan paralegal nanti,” jelas Nahar.