Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Bertemu Sucofindo, KSP Dorong Percepatan Pilot Project Sertifikasi Halal UMK

JAKARTA – Pada 30 Agustus 2021, KSP mendorong percepatan pelaksanaan pilot project fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT SUCOFINDO melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia. Utamanya untuk sertifikasi 53 UMK binaan BRI dan tambahan rencana 2.500 sertifikasi halal nasabah BRI. Langkah ini akan menjadi pendorong agar pelaku UKM naik kelas dan meningkatkan ekosistem sektor halal.

“Percepataan ini merupakan salah satu usaha untuk katalisasi percepatan UU CK dalam hal kaitannya dengan sertifikasi halal.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma saat Rapat Koordinasi Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK di Jakarta, Senin (30/8).

Panutan melihat, saat ini BRI memiliki sebanyak 12 juta pelaku UMKM yang bisa didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, ada rencana 2.500 UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang bisa langsung diproses. BRI telah melaksanakan kerjasama dengan PT SUCOFINDO untuk melakukan pilot project penerbitan sertifikasi halal untuk 53 UMK.

Atas dasar itu, Panutan menyebut, KSP telah melakukan pembahasan pelaksanaan sertifikasi halal sejak implementasi UU Cipta Kerja. Pembahasan ini antara lain telah dilakukan bersama BPJPH Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, DHN MUI, Sucofindo, BRI, dan para pelaku usaha.

Pada 18 Agustus 2021, KSP juga melakukan pertemuan bersama BRI dan BPJPH dalam rangka diskusi kendala penerbitan sertifikasi halal untuk UKM. “Berdasarkan laporan dari BRI, pelaku usaha masih memahami cara pengurusan lama (MUI), di mana proses yang baru masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang dialami fokus pada proses dan biaya,” tutur Panutan.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah alur pengurusan sertifikasi halal, dianggap terlalu rumit untuk pelaku UMK. Selain itu, terkait dokumen yang perlu diunggah pada aplikasi sihalal, pelaku UMKM biasa menggunakan smartphone hanya untuk telepon. Sehingga sedikit sulit apabila mereka diharapkan untuk menyesuaikan file-file yang perlu diunggah.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi terkait registrasi, pemeriksaan dan biaya sertifikasi halal. Adapun terkait waktu penerbitan sertifikasi halal, banyak pelaku UKM yang memerlukan sertifikasi halal agar bisa melaksanakan ekspor ataupun menjual produknya pada mitra/offtaker.

Pada rapat ini, KSP juga menetapkan lima poin rencana tindak lanjut. Di antaranya, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku UKM, peningkatan awareness halal kepada pelaku usaha, peserta rapat akan menunjuk PIC yang mewakili institusi/lembaganya sebagai contact person, KSP melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan ini (sesuai dengan Kepres nomor 10/2021), serta dilaksanakan pertemuan regular yang akan memberi rekomendasi perbaikan proses sertifikasi halal.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP: Korporatisasi Petani Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SUBANG – Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui program korporatisasi petani dalam bentuk koperasi modern. Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan S. Sulendrakusuma menyakini program ini akan meningkatkan daya saing petani yang tergabung dalam koperasi saat menjual hasil pertanian.

“Presiden menekankan salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat melalui korporatisasi. Sehingga petani bisa bekerja dalam mekanisme yang lebih terstruktur mulai dari produksi hingga pemasaran,” ujar Panutan.

Untuk memastikan pelaksanaan program ini, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan monitoring operasional salah satu koperasi modern yaitu Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Subang. Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini beranggotakan 208 petani di mana sebagian besar pengurusnya merupakan petani milenial.

“Implementasi teknologi pertanian mulai dari proses produksi hingga pemasaran terbukti efektif untuk menekan biaya produksi pertanian. Sehingga hasil dari koperasi ini memiliki daya saing cukup baik,” ungkap Panutan.

Keberadaan Koperasi Produsen Gunug Luhur Berkah memudahkan para petani menyalurkan hasil pertanian mereka seperti kopi dan padi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Terbukti sejak tahun 2020 lalu Koperasi ini telah melakukan ekspor hasil pertanian ke negara Taiwan, korea dan Saudi Arabia.

Tak hanya bergerak dalam bidang pertanian saja, koperasi ini juga mengembangkan usaha dalam bidang lainnya seperti jasa pergudangan, perdagangan, eksport dan pelatihan berskala internasional.”Hal ini merupakan wujud keberhasilan program korporatisasi baik on-farm maupun off-farm,” tegas Panutan. Program korporatisasi petani melalui koperasi modern merupakan bagian dari RPJMN, untuk meningkatkan kontribusi koperasi dalam PDB dari 5,1% menjadi 5,5%.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Wujudkan Kemandirian Pembiayaan, Pemerintah Gali Potensi Penerimaan Pajak

JAKARTA – Potensi penerimaan negara dari pajak masih cukup besar dan luas. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan reformasi perpajakan guna memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan.

Deput III Kepala Staf Kepresiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma menyadari, tidak mudah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam masa pandemi. Tekanan yang dialami oleh ekonomi mengakibatkan potensi pajak yang bisa dikumpulkan menjadi berkurang dibandingkan pada masa normal.

Namun Panutan bilang, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan ekstensifikasi. “Terutama pada sektor-sektor yang belum menyumbang terhadap pembangunan, misalnya sektor digital,” ujar Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Rabu (18/8). Progresivitas juga akan dilakukan untuk lebih mencerminkan rasa keadilan antara lain dengan penambahan tarif pajak penghasilan perorangan dan PPN.

Khusus untuk tahun 2022, Panutan memaparkan ada empat poin arah kebijakan perpajakan. Di antaranya, perluasan basis perpajakan, melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Kemudian, penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha.

Selain itu, inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Serta insentif fiskal yang diberikan secara terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier yang kuat.

Hingga April 2021, penerimaan negara dari pajak mencapai Rp228,1 triliun atau 18,6% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara pada buku Nota Keuangan RAPBN 2022, outlook penerimaan negara dari pajak pada 2021 diperkirakan mencapai Rp1.375,8 triliun dan diharapkan tumbuh 9,5% pada 2022.

Sebagai tambahan informasi, pada Juni 2021, pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski dibahas dalam suasana pandemi, Pemerintah tidak mengalihkan adanya kebutuhan jangka menengah panjang untuk membangun sebuah tata perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Reformasi perpajakan yang menjadi semangat pembentukan RUU KUP, merupakan bentuk respon untuk menghadapi tantangan dalam mendorong pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Kinerja Ekonomi Makin Kinclong, KSP Moeldoko Apresiasi Kerja Keras Bangsa

JAKARTA— Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif pertama sejak era pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 adalah 7,07% secara year on year (yoy). Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I 2021 yang masih mengalami kontraksi 0,74% (yoy).
“Ini menjadi momentum pemulihan ekonomi kita. Kinerja ini layak disyukuri dan bukti kerja sama semua elemen bangsa,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (5/8).

Moeldoko meyakini Indonesia bisa segera keluar dari kesulitan akibat pandemi. Apalagi rakyat Indonesia sudah terbukti dalam berbagai ujian dan selalu mampu keluar dari krisis berbagi bidang. “Kami tentu mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk menanggulangi Covid-19 dan bersama-sama mengatasi dampaknya bagi perekonomian,” ujar Moeldoko.

Deputi III KSP Panutan S Sulendrakusuma menambahkan, kinerja perekonomian yang makin kinclong ditopang oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, percepatan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh AS dan Tiongkok telah mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Ekspor barang dan jasa pada kuartal II 2021 tumbuh 31,78% (yoy). Sebagai catatan, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 14 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020 hingga Juni 2021.

Dari sisi internal, pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,93% (yoy) dan 1,27 % (qtq). Pertumbuhan konsumsi yang positif didukung oleh berbagai hal, termasuk di antaranya beragam dorongan di sisi permintaan melalui program PEN seperti bansos tunai, kartu sembako, PKH, keringanan pembayaran listrik, bantuan produktif usaha mikro dan sebagainya. Yang tidak dapat diabaikan adalah dorongan bagi kelas menengah untuk berbelanja melalui keringanan pajak pembelian mobil, keringanan pembelian rumah, serta program Bangga Buatan Indonesia.

“Hasil pemantauan Tim Monev PEN KSP menunjukkan bahwa perekonomian pada kuartal II memang berjalan sangat baik. Bahkan dalam beberapa hal lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi,” tambah Panutan.

Selain itu sejumlah indikator jadi penopang pertumbuhan ekonomi yang makin moncer diantaranya, investasi pada Q2 2021 tumbuh menggembirakan, yaitu 7,54% (yoy). Investasi naik artinya ada potensi kenaikan penyerapan tenaga kerja yang layak bagi masyarakat. “Pemerintah punya tekad kuat untuk terus mendorong investasi melalui bergaai upaya, termasuk di dalamnya implementasi UU Cipta Kerja,” ujar Panutan.

Yang menggembirakan, di sisi produksi, sektor-sektor yang mengalami tekanan sejak pandemi Covid menunjukkan perbaikan yang signifikan. Setelah sejak kuartal II 2020 mengalami kontraksi, industri pengolahan pada kuartal II 2021 tumbuh 6,58% yoy. Pertumbuhan sektor industri antara lain didorong oleh industri nonmigas yang meningkat 6,91%. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh 9,44% setelah empat kuartal mengalami kontraksi.

Sektor-sektor lain seperti transportasi, akomodasi dan makan minum, dan konstruksi juga mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan kuartal II 2020. Adapun sektor pertanian hanya tumbuh 0,38% yoy terutama karena penurunan produksi padi setelah berlalunya puncak panen raya yang berlangsung pada kuartal I 2021.

Namun pemerintah menyadari adanya tantangan berat yang mungkin terjadi pada kuartal III 2021 dengan meningkatnya kasus Covid-19 varian Delta. Kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat agar pandemi bisa terkendali. Namun pemerintah tidak sekadar melakukan pembatasan kegiatan. Pemerintah mengambil langkah penanggulangan antara lain melalui peningkatan anggaran PEN. Anggaran PEN ditingkatkan dari Rp669,43 Triliun menjadi Rp744,75 Triliun dengan fokus pada peningkatan belanja penanganan pandemi dan peningkatan belanja perlindungan sosial. “Diharapkan, dampak negatif perlambatan kegiatan ekonomi pada kuartal III 2021 jadi kecil,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Kawal Percepatan Pengurangan Beban Ekonomi Masyarakat Selama PPKM

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan seluruh program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat berjalan dengan baik dan cepat.

“Semua arahan Presiden terkait dengan penanganan pandemi dan Program Pemulihan Ekonomi dikawal secara terus menerus oleh KSP,” ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, Rabu (28/7).

Selain bidang ekonomi, pihaknya juga secara aktif juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga agar program yang dibuat untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 baik dari segi testing, tracing dan treatment dilaksanakan dengan baik di lapangan.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan PPKM, berlaku 26 Juli-2 Agustus 2021. Penyesuaian kebijakan berlaku untuk Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali.

“Kebijakan PPKM tersebut ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu juga untuk mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan akibat peningkatan dari jumlah pasien Covid. Langkah ini terbukti cukup efektif, terlihat dari penurunan jumlah kasus dan berkurangnya okupansi rumah sakit di beberapa daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengaku pembatasan mobilitas berimplikasi pada melemahnya kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Sementara, wilayah-wilayah dengan angka penyebaran yang rendah, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Demi meminimalkan dampak akibat penurunan mobilitas, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp55,21 triliun,” ungkap Panutan.

Lebih lanjut, untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yang diperuntukkan untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

“KSP sejak dari awal secara aktif memonitor pelaksanaan program PEN di lapangan dan mencari solusi ketika ada hal yang membutuhkan debottlenecking serta memastikan percepatan penyerapan anggaran dan program tepat sasaran,” katanya.

Monitoring secara khusus diarahkan kepada pelaksanaan program-program terkait pemberlakuan PPKM. Hal itu seperti bantuan beras untuk 28,8 juta keluarga (masing-masing 10 kg), Bantuan Sosial Tunai tambahan sebesar Rp600 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima Kartu Sembako, serta bantuan untuk 1 juta pelaku usaha mikro/informal (masing-masing Rp1,2 juta).

Adapun program-program Perlinsos tambahan tersebut diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4. Untuk periode saat ini ada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali.

Jaga Stok Pangan dan Batasi Warga Negara Asing

Sementara itu, Panutan menyatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen menjaga stok dan harga pangan tetap stabil dan terkendali selama pemberlakuan PPKM. Distribusi pangan ke semua daerah berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Sebagai tambahan, Pemerintah juga membatasi orang asing yang masuk ke Indonesia melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM Darurat.

Aturan itu mengubah Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan mengatur pembatasan masuknya orang asing dari luar negeri dalam masa PPKM Level 4, termasuk para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun sektor lainnya.

“Orang asing yang diizinkan masuk hanyalah mereka yang memegang visa dan izin tinggal diplomatik maupun dinas, pemilik izin tinggal terbatas atau tetap, memiliki tujuan kesehatan atau kemanusiaan (misalnya dokter atau petugas laboratorium Covid-19), dan memiliki rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait, serta memenuhi protokol kesehatan Covid-19 (sudah vaksin, tes PCR, dan menjalankan karantina),” pungkas Panutan.