Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Gugus Tugas

Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

JAKARTA – Sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar. Penncapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first). Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani). Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11).

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah. “Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko .

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital. Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun. Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik. “Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online. “Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.

Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja. Terlebih, jika konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi

IA-CEPA Gerbang Indonesia Masuk 10 Besar Negara Tujuan Investasi

JAKARTA – Perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Australia dalam Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menjadi jembatan Indonesia masuk 10 besar negara tujuan investasi. Optimisme itu terungkap saat Webinar IA-CEPA terkait Advance Manufacturing and Third Market Oppurtunity with Australian Ingenuity and Excelence di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/11). “Tidak hanya bidang perdagangan, IA-CEPA memiliki ruang untuk peningkatan arus investasi kedua negara. Indonesia berharap bisa menjadi top-10 negara tujuan investasi Australia. Saat ini Indonesia berada di posisi 12 (dua belas) negara tujuan investasi Australia,” ujar Kepala StaF Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam webinar itu.

Selain Moeldoko, hadir dalam webinar yang diikuti lebih dari 100 peserta ini, Deputi Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Minister Counselor of Australian Embassy Alison Duncan, President of Australia Indonesia Business Council Philip Turtle, dan Chairman PT Jababeka Tbk Setyono Darmono.

Moeldoko menambahkan, IA-CEPA dapat memfasilitasi investor Australia untuk dapat berinvestasi di Indonesia pada berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, pengembangan pariwisata, pengolahan makanan dan pengembangan di bidang e-commerce. Menurut Moeldoko, IA-CEPA dapat mendorong ekspor berbagai produk Indonesia ke Australia. Di antaranya, otomobil (mobil listrik dan hybrid), kayu dan turunannya, tekstil, produk tekstil, karet, alat komunikasi, permesinan, obat-obatan, makanan dan minuman, peralatan elektronik, serta pengembangan sektor industri kreatif dan e-commerce.

“IA-CEPA telah diratifikasi kedua negara. Tentunya, beberapa ketentuan turunan akan mengikuti komitmen yang telah disepakati dalam IA-CEPA tersebut,” imbuh Moeldoko seraya menyebut adanya kemudahan tarif bea masuk dengan merinci Australia mengeliminasi 100 persen semua pos tarif menjadi 0 persen, sementara Indonesia mengeleminasi 96,4 persen seluruh total pos tarif.

Minister Counselor of Australian Embassy Alison Duncan pun langsung menyatakan, bahwa harapan Indonesia untuk menjadi top-10 negara tujuan investasi Australia bisa terwujud dalam waktu dekat. “Untuk mewujudkan itu, Australia akan berusaha keras untuk menangkap peluang investasi yang ada, terutama di beberapa sektor strategis,” kata Alison.

Mewakili pelaku usaha Australia, President of Australia Indonesia Business Council Philip Turtle berharap kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia bisa berlangsung lebih komprehensif dengan adanya IA-CEPA. Adapun Chairman Jababeka Setyono Darmono meyakini, Jababeka sebagai salah satu leading industrial developer bisa memfasilitasi kolaborasi antara Indonesia dan Australia yang berbasis industrial.

Investasi Australia di Indonesia pada 2019 mencapai US$264 juta dengan jumlah 740 proyek di sektor pertambangan, industri logam, tanaman pangan, hotel dan restoran, listrik, gas dan air, industri makanan, industri kimia dan farmasi serta perdagangan dan reparasi. Dalam kesempatan ini, Moeldoko pun mengundang investor kelas dunia untuk masuk ke Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan peluang yang dibuka di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus dan meminta pengusaha Indonesia menjajaki kemungkinan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian III

Akhir Tahun, Banpres UMKM Bisa Menjangkau 12 Juta Pelaku Usaha Kecil

JAKARTA-Pemerintah optimistis program Bantuan Presiden untuk UMKM (Banpres UMKM) tahap satu dan dua dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir tahun. Pelaksanaan program Banpres UMKM tahap satu dan dua sudah dimulai sejak 17 Agustus 2020. “Realisasi program Banpres UMKM hingga saat ini sudah mencapai 79,61 persen dari total 100% yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020,” kata Aji Erlangga, Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (18/11).

Bantuan Presiden untuk sektor UMKM bertujuan memberikan stimulus modal bagi para pelaku usaha mikro agar usaha dan bisnis terus berjalan di tengah pandemi dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden agar pelaku UMKM bisa bertahan dan tidak terimbas pandemic Covid-19. “Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp 28,8 T untuk 12 juta pelaku usaha mikro,” ujar Aji.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut survei Asian Development Bank (ADB), BPUM paling tepat dan paling dibutuhkan oleh UMKM karena pendapatan sektor itu banyak yang turun. Program ini cepat terserap dengan dukungan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), Koperasi, Pemda, dan K/L yang melakukan pendampingan.

Aji menambahkan selama masa pandemi, separuh UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus berjuang dengan omzet yang turun drastis. Berdasarkan survey ADB, 88 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki kas dan tabungan. “39 persen UMKM bahkan harus mengandalkan keuangannya berdasarkan belas kasihan pinjaman saudara. Banpres UMKM ini diharapkan bisa jadi solusi konkret,” ujar Aji.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Pemerintah Kebut Penyerapan Anggaran PEN

JAKARTA – Pemerintah terus melakukan akselerasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Hingga 11 November 2020, dana terserap mencapai Rp386,01 triliun atau 55,5 persen dari pagu anggaran yang bernilai Rp695,2 triliun.

Blok anggaran UMKM menjadi yang paling besar mengakselerasi pencairan. Nilainya mencapai Rp95,62 triliun atau 83,3 persen dari pagu anggaran. Adapun pencairan yang terendah berasal dari blok Pembiayaan korporasi yang baru mencapai Rp2,001 triliun atau 3,2 persen dari pagu.

“Pemerintah pun berharap bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2020,” ucap Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Agung Galih Satwiko dalam webinar Sharing Session Implementasi Program PEN di Jakarta, Selasa (17/11).

Pada kesempatan ini, Galih juga menjelaskan upaya pemerintah dalam melakukan refocussing dan realokasi anggaran PEN pada 31 Oktober 2020. Dari realokasi anggaran PEN, ada dua blok anggaran yang naik cukup tinggi. Salah satunya blok Perlindungan Sosial. Galih menjelaskan, sebelum 31 Oktober 2020, anggaran Perlindungan Sosial ditetapkan Rp203,9 triliun dan setelah realokasi menjadi Rp234,33 triliun atau naik Rp30,43 triliun.

“Ada yang naik ada yang turun, tapi total nilainya tetap sama Rp695,2 triliun. Realokasi anggaran ini sangat perlu dan sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan dan kementerian teknis serta Satuan Tugas PEN. Terutama untuk meningkatkan efektivitas penyaluran PEN,” jelas Galih.

Galih merinci, perubahan anggaran Perlindungan Sosial pada PEN tersebut juga diikuti dengan penambahan program dari sebelumnya 8 (delapan) program menjadi 12 (dua belas) program. Adapun dari program yang ada, Perlindungan Sosial dengan bentuk Sembako dan Bantuan Tunai Sembako menjadi yang terbesar dengan nilai Rp47,22 triliun.

Sementara itu, realokasi anggaran PEN juga menaikkan blok anggaran Kesehatan. Nilainya naik Rp9,71 triliun dari Rp87,55 triliun menjadi Rp97,26 triliun. Seperti pada blok Perlindungan Sosial, realokasi anggaran pada blok Kesehatan juga diikuti dengan penambahan program dari 6 (enam) program menjadi 9 (sembilan) program.

Galih memaparkan, salah satu anggaran Kesehatan yang cukup besar berasal dari program Belanja Penanganan COVID-19 Rp45,23 triliun dan Cadangan Program Vaksinasi dan Perlinsos 2021 (SLPA 2020 yang di-earmark) bernilai Rp29,23 triliun.

“Anggaran Perlindungan Sosial dan Kesehatan naik cukup signifikan, terutama karena adanya program vaksinasi. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa dioptimalkan,” tutup Galih.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Negara Hadir Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan Melalui UU Ciptaker

JAKARTA – Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) . Jaminan kehilangan pekerjaan tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan menyertakan skema bagi pekerja dan buruh untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

“Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali bekerja, berupa akses informasi pasar kerja,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani di Jakarta, Senin (16/11).

Melalui skema yang ada, pekerja didorong untuk melakukan peningkatan skill melalui pelatihan dan mendapat jaminan pendapatan bulanan selama periode waktu tertentu. Sesuai amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jaminanan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Pemerintah Pusat.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” ungkap Fajar.

Saat ini pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait JKP. Pemerintah juga berharap, adanya JKP bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 46B ayat 2 UU Ciptaker.

Fadjar menambahkan, sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Ciptaker, sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari Modal awal Pemerintah, Rekomposisi iuran Program Jaminan Sosial, dan Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.