Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Pemerintah Kebut Penyelesaian 137 Konflik Agraria

JAKARTA – Pemerintah percepat penyelesaian 137 konflik agraria yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan. Seperti disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 secara daring di Jakarta, Senin (8/3).

“Karena saya sudah terbitkan Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 1B/T tahun 2021 mengenai Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 2021 tanggal 29 Januari 2021. Jadi jangan terlalu banyak diskusi karena tidak akan selesai. Segera eksekusi penyelesaian konflik di 137 kasus/lokus tersebut pada tahun ini,” tegas Moeldoko.

Moeldoko memaparkan, tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria terdiri dari kombinasi pejabat Pemerintah dengan aktivis CSO di tingkat nasional. Secara rinci, tim ini diketuai Kepala Staf Kepresidenan, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Wakil Ketua I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wakil Ketua II), dan 32 orang pejabat dari lintas Kemenko, 9 Kementerian/Lembaga terkait, Kepolisian, TNI, dan 4 pimpinan CSO sebagai anggota.

Tim ini merupakan tim Adhoc dengan tugas di antaranya menyusun dan melaksanakan rencana aksi bersama percepatan penyelesaian konflik agrarian dan penguatan kebijakan reforma agraria. “Penyelesaian tugas ini akan saya laporkan langsung ke Presiden. Sehingga kalau perlu Presiden turun ke lapangan, akan saya laporkan juga. Jadi jangan ada lagi persoalan di lapangan, segera selesaikan sehingga tidak mengganggu persoalan yang lain,” imbuh Moeldoko.

Sejalan dengan eksekusi penyelesaian konflik di lapangan, Moeldoko juga meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan Agraria K-ATR untuk terlibat dan bertanggung jawab melanjutkan dan menyelesaikan Revisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria. Selain itu, Deputi Menko Marinves dan Dirjen PSKL K-LHK agar terlibat dan bertanggung jawab melanjutkan dan menyelesaikan Revisi Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan. Moeldoko juga mendorong para CSO untuk lebih terlibat dalam menyampaikan saran dan masukan dalam penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria, dan melengkapi data-data atas usulan yang disampaikan.

“Termasuk keterlibatan pihak TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan lebih lanjut. Gunakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari potensi-potensi kekerasan. Saya akan segera mengirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri untuk mencegah dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang menyelesaikan konflik agraria ini,” imbuh Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian ATR Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO. Jumlahnya mencapai 72 lokasi. “Dari jumlah itu, tiga lokasi sudah dilakukan legalisasi dan redistribusi. Sisanya dipetakan berdasarkan pertimbangkan tingkat komplektibiltas dan terbagi menjadi tiga pritoritas. Data-data yang ada kami koordinasikan dengan CSO untuk rencana aksi selanjutnya,” jelas Agus.

Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Bambang Supriyanto juga menegaskan terus berkoordinasi dengan empat CSO pengusul untuk menyelesaikan prioritas. “Dari apa yang kami hasilkan, sebaran lokasi, dan bahan akan kami kirimkan dan diskusi lebih jauh ke depan. Ada tiga prioritas, dua prioritas di antaranya kami selesaikan tahun ini,” imbuh Bambang.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Layanan SAPA 129 Respon Cepat Permasalah Keluarga, Perempuan, dan Anak

JAKARTA – Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan keberpihakan pada masyarakat. Melalui layanan ini, Pemerintah bisa merespon secara cepat, terpadu, dan holistik berbagai permasalahan yang dialami keluarga, perempuan dan anak. “Kami berharap SAPA 129 bisa mudah diakses, direspon cepat, pelayanan prima sehingga akan tumbuh menjadi one stop services. Kehadiran SAPA 129 juga sejalan dengan arahan Presiden dan diharapkan dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas layanan,” terang Deputi II Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan saat menghadiri peluncuran layanan SAPA 129 di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) Jakarta, Senin (8/3).

Hadir pada kesempatan itu Menteri PPA Bintang Puspayoga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang telah mendukung aktivasi layanan SAPA 129. Menurut Bintang, ini merupakan salah satu contoh baik komitmen dunia usaha bagi perlindungan perempuan dan anak. Bintang juga menjelaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan.

“Terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Bintang pun memastikan, kehadiran SAPA 129 menegaskan tugas Kemen PPA untuk memastikan layanan dapat diterima secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan penyintas, cepat, dan terintegrasi,” tutur Bintang.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemen PPA Pribudiartha memaparkan, kekerasan perempuan dan anak masih cukup tinggi baik di ranah domestik dan publik. Catatan Kemen PPA, ada lebih dari 6.600 kekerasan terhadap perempuan dan lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data itu, Pribudiartha memastikan pihaknya akan menjalankan mandat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 65 tahun 2020 untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir.

“Momen peluncuran layanan sapa 129 menjadi lebih istimewa karena momen ini bertepatan dengan hari perempuan internasional,” kata Sesmen PPA.

Adapun Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA berharap pihaknya bisa memfasilitasi layanan di seluruh Indonesia. “Dari operator nanti akan difilter kebutuhan layanan jika membutuhkan konsultasi nanti konselor akan bertugas termasuk pekerja sosial tapi nanti ketika ada kebutuhan layanan hukum advokat dan paralegal nanti,” jelas Nahar.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

KSP Pastikan Konflik Agraria di Simalingkar dan Sei Mencirim Segera Terselesaikan

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko akan segera melaporkan penyelesaian konflik petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara. “Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/3). Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. Langkah ini dilakukan Moeldoko untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.

“Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini,” tutur Moeldoko di Medan, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi. Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi  akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi tiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/ KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi. 

Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Pemerintah juga akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati,” jelas Moeldoko.

Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya. “Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat,” kata Irwan.

Sementara Imam Wahyudi yang mewakili para petani mengungkapkan, dengan adanya pertemuan dengan KSP dan PTPN II bisa mendapat solusi yang terbaik dan segera direalisasikan. Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden. Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP. “Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara,” ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta ditemui oleh Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP Pastikan PON 2021 Papua Tetap Patuhi Prokes

JAKARTA – Faktor pertahanan dan keamanan (hankam) bukan satu-satunya fokus utama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua. Di tengah pandemi Covid-19, penerapan protokol kesehatan juga jadi perhatian. “Kita perlu merapatkan barisan dan saling berkoordinasi dari semua satuan pengamanan untuk mengamankan keberlangsungan PON Papua. Terkait Covid-19 tentu menjadi concern kita bersama – bagaimana kita mengelola kemeriahan acara tapi protokol kesehatan juga harus dijaga,” tutur Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan PON XX/2021 dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (5/3).

Oleh karena itu, Jaleswari menekankan pentingnya kehadiran aparat dan pengamanan sesuai protokol dan standar tertinggi namun tidak mencekam situasi kemeriahan PON XX/2021. Selain itu  Jaleswari juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dan menjaga situasi kondusif di Papua selama pelaksanaan PON XX.

Hadir pada kesempatan ini, Kasdam Kodam Cenderawasih, Bapak Brigjen TNI Bambang Trisnohadi menerangkan, kriteria keberhasilan PON berdasarkan arahan Presiden harus sukses secara ekonomi, sukses dalam penyelenggaraan, sukses secara administrasi, dan sukses prestasi. “Kodam Cenderawasih sudah terlibat dalam berbagai aspek pengamanan PON XX, mulai dari pengamanan VVIP tingkat Presiden/Tamu Negara sampai pengamanan Kirab,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Sekretaris Umum PB PON, Elia Loupatty menilai, secara keseluruhan kondisi keamanan menuju PON cukup baik, namun hal ini kita harus terus kawal ini bersama menuju PON. Elia juga bilang, aparat keamanan sudah terintegrasi dengan PB PON. Dalam hal ini, Kapolda Papua secara ex officio juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Keamanan di PB PON.

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nyoman Shuida mengatakan, percepatan vaksinasi bagi masyarakat Papua menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan pelaksanaan PON XX. “Untuk itu, Pemerintah Pusat siap untuk mengawal,” jelas Nyoman.

Adapun Staf Khusus Presiden, Bung Billy Mambrasar menyampaikan, perlunya melibatkan influencer Papua untuk “mendemamkan” PON. Selain itu, Billy juga berharap ada keterlibatan entrepreneur muda untuk menjadi supplier beberapa hal seperti merchandise, dan mendorong produk-produk lokal yang bisa dijadikan produk PON.

Pada Rakor Persiapan PON XX/2021 Papua ini turut hadir Wakil 1 Ketum KONI, Bapak Mayjen TNI (Purn.) Suwarno; DanSatIntelBAIS, Bapak Brigjen TNI Rio Firdianto; KaBinDA Papua, Bapak Brigjen TNI IGP Danny N.K.; Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda & Olahraga, Sekretariat Kabinet, Supriyadi; Karo Hukum & Humas, Kemenpora, Bapak Sanusi; dan KabagBinOps Polda Papua, AKBP Baktiar Joko Mujioni.

Seperti diketahui, Pekan Olahraga Nasional XX (PON XX) atau PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama yang diselenggarakan di Papua. Pekan Olahraga Nasional 2021 akan berlangsung pada 20 Oktober hingga 4 November 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Tagline yang diangkat pada edisi ini adalah “Torang Bisa” yang merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Ajang ini semula akan diadakan pada tahun 2020, namun ditunda ke tahun 2021 sehubungan dengan Pandemi Covid-19.

Categories
Berita Berita KSP Program Prioritas

Bendungan Sindangheula Perkuat Sektor Pertanian dan Industri Banten

Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau Bendungan Sindangheula yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat yang tentunya, Presiden berharap, akan dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah itu.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Selain menopang sektor pertanian, bendungan tersebut diketahui juga mampu menyediakan kebutuhan air baku hingga 800 liter per detik. Suplai air baku tersebut menjadi sangat penting bagi industri yang memang banyak berdiri di Provinsi Banten.

Keberadaan Bendungan Sindangheula juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan kemampuannya mereduksi potensi banjir hingga 50 meter kubik per detik dari meluapnya Sungai Ciujung dan Cidurian.

“Bendungan ini juga berfungsi untuk pembangkit listrik. Bisa menghasilkan 0,40 megawatt sehingga ke depan ini bisa dimanfaatkan juga oleh Provinsi Banten,” imbuh Presiden.

Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat setempat untuk dapat menjaga sekaligus memanfaatkan Bendungan Sindangheula dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten yang memberikan sambutan kepada Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan Bendungan Sindangheula. Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi petani setempat, bendungan tersebut juga amat dibutuhkan bagi banyak industri di Banten yang membutuhkan air baku.

“Atas nama masyarakat Banten, kami ucapkan terima kasih dengan dibangunnya waduk atau bendungan ini. Bendungan ini akan memberikan aliran untuk kebutuhan air baku bagi Cilegon dan Serang kota maupun kabupaten. Lebih-lebih sekarang ini ada begitu banyak industri yang membutuhkan air baku,” ucapnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.