Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak Selesai Tahun Ini

SUKABUMI – Kantor Staf Presiden (KSP) mendapatkan kabar baik dari hasil kunjungannya ke proyek konstruksi tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2. Pembangunan ruas tol sepanjang 12 km yang akan melewati Cigombong hingga Cibadak ini bisa selesai pada pertengahan tahun ini. “Progres fisiknya sudah mencapai 70%, sehingga bisa mengejar target penyelesaian pada Juli 2021,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Helson Siagian, Jumat (22/1).

Helson menerangkan, kunjungannya ke ruas tol Bocimi Seksi 2 ini sekaligus menegaskan tugas Kedeputian I KSP untuk membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian program prioritas nasional dan isu strategis, khususnya di bidang infrastruktur. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pembangunan infrastruktur terus dikebut.

Helson juga menambahkan, proyek tol Bocimi sebenarnya sempat mangkrak sejak 1997, sampai akhirnya pembangunan konstruksi ruas tol ini berjalan pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2015. Hasilnya, operasional Seksi I Ciawi-Cigombong dengan panjang 15 km tuntas pada 1 Desember 2018. “Sementara, untuk ruas tol Bocimi seksi 2 ini telah lama dinantikan masyarakat Jawa Barat karena akan memangkas waktu dan jarak tempuh secara signifikan. Terutama, akan mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi,” jelas Helson.

Selain itu, lanjut Helson, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tol Bocimi juga akan menggerakkan roda perekonomian dan membuka segala potensi wisata yang ada di Sukabumi. Bahkan, nantinya para pengguna ruas tol ini akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, karena diapit oleh Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Anjar Kuswijanarko menyampaikan, pembangunan tol Bocimi tidak terhenti sampai pada seksi 2 saja. Anjar menjelaskan, selain seksi 1 Ciawi−Cigombong yang telah beroperasi, dan seksi 2 Cigombong−Cibadak yang sedang konstruksi, akan ada Seksi 3 Cibadak−Sukabumi Barat dan Seksi 4 Sukabumi Barat−Sukabumi Timur. “Dua seksi lainnya sedang pembebasan lahan. Ruas ini nantinya akan berlanjut hingga Ciranjang (Cianjur) dan Padalarang (Bandung Barat),” imbuh Anjar.

Adapun pada akhir kunjungannya, Helson menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju Sukabumi. “Sesuai arahan Presiden, Pemerintah juga sedang membangun jalur ganda kereta api dan mengkaji rencana pembangunan bandara di Sukabumi,” pungkas Helson.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Kampus UIII Depok Siap Terima Mahasiswa Baru Tahun Ini

DEPOK − Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi utama kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), rampung pada Juni atau Agustus tahun 2021. Percepatan pembangunan kampus yang berlokasi di Cimanggis, Depok ini menjadi salah satu prioritas karena telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Sehingga kegiatan perkuliahan UIII juga bisa mulai tahun ini,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian di Jakarta, Sabtu (23/1).

Dalam kunjungan kerja ke proyek pembangunan kampus UIII di Depok pada Jumat (22/1), Helson menyampaikan, percepatan pembangunan kampus UIII juga sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dari Presiden Joko Widodo. Agenda prioritas bidang SDM adalah pengembangan pendidikan agama Islam yang mengedepankan semangat demokrasi, kebinekaan, moderasi beragama, dan menjadi rujukan dunia. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. UIII nantinya akan menjadi perguruan tinggi Islam berwawasan global sebagaimana amanat Presiden Jokowi. “Kampus ini akan menjadi center of excellence yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pembangunan kampus UIII sendiri dibagi dalam dua tahap awal. Tahap satu meliputi gedung rektorat, fakultas, plaza, asrama putra, dan perumahan dosen yang menjadi tanggung jawab kementerian Agama, sementara tahap dua mencakup gedung perpustakaan, masjid, dan asrama putri yang menjadi tugas Kementerian PUPR.

Helson meminta Kementerian Agama dan Kementerian PUPR segera menyiapkan rencana pembangunan tahap berikutnya, yaitu tambahan gedung fakultas, balai sidang, dan pusat olahraga serta memastikan kesiapan infrastruktur penunjang lainnya agar mahasiswa dapat belajar dengan nyaman di kampus ini.

Perwakilan Kementerian Agama Syafrizal sebagai Panitia Pembangunan Kampus UIII menuturkan, pembangunan tahap satu tinggal menyisakan pekerjaan gedung rektorat dan plaza kampus dengan progres fisik saat ini mencapai 61%. Pada kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto juga melaporkan perkembangan pekerjaan tahap dua, yaitu gedung perpustakaan dan masjid dengan progres sebesar 55% dan asrama putri sebesar 75%. Keduanya optimistis seluruh pekerjaan tersebut dapat tuntas tepat waktu.

Sementara itu, Rektor UIII Profesor Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kunjungan kerja KSP menyambut dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam pembangunan kampus UIII. “Kami sangat siap untuk memulai kegiatan akademik pada tahun ini,” kata dia.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

Pembangunan Infrastruktur, Modal Mencapai Tujuan Kesejahteraan Papua

BIAK − Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Trans Pulau Biak agar tuntas pada 2024. Terlebih, proyek infrastruktur jalan ini sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). “Jadi, pembangunan jalan bukanlah tujuan, tetapi justru menjadi modal untuk mencapai tujuan kesejahteraan,” kata Deputi I Kantor Staf Pesiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biak, Papua, pada Kamis (14/1).

Febry menjelaskan, Jalan Trans Papua Merauke−Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus Pemerintah. Karena, kata Febry, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah tetap fokus mengawal pembangunan Indonesia-sentris, yaitu pembangunan yang masif dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat sebagaimana arahan Presiden,” ujar Febry.

Pada kesempatan itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.

Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di lapangan. Penanganan ruas Jayapura−Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokok dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Pegunungan Tengah.

Terhadap infrastruktur jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari−Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.

Selepas kegiatan tersebut, Febry melanjutkan kunjungan kerja ke sisi utara Jalan Trans Pulau Biak. Ia meminta konektivitas terus ditingkatkan melalui pembangunan jalan lingkar agar dapat tersambung sepenuhnya. Jalan sodetan juga diperlukan untuk menunjang pembangunan bandar antariksa yang dicanangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Pulau Biak.

Sebagai penutup, Febry meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan pendekatan sosial-budaya yang sesuai dengan konteks di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Dorong Pemulihan Ekonomi

BIAK, PAPUA – Investasi sektor kelautan dan perikanan akan mendorong percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya di kawasan Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Selain itu, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong investasi seluas-luasnya, termasuk pada sektor perikanan di Bumi Cenderawasih,” ujar Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Biak, Rabu (13/1).

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kawasan Timur Indonesia juga menunjukkan perwujudan kehadiran negara melalui pembangunan Indonesia-sentris. Khusus di Kabupaten Biak Numfor, Febry berpesan agar potensi sumber daya bahari serta lokasi geografis yang strategis di bibir Samudera Pasifik dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. “Pemerintah siap mengawal pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor,” ucapnya.

Febry juga menyampaikan, Kabupaten Biak Numfor perlu mendorong infrastruktur, konektivitas, pasokan energi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan begitu, sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. “KSP telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan dukungan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Biak Numfor,” tambahnya.

Hadir dalam rapat ini Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, GM Pelindo IV dan Garuda Indonesia, serta tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Biak Numfor. Pimpinan daerah dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rapat koordinasi ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Herry Naap menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan KSP sehingga kerja sama investasi sektor perikanan dapat segera direalisasikan. Herry bilang, sektor kelautan dan perikanan akan semakin menggeliat dan membawa berkah bagi masyarakat Biak Numfor, Papua, dan Indonesia. Bupati Herry juga menjanjikan kemudahan perizinan sesuai dengan arahan Presiden. “Sehingga semakin banyak investor yang masuk untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Biak Numfor”, imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Febry yang didampingi Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto juga menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi sektor kelautan dan perikanan antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan sejumlah badan usaha swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui kerja sama ini, Febry meminta agar model serupa antara pemerintah daerah dan pihak swasta seperti ini dapat dikembangkan di tempat-tempat lainnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementrian Luar Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Fungsi KMILN Setara KTP

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan pendataan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora. Salah satunya melalui peningkatan fungsi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). “Terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri agar fungsi KMILN ini ditingkatkan, sehingga banyak diaspora yang mau mendaftar,” ujar Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko disampaikan saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

Pada pertemuan ini, Moeldoko menyadari, pendataan diaspora cukup sulit. Apalagi, dari perkiraan 6 juta diaspora, baru ada sekitar 1.400-1.500 orang yang mendaftar KMILN.

Atas fakta itu, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait agar bisa meningkatkan fungsi KMILN. “Misalnya bisa setara dengan kartu tanda penduduk (KTP). Termasuk fungsi lainnya agar efektif dan bisa mendorong diaspora untuk mendaftarkan diri,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akan mengumpulkan diaspora bertalenta untuk berkontribusi terhadap negara. Untuk yang satu ini, Moeldoko menyatakan, akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar negara hadir untuk menginventarisasi anak Indonesia yang unggul di berbagai bidang.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Yusron B. Ambary menuturkan, perkembangan KMILN masih memprihatinkan dengan minimnya diaspora yang mendaftar. Menurut Yusron, salah satu permasalahannya adalah banyak diaspora yang merasa KMILN tidak memberikan insentif apapun. “Padahal, KMILN jadi salah satu alat untuk pendataan diaspora. Maka saat ini kami berupaya mencari insentif yang diberikan, tapi butuh koordinasi dari Kementerian/Lembaga lain,” jelas Yusron.

Yusron menyontohkan, KMILN punya beberapa manfaat seperti pembukaan rekening, pembelian properti hingga pembukaan usaha. Namun, kata Yusron, Kemenlu tidak punya kewenangan untuk bisa merealisasikan manfaat-manfaat itu, sehingga perlu aturan turunan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun Presiden IDN Global Said Zaidansyah menyampaikan, sebenarnya banyak diaspora yang antusias dengan KMILN. Sebagian besar di antaranya, kata Said, ingin memiliki bukti bahwa mereka adalah masih sebagai WNI. “Tapi memang harus ada manfaat lainnya, sehingga akan lebih banyak lagi yang mendaftar KMILN,” ucap Said.

Sedangkan Renny Damayanti Mellon, perwakilan dari IDN-U menjelaskan terdapat kesalahan persepsi di masyarakat dimana ada anggapan bahwa diaspora adalah orang asing. Oleh karena itu ia berharap diaspora dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin seluruh diaspora Indonesia ini bisa berpartisipasi untuk Indonesia. Selain itu kami mengajukan kartu Diaspora Indonesia ini menjadi seperti atau menjadi KTP” ujar Renny.

Sementara perwakilan dari GIZ berharap, Kantor Staf Presiden (KSP) bisa menjembatani kepentingan pendataan diaspora ini melalui lintas Kementerian/Lembaga. Hal itu juga terkait dengan harapan kontribusi diaspora terhadap pembangunan Indonesia yang bisa mencapai Rp15 triliun.