Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Siapkan 3,8 T untuk Pulihkan Pariwisata

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor parwisata dengan sejumlah insentif. Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh). “Insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata serta bidang usaha ekonomi kreatif seperti periklanan, perfilman dan lainnya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta dalam webinar tentang Pariwisata dalam Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (13/8).

World Tourism Organization menyatakan, pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak pandami. Menurut data dari Kemenparekraf, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia diprediksi menurun menjadi 5 juta orang dari sebelumnya 16 juta orang pada 2019. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara diprediksi turun menjadi 120 juta orang dari 303 juta tahun lalu. Dampaknya, terjadi pendapatan devisa akan turun dari target sejumlah 21 miliar US dollar menjadi 15 miliar US dollar.

Berbicara dalam webinar yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian seperti Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemenkop UKM dan Kemenko Maritim dan Investasi, Febry menegaskan KSP berperan mensinergikan sejumlah pihak agar sektor pariwisata kembali pulih. Keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi menjadi sinyal positif dan membangun kepercayaan calon wisatawan. Langkah lainnya adalah membuka kembali sektor pariwisata di Bali secara bertahap mulai Juli lalu. Direncanakan juga pembukaan destinasi wisata lainnya seperti Pulau Bintan, Bangka Belitung serta Banyuwangi di Jawa Timur. “Tentunya pembukaan ini disertai dengan simulasi dan persiapan yang ketat,” ujarnya.

Untuk para pelaku industri parekraf, Febri mengharapkan sikap proaktif dalam mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pelaku industri ini juga harus mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku masyarakat, yaitu dengan cara inovasi dan digitalisasi. Selain itu, pelaku parekraf perlu melakukan optimalisasi sumber daya sesuai potensi pasar. “Fitur-fitur produk komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan,” tambah Febry.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, Kemenkeu memberikan beberapa skema untuk mendukung upaya pemulihan. Selain dukungan untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun, Kemenkeu juga memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian, hibah pariwisata senilai Rp0,1 triliun. Sedangkan, kompensasi atau dukungan kepada pemda melalui dana cadangan dalam rangka pemulihan ini sebesar Rp8,7 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Nunung Rusmiati menjelaskan, dalam lima bulan terakhir ini hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan. Asosiasi itu menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi pandemik. Diantaranya, mengadakan Asia Inbound Talk Tourism setiap pekannya. “Kami libatkan juga seluruh gubernur dalam upaya mempromosikan pariwisata,” paparnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

MoU Pembangunan Kilang Tanjung Api-Api Ditandatangani

Pemerintah mendorong percepatan pembangunan kilang pengolahan minyak mentah baru di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan.

Kantor Staf Presiden mendukung setiap upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan kilang pada kawasan ini. “Kedua belah pihak harus melakukan langkah-langkah progesif agar pembangunan kilang ini dapat segera terlaksana” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko sebelum penandatanganan nota kesepahaman proyek kilang minyak di Tanjung Api-Api antara Dex Indonesia dengan Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Jakarta, Rabu (12/8).

Sementara itu, Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta berharap kilang minyak ini dapat segera beroperasi. “Target komersialisasi kilang ini harapannya tak sampai tahun 2024 sudah dapat berproduksi,” ungkap Febry.

Menurut Febry, pembangunan kilang ini membutuhkan waktu 28 bulan. Selain itu juga penandatanganan nota kesepahaman ini menujukan komitmen kuat pemerintah mendukung percepatan pembangunan kilang minyak untuk menjaga ketahanan energi nasional

Pada kesempatan tersebut, CEO Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan proyek pembangunan kilang minyak di wilayah Sumatera Selatan ini sangat sangat penting. “Proyek ini sangat strategis di dalam konsep besar pengembangan Pertamina, sebagai salah satu prioritas,” paparnya.

Menurut Ignatius Tallulembang, pengembangan kilang minyak di Tanjung Api-Api ini sudah hampir 23 tahun masuk di dalam rencana Pertamina. Namun, belum dapat terealisasikan. Ia berharap rencana pembangunan kilang ini tak terhambat masalah perizinan.

“Semoga perizinan dapat segera selesai sehingga kilang minyak ini nantinya dapat menyuplai dan mencukupi kebutuhan BBM untuk lima provinsi di Sumatera bagian Selatan.” ungkap Ignatius

Pertamina sangat perlu melakukan pengembangan atau pembangunan kilang, baik itu berupa upgrading dan pembangunan kilang baru. Rencana pembangunan kilang minyak di kawasan Tanjung Api-Api ini juga dimaksudkan untuk mendukung keberadaan kilang minyak Plaju milik PT Pertamina (Persero) yang telah beroperasi 100 tahun.

Sedangkan pewakilan Dex Indonesia ETS Putera sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah terkait pembangunan kilang di Tanjung Api-Api. “Kami berkomitmen secara serius membantu program pemerintah dalam bidang ketahanan energi nasional. Adapun status proyek saat ini, kami sudah mendapatkan izin usaha dari Kementerian ESDM melalui BKPM untuk mendirikan kilang minyak di KEK Tanjung Api-api,” ungkap Putera.

Pembangunan kilang minyak ini akan memberikan efek ekonomi yang cukup besar bagi negara. Di antaranya, penyiapan lapangan pekerjaan, mendapatkan produk BBM yang kompetitif.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Pangkas Izin Budidaya Udang

Pemerintah berencana menyederhanakan izin usaha budidaya udang nasional. Tujuannya untuk meningkatkan produkstivitas dan pengembangan budidaya udang. Awalnya terdapat 21 izin usaha yang harus dipenuhi untuk berusaha budidaya udang. Namun kini pemerintah akan menyederhanakan menjadi hanya tiga izin usaha saja.

“Pemerintah berkomitmen proses perizinan ini tidak akan dipersulit dan dilakukan dengan cepat,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut penataan perizinan berusaha budidaya udang di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/07).

Sebagaimana diketahui udang menjadi salah satu komoditas utama dan sebagai andalan penghasil devisa negara. Budidaya udang juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas. Karena itu, usaha budidaya udang perlu terus ditingkatkan.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Kantor Staf Presiden bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga berupaya menata izin usaha budidaya udang. Selain meringkas jumlah perizinan, Moeldoko juga menyampaikan pentingnya kemudahan pelaku usaha budidaya udang untuk mendapatkan skema kredit atau pinjaman.

Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 150 miliar, namun pelaku usaha tambak udang merasa kesulitan mendapatkannya.” Perlu upaya sosialisasi dan pendampingan. Perlu dicontoh penyaluran kredit bagi para petani di Lombok Timur. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, perbankan, Jasindo, bekerja sama dalam penyaluran pinjaman. Jadi perlu upaya kooperatif karena pasar udang sangat bagus.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menjelaskan, perizinan usaha budidaya udang sebanyak 21 jenis tersebut karena dalam prosesnya melibatkan 21 kementerian dan lembaga. “Kemudian diringkas menjadi 6 perizinan dan akhirnya disetujui cukup 3 perizinan. Tinggal nanti diatur bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya di sektor masing-masing.”

Edhy juga mengatakan, upaya menyederhanakan perizinan ini juga menjadi penyemangat bagi pelaku sektor usaha budidaya udang. “Beri kesempatan pada mereka untuk jalan saja dulu, terkait mengenai pajak dan sebagainya, nanti setelah peraturan ditetapkan.”

Menurutnya, dalam lima tahun ini, target pengembangan alternatif wilayah pengembangan kawasan tambak udang adalah seluas 10 ribu hektar. Kawasan itu mencakup Aceh Timur atau seluruh wilayah Provinsi Aceh. Alternatif sebaran lokasi lainnya adalah di daerah Lampung. Pengembangan lokasi perlu dilakukan karena area tambak udang berisiko tidak lekas produktif setelah panen. Karena itu, luas tambak udang tidak perlu 5 ribu hektar sekaligus, tapi cukup seribu hektar. Selanjutnya, perlu membuka area tambak di wilayah lainnya. Untuk setiap meter kubik tambak bisa diisi dengan sebanyak 1200 udang.

Edhy menjelaskan, pasar udang sangat tinggi. Karena itu, sedang dipertimbangkan perluasan dan pengembangan industri budidaya udang. Sebagai contoh, kawasan lahan hutan di Cilacap akan dipersiapkan untuk tambak. Begitu juga areal perkebunan bisa diubah menjadi tambak budidaya udang. Selain itu ada pula kawasan di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang bisa dimanfaatkan menjadi area tambak budidaya udang.

Categories
Berita Kedeputian I Kementrian Pertahanan Indonesia

Temui Moeldoko, Dubes China Jelaskan Soal Uighur di Xinjiang

Jakarta – Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. “Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur,” kata Xiao Qian. Ajakan itu disampaikannya saat menemui Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (17/12), di Bina Graha Kompleks Istana.

Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur

(Xiao Qian, Dubes China untuk Republik Indonesia)

Kedatangan Duta Besar Xiao Qian menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidaklah benar. Duta besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur kondisinya aman. “Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” kata Duta Besar Xiao Qian.

Selain membahas isu muslim Uighur, Duta Besar Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen China pada kerjasama ekonomi China dan Indonesia. China terus menguatkan dan memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia. Investasi China di Indonesia saat ini sebesar 3,3 miliar dollar US, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.

Menanggapi persoalan di Xinjiang, Moeldoko memahami bahwa itu merupakan urusan internal China. Dia menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah sulit menghadapi serangan hoax. Hal yang sama pernah dialami Pemerintah Indonesia.

Menanggapi hubungan kerjasama ekonomi, Moeldoko menyampaikan kritiknya tentang relokasi 33 perusahaan China. “Mengapa tidak satupun yang relokasinya di Indonesia,” kata Moeldoko. Dia berharap kerjasama kedua negara tidak hanya di bidang selain perdagangan dan investasi. Kerjasama harus diperluas di bidang militer, serta industri perikanan dan kelautan.