Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian

Pemerintah Dukung Inisiatif Swasta Produksi Vaksin

BANTEN – Pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam bidang farmasi, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih, keinginan tersebut sudah tertuang dalam Instruksi Presiden, nomor 6 tahun 2016, tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Oleh karena itu, Pemerintah mendukung penuh upaya berbagai pihak termasuk swasta dalam terkait kemandirian dalam bidang farmasi. “Pembangunan pabrik vaksin yang dilakukan oleh swasta ini untuk memperkuat Industri vaksin yang sudah dibangun oleh BUMN Biofarma sejak lama dan menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Ini harus kita siapkan sebagai langkah preventif dalam global public health emergency,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa (24/11).

Moeldoko menjelaskan, dengan adanya pabrik ini juga sekaligus memperkuat dan saling mendukung percepatan penanganan pandemi dengan memproduksi berbagai macam vaksin seperti vaksin covid,vaksin TBC, Vaksin Meningitis dan vaksin lainnya. KSP yang memiliki fungsi sebagai delivery unit untuk pengendalian program strategis nasional melihat percepatan produksi vaksin ini adalah suatu keharusan prioritas nasional.

“Kami mendukung dan mendorong anak bangsa untuk berkarya memproduksi vaksin dalam negeri baik BUMN Biofarma dgn Sinovac, lembaga Eijkman dengan vaksin Merah Putih, termasuk pihak swasta lainnya seperti JBio dengan Longcam ini,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten

Moeldoko menambahkan, penyediaan vaksin adalah amanah konstitusi negara dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Negara memberikan dukungan penuh industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin yang diperlukan masyarakat Indonesia dan pasar global pada umumnya.

Dia pun yakin, penguatan ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. “Sehingga inilah era elaborasi dengan semangat kegotong royongan sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengharapkan agar lembaga terkait seperti Kementrian Kesehatan, BPOM dan para pakar dapat membimbing proses pendirian pabrik vaksin ini dengan pengawasan, monitoring yang ketat dan evaluasi mendalam terhadap proses produksinya agar dapat memenuhi azaz efikasi dan keamanan sesuai standar World Health Organization (WHO). “Taat azaz dan kekuatan regulasi adalah kunci keberhasilan pendirian pabrik vaksin yang berkualitas,mohon bimbingan intensif dari lembaga terkait dan para pakar,”harapnya.

Kepala BPOM Penny Lukito juga menjelaskan pentingnya kemandirian dalam hal obat dan farmasi. Untuk itu, dia mengatakan, BPOM bangga dengan berkembangnya industri farmasi di Indonesia. “Suatu kebanggaan di masa pandemi COVID-19 ini justru bermunculan investasi biofarmasi. Selain mendorong kemandirian industri obat dan farmasi, ini juga bisa mendorong ekspor. Kami menunggu pendampingan vaksin COVID-19 fase ke 3 (tiga),” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama JBio Mahendra Suhardono menyampaikan, pabrik di Cikande ini akan menghasilkan produk-produk biofarmasi, termasuk Vaksin COVID-19. Produk-produk tersebut diprioritaskan pada yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan juga negara-negara sedang berkembang.

“Nantinya produk yang akan dihasilkan sesuai dengan pemenuhan standard mutu internasional, khususnya Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan BPOM RI, dan juga GMP (Good Manufacturing Practice) WHO,” ungkap Mahendra.

Dalam pengembangannya, ke depan perusahaan ini akan melakukan transfer teknologi bahan baku dan produk jadi biofarmasi untuk membangun kemandirian nasional. Pabrik biofarmasi modern dan memenuhi standard dunia milik JBio dan Longcam ini memiliki nilai investasi Rp500 miliar dan menempati lahan seluas 14.850 meter persegi.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Video

Kepala Staf Kepresidenan Menjawab : Vaksin COVID-19

Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjawab pertanyan jurnalis terkait vaksin COVID-19.

Moeldoko menekankan bahwa penanganan pandemi Covid-19, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta lembaga internasional. Kolaborasi ini nantinya akan semakin meningkatkan efektifitas penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Mendengar: Pemerintah Permudah Izin UMKM

BANDUNG-Kantor Presiden (KSP) menggelar acara “KSP Mendengar” di Kota Bandung, pada Kamis malam (12/11) yang dihadiri oleh pimpinan 43 organisasi masyarakat dan kepemudaan. Tujuan KSP Mendengar adalah menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lainnya terhadap berbagai isu dan permasalahan nasional.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Donny Gahral mengatakan, kondisi pandemi virus Covid-19 saat ini berbagai bidang usaha mengalami dampak pelemahan. Pemerintah, melalui UU Cipta Lapangan Kerja akan mempermudah izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Pemerintah akan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakan rakyat membuka usaha sendiri dengan lebih mudah karena perizinan bagi UMKM dipermudah,” ungkap Donny

Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi usaha sektor kecil dan menengah. Donny menambahkan, UMKM memiliki potensi sangat besar untuk menggeliatkan lagi ekonomi Indonesia agar terus bergerak dan bangkit. Nantinya, perizinan UMKM akan lebih fleksibel dan tidak berbelit seperti sebelumnya.

“UMKM sudah terbukti sangat potensial membuat ekonomi Indonesia terus tumbuh. Selain itu juga UMKM menyerap banyak sekali tenaga kerja dan sudah tentu akan mengurangi pengangguran,” tegas Donny.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat saat beraktivitas. Untuk itu menjaga diri sendiri dan mengingatkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan sangat penting.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Anshor, Abdul Rozak mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mendengarkan berbagai permasalahan dan menjelaskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat terkait berbagai isu.

“Harapan kami ‘KSP Mendengar’ jangan hanya berhenti sekadar menjadi kegiatan seremonial namun diperkuat menjadi jaringan komunikasi Istana dan masyarakat terutama terkait menangkal berita bohong dan informasi yang menyesatkan di masyarakat maupun di sosial media,” kata Abdul Rozak.Sebelumnya kegiatan KSP Mendengar telah digelar di Serang, Banten dengan melibatkan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan.

Categories
Berita COVID-19 Kedeputian Kedeputian IV Video Video

KSP Monitoring Penanganan COVID-19 di Jawa Timur

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kunjungan ini membawa misi penting melakukan komunikasi isu-isu strategis dan monitoring evaluasi penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) ingin mendapat masukan dari seniman, kepala daerah, dan masyarakat. Ketika bertemu seniman tradisional Cak Kartolo, tentang kondisi masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Perubahan Perilaku dan Imunisasi Jadi Kunci Menekan Penyebaran COVID-19

JAKARTA – Dunia belum menemukan obat spesifik yang dapat membunuh virus SARS-Cov. Namun pemerintah memastikan, hingga kini para pakar terus meneliti sifat dan karakteristik virus penyebab pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan hanyalah mencegah tertular dan penularan yang dilakukan melalui intervensi perubahan perilaku dan imunisasi.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menyampaikan, imunisasi memberikan dampak langsung berupa perlindungan individu yang mendapatkan vaksin, dan jika berhasil mencakup minimal 75% dari populasi maka akan tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity). “Dengan begitu, 25% populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit,” ungkap Brian di Jakarta, Jumat (6/11).

Secara rinci, program imunisasi dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan menurunkan kematian (mortalitas). Merujuk pada tujuan tersebut, tentunya pengembangan vaksin dilakukan untuk menemukan vaksin yang paling efektif dan aman.

Prinsip yang sama dilakukan untuk vaksin COVID-19, sehingga setelah pengujian di ruang laboratorium, akan diikuti dengan uji klinis pada manusia. Vaksin yang lolos Uji klinis tahap dua sebetulnya sudah dapat memberikan gambaran awal bahwa vaksin tersebut adalah efektif dan aman. Uji klinis tahap tiga dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar antara kisaran 1.000-10.000 sehingga efek yang tidak diinginkan ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi sekalipun kecil kemungkinannya, mungkin bisa terdeteksi.

“Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma (Persero) akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional,” ujar Brian.

Dengan fakta tersebut, Brian menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir. Apalagi proses ini juga melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Prinsip keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Brian mengungkapkan, pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Saat ini BPOM bahkan tengah melakukan kunjungan ke Pabrik Sinovac di China untuk melakukan penilaian proses produksi, bersamaan dengan uji klinis tahap tiga yang sedang berlangsung.

“Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut,” kata Brian.