Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Instrumen APBN Terus Bekerja Pulihkan Ekonomi


JAKARTA – Instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi. Termasuk kinerja K/L dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program-program penanganan Covid-19. “Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian,” tutur Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma di Jakarta, Selasa (1/6).
Meski begitu, kata Panutan, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan. Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan mereka.


Panutan merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi Belanja Barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1% (yoy) dimana pada tahun 2020 pada angka -19,0%. Ini dipengaruhi oleh dukungan penanganan Kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi. Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan.


Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4% (yoy). Dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian. Belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4% jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5%.


Kementerian PUPR misalnya, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana irigasi. Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin. Kemensos untuk penyaluran Bansos antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai). Kemen KUKM untuk pencairan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Kemendikbud untuk penyaluran PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Kuota Internet Tahap I. Kemenkeu untuk pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel di BLU Kelapa Sawit.


Sementara itu, realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sampai dengan 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun (atau 26,3% dari pagu). Hingga April 2021, belanja negara dan pembiayaan investasi tumbuh signifikan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara hingga April 2021 sebesar Rp723,0 triliun (tumbuh 15,9%), sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan Covid-19.
“Kebijakan kontrasiklus ini memang sedang digencarkan Pemerintah untuk dilakukan sebesar mungkin pada kuartal 1. Terlebih dengan antisipasi terjadinya lonjakan Covid-19, maka banyak dilakukan refocusing pada belanja negara,” imbuh Panutan.


Panutan menjelaskan, belanja diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan melindungi masyarakat serta membantu UMKM. Ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan serta menciptakan resilensi atau kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pandemi.


Sementara untuk Belanja Non-KL juga tumbuh sebesar 17,7%. Didukung manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program pra-kerja. Transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 0,9%. Pembiayaan investasi juga tumbuh 552,0%. Termasuk pencairan investasi pada LMAN pembebasan tanah untuk Proyek Strategis nasional (PSN) mendukung pemulihan ekonomi nasional.


Realisasi belanja Bansos KL sampai dengan April 2021 sesuai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Dimanfaatkan untuk pelaksanaan PKH, Program Sembako, dan Bansos Tunai dalam rangka PEN, serta pelaksanaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar untuk anak sekolah. Realisasi Bansos sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp61,4 triliun tumbuh 0,1% (yoy). “Manfaat langsung kepada masyarakat adalah pemberian bantuan iuran jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp154 triliun,” ungkap Panutan.


Selain itu, ada juga pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM senilai Rp11,9 triliun. Penyaluran Bansos Tunai pada 9,6 juta KPM dengan nilai Rp11,1 triliun. Pemberian Bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp13,7 triliun. Pemberian KIP Kuliah untuk 906,9 ribu mahasiswa senilai Rp4,2 triliun. Seta penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa senilai Rp5,2 triliun.


Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat. Utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. “Realisasi subsidi sampai dengan April 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi listrik akibat adanya carry over penjualan tahun 2020 ke Januari 2021,” jelas Panutan.
Sementara untuk PPh Pasal 21 juga ikut membaik ditopang adanya peningkatan pembayaran atas STP dan pembayaran kepada PNS/TNI/Pejabat negara (Tunjangan Profesi Guru yang dibayar triwulanan). PPh 22 Impor masih terkontraksi dalam akibat pemanfaatan insentif pembebasan PPh 22 impor. PPh OP terdapat pergeseran JT PPh Tahunan di tahun 2020 ke bulan April. “PPh Badan tumbuh sangat baik ditopang oleh PPh Tahunan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak karena pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh 22 impor dan Pengurangan Angsuran PPh 25 tahun sebelumnya,” ujar Panutan.


Adapun PPh 26 tumbuh karena peningkatan pembayaran atas ketetapan Pajak. PPn DN tumbuh positif seiring pemulihan ekonomi dan konsumsi dalam negeri. Meski begitu, PPN impor melambat namun masih tumbuh double digit seiring dengan aktivitas impor yang masih tumbuh.

Caption Foto: Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Terima Usulan 14 Program Pembangunan Pegunungan Bintang Papua

JAKARTA – Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020, mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Dukungan Kabupaten Pegunungan Bintang tergambar dari usulan 14 program pembangunan yang disampaikan Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Yohannes Sardjono kepada Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (31/5).

Yohannes memaparkan, 14 program pembangunan tersebut sebagian terdiri dari pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan jembatan, listrik, pos lintas batas Indonesia – Papua Nugini, perhubungan (bandara), jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ada juga infrastruktur olahraga, pemberdayaan masyarakat kampung, perempuan dan anak, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta bidang catatan sipil, kesbangpol dan satpol PP.

“Dari 14 program itu, sudah dua program yakni jalan jembatan dan listrik sudah dapat action dari kementerian terkait,” ungkap Yohannes.

Yohannes berharap, setidaknya dua program itu yang bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah pusat untuk masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sementara program-program lainnya diharapkan mendapat dukungan dari KSP yang bisa mengkoordinasikan lintas kementerian.

Yohannes menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Pegunungan Bintang akan menjadi solusi dari kesenjangan masyarakat Papua dengan luar Papua. Terlebih, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada level 45,21 dari rata-rata nasional sebesar 70. “Maka kami butuh percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisoliran daerah,” jelas Yohannes.

Usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang itu pun mendapat respon positif dari para tenaga ahli KSP. Di antaranya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bambang Priambodo, hingga Tenaga Ahli Kedeputian V Laos Deo Calvin Rumayom. Pada kesempatan ini, Helson menegaskan dukungannya untuk mendorong usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Namun Helson memberi catatan. “Segera kirim surat penyampaian usulan tersebut ke kementerian terkait dan tembuskan ke KSP. Dengan begitu, KSP bisa ikut mendorong kementerian terkait agar segera merespon usulan Kabupaten Pegunungan Bintang,” jelas Helson.

Helson juga menyampaikan, sebagian besar usulan Kabupaten Pegunungan Bintang relevan dengan konsep Indonesia Sentris, yang mengusung konsep daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dia pun siap untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian, baik melalui Kedeputian I, II, III, hingga V KSP. “Maka, sampaikan usulan tersebut sejelas mungkin. Terutama, data-data terkait infrastruktur yang sudah ada di Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutur Helson.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian III

Kemudahan Perizinan UU Cipta Kerja Berbasis Kadar Risiko

BATAM – Kantor Staf Presiden (KSP) menampung tiga isu strategis saat menggelar KSP Mendengar di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya, Undang-Undang Cipta Kerja, Proyek Strategis Nasional, dan container cost. Tiga isu itu pun langsung mendapat respon dari Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang didampingi Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma.

Dari tiga itu, Moeldoko menanggapi pertanyaan pertanyaan soal UU Cipta Kerja, terutama mengenai perizinan usaha. Menurut Moeldoko, prinsip dari UU Cipta Kerja adalah perizinan yang didasarkan pada kadar risiko kegiatan yang dimaksud. Sehingga, implikasinya adalah kegiatan yang berisiko tinggi harus lengkapi syarat, sementara kegiatan dengan risiko rendah (apalagi UMKM) harus dipermudah perizinannya.

“Kami mengerti kekesalan yang dirasakan oleh para pengusaha, namun percayalah bahwa pemerintah sedang bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap Moeldoko.

Sementara itu, Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma memaparkan Keppres Nomor 10 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Keppres tersebut menugaskan K/L terkait beserta Pemerintah Daerah untuk segera mensosialisasikan UU Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja merupakan komitmen serius pemerintah untuk mempermudah kegiatan usaha. Memang tidak mudah, namun pemerintah sedang berusaha semaksimal mungkin agar UU Cipta Kerja segera terimplementasikan secara aktual di lapangan,” tutur Panutan.

Panutan menyadari pada perkembangannya masih banyak poin-poin perbaikan atas implementasi di lapangan. Maka, dia mempersilakan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan maupun kritik kepada KSP. Apalagi, KSP bertugas untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, terdapat 49 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja (terdiri dari 44 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden) yang tentunya memiliki banyak peraturan turunan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana geopolitik jadi salah satu isu sulitnya pemerintah mendapatkan vaksin. Dia juga menanggapi tingginya container cost yang diduga ada permainan di pasar global. “Dalam konteks lokal, kami akan selidiki penyebabnya,” kata Moeldoko.

Selain itu, Deputi I KSP Febry Calvin menyampaikan perkembangan mengenai penyatuan Batam-Bintan-Karimun (BBK). Menurur Febry, pemerintah dalam proses perencanaan implementasi travel bubble Bali-Bintan-Batam.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian III

Jadi Proyek Strategis Nasional, Jembatan Batam-Bintan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Jembatan Batam – Bintan dipastikan jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan begitu, jembatan yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau ini bisa mendapatkan kemudahan dan fasilitas dalam pelaksanaannya.

“Maka saya mengajak semua pihak untuk berpikir jauh ke depan, agar nantinya Jembatan Batam-Bintan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan yang paling penting untuk kesejahteraan masyarakat di Batam dan Bintan serta Kepulauan Riau pada umumnya,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat meninjau lokasi proyek Jembatan Batam-Bintan di Batam, Jumat (28/5).

Moeldoko menerangkan, sesuai mandat dari Presiden, Kantor Staf Presiden akan memastikan agar pembangunan Jembatan Batam-Bintan berjalan lancar. Apabila ada kendala-kendala, KSP akan lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat. Pada intinya, Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk percepatan pembangunan, sehingga Jembatan Batam-Bintan dapat segera dibangun dan beroperasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Untuk langkah percepatan, Moeldoko meminta Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan segala perencanaan dengan baik. Terutama kepada Pemprov Kepri agar memberi dukungan untuk percepatan perizinan dan pembebasan lahan. “Karena ini adalah bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mendorong kerja sama Badan Usaha, baik BUMN maupun Swasta, untuk mengajak para calon investor untuk berpartisipasi dalam lelang pengusahaan KPBU Jembatan Batam-Bintan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam waktu dekat ini. Jembatan Batam-Bintan direncanakan memiliki panjang 14,76 km (jembatan dan jalan). Proyek ini akan menelan investasi Rp13,66 triliun dengan biaya konstruksi Rp9,78 triliun.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) untuk menjaring calon investor KPBU Proyek Jembatan Batam-Bintan pada 30 April 2020 dan 6 Mei 2021. Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan finalisasi Final Business Case (FBC) dan Basic Design. Turut serta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Saat melihat Proyek Jembatan Batam- Bintan adalah Deputi 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta dan Deputi 3 Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma beserta beberapa Tenaga Profesional Kantor Staf Presiden

Di sisi lain, Pemprov Kepri akan menyiapkan usulan penetapan lokasi (penlok) dan dokumen KA-ANDAL sebagai pihak yang akan melakukan pengadaan tanah dan pengurusan izin lingkungan. Selain itu, dengan Kementerian PUPR, Pemprov Kepri sedang menyusun naskah Kesepakatan Bersama mengenai pembagian tanggung jawab dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Adapun Kementerian PUPR telah menyiapkan dokumen usulan pembangunan Jembatan Batam-Bintan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2021 sebesar US$300 Juta atau setara dengan Rp3,34 triliun untuk memberikan dukungan konstruksi guna meningkatkan kelayakan investasi bagi investor KPBU.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V

KSP Terima Aduan soal Danau Maninjau Hingga Diskriminasi Disabilitas

PADANG—Berbagai masukan dan kritik disampaikan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Barat dalam Program Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar yang menyasar ibukota Provinsi Sumatera Barat, Padang. Hadir dalam forum itu sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, kepemudaan, relawan dan mahasiswa. Berbagai masukan disampaikan warga Sumbar diantaranya adalah apresiasi terhadap program program strategis nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, revitalisasi Danau Maninjau, pembangunan Pulau Mentawai hingga diskriminasi terhadap difabel. “Saya CPNS yang diberhentikan karena difabel,” ujar Alde Maulana, penyandang disabilitas yang hadir pada forum itu.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad menyatakan, KSP akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. “Ada hal-hal yang kami selesaikan secara cepat, seperti disabilitas CPNS bermasalah dengan BPK itu mungkin bisa kami tindak lanjuti cepat. Pengaduan lainnya yang ada dokumennya pasti akan tindaklanjuti juga,” ujar Rumadi.

Tak hanya soal apresiasi dan kritikan terhadap pemerintah, dalam forum KSP Mendengar ini juga muncul sejumlah usulan seperti penetapan pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Syeikh Sulaiman ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional. “Terus terang kami iri dengan ulama yang sejaman dengan Syeikh ar-Rasuli yakni Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asyari yang sudah menjadi pahlawan nasional. Peran Syekh ar-Rasuli dalam perjuangan nasional tidak bisa disangsikan lagi,” ujar Muhammad Arif dari Pemuda Perti.

Menurut Rumadi, semua masukan tersebut akan ditindaklanjuti sehingga hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bisa tersampaikan lebih dekat. Dikatakan Rumadi, jika tidak ada respon pengaduan masyarakat kepad pemerintah, maka KSP bisa menjadi pintu terakhir pengaduan. “Pemerintah ingin mendengar langsung masukan dan kritikan dari rakyat di Sumatera Barat. Untuk itu, silahkan nanti disampaikan dalam forum ini,” ujarnya.

Peserta forum KSP Mendengar ini juga meminta kepada KSP untuk tidak hanya sekedar mendengar namun juga bisa mengeksekusi. Peserta forum lainnya menyampaikan persoalan hambatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terkait pembebasan tanah dan persoalan lainnya. Selain itu, kata Rumadi, sejumlah masukan seperti revitalisasi Danau Manjnjau akan didalami lebih lanjut. “Ada sejumlah hal-hal besar seperti revitalisasi Danau Maninjau yang kami butuh penjelasan lebih detail,” tambah Rumadi.

Program KSP Mendengar di Padang Sumatera Barat berlangsung sejak Selasa (25/5) hingga Jumat (28/5). Selain menggelar forum dengan sejumlah elemen masyarakat, tim KSP juga berkunjung ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PWNU Sumbar, Universitas Negeri Padang, PW Muhammadiyah, Perguruan Thawalib, serta diterima Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.