Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Politik

Utang Indonesia Dikelola Secara Prudent

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) kembali menggelar KSP Mendengar seri ke -10 dari Situation Room Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (23/2). KSP Mendengar dengan tema Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah ini diambil agar masyarakat benar-benar memahami postur utang dan anggaran Pemerintah, dan tidak terjebak dalam misinformasi yang beredar. “Karena sebenarnya pembiayaan utang Indonesia stabil sejak 2015. Pada 2020 memang utang lebih besar karena dampak pandemi,” tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Selain itu, lanjut Prastowo, Indonesia berhasil menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir pada level di bawah 30 persen. Meski begitu, Prastowo juga mengakui rasio tersebut sempat naik pads 2020 seiring dengan bertambahnya utang untuk penanganan Covid-19.

Di sisi lain, lanjut Prastowo, Indonesia juga mendapat proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain. “Karena pelunasan juga dilakukan, sehingga mengurangi beban. Dengan begitu, pengelolaan utang Indonesia sudah sangat prudent dan menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi,” jelas Prastowo seraya menambahkan, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal secara moderat dan tidak melebihi 3 persen.

KSP Mendengar kali ini juga tetap spesial karena dihadiri lebih dari 130 orang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko juga hadir bersama Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma dan para Tenaga Ahli Kedeputian III KSP.

Pada kesempatan ini, Reza Dharmayanda, salah satu peserta KSP Mendengar, mengusulkan agar Pemerintah membuat gambaran atau bagan infografik sederhana yang bisa menunjukkan utang Indonesia dikelola secara prudent. Dengan begitu, kata Reza, masyarakat tidak mudah memandang negatif nilai utang Indonesia. Terlebih, katanya, selama ini utang Pemerintah tersebut diperuntukkan bagi penanganan pandemi Covid-19.

Adapun Tenaga Ahli Madya Kedeputian III KSP Ina Nurmalia Kurniati menyampaikan, implementasi vaksin dan sinergi kebijakan akan terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. KSP pun optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 4,5 persen – 5,5 perssn pada 2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV- 2020.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PSN di Sulsel

JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera mewujudkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terutama untuk dua proyek pembangunan, yakni jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port. “Tim ini akan dipimpin oleh Sekda Provinsi dan melibatkan seluruh pihak. Sehingga tim ini akan jadi forum komunikasi yang baik,” tegas Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/2).

Pada rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ini akhirnya menyepakati bahwa Tim Percepatan akan dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan ini.

Rapat yang merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan Febry pada 10 Februari 2021 ini, menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan PSN di Sulawesi Selatan. Terutama yang melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Febry menekankan bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengadaan tanah di kabupaten/kota yang dilewati membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait. “Semua pihak harus terlibat aktif. Mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, sampai Polda harus dapat berkoordinasi dengan baik,” imbuh Febry.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun 2021.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Progres pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 66%. KSP mendorong percepatan pembangunan MNP serta infrastruktur pendukung lainnya, terutama pembangunan akses jalan tol menuju MNP.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Ekspor Nonmigas Kerek Neraca Perdagangan Januari

JAKARTA – Pemerintah berhasil mencatat surplus neraca perdagangan per Januari 2021 sebesar US$2,0 miliar. Hal ini membuat pemerintah semakin yakin pertumbuhan ekonomi tahun 2021 membaik.”Surplus neraca dagang ini diperkirakan menyumbang positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021. Catatan tersebut juga menunjukkan bagaimana kerja keras Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi selama masa pandemi Covid-19,” ujar Deputi III Kepala Staf Presiden, Panutan S. Sulendrakusuma saat dihubungi, Senin (15/2).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Panutan memaparkan, surplus neraca dagang terdorong naiknya nilai ekspor. Sepanjang Januari 2021, nilai ekspor Indonesia tumbuh 12,2 persen secara year on year (yoy) atau menjadi US$15,3 miliar. Menurut Panutan, peningkatan nilai ekspor tersebut cukup tinggi di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara-negara.

Panutan menambahkan, peningkatan ekspor nonmigas sebesar 12,5 persen sepanjang Januari 2021 menjadi penyubang terbesar surplus neraca perdangangan. Selain kontribusi dari sektor minyak dan gas yang juga meningkat 8,3 persen yoy. “Terutama dari kelompok komoditi nonmigas, seperti pertanian, pertambangan, dan industri dengan kenaikan berturut-turut sebesar 13,9 persen, 16,9 persen, dan 11,7 persen yoy,” jelasnya.

Di sisi lain, nilai impor Januari 2021 mencapai US$13,3 miliar, atau terkoreksi 6,5 persen yoy. Panutan menjelaskan, impor migas dan nonmigas turun berturut-turut 21,9 persen dan 4,0 persen yoy. Dari kelompok barang, penurunan terjadi pada barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal berturut-turut turun sebesar 2,9 persen, 6,1 persen, dan 10,7 persen yoy.

Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, surplus neraca dagang pada Januari 2021 lebih bagus dari Januari 2020 dan Januari 2019. Pada Januari 2020 neraca dagang mengalami defisit US$640 juta dan pada Januari 2019 defisit US$980 juta. “Sehingga memberi harapan pada pemulihan ekonomi,” papar Suhariyanto saat rilis data neraca perdagangan periode Januari 2021.

Suhariyanto juga menambahkan, catatan surplus neraca dagang Januari 2021 menimbulkan harapan bahwa ekspor di bulan-bulan ke depan akan terus tumbuh dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Pemerintah Akan Beri Kemudahan Sertifikasi Kelapa Sawit

JAKARTA – Kesulitan para pengusaha dan petani kelapa sawit dalam mendapatkan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO), menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP). Bahkan, KSP sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden Joko Widodo. “Apalagi ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan petani. Jadi jangan khawatir, apa yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah akan beri kemudahan sebagai solusi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Webinar Nasional Perkumpulan Medali untuk Indonesia dengan Tema Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit, dari Situation Room KSP, Rabu (10/2).

Moeldoko menegaskan, perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil devisa pendapatan negara dan cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara non-migas, yaitu sekitar 83% dari surplus neraca perdagangan nonmigas (periode Januari-Desember 2020). Dalam hal ini, kontribusi ekspor sawit tahun 2020 mencapai US$25,60 miliar.  Selain itu, kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang. “Artinya jumlah ini sangat besar dan sektor ini sangat sensitif karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini,” terang Moeldoko.

Namun Moeldoko menilai, industri sawit seperi dua sisi mata pisau. Di tengah besarnya kontribusi yang diberikan kepada negara, industri sawit harus berhadapan dengan dinamika mengenai dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati hutan dan lahan, termasuk flora dan fauna. Oleh karena itu, kata Moeldoko, Presiden menandatangani Perpres No. 44/2020 tentang Sistem ISPO.

Moeldoko pun menegaskan, para pengusaha dan petani kelapa sawit harus paham tujuh prinsip pelaksanaan ISPO tersebut. Di antaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga harus ada tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

“Dari tujuh prinsip itu, tiga hal perlu dikuatkan yakni pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan tanggung jawab ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Moeldoko.

Berdasarkan mandat dari Perpres tersebut tersebut, Moeldoko meminta pengusaha dan petani sawit agar fokus pada perhatian Presiden terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. “Jadi Perpres tersebut harus dipahami sebagai alat kontrol Presiden terhadap isu kelapa sawit dan sekaligus sebagai cara perlindungan terhadap lingkungan dan petani kecil,” tegas Moeldoko.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia  (Apkasindo) Gulat M.E Manurung memaparkan, pihaknya sudah memperkuat kelembagaan dan menggelar kursus ISPO untuk bantu petani memahami persoalan ini. Selain itu, Gulat juga menegaskan, para petani sawit juga sudah mulai memperbaiki aspek lingkungan dan mendukung program-program Pemerintah. “Namun kami harap juga bisa dilibatkan untuk menyampaikan masukan-masukan agar program Pemerintah bisa berjalan baik,” ujar Gulat.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Ulet dan Tahan Banting Jadi Cara Jitu UMKM Hadapi Pandemi

JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mencari berbagai jalan untuk meningkatkan usaha. Salah satunya dengan platform digital dan memperluas jangkauan ke beberapa sektor. “Namun langkah itu harus dibarengi dengan prinsip keuletan dan tahan banting, sehingga bisa keluar dari tekanan pandemi Covid-19,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka webinar Grab Terus Usaha Akselerator UMKM Digital Talkshow dari Situation Room Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (10/2).

Pemanfaatan platform digital, kata Moeldoko, sejalan dengan perubahan pola perilaku konsumen di masa pandemi. Artinya, UMKM harus mengoptimalkan pemasaran secara daring, dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang baik serta strategi untuk mempertahankan basis pelanggan. Dengan begitu, Moeldoko yakin, kegiatan usaha UMKM bisa tumbuh secara berkesinambungan.

Terlepas dari itu, Moeldoko menyampaikan, Pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp157 triliun sebagai alokasi dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Bahkan, katanya, ada juga stimulus bagi UMKM melalui kebijakan di sektor jasa keuangan.  “Mulai dari pengajuan kredit, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, insentif pajak, pelatian, hingga pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan BUMN,” jelas Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Program PEN tersebut merupakan inisiatif Pemerintah untuk membantu permasalahan yang teradi akibat pandemi Covid-19. Terutama bagi UMKM yang terdampak, baik dari sisi finansial maupun non finansial.

Moeldoko pun menyadari, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sehingga, untuk menghadapi tantangan akibat dampak pandemi ini, Moeldoko mendorong UMKM bisa bersinergi dengan Pemerintah untuk menerapkan strategi yang fokus, serta efektif mempercepat pemulihan usaha. Tak lupa, Moeldoko mengapresiasi Grab dan Sahabat UMKM yang telah bekerja sama dalam pengembangan serta pembinaan UMKM di Indonesia secara berkesinambungan.