Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Harapkan Pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar Jadi Pilar Pertahanan di Indonesia Timur

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan Dermaga Lantamal VI dengan harapan agar fasilitas ini dapat memperkuat keamanan di Makassar New Port, Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat yang diintegrasikan dengan peningkatan fasilitas ketahanan dan keamanan.

“Untuk itu saya meminta kepada semua pihak agar seluruh proses, khususnya perizinan, dapat dipercepat sehingga pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera dimulai setelah perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini,” ungkap Moeldoko.

Tak hanya mengapresiasi, Moeldoko juga meminta komitmen seluruh pihak untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur terbesar di Indonesia timur ini.
Selain Kepala Staf Kepresidenan, hadir dalam penandatanganan perjanjian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV Prasetyadi, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Deputi I KSP Febry C. Tetelepta di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Selasa (24/8).

Kerja sama tersebut nantinya mencakup pembangunan Dermaga 150 Meter x 12 meter kubik, pembangunan trestle (jalan akses dari daratan) menuju dermaga, dan lain sebagainya. . Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry C Tetelepta menambahkan perlunya peningkatan fasilitas Lantamal VI Makassar sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan pelabuhan sebagai penopang kegiatan perekonomian di Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, pembangunan dermaga tersebut akan membantu kemajuan bangsa. “Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan salah satu pilar poros maritim dunia yang utama. Namun pilar poros maritim yang tak kalah penting adalah pertahanan maritim. Oleh karenanyadua hal ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar Yudo Margono

Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Makassar New Port berada dalam lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Markas Komando Lantamal VI Makassar. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penghubung transportasi dan perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta lalu lintas internasional dari dan ke Australia.

Sementara itu, rencana pembangunan dermaga 150 Meter x 12 meter kubik bagian sisi luar breakwater Lantamal VI tersebut sesuai dengan permintaan TNI AL. Dermaga sepanjang 150 meter nantinya akan diperuntukkan untuk mewadahi kebutuhan sandar KRI jenis LPD (Landing Platform Dock) dan jenis fregat yang dapat mengangkut tank dan alat berat lainya.

Saat ini para pihak terkait sedang melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengurusan perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang membutuhkan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Optimalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan

JAKARTA– Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan agar berjalan optimal. Termasuk menjembatani komunikasi antar Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan mekanisme penyalurannya. “Kita mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini lebih optimal, dan perlu terobosan tata kelola khususnya akurasi data penerima,” ujar Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP, Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/7).

Febry menambahkan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap para nelayan, KSP perlu memastikan masalah yang tersumbat bisa dipecahkan. Apalagi sektor kemaritiman menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. KSP melihat masih ada problem terkait akurasi data penerima sehingga realisasi penyerapan di tahun 2020 hanya mencapai 500.000 kilo liter atau sekitar 26 % dari total kuota.

Sejak tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengusulkan 1,9 juta kilo liter kuota subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar kepada seluruh kapal nelayang yang berdaya tampung hingga 30 GT. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini pun nelayan harus terdaftar di sistem KKP serta telah diverifikasi datanya dan memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Saat ini pemerintah juga sedang berupaya mengoptimalkan pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Harapannya, subsidi BBM untuk para nelayan di Maluku juga bisa sampai. “Sebagai salah lokus pilot project ini, kita harus pastikan di Maluku yang dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, tidak ada masalah soal penyaluran,” ujar Febry.

Febry menambahkan, diperlukan penyederhanaan mekanisme pengajuan BBM bersubsidi. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya akurasi data yang berujung pada rendahnya angka penyaluran BBM bersubsidi adalah jumlah komponen persyaratan yang harus dilengkapi oleh nelayan terlalu banyak dan rumit.

“Syarat memperolehnya mesti disederhanakan menggunakan Kartu KUSUKA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka itulah yang perlu kita dorong dan pastikan percepatannya,” imbuhnya.

“Saya harapkan kepada kita semua untuk dapat menyusun timeline kapan mulai pelaksanaan pilot proyek, target penyerapan BBM bersubsidi untuk nelayan, dan percepatan pendataan Kartu KUSUKA. Sehingga, kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan optimal,” tegas Febry.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran BBM Bersubsidi bagi nelayan adalah Masih banyaknya nelayan yang melakukan pembelian BBM bukan di SPBUN (SPBU Nelayan) melainkan di SPBU Reguler, sehingga realisasi penyalurannya tidak tercatat sebagai realisasi Konsumen Pengguna Usaha Perikanan.

Oleh karenanya, PT. Pertamina (Persero), sebagai perusahaan penyedia bahan bakar minyak bumi dan gas, menyatakan kesanggupannya untuk terus melakukan penambahan titik pelayanan SPBUN di sentra-sentra nelayan sesuai rekomendasi KKP sehingga nelayan tidak perlu mengambil BBM di SPBU yang lokasinya berjarak cukup jauh.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Pelabuhan Kijing di Kalbar Ditargetkan Beroperasi Parsial Tahun Ini

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal percepatan pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden khususnya dalam bidang logistik nasional, maka pihaknya ingin melihat progres, melakukan pengendalian, dan debottlenecking masalah yang ada.

“Kita ketahui pembangunan pelabuhan dilakukan bertahap, darat dan laut. Dimana sekarang sudah di akhir tahap I, sementara tahap II ditargetkan selesai tahun 2024. Kami bilang sudah on the track untuk tahap I. Namun sampai dengan saat ini butuh perhatian untuk pembebasan lahan,” ujarnya dalam rapat koordinasi secara virtual, Senin (12/7).

Febry menyampaikan bahwa progres pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing saat ini telah berada di jalur yang tepat. Sehubungan dengan kemajuan pembangunan yang sudah baik, Febry optimistis bahwa target operasi parsial di tahun 2021 dapat tercapai.

“Pengadaan tanah telah mencapai 96% dan konstruksi untuk tahap inisial telah mencapai 91%,” ujar Febry.

Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Zuhri Iryansyah menyatakan dari target awal 198,58 hektare, pihaknya sudah menguasai 190,2 hektare. Sementara itu sebesar 5,2 hektare dalam proses relokasi dan 3,1 hektare belum dikuasai.

“Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan pembebasan lahan. Diantaranya sengketa dengan ahli waris tanah pemakaman warga keturunan Tionghoa, dan juga pembebasan lahan terkait tanah aset desa,” ujarnya.

Zuhri juga menjelaskan rencana proses relokasi jalan nasional menuju ke Pelabuhan Mempawah. Saat ini, rencana relokasi tersebut masuk ke dalam proses appraisal serta pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah agar proses pengadaan tanah tetap didukung. Terima kasih atas support yang telah dilakukan. Saat ini kami dalam tahap sosialisasi pembebasan lahan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Febry meminta Pelindo II berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Ia meminta semua pihak untuk menetapkan tenggat waktu dan bekerja sesuai dengan target tersebut.

“Kalau nanti administrasi sudah selesai tolong dipercepat. Untuk relokasi jalan nasional akan kami bantu koordinasikan dengan lembaga terkait. Pastikan tanggalnya, pastikan kalau seminggu ya seminggu selesai. Tanggal 31 Agustus 2021 kami akan kunjungan ke lapangan untuk memastikan,” kata Febry.

Sukaliman, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa keberadaan Pelabuhan Kijing akan sangat bermanfaat dalam mendistribusikan komoditas unggul daerahnya di tingkat nasional maupun internasional.

“Komoditas utama Kalimantan Barat adalah CPO, tambang bauksit, dan hasil-hasil perkebunan”, ungkap Sukaliman.

Pengembangan kawasan dan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi merupakan prasyarat utama suksesnya pembangunan yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. “Untuk itu, kami juga akan mendorong percepatan pembangunan akses menuju Pelabuhan Kijing”, ujar Febry.

Sebagai informasi, Pelabuhan Terminal Kijing dibangun di atas lahan seluas hampir 200 hektare di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Pelabuhan ini dibangun dalam beberapa zona, yaitu zona kontainer yang ditargetkan memiliki kapasitas 1,95 juta TEUs/tahun, zona curah cair 12,18 juta TEUs/tahun, zona curah kering 15 juta TEUs/tahun, dan zona multipurpose 1 juta TEUs/tahun. Pelabuhan Kijing ditargetkan mulai beroperasi secara parsial pada tahun 2021 dan beroperasi penuh pada tahun 2024.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Kumpulkan Stakeholder Perumahan, KSP Moeldoko Pastikan Pemerintah Kebut Program Perumahan Rakyat

JAKARTA – Beragam program pembangunan perumahan rakyat pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pantauan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam hal ini, KSP ingin memastikan berbagai program perumahan rakyat tak hanya bisa menurunkan backlog perumahan, melainkan juga bisa jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

“Untuk itu, kami akan memastikan agar program perumahan rakyat ini dapat terus dikebut. Apabila ada kendala-kendala, kita lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat agar target perumahan rakyat dapat tercapai,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Program Perumahan Rakyat di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (29/6).

Beberapa program yang dimaksud antara lain, Program Satu Juta Rumah, Rumah Susun Perkotaan yang merupakan Proyek Prioritas Strategis (major project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Rumah Swadaya yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020. Moeldoko menjelaskan, program perumahan rakyat ini perlu didukung ➕ diprioritaskan karena menjadi kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, selain peran Pemerintah, diperlukan dukungan dari unsur-unsur lainnya, termasuk lembaga pembiayaan perumahan, baik melalui institusi yang dikelola negara maupun perbankan pada umumnya, serta BUMN dan swasta lainnya. Pada kesempatan ini, Moeldoko juga ingin menegaskan kembali arahan dari Presiden agar suatu program tidak hanya sekadar sent, tetapi manfaatnya untuk perekonomian dan kesejahteraan juga harus dipastikan delivered.

“Kita perlu petakan kebutuhan dukungan, termasuk berbagai regulasi hingga insentif yang harus disiapkan agar hal ini dapat kita capai, termasuk menyiapkan pilot project agar sektor perumahan dapat semakin memberikan daya ungkit,” jelas Moeldoko.

Pernyataan Moeldoko tidak lepas dari banyaknya pengelola program perumahan rakyat. Mulai dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), BUMN mulai dari Perumnas, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), termasuk pihak swasta.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan kesiapannya untuk melanjutkan inovasi dan percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui Program Sejuta Rumah. Apalagi, kata Khalawi, sejak 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pihaknya telah merealisasikan 4,8 juta rumah dari target sebanyak 5 juta. “Sehingga kolaborasi diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 7,6 juta,” jelas Khalawi.

Sementara, BP Tapera telah memulai program pembiayaan khusus perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan. “Jika dana ini sudah cukup, maka ke depan bisa menggantikan peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Optimalkan Sumber Energi Dalam Negeri Melalui Jargas dan Gasifikasi Batu Bara


JAKARTA – Berbagai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber energi dalam negeri semakin terlihat jelas. Di antaranya melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). “Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam,” jelas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Webinar International Institute for Sustainable Development dengan tema The Importance of Energy Subsidy Reform for the Economy and Sosial Welfare dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/6).


Hingga 2020, pemerintah mencatat telah menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga sebesar 696.011 sambungan rumah (SR). Jumlah ini pun diharapkan bisa meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang. Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga menjadi efisien dan lebih aman, serta menjadi kesempatan yang sangat baik untuk investasi.


Sementara proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ditargetkan bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025. Proyek ini pun, kata Moeldoko, sudah dibicarkan beberapa kali dalam sidang kabinet.


Beragam terobosan itu, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan upaya untuk memenuhi permintaan di tengah penurunan produksi minyak dan gas (migas) dan menekan impor. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai net importir minyak bumi sejak 2004. “Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengotimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor,” terang Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Yusuf Didi Setiarto.


Di sisi lain, lanjut Moeldoko, pemerintah terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hingga saat ini, Moeldoko mengungkapkan, Menteri Sosial telah bekerja keras memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.


“Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran,” imbuh Moeldoko.


Poin lainnya, Moeldoko memastikan, transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Mulai dari keberlanjutan pembangunan, kapasitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Moeldoko menjelaskan, transformasi subsidi itu menjadi bagian dari formula extraordinary di tengah pandemi Covid-19 yang mengubah banyak hal. “Sehingga perlu cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali,” imbuh dia.