Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Kolaborasi Antara Negara Percepat Reformasi Kesehatan

JAKARTA – Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara perlu menerapkan agenda reformasi kesehatan. Tak terkecuali bagi Indonesia. Namun hal itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi sejumlah pihak, evaluasi, monitoring terhadap tata kelola dan pendanaan, serta pembenahan dalam pelayanan dasar kesehatan. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan pandemi Covid-19 merupakan momentum memperbaiki sektor kesehatan. “Terutama mengenai mitigasi tata kelola dan keberlanjutan finansial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan aat berbicara dalam acara Roundtable Discussion tentang Reformasi Sektor Kesehatan antara CSO di Indonesia dengan Para Pakar di Belanda secara daring dari Situation Room KSP, Kamis (26/11).

Apalagi, pandemi COVID-19 membuka mata banyak pihak perlu adanya perbaikan pada sistem kesehatan di Indonesia. Terutama dalam hal proses pengambilan keputusan berbasis bukti pada masalah kesehatan. “Sehingga saya setuju pernyataan Presiden yang ingin mendorong reformasi kesehatan sebagai masalah prioritas di masa depan,” kata Executive Director of PRAKARSA AH Maftuchan.

Sementara itu , Chaiman Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menekankan rendahnya persentase tenaga kesehatan doktor dan tenaga medis profesional dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Sehingga reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan pemberdayaan komunitas kecil melalui bantuan pemerintah.

Roundtable Discussion Reformasi Kesehatan di Situation Room KSP

Di sisi lain, dr. Adhi Sanjaya dari Technical Program Advisor doctorSHARE, menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, meningkatkan pemberdayaan pemerintah, dan terus melaksanakan kerja sama dengan public private sector di bidang kesehatan. Hal lain yang diperlukan Indonesia adanya ruang untuk implementasi lokal pada sistem kesehatan. “Mencontoh Belanda yang telah mereformasi sistem kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan anggaran negara untuk kesehatan nasional<” ujar Adhi.

Indonesia dan Belanda bisa saling bertukar informasi mengenai masalah kesehatan. Misalnya, Belanda bisa belajar dari Indonesia untuk beberapa penyakit yang tidak biasa terlihat di Belanda. Sebaliknya, Indonesia bisa mempelajari sistem kesehatan di Belanda.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian

Pemerintah Dukung Inisiatif Swasta Produksi Vaksin

BANTEN – Pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam bidang farmasi, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih, keinginan tersebut sudah tertuang dalam Instruksi Presiden, nomor 6 tahun 2016, tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Oleh karena itu, Pemerintah mendukung penuh upaya berbagai pihak termasuk swasta dalam terkait kemandirian dalam bidang farmasi. “Pembangunan pabrik vaksin yang dilakukan oleh swasta ini untuk memperkuat Industri vaksin yang sudah dibangun oleh BUMN Biofarma sejak lama dan menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Ini harus kita siapkan sebagai langkah preventif dalam global public health emergency,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa (24/11).

Moeldoko menjelaskan, dengan adanya pabrik ini juga sekaligus memperkuat dan saling mendukung percepatan penanganan pandemi dengan memproduksi berbagai macam vaksin seperti vaksin covid,vaksin TBC, Vaksin Meningitis dan vaksin lainnya. KSP yang memiliki fungsi sebagai delivery unit untuk pengendalian program strategis nasional melihat percepatan produksi vaksin ini adalah suatu keharusan prioritas nasional.

“Kami mendukung dan mendorong anak bangsa untuk berkarya memproduksi vaksin dalam negeri baik BUMN Biofarma dgn Sinovac, lembaga Eijkman dengan vaksin Merah Putih, termasuk pihak swasta lainnya seperti JBio dengan Longcam ini,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik vaksin PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten

Moeldoko menambahkan, penyediaan vaksin adalah amanah konstitusi negara dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Negara memberikan dukungan penuh industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin yang diperlukan masyarakat Indonesia dan pasar global pada umumnya.

Dia pun yakin, penguatan ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. “Sehingga inilah era elaborasi dengan semangat kegotong royongan sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengharapkan agar lembaga terkait seperti Kementrian Kesehatan, BPOM dan para pakar dapat membimbing proses pendirian pabrik vaksin ini dengan pengawasan, monitoring yang ketat dan evaluasi mendalam terhadap proses produksinya agar dapat memenuhi azaz efikasi dan keamanan sesuai standar World Health Organization (WHO). “Taat azaz dan kekuatan regulasi adalah kunci keberhasilan pendirian pabrik vaksin yang berkualitas,mohon bimbingan intensif dari lembaga terkait dan para pakar,”harapnya.

Kepala BPOM Penny Lukito juga menjelaskan pentingnya kemandirian dalam hal obat dan farmasi. Untuk itu, dia mengatakan, BPOM bangga dengan berkembangnya industri farmasi di Indonesia. “Suatu kebanggaan di masa pandemi COVID-19 ini justru bermunculan investasi biofarmasi. Selain mendorong kemandirian industri obat dan farmasi, ini juga bisa mendorong ekspor. Kami menunggu pendampingan vaksin COVID-19 fase ke 3 (tiga),” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama JBio Mahendra Suhardono menyampaikan, pabrik di Cikande ini akan menghasilkan produk-produk biofarmasi, termasuk Vaksin COVID-19. Produk-produk tersebut diprioritaskan pada yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dan juga negara-negara sedang berkembang.

“Nantinya produk yang akan dihasilkan sesuai dengan pemenuhan standard mutu internasional, khususnya Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan BPOM RI, dan juga GMP (Good Manufacturing Practice) WHO,” ungkap Mahendra.

Dalam pengembangannya, ke depan perusahaan ini akan melakukan transfer teknologi bahan baku dan produk jadi biofarmasi untuk membangun kemandirian nasional. Pabrik biofarmasi modern dan memenuhi standard dunia milik JBio dan Longcam ini memiliki nilai investasi Rp500 miliar dan menempati lahan seluas 14.850 meter persegi.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Gugus Tugas

Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

JAKARTA – Sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar. Penncapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first). Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani). Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11).

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah. “Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko .

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital. Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun. Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik. “Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online. “Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.

Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Terlebih, jika konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.

Categories
Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

UU Ciptaker Solusi Kurangi Pengangguran

MEDAN-Pemerintah terus berupaya meringankan beban masyarakat akibat dari pandemi COVID-19. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu mempermudah izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sehingga, dengan adanya UU Cipta Kerja, Presiden berkomitmen membuka kemudahan lapangan kerja,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Garhal Adian dalam acara KSP Mendengar di Medan (19/11).

Harapannya semakin banyak UMKM yang tumbuh maka semakin banyak tenaga kerja yang akan terserap. Sebab jumlah pencari kerja di Indonesia bertambah selama pandemi COVID-19 dari 6 juta pencari kerja dan 9 juta.

Program KSP Mendengar di Medan untuk menyerap aspirasi publik

Donny menjelaskan pemerintah membuat kebijakan melalui UU Cipta kerja bukan dalam rangka mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Ia juga mengakui terdapat beberapa kekurangan dalam undang-ungdang ini. “Perlu diingat, UU Cipta Kerja membuka peluang kerja. Mengenai kemudahan investor asing, UU Cipta Kerja mengaturnya dalam aturan yang sangat ketat,” tegas Donny.

Beberapa peserta KSP Mendengar di Medan ini pun langsung menyampaikan tanggapannya atas pemaparan Donny. Di antaranya Azlan yang mewakili Pergerakkan Mahasiswal Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara dan Cepe Riangea dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Medan.

Keduanya menegaskan akan melalukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. “Seperti apa yang sudah dilakukan pada UU MD3,” kata Azlan. Seperti diketahui, rogram KSP Mendengar ini bertujuan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo sebagai bahan kebijakan Pemerintah.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian III

Akhir Tahun, Banpres UMKM Bisa Menjangkau 12 Juta Pelaku Usaha Kecil

JAKARTA-Pemerintah optimistis program Bantuan Presiden untuk UMKM (Banpres UMKM) tahap satu dan dua dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir tahun. Pelaksanaan program Banpres UMKM tahap satu dan dua sudah dimulai sejak 17 Agustus 2020. “Realisasi program Banpres UMKM hingga saat ini sudah mencapai 79,61 persen dari total 100% yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020,” kata Aji Erlangga, Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (18/11).

Bantuan Presiden untuk sektor UMKM bertujuan memberikan stimulus modal bagi para pelaku usaha mikro agar usaha dan bisnis terus berjalan di tengah pandemi dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden agar pelaku UMKM bisa bertahan dan tidak terimbas pandemic Covid-19. “Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp 28,8 T untuk 12 juta pelaku usaha mikro,” ujar Aji.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut survei Asian Development Bank (ADB), BPUM paling tepat dan paling dibutuhkan oleh UMKM karena pendapatan sektor itu banyak yang turun. Program ini cepat terserap dengan dukungan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), Koperasi, Pemda, dan K/L yang melakukan pendampingan.

Aji menambahkan selama masa pandemi, separuh UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus berjuang dengan omzet yang turun drastis. Berdasarkan survey ADB, 88 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki kas dan tabungan. “39 persen UMKM bahkan harus mengandalkan keuangannya berdasarkan belas kasihan pinjaman saudara. Banpres UMKM ini diharapkan bisa jadi solusi konkret,” ujar Aji.