Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Pernyataan Soal Korupsi Bansos Rp100 T Spekulatif dan Kontroversial

JAKARTA – Pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial atau bansos senilai Rp100 triliun cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi. “Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” jelas Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono di Jakarta, Jumat (21/5).

Edy menjelaskan, sampai saat ini tidak jelas, asal angka Rp100 triliun yang dimaksud Novel itu. Apakah dugaan korupsinya, atau nilai proyek bansosnya. Menurut Edy, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, rasanya sulit diterima akal sehat. Begitu pun jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos.

Perlu diketahui, dari total anggaran PEN 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun, alokasi untuk klaster Perlindungan Sosial adalah Rp234,3 triliun. Adapun bansos yang merupakan bagian dari klaster Perlindungan Sosial tidak bernilai Rp100 triliun. “Jadi proyek apa yang dimaksud?” tanya Edy.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP itu pun meminta Novel sebagai bagian dari institusi pemberantasan korupsi, sebaiknya dihindari pernyataan-pernyataan yang cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi seperti itu. Apalagi masih ada dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum, termasuk pungutan liar (pungli) Bansos. “Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal Presiden sudah berkali-kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Kita serahkan sepenuhnya kasus tersebut pada penegak hukum,” jelas Edy.

Edy memastikan, Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi. Salah satu wujud paling nyata adalah arahan Presiden agar tahun 2021 pemberian bansos dalam bentuk barang diminimalkan. Sebaliknya, didorong semakin banyak pemberian bantuan secara non tunai, transfer via rekening, atau langsung kepada penerima melalui kantor pos.

Hal itu bisa dilihat dalam skema PEN 2021. Dari total anggaran klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp150,28 triliun, praktis hanya Rp2,45 triliun yang dialokasikan dalam bentuk barang, yaitu bantuan beras. “Lainnya disalurkan melalui non tunai, transfer atau melalui kantor pos langsung kepada penerima manfaat,” imbuh Edy.

Selain itu, pemerintah juga melakukan monitoring yang ketat untuk meminimalkan potensi korupsi. Kantor Staf Presiden sendiri telah membentuk Tim Monev PEN yang bekerja sejak 2020. Berdasarkan hasil monitoring, program penyaluran bansos telah berjalan lancar namun masih membutuhkan sejumlah perbaikan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Lepas dari Bahaya Deflasi, Pemulihan Ekonomi Indonesia Semakin Nyata

JAKARTA – Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin mantap setelah tingkat inflasi tetap positif dan terkendali. Hingga Maret 2021, angkanya berada pada level 1,37% secara year on year (yoy). “Artinya, Indonesia berhasil terhindar dari bahaya deflasi yang bisa menghambat pemulihan ekonomi,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Hasilnya pun terpampang nyata. Lihat saja kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 yang sebesar -5,32% y-o-y, berkurang menjadi -3,49% y-o-y pada kuartal III 2020. Kemudian membaik lagi pada kuartal IV 2020 menjadi -2,19% y-o-y. Di awal tahun ini, pada kuartal I 2021 membaik dengan kontraksi -0,74% y-o-y. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada kuartal I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74% (y-o-y) dan -0,96% (q-t-q). “Ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan bisa terwujud ke depan,” tambah Panutan.

Realisasi belanja negara pada kuartal I 2021 adalah sebesar Rp523,04 triliun, naik cukup tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2020 sebesar Rp452,41 triliun. Kenaikan angka APBN terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang diantaranya pertumbuhan belanja modal yang naik sangat tinggi sebesar 186,2%, belanja barang 82,7%, serta belanja lain-lain. Sementara itu, belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,0%.

Pergerakan positif juga terlihat pada realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM (PMA dan PMDN). Dalam kuartal I 2021 realisasi penanaman modal mencapai Rp 219,7 triliun atau naik 4,3% (y-o-y). Sementara pariwisata masih mengalami tekanan. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada kuartal 1 2021 mencapai 385,59 ribu kunjungan, turun 16,33% (quartal to quartal/qtq) atau turun 85,45% (y-o-y). “Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor pariwisata dengan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi,” ujar Panutan.

Angka produksi mobil pada kuartal 1 2021 mencapai 255.312 unit atau naik sebesar 23,4% (qtq), sedangkan penjualan mobil secara wholesale (penjualan sampai tingkat dealer) mencapai 187.021 unit atau naik 16,6%. Panutan menilai, catatan ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke atas mulai bergerak. Bahkan penjualan motor secara wholesale pada kuartal I 2021 mencapai 1.293.933 unit atau naik 64,52% (qtq). “Kenaikan ini mencerminkan perbaikan perekonomian pada ekonomi kelas menengah ke bawah,” jelas Panutan.

Dengan pergerakan berbagai indikator tersebut, PDB Indonesia pada kuartal I 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.969,1 triliun; sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp2.683,1 triliun.
Pada sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh infokom yang tumbuh 8,72%, pengadaan air 5,49%, jasa kesehatan 3,64%, pertanian 2,95%, pengadaan listrik dan gas 1,68%, dan real estate 0,94% (yoy). Sementara Industri pengolahan terkontraksi 1,38%, perdagangan terkontraksi 1,23%, terkontraksi 0,79%, transportasi 13,12%, akomodasi dan makan minum terkontraksi 7,26% (yoy).

Adapun menurut pengeluaran, kontraksi masih terjadi pada konsumsi rumah tangga 2,23%, konsumsi Lembaga Non Profit Pelayan Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,53%, dan Pembentukan Modal Tutup Bruto (PMTB) 0,23% (y-o-y). Sementara itu konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96%, ekspor 6,74%, dan impor 5,27% (y-o-y) . “Dengan proses pemulihan di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh positif dan cukup tinggi pada kuartal-kuartal berikutnya,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS

JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Maluku Barat Daya Butuh Infrastruktur, KSP Panggil Dua Kementerian dan Dua BUMN

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bahkan, KSP langsung mengundang Kementerian/Lembaga terkait untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Bupati MBD. “Kami ingin memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste,” Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Febry mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Karena perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda depan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pertemuan ini pun merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku karena infrastruktur yang sangat minim di daerah ini. Beberapa infrastruktur yang diusulkan antara lain jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM. “Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,” kata Noah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menuturkan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024. “Terhadap usulan ruas yang belum terakomodasi, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan perencanaan teknisnya terlebih dahulu,” ujar Yudha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Air Tanah dan Air Baku Iriandi Azwartika menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini terkait pula dengan upaya pengentasan stunting di daerah-daerah perbatasan.

Dukungan penuh untuk pembangunan perbatasan juga datang dari BUMN. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua PLN Syamsul Huda menegaskan, PLN akan memastikan seluruh desa di MBD teraliri listrik pada tahun 2023. Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan, Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden terkait BBM Satu Harga.


Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Percepat Alokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Bagi UMKM, KSP Panggil LKPP dan Kemendagri

JAKARTA – Pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, perlu percepatan. “Pelaksanaannya belum maksimal karena baru terimplementasi di 12 provinsi,” jelas Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma saat bertemu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (30/4).

Deputi III KSP memaparkan, kewajiban pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah ditegaskan pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Di antaranya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menanggapi pernyataan Panutan, Sestama LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan ada beberapa tantangan dalam implementasi pemberdayaan usaha kecil dalam pelaksanaan Program Belanja Langsung (BELA). Salah satunya mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah/KKP yang baru digunakan di beberapa K/L. Ada juga kendala pembayaran langsung/dimuka oleh UMK, perpajakan pusat dimana ada kewajiban bendahara untuk pungut dan potong.
Belum lagi model pertanggungjawaban yang masih beragam khususnya di daerah, dan yang terakhir terkait pajak daerah dimana bendahara diwajibkan memungut pajak daerah dengan nilai yang tidak seragam. “Kami usulkan sosialisasi secara masif,” ujar Setya.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri menjelaskan, dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah perlu memanfaatkan dan mengintegrasikan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing, serta E-Kontrak. Dengan begitu, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PBJ. “Kemendagri menggandeng LKPP dan stakeholder terkait dalam melakukan langkah monitoring dan evaluasinya,” tutur Bahri.

Baik LKPP dan Kemendagri pun sepakat bahwa secara substantif telah memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, disepakati juga percepatan proses finalisasi penyusunan surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang pelaksanaan PBJ pemerintah untuk UMKM oleh Pemda. Selain itu, Kemdagri dan LKPP sepakat untuk melakukan sosialisasi tentang PBJ yang diatur dalam Perpres No.16 Tahun 20218 yang telah diubah dalam Perpres No.12 Tahun 2021 untuk menjamin pelaksanaan secara berkelanjutan.