Kategori: Ekonomi

Cirebon – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko terus menghimbau masyarakat mendukung upaya percepatan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.

Terlebih lagi, Purnawirawan Panglima TNI tersebut mengakui keunggulan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia yang tidak goyah dihantam krisis sekalipun.

“UMKM harus menuju dunia digital. Jangan ragu masuk digital. Saat ini konsumen tidak ingin hal-hal yang ribet, apalagi kalau sudah berbicara soal waktu, semua harus cepat. Dunia digital tentu akan membuka peluang besar dan membawa perubahan drastis bagi UMKM kita,” kata Moeldoko dalam kunjungan kerjanya ke Rumah BUMN di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (9/11).

Kepala Staf Kepresidenan juga mengaku senang dengan inisiatif masyarakat yang secara kolaboratif mengembangkan ide bisnis melalui program Rumah BUMN pemerintah.

Seperti diketahui, Program Rumah BUMN berfokus pada pemberdayaan UMKM menjadi go digital. Dengan peningkatan literasi UMKM dalam berniaga secara digital, pelaku UMKM diharapkan mampu mendiversifikasi saluran pemasaran produk mereka sehingga meningkatkan pendapatan serta daya saing UMKM.

“Saya mengapresiasi inisiatif-inisiatif seperti ini karena Presiden berpikir keras bagaimana UMKM bisa naik kelas dan go digital. Rumah BUMN bisa jadi jembatan pelaku UMKM kepada dunia perbankan dan pasar. Tapi kalau anda tidak mau go digital, sudah pasti akan ditinggalkan konsumen,” imbuh Moeldoko.

Sementara itu, Moeldoko pada Rabu (9/11) melakukan kunjungan kerja ke Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat. Salah satu fokus kunjungan kerja ini adalah meninjau pengembangan UMKM di daerah.

Sebelumnya di Tegal, Moeldoko meninjau langsung aktivitas ekonomi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (PPP). Selain berdialog bersama para nelayan terkait harga kebutuhan pokok, harga jual ikan dan kebutuhan operasional para nelayan, Ia menghimbau agar produk pengolahan ikan bisa dipasarkan melalui UMKM yang sudah digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, kerja keras pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berhasil menjaga stabilitas harga pangan, pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus bersinergi dan melakukan berbagai extra effort atau usaha lebih dalam mengendalikan inflasi pangan.

“Stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM tidak lepas dari upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah,” kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (30/9).

Edy menjelaskan, pantauan Kantor Staf Presiden berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 27 September 2022, mayoritas harga komoditas pangan strategis masih berada dalam koridor yang aman.

Ia mencontohkan, komoditas pangan minyak goreng curah sudah berada pada harga Rp14.450 per kilogram atau di bawah tingkat Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sebesar Rp15.500 per kilogram. Selanjutnya, ujar dia, harga daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, juga sudah berada pada rentang harga normal dengan tingkat perubahan harga bulanan yang terjaga.

Saat ini, sebut Edy, harga cabai rawit berada di level Rp57.300 per kilogram atau turun 36,4 persen dari harga puncaknya pada 14 Juli 2022, yakni Rp90.050 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah, yang pada puncaknya mencapai Rp Rp64.800 per kilogram menjadi Rp35.500 per kilogram atau turun sebesar 17,44 persen.

“Pasca kenaikan harga cukup tinggi aneka cabai dan bawang pada rentang dua bulan yang lalu, saat ini aneka cabai dan bawang dalam tren menurun dan stabil,” terangnya.

Edy menyampaikan, untuk menjaga stabilitas harga pangan pasca kenaikan harga BBM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis. Diantaranya memperkuat dan memperluas kerjasama antar daerah, melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk kelancaran distribusi, dan menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi.

Selain itu, sambung Edy, pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2 persen Dana Transfer​ Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

“Pemerintah juga melakukan percepatan
Implementasi program tanam pangan pekarangan, dan memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga,” jelas Edy.

Pada kesempatan itu, Edy mengingatkan, bahwa harga pangan yang berada dalam kondisi mengkhawatirkan adalah kedelai kering. Di mana Per 27 September, rata-rata harga kedelai kering mencapai Rp 14.300 per kilogram.

“Pemerintah sedang menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi tingginya harga kedelai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta, Kamis (29), Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan II-2022 sangat menggembirakan, yakni 5,44 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini terjadi di tengah pelambatan global.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama didorong oleh kinerja industri pengolahan yang menunjukkan tren meningkat.

Menurutnya, jika dilihat secara sektoral, industri pengolahan merupakan komponen terbesar, yaitu 17,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Edy, di Jakarta, Senin (15/8).

Ia mengungkapkan, dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar, yakni 0,82 poin persentase. Di mana pada kuartal II-2022, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) di industri pengolahan sebesar Rp 587,5 triliun, atau tumbuh 4,01 persen secara tahunan (year on year)

“Angka ini juga menandakan bahwa industri pengolahan telah pulih dari dampak pandemi COVID19,” ujarnya

Edy menilai, pertumbuhan industri pengolahan memang tidak sebesar di sektor transportasi dan pergudangan, yang tumbuh sangat tinggi, yakni 21,27 persen. Namun, lanjut dia, pertumbuhan industri pengolahan tetap berarti bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia, mengingat proporsi sektor industri sangat besar dalam PDB.

Edy merinci, ada dua jenis industri yang berperan besar dalam mendongkrak pertumbuhan industri pengolahan. Yaitu, tekstil dan pakaian jadi, serta makanan minuman.

Pada triwulan II-2022, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh sangat besar, di angka 13,74 secara tahunan (year on year). Sementara makanan minuman tumbuh 3,68 persen. Pertumbuhan tersebut, sebut Edy, tidak terlepas dari momentum puasa dan Idul Fitri.

“Meski mengalami pertumbuhan, namun industri makanan minuman cukup terpukul dengan larangan ekspor CPO dan produk turunannya yang sempat diberlakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.