Kategori: Kedeputian I

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendapati penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem OSS-RBA, masih belum sepenuhnya berjalan. Situasi itu dinilai memiliki risiko pada penyelenggaraan sistem OSS RBA karena keterbatasan infrastruktur yang ada di Kementerian Investasi/BKPM. Apabila sistem OSS RBA terganggu, maka berdampak negatif bagi pelaku usaha dan iklim investasi.

“Kondisi ini belum sejalan dengan semangat penerapan OSS-RBA, yakni peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sudiyarto, di Jakarta, Minggu (9/7).

Seperti diketahui, sesuai dengan amanat Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres No 132/2022 tentang Arsitektur SPBE, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional (PDN). Regulasi tersebut juga berlaku untuk penerapan OSS-RBA.

Namun sejauh ini Kementerian Investasi/BKPM sebagai pengelola OSS-RBA belum sepenuhnya menggunakan PDN atau pun PDN Sementera yang dikelola Kementerian Informatika dan Komunikasi.

Menurut Sudiyarto, pihak Kementerian Investasi/BKPM menyatakan masih perlu memahami lebih dalam soal PDN/PDN Sementara, termasuk aspek keamanannya. Namun, sambung dia, semakin hari penggunaan OSS-RBA semakin besar. Hingga saat ini OSS-RBA sudah menerbitkan 4,6 juta NIB dengan total proyek sejumlah 10 juta proyek atau kegiatan.

“BKPM masih menyimpan sebagian besar data di data center internal. Penggunaan PDN untuk data utama saja. Karena ada kekhawatiran apabila terjadi masalah pada infrastruktur PDN maka dapat menghambat layanan,” terangnya.

Menanggapi persoalan tersebut, kata Sudiyarto, Kantor Staf Presiden mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pengelola PDN segera merespon kebutuhan Kementerian Investasi/BKPM, agar data OSS-RBA sepenuhnya bisa dipindahkan ke PDN.

Sejauh ini, Kominfo bekerja sama dengan Telkom sudah menyediakan PDN Sementara dengan spesifikasi tinggi dan tingkat keamanan tersertifikasi. Pembangunan PDN sendiri direncanakan akan rampung pada Oktober 2024.

“Kami (KSP) juga menekankan pentingnya Kominfo menjamin proses migrasi pusat data berjalan baik dan tidak mengganggu proses pelayanan perizinan yang sedang berjalan,” tutur Sudiyarto.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kominfo, Kemenko Marves, dan Telkom, Kamis (6/7). Rakor membahas penggunaan PDN pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem OSS-RBA.

Sebagai informasi, penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) pada program SPBE di seluruh instansi pemerintah merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Penggunaan PDN bertujuan untuk mempercepatan konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara atau data pribadi WNI, serta efisiensi anggaran.

Badung – Penyelesaian konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan di Bali yang semula ditargetkan rampung pada Desember 2023 mundur menjadi April 2024. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis pada pembangunan bendungan, yakni kadar air tinggi pada material timbunan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian mengatakan, kendala ini membuat metode konstruksi memerlukan penyesuaian dan waktu tambahan. Sebab pekerjaan timbunan bendungan tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap karena kondisi material yang ada di lapangan terlampau basah.

“Pekerjaan timbunan harus dilakukan secara bertahap (staging). Jadi diperlukan waktu tambahan untuk menuntaskan konstruksi bendungan ini. Tapi kami masih menghitung kemungkinan-kemungkinan percepatannya,” kata Helson saat meninjau pembangunan Bendungan Sidan, di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/6).

“Intinya, kendala di Bendungan Sidan ini murni karena masalah teknis, sehingga perlu dilakukan optimalisasi secara teknis pula. Adapun pengadaan tanahnya tidak ada masalah dan sudah tuntas seratus persen,” tambahnya.

Tenaga ahli bidang bidang infrastruktur, transportasi, dan pariwisata KSP ini menyampaikan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah menyiapkan upaya mitigasi dengan baik, termasuk memanfaatkan musim kemarau untuk percepatan konstruksi.

Selain itu, pelaksana juga berkonsultasi dengan para ahli agar pembangunan bendungan ini dapat terus memenuhi persyaratan teknis maupun persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.

“Kita membangun bendungan dengan sangat hati-hati, sesuai rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB),” ujar Helson.

Seperti diketahui, Bendungan Sidan terletak di tiga kabupaten yakni Badung, Bangli, dan Gianyar. Bendungan Sidan merupakan bendungan kedua yang dibangun Presiden Joko Widodo di Provinsi Bali, setelah Bendungan Danu Kerthi (Tamblang) yang lebih dulu selesai dan diresmikan pada 2 Februari 2023 lalu.

Bendungan Sidan bermanfaat untuk penyediaan air baku dan konservasi air di Bali. Nantinya, air dari bendungan ini akan menyuplai air baku untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Selain itu, juga terdapat potensi pariwisata sehingga pemerintah membangun sarana dan prasarana umum di kawasan bendungan, termasuk membuatkan jalan potong (shortcut) di sisi waduk agar masyarakat dapat memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.

Ubud, Bali – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian menegaskan, persiapan pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi berstandar dunia sudah sempurna. Mulai dari fase analisis dan diagnosis, penyusunan desain teknis, hingga pengembangan rencana bisnisnya.

“Dua fase pertama telah rampung. Tinggal fase terakhir yakni pengembangan rencana bisnis. Targetnya September nanti sudah selesai,” kata Helson usai menghadiri Kick-off Meeting Tindak Lanjut Pilot Project Pengembangan Ubud Sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO, di Ubud, Bali, Jum’at (23/6).

Pertemuan yang digelar oleh Kemenparekraf ini, dihadiri oleh Kantor Staf Presiden, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Indonesia Gastronomy Network, akademisi Universitas Udayana, dan pelaku wisata gastronomi di Ubud.

Helson mengatakan, pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi dunia merupakan program yang bernilai strategis dalam mendukung arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengenalkan keunggulan kuliner dan rempah-rempah Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, juga menjadi pemacu untuk mempromosikan potensi gastronomi, budaya, dan agrikultur Bali.

Untuk mengoptimalkan program tersebut, Helson menekankan tiga poin penting. Pertama, perencanaan yang baik, yakni target harus jelas dan terukur. Kedua, pembentukan destination management organization (DMO) untuk mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan. Ketiga, pentingnya membangun komunikasi publik secara masif.

“Di mana gastronomi harus menjadi motivasi utama wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Ubud,” jelasnya.

Helson juga optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk seluruh elemen masyarakat, pengembangan Ubud sebagai destinasi gastronomi dunia segera terwujud, dan bisa memberikan dampak berganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pengembangan Ubud sebagai destinasi wisata gastronomi diharapkan dapat dicontoh daerah-daerah lain, khususnya pada lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

“Kehadiran KSP tentu untuk memberikan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut,” tutup Helson.

Sebagai informasi, pada 2018 organisasi pariwisata dunia United Nations Word Tourism Organization (UNWTO) menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wisata gastronomi di Ubud. Dalam kerjasama ini, UNWTO memberikan kajian apabila Ubud ingin bertransformasi menjadi destinasi gastronomi.

Wisata gastranomi merupakan seni mempelajari makanan secara menyeluruh di setiap proses pembuatannya. Mulai dari persiapan, pemilihan bahan makan, proses memasak, hingga seni presentasi, estetika, dan mutu makanan tersebut.

Ubud dipilih karena stakeholdernya sudah siap dan sangat kolaboratif. Makanan di Ubud tidak sekadar hidangan kuliner, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari relief Yeh Pulu di Ubud yang bercerita tentang budaya berternak, bertani dan berburu sejak abad ke-14 Masehi sebagai bagian dari budaya gastronomi lokal.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis di Pulau Buru, Maluku, dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu sebelum Oktober 2024. Infrastruktur strategis tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula.

“Pemerintah sedang memacu percepatan di lapangan. Konstruksi akan dikebut untuk mencapai target penggenangan (impounding) Bendungan Way Apu pada Januari 2024,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Bendungan Way Apu dan Jalan Trans Pulau Buru, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (21/6).

Febry menerangkan, progres konstruksi bendungan Way Apu saat ini mencapai 56 persen. Sementara terkait rencana penggenangan, menurutnya hal itu akan sangat tergantung pada relokasi jalan yang terdampak pembangunan bendungan.
Karena itu Kementerian PUPR melakukan alih trase jalan dengan membangun ruas jalan baru yakni jalan Mako-Modanmohe.

Untuk kelancaran pembangunan, sambung dia, KSP mendorong agar proyek jalan Mako-Modanmohe ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PSN Bendungan Way Apu sehingga proyek ini mendapatkan fasilitas percepatan.

“Kita pastikan pembangunan jalan dan jembatan Mako-Modanmohe selesai sebelum penggenangan berlangsung. Dengan demikian, jalan existing yang tergenang akan digantikan dengan jalan baru sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas putra daerah Maluku ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP ini juga memantau perkembangan pembangunan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula. Ruas ini termasuk Major Project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni terkait komitmen pemerintah dalam pembangunan jalan trans pada pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Jalan Namrole-Leksula sepanjang 48,2 kilometer dikerjakan dalam dua paket oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dengan dukungan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Febry mengatakan, masyarakat sangat menantikan terbangunnya jalan ini, karena dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.

“Karena itu KSP secara serius mengawal pembangunan jalan Namrole-Leksula hingga tuntas. Memang perlu percepatan karena proyek ini sempat tertunda akibat gagal lelang. Jika ada masalah-masalah lain di lapangan, kita segera lakukan debottlenecking,” pungkas Febry.

Sumedang – Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cipanas di kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditargetkan rampung pada Agustus 2023. Bendungan yang mempunyai daya tampung 250 juta meter kubik tersebut untuk menyokong ketahanan air dan pangan nasional, serta diharapkan menjadi destinasi wisata baru.

“Lanskap pemandangannya indah, aksesnya juga mudah dan terhubung langsung dengan tol Cipali atau tol Cisumdawu,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian, saat meninjau proyek Bendungan Cipanas, Rabu (21/6).

Helson mengatakan, sebenarnya secara umum konstruksi bendungan sudah hampir selesai. Namun masih ada pekerjaan-pekerjaan pendukung yang perlu dikebut agar bendungan dapat segera difungsikan. Seperti pembangunan jalan akses dan jalan inspeksi, penataan kawasan, serta pembersihan area genangan. “Selain itu lahan pada area genangan juga masih dalam proses pembebasan,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro menjelaskan, keberadaan Bendungan Cipanas akan mendukung irigasi pertanian seluas 9.273 hektare, menyediakan air baku sebesar 850 liter per detik, mereduksi banjir, dan menghasilkan potensi tenaga listrik hingga 3 MW.

Penggenangan (impounding) bendungan ini sendiri, sambung dia, sudah dilakukan secara bertahap sejak 19 Mei 2023. “Bendungan ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tiga kabupaten. Yakni, Indramayu, Sumedang, dan Majalengka,” terang Dwi Agus Kuncoro.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman berharap, Presiden Joko Widodo segera meresmikan Bendungan Cipanas agar dampak positifnya bisa dirasakan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.