Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Redistribusi Tanah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA- Pemerintah melakukan akselerasi redistribusi tanah sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Akselerasi redistribusi tanah diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria. Saat Ratas Mei 2020, Presiden meminta diprioritaskan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat seperti program sertipikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan masyarakat.

“Dampak dari reforma agraria harus segera dirasakan rakyat berupa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, khususnya bagi petani, nelayan dan masyarakat adat di pedesaan,” ujar Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP di Jakarta, Kamis (12/11).

Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP

Ia menambahkan, arahan Presiden tersebut yang harus segera diakselerasi adalah redistribusi tanah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Arahan Presiden ini urgent untuk dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Khusus untuk reforma agraria, Presiden sudah menetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan dilanjutkan dalam RKP 2021, kegiatan yang harus diakselerasi adalah redistribusi tanah untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” tegas Usep.

Berdasarkan monitoring KSP, sumber tanah obyek reforma agraria yang paling luas adalah berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan target nasional seluas 4,1 juta hektar. “Untuk itu KSP mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga yang terkait serta pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bahu-membahu mewujudkan arahan Presiden tersebut dan harapan rakyat ini,” katanya.

Di era pandemi sekarang ini, percepatan redistribusi harus tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan dan disambungkan langsung dengan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Categories
Agraria Berita Video

KSP Siapkan Laporan 5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA- Kantor Staf Presiden akan merilis laporan 5 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Laporan ini akan menunjukkan legacy dalam 5 tahun, di mana di periode 2014-2019, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah meletakkan fondasi Indonesia menuju negara maju.

“Pembangunan infrastruktur sebuah legacy. Jalan tol Jagorawi yang menjadi tol pertama, dan banyak ditiru negara-negara lain, tapi setelah puluhan tahun baru terbangun 280 kilometer. Namun kini telah terbangun 1.250 kilometer jalan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko, dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bakti, Sekretariat Negara, Selasa, 15 Oktober 2019.

Dalam sambutannya di hadapan pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga yang hadir, Moeldoko menyampaikan, bahwa pemerintah telah bekerja maksimal memenuhi target pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019.

“Pembangunan Indonesia sangat baik, meskipun belum semuanya terpenuhi sesuai dengan target awal. Namun banyak indikasi positif menuju perubahan positif,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan perhubungan seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK. Ada juga infrastruktur di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi. Pembangunan waduk yang luar biasa masif di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa dalam bentuk pengelolaan dana desa.

“Di bidang pendidikan dan kesehatan juga banyak. Ini legacy yang harus terus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

TIGA PILAR; POLITIK, EKONOMI, BUDAYA

Laporan akhir periode pertama pemerintahan Jokowi disusun berdasarkan Nawa Cita yang dibagi menjadi tiga pilar; pembangunan bidang Politik, pembangunan bidang Ekonomi, dan pembangunan bidang Kebudayaan.

Di bidang politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kemudian di bidang Ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah.

Selanjutnya di bidang Sosial dan Budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan, laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden di bawah Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi. Laporan dipersiapkan antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Hal yang berbeda dalam laporan kali ini karena berbasis outcome dengan foto dan infografis.

Sebagai informasi, laporan 5 tahun Jokowi-JK akan dipublikasikan secara resmi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 melalui website ksp.go.id.

Categories
Agraria Berita Gugus Tugas Video

Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

JAKARTA – Menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat pada aksi peringatan Hari Tani Nasional, di Istana Merdeka, 24 September lalu, Jumat, 11 Oktober 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Bina Graha Kantor Staf Presiden.  Rapat ini dihadiri oleh Dirjen dan Deputi dari Kementerian ATR/BPN-RI, KLHK, Kemendesa PDDT, dan Kemenkeu dan Kemenkeu.

Dalam RTM ini, Moeldoko memberikan arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya melakukan percepatan realisasi Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang selama ini telah diusulkan oleh masyarakat.

“Saya mengharapkan arahan Presiden ini kita perhatikan baik-baik. Reforma Agraria mestinya dijalankan pada area-area yang diusulkan oleh masyarakat secara cepat. Sebab, selain mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan sumber kesejahteraan rakyat berbasis penataan pertanahan,” kata Moeldoko.

Ia melanjutkan, berjalannya hal-hal tadi akan melahirkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap program-program pemerintah

“Saya harap hal ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegasnya.

Merespon arahan Presiden Jokowi melalui Moeldoko, Dirjen Permasalahan Agraria dan Ruang Kementerian BPN pemerintah menyatakan bahwa peneyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria pada lokasi yang diusulkan beberapa telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti di Cianjur, Pemalang dan Banjarnegara.

Sementera, Dirjen Planologi KLHK mengatakan bahwa pelepasan kawasan hutan telah mencapai 2.5 juta hektar, dan akan terus bertambah hingga 4 juta hektar hingga akhir tahun.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan dalam rapat agar setiap kementerian memahami bahwa reforma agraria adalah program prioritas Presiden, sehingga wajib menjadi agenda pekerjaan masing-masing KL.

Dalam RTM ini, Moeldoko menyerahkan usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Lokasi tersebut terbagi ke dalam dua yuridiksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 33.584 hektar di 51 desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seluas 15.047 hektar di 38 desa.

Terkait dengan kelembagaan pelaksana reforma agraria, Kastaf menyatakan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah melakukan penataan kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Presiden Jokowi akan memimpin langsung proses pelaksanaan reforma agraria ini. Karena itu, akan dilakukan proses revisi secara terbatas terhadap Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Moeldoko.

Menutup RTM ini, Moeldoko mengingatkan bahwa komitmen reforma agraria akan terus berlanjut dalam periode pemerintahan Jokowi ke depan. Sehingga, hasil-hasil RTM ini akan terus ditagih dan ditindaklanjuti.