Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Jalan Tol Pertama di Sulut Beroperasi Penuh pada Oktober 2021

BITUNG − Pemerintah memastikan konstruksi ruas tol Danowudu-Bitung selesai Agustus 2021. Dengan begitu, ruas tol ini melengkapi operasional ruas Manado-Danowudu yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 September 2020 lalu. “Semua pihak sepakat mempercepat penyelesaian konstruksi. Sehingga, Jalan Tol Manado-Bitung (Mabit) sebagai jalan tol pertama di Sulawesi Utara bisa beroperasi pada Oktober 2021,” ujar Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta pads kunjungan kerja monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Mabit di Bitung, Kamis (8/4).

Menurut Febry, tersambungnya jalan tol ini akan mendukung kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di Sulawesi Utara. Sehingga pada akhirnya, produktivitas dan daya saing daerah akan semakin meningkat. Apalagi, pemerintah sedang membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Manado-Bitung-Likupang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru di Bumi Nyiur Melambai.

Febry menegaskan, pembangunan infrastruktur yang masif di Sulawesi Utara adalah wujud kehadiran negara. “Tujuan utamanya adalah pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sini,” kata Febry.

Meski begitu, Febry mengingatkan, tantangan-tantangan di lapangan harus selesai dengan bijak dan tuntas. “Kesuksesan pembangunan infrastruktur tidak boleh meninggalkan masalah hukum dan masalah sosial di kemudian hari,” pungkas Febry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung George Manurung menyampaikan, progres pengadaan tanah telah mencapai 99,19%, sedangkan progres pekerjaan konstruksi sebesar 88,99%. “Kami siap mengejar target pembangunan sesuai arahan dari KSP,” ujar George.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II Pemprov Sulut Praseno Hadi yang mewakili Gubernur Sulut menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penyelesaian konstruksi Tol Mabit. Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan mengatakan, Pemkot Bitung akan segera melakukan mediasi bersama masyarakat dalam rangka penanganan dampak sosial di wilayahnya.

Sebagai informasi, selain merupakan tol pertama di Sulawesi Utara, Tol Mabit juga menjadi jalan tol terpanjang di Pulau Sulawesi. Ruas ini melintasi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung sepanjang 39 km. Proyek senilai Rp6,18 triliun ini diselenggarakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas

KSP Dorong Percepatan Pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) 10 Megawatt (MW) dan Bendungan Waeapo, di Maluku. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di Pulau Buru bisa terpenuhi. “Dalam pertemuan dengan kami, para tokoh masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan sepakat kebutuhan energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” ujar Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta saat meninjau pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo di Maluku, Kamis (25/3).

Menurut Febry, monitoring yang dilakukan terhadap PLTMG 10 MW ini harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, kata dia, jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, maka pihaknya akan menguraikan hal tersebut. Jika PLTMG 10 MW ini bisa terpenuhi, maka tentunya listrik bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. “Karena itu, kami putuskan untuk tetap mendorong untuk secepatnya pembangunannya diselesaikan,” tandasnya.

Dari hasil monitoring, Febry menguraikan bahwa pembangunan terhadap PLTMG 10 MW ini akan selesai paling lambat Mei atau Juli 2021. Dengan demikian, setelah kembali ke Jakarta pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lanjutan terkait pembangunan proyek tersebut. Adapun jika tidak selesai pada 2021, maka paling lambat pada Februari tahun 2022 proses pembangunan proyek ini akan diselesaikan.

“Prinsipnya, kami tetap mendorong kontraktor dan PLN agar tetap menyelesaikan proyek pembangunan ini karena anggaran sudah ada. Kalau ada masalah internal dengan kontraktor, harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, percepatan proyek Bendungan Waeapo, juga penting untuk diselesaikan. Febry bilang, bendungan ini berfungsi untuk mengairi sekitar 10.000 hektare persawahan, pengendalian banjir, dan menghasilkan 8 MW listrik yang bisa menyinari masyarakat di Buru dan Buru Selatan serta untuk pariwisata. “Sekarang kan proses pembangunan nya sudah 30 persen. Kami mendorong agar progresnya naik menjadi 50 persen pada Desember 2021, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 100 persen dan pada 2023 sudah dapat digenangi bendungan utamanya,” jelas Febry.

Febry pun berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan bendungan Waeapo maupun PLTMG 10 MW, sehingga proses pemanfaatannya berjalan dengan baik. Untuk itu,
Febry menyampaikan, KSP akan memfasilitasi PLN akan difasilitasi oleh untuk bertemu dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan Stack Over pelaksanaan ini menjadi sumber energi bagi masyarakat di dua Kabupaten tersebut.

“Nah, kalau ini terjadi, maka tentu industri akan masuk ke dua Kabupaten ini. Terutama industri perikanan. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat apalagi jika bandara didorong untuk membuat perpanjangan maka dinamika ekonomi akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

Jalan Trans Maluku Dibangun untuk Pemerataan dan Keadilan Sosial

AMBON – Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku berbasis pada pemerataan dan keadilan social. Bukan semata-mata aspek ekonomi. Karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur. “Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu (24/3).

Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024. Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar. Febry mengatakan, ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Bapak Presiden dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan sekaligus simbol kehormatan bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan Trans Maluku sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris. “Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas,” kata Herry.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya.

Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berpandangan, kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan. Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementrian Dalam Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Penguatan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendukung upaya penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen undang-undang. Dalam hal ini, BPD bisa benar-benar menjalankan fungsinya terkait pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa. “Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat, nanti kami akan dalami ke Kementerian terkait,” ujar Moeldoko saat menerima audiensi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (3/3).

Moeldoko juga menanggapi masukan mengenai tunjangan para anggota BPD yang selama ini dirasa tidak merata. Untuk yang satu ini, Moeldoko berharap para anggota BPD lebih realistis dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana desa. Terlebih, jumlah BPD mencapai lebih dari 500.000 orang dari 75.436 desa di seluruh Indonesia.

Terlepas dari itu, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan yang turut hadir dalam audiensi ini mengapresiasi langkah para anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya. Abetnego menjelaskan, Kedeputian II KSP juga punya peran yang membidangi desa, sehingga bisa menjalin kerja sama dengan para BPD dalam mengawal pembangunan desa. “Tapi informasi ini baru kami dengar, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. KSP juga siap berdiskusi lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan di desa, karena kami selalu terbuka dan berinteraksi menerima berbagai aspirasi dari berbagai pihak,” tutur Abetnego.

Ketua PABPDSI Fery Radiansyah menyambut baik respon dari KSP. Fery menuturkan, langkah peningkatan kapasitas anggota BPD adalah perjuangan sesuai amanah undang-undang. Dengan begitu, Fery sangat berharap KSP bisa menjembatani perjuangan anggota BPD sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Fery menambahkan, para anggota BPD juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa yang minimal mencapai Rp2,7 miliar. “Ini aspirasi dari seluruh Indonesia. Sehingga kami butuh juga kebijakan dari Pemerintah Pusat,” imbuh Fery.

Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari dasar hukum itu, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Moeldoko Instruksikan Penerapan Kendaraan Bermotor Listrik di Lingkungan Pemerintahan

JAKARTA –Peta jalan (roadmap) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di lingkungan instansi Pemerintah diharapkan bisa selesai dalam 10 hari ke depan. Harapan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB. “Roadmap ini perlu segera dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan tahapan. Jangan sampai meleset. Perlu kesiapan agar industri bisa bergerak,” ujar Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan KBL-BB di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/3)..

Menurut Moeldoko, implementasi kebijakan KBL-BB di lingkungan instansi Pemerintah bisa meyakinkan masyarakat untuk segera mengonversi kendaraannya ke KBL-BB. Apalagi, lanjut Moeldoko, ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomo 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Terlebih, semua K/L hingga Pemerintah Daerah telah mendukung upaya ini.

“Beberapa aturan juga sudah tersedia dalam rangka mendukung roadmap ini. Sehingga bisa langsung dieksekusi, walaupun masih ada yang perlu diselaraskan kembali, seperti sarana dan pra sarana pendukung. Selain itu, industri juga sudah memulai produksi,” imbuh Moeldoko.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan aturan main konversi kendaraan konvensional ke KBL-BB. Upaya ini dilakukan karena biaya konversi jauh lebih rendah ketimbang membangun KBL-BB baru. Sementara untuk implementasinya, Budi menyampaikan, para pejabat di Kementerian Perhubungan sudah memulai penggunaan mobil listrik Ionic produksi Hyundai dan bisa jadi percontohan bagi K/L lainnya.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listri Negara (PLN) dalam penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan, SPKLU ini bisa melibatkan pihak swasta sesuai dengan mekanisme dan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 13 tahun 2020 yang merupakan turunan Perpres Nomor 55 tahun 2019.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia G L Kalake siap memimpin penyusunan roadmap implementasi KBL-BB dengan K/L terkait. “Terutama melalui pendekatan regulasi dari sektor terkait. Sehingga teknis pelaksanaan percepatan KBL-BB bisa segera terealisasi,” ujar Ayodhia.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan KBL-BB di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/3).