Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP : Tol Laut Bantu Masyarakat di Daerah Kepulauan

Kepulauan Tanimbar – Pemerintah berkomitmen terus menjalankan program tol laut. Sebab, program yang resmi diluncurkan pada 2015 tersebut terbukti telah membantu masyarakat di daerah kepulauan. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyampaikan ini usai menjajal langsung tol laut rute Saumlaki kabupaten Kepulauan Tanimbar – Kroing kabupaten Maluku Barat Daya, Jum’at (24/11).

Febry mengatakan pembangunan tol laut menjadi bagian dari komitmen pembangunan Indonesia-Sentris yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya, sebut dia, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengangkut logistik secara regular. Sehingg bisa menekan disparitas harga khususnya di daerah kepulauan.

Keberadaan tol laut rute Saumlaki – Kroing sendiri, sambung Febry, telah memberikan dampak siginifikan kepada penurunan harga-harga pokok. Mengutip data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ia menyebut penurunan harga berkisar antara 10 hingga 15 persen dari harga normal di Saumlaki.

“Hadirnya tol laut dapat mengurangi ketimpangan harga, dan membantu mobilitas masyarakat,” ucapnya.

Ia menilai program tol laut telah sukses dan berjalan dengan baik terutama dari segi konektivitas. Namun untuk penekanan disparitas harga, menurut Febry, masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah. “Agar program tol laut bermanfaat lebih besar terhadap masyarakat,” tegasnya.

Usai menjajal tol laut rute Saumlaki – Kroing dengan menaiki kapal perintis KM Sabuk Nusantara 67 selama sepuluh jam, Febry pun memberikan catatan evaluasinya. “Tentu masih ada banyak ruang untuk peningkatan program tol laut, misalnya soal armada, trayek, hingga kebersihan dan lain sebagainya,” pungkas pria yang akrab disapa FCT.

Seperti diketahui, tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap, teratur, dan terjadwal. Program ini bentuk pelayanan publik dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan transportasi.

Saat ini program tol laut telah memiliki 40 trayek dan 115 pelabuhan singgah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis muatan yang dapat diangkut tol laut meliputi barang pokok, barang penting, dan barang lainnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Lahan Pembangunan PLTMG Tanjung Uncang Batam

Batam – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, turun ke lapangan untuk meninjau proses pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung Uncang, di Batam, Sabtu (18/9). Dari verifikasi lapangan, Febry mendapati proses pembangunan PLTMG berkapasitas 150 MW tersebut masih menghadapi persoalan krusial, yakni terkait status lahan. “Sebagian kecil area pembangunan PLTMG ini masih berstatus hutan lindung,” terang Febry.

Febry menegaskan kehadiran PLTMG sangat penting untuk menjadi salah satu sumber pembangkit listrik di Batam. Terlebih Batam punya nilai strategis sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Kebutuhan ketengalistrikan untuk bisnis dan industri diproyeksikan meningkat pesat,” katanya

Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Invesitasi KSP ini menilai perencanaan sistem kelistrikan di kota Batam pada 2024 dan 2025 sudah sangat handal. Di mana pada 2024 terdapat penambahan lima pembangkit baru sebesar 250 MW. Salah satunya PLTMG Tanjung Uncang dengan kapasitas 150 MW yang siap beroperasi pada Januari 2024. Namun pada pelaksanaannya, lanjut Febry, masih ditemukan persoalan pada pengurusan alih ijin fungsi lahan. “Kita akan fasilitasi untuk koordinasi dengan KLHK, BP Batam, dan PT PLN Batam,” tegasnya.

Febry mengatakan sebenarnya persoalan pengurusan alih ijin fungsi lahan juga terjadi pada pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti infrastruktur jalan tol yang melintasi kawasan hutan. Kantor Staf Presiden pun melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencari titik temu dengan prinsip sukses kontruksi. “Tentunya juga sukses secara hukum dan administrasi,” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur di DPSP Danau Toba

Samosir, Sumut – Pemerintah terus kebut pembangunan infrastruktur di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Hal ini dilakukan untuk menjadikan DPSP Danau Toba sebagai destinasi kelas dunia yang ramah lingkungan.

Dua dari beberapa proyek infrastruktur yang sedang dibangun, yakni kawasan Waterfront City Pangururan, dan kawasan Panorama Tele KSPN Danau Toba, di kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kedua proyek dengan total nilai kontrak Rp 161 miliar tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sebagai informasi, proyek kawasan Waterfront City Pangururan terdiri dari enam segmen. Yakni, pembangunan jalan akses dan area parkir, air mancur, galeri Samosir, plaza kuliner, taman bermain, dan pembangunan area publik. Proyek yang mulai dibangun pada September 2022 ini, diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di DPSP Danau Toba.

“Waterfront ini juga akan menjadi salah satu spot event internasional Aquabike di akhir November ini,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, saat meninjau pembangunan proyek Waterfront City Pangururan, Sabtu (11/11).

Selain kawasan Waterfront City Pangururan, pemerintah kini juga mempercepat penyelesaian proyek pembangunan kawasan Panorama Tele KSPN Danau Toba. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 0,97 hektare ini akan menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan Danau Toba. Terlebih, kawasan Panorama Tele terletak di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut.

Helson mengatakan proyek DPSP Danau Toba tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keindahan alam kawasan tersebut, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan. “Kedua infrastruktur ini akan meningkatkan daya tarik kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan,” ujar Helson.

Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP ini, menyampaikan pemerintah saat ini juga sedang membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kecamatan Harian. Proyek tersebut untuk menjawab persoalan pengelolaan limbah dan air limbah di kawasan Danau Toba yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Proyek pembangunan TPA direncanakan selesai Maret 2024, dan beroperasi hingga tahun 2042. TPA melayani 181.007 jiwa, dengan total sampah yang akan dikelola sebesar 661,74 meter kubik per hari, atau setara dengan 65,54 ton per hari. Sedangkan proyek IPLT dengan kapasitas pengolahan 12 meter kubik per hari, direncanakan selesai pada April 2024.

“Berbagai infrastruktur yang dibangun di Danau Toba harus dikelola secara profesional, dan benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat lokal dan menarik pengunjung dari berbagai penjuru,” pesan Helson.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I Lingkungan Hidup

KSP Dorong Desa-desa di Indonesia Mencontoh Pengelolaan Sampah di Desa Punggul Bali

Bali – Kantor Staf Presiden mendorong desa-desa di Indonesia mencontoh pola penanganan dan pengelolaan sampah di Desa Punggul, Kabupaten Badung, Bali. Desa di Kecamatan Abiansemal tersebut, berhasil mengelola sampah secara tuntas dan tidak ada sampah yang keluar dari desa.

“Kami mengharapkan ada lebih banyak lagi daerah yang bisa mencontoh Desa Punggul. Ini contoh nyata mengubah sampah menjadi berkah. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera,” ujar Trijoko M. Solehoedin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, saat berkunjung ke Desa Punggul, Jum’at (10/11).

Kepala Desa Punggul, Kadek Sukarma, menceritakan pengelolaan sampah di Desa Punggul berawal dari keprihatinan melihat pintu masuk Desa yang terkesan sengaja dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Bahkan terdapat warga di luar kabupaten yang ikut membuang sampah di situ.

Selang beberapa tahun, sambung dia, desa yang memiliki motto “Sampah Desa Tuntas di Desa” ini berhasil menjadi salah satu desa terbersih di tingkat nasional. Hal ini dilakukan dengan kerja serius program-program seperti Bank Sampah, TPS 3R, dan Tong Edan. Pemerintah Desa juga turut dibantu oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga.

Masih kata Kadek Sukarma, permasalahan sampah di desa Punggul berawal dari rumah tangga sehingga penyelesaiannya pun harus diawali dari rumah tangga. Untuk itu, setiap rumah diminta memilah sampah menjadi plastik dan non-plastik. Sampah plastik diangkat setiap hari Selasa, dan sampah non-plastik diangkat setiap hari Jumat secara gratis.

Di setiap rumah tangga juga disediakan Tong Edan, dimana sisa atau limbah makanan dimasukkan ke dalam Tong Edan kemudian disemprotkan dengan cairan liang setiap hari. Ini dilakukan untuk mengurangi bau dan nantinya dapat digunakan sebagai pupuk cair dan kompos untuk tanaman di rumah.

Semua sampah yang ada hari itu diproses tuntas hari itu juga di TPS 3R. Proses pengolahan sampah kemudian menghasilkan produk ekonomi sirkular seperti souvenir, benda kerajinan, ukiran, dan lain sebagainya. “Kami tidak membiarkan sampah ditumpuk kecuali sampah plastik yang dikumpulkan dalam keadaan bersih, sehingga sampah tidak menimbulkan bau kemana-mana,” ujar Kadek Sukarma.

Desa Punggul juga merupakan Desa Program Komunitas Iklim (ProKlim) yang merupakan program pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Program ini dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengendalian dan Perubahan Iklim (PPI).

“ProKlim menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi masyarakat di tingkat tapak dalam pencapaian target NDC Indonesia, yaitu dengan aksi nyata mewujudkan ketahanan iklim dan gaya hidup rendah emisi gas rumah kaca,” terang Haryo Pambudi, Kepala Balai PPI Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Sebagai informasi, Kunjungan kerja tim Kantor Staf Presiden ke desa Punggul untuk meninjau langsung pelaksanaan program Kampung Iklim (Proklim). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional. Tujuannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk penguatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP: Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Dimulai Desember 2023

Jakarta – Untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional, pemerintah akan segera membangun Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau
New Priok Eastern Access (NPEA). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian, menyebut peletakan batu pertama NPEA akan dilakukan pada akhir tahun ini.

“Persiapan pengadaan tanah dan pekerjaan konstruksi sudah berjalan dengan baik. Groundbreaking akan dilakukan pada Desember nanti,” kata Helson, usai Rapat Koordinasi PSN NPEA, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (16/10).

Seperti diketahui, Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Access (NPEA) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan NPEA sepanjang 6,6 kilometer ini diprakarsai oleh Pelindo. Estimasi nilai proyeknya sebesar Rp 6,6 triliun.

Helson menjelaskan PSN Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Access (NPEA) akan tersambung dengan PSN Jalan Tol Cibitung – Cilincing yang sudah lebih dulu selesai dan beroperasi. Jalan akses dan jalan tol ini, sambung dia, menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan berbagai kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

“Dengan adanya NPEA, akses dari dan menuju kawasan industri akan menjadi lebih lancar, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Helson juga memastikan pemerintah terus melakukan pemerataan pembangunan, termasuk menyiapkan berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia. Terkait dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru (New Priok), kata dia, keduanya tetap akan menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional.

“Untuk beberapa waktu ke depan, Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kalibaru masih akan menjadi tulang punggung perekonomian dan sistem logistik nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Group Head Manajemen Proyek PT Pelindo (Persero), Wahyu Pradityo, menyampaikan Pelindo bersama BPN, dan Pemprov DKI Jakarta, akan segera memulai pengadaan tanah pada zona darat untuk pembangunan NPEA. Sebab izin penetapan lokasi maupun persetujuan lingkungan dari Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah terbit.

“Selanjutnya kami (Pelindo) akan memulai konstruksi dari zona laut secara paralel dengan pembebasan lahan pada zona darat,” terang Wahyu.