Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian III

KSP Akan Kawal Vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran

JAKARTA – Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan menuju Hong Kong boleh bernapas lega. Kabar baik datang dari Kementerian Kesehatan yang menerbitkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Melalui surat No. SR.03.04/3/7885/2021, surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi CPMI akan difasilitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta, Surabaya dan Denpasar.

Kepastian ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L), untuk menindaklanjuti vaksinasi bagi CPMI dan PMI. Terakhir, rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menghasilkan permohonan kuota vaksin untuk CPMI dan PMI kepada Menteri Kesehatan melalui surat No. B.872/KA/IX/2021.

“Ini perintah langsung dari Presiden, agar KSP memastikan CPMI tidak terhambat masalah vaksinasi untuk pergi bekerja,” kata Moeldoko,

Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021, BP2MI memperkirakan ada 61.186 orang CPMI yang membutuhkan vaksin. Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 21.790 orang dan jumlah terkecil dari Bali 3.951 orang. Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara tujuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang penempatan para pekerja ke Hong Kong.

Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 lalu dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar negeri bisa mendapatkan vaksin, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

“BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI. Sehingga mereka sudah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat (10/9).

Ke depan, KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI dan PMI.

Sebagai tambahan informasi, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

a. Surat pengantar dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat jelas;
b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI
c. Salinan halaman identitas paspor CPMI
d. Salinan KTP
e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Moeldoko Apresiasi Inovasi Tes COVID-19 dengan Metode Kumur

JAKARTA-Sharlini Eriza Putri dan Vincent Kurniawan, dua anak muda bertalenta di bidang bioteknologi, menciptakan alat pendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (Gargling). Dua founder Nusantara Genetics (Nusantics), sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang tehnologi genomika tersebut, mengklaim metode kumur memiliki akurasi 90 persen.

“Metode Kumur yang kami beri nama BioSaliva Gargle VTM ini, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan metode colok hidung. Tes kumur ini tidak ada bedanya dengan PCR sebagai standar emas deteksi COVID-19. Tingkat akurasinya 90 persen,” jelas Sharlini saat audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (10/9).

Dalam kesempatan itu, Sharlini yang juga CEO Nusantics menguraikan cara pemeriksaan COVID-19 dengan metode kumur. “Satu jam sebelumnya tidak boleh makan minum dulu. Kumurnya di tenggorokan bukan di mulut, jadi kepala harus mendongak ke atas dan harus ada suara,” terang Sharlini sambil mempraktikkan cara metode kumur.

Sharlini yang lulusan Imperial College London mengakui, metode kumur lebih efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaannya. “Metode ini bisa dilakukan sendiri. Tinggal nanti hasil tesnya dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa menggunakan mesin PCR,” lanjut Sharlini.

Inovasi alat deteksi COVID-19 dengan metode kumur mendapat apresiasi positif dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, terobosan ini harus segera disosialisasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. “Inovasi masa depan seperti ini nggak boleh berhenti. Persoalannya kan belum banyak orang mengerti,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, perlu ada sinergi dengan lembaga – lembaga negara terkait, untuk bisa mengeksplorasi temuan ini. “Ini perlu ada partner, apakah dari BPPT atau LIPI. Sehingga menjadi nasional dan dipahami dan dimanfaatkan oleh publik,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, KSP siap memfasilitasi hasil cipta para anak-anak bangsa, terutama di bidang bioteknologi, seperti yang dilakukan Nusantics.

“Anda jangan merasa kesepian dan sendiri. Negara pasti hadir untuk mewadahi hasil kerja keras kalian. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan program Manajemen Talenta Nasional, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi anak bangsa,” pesan Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Penyelesaian Sengketa GKI Yasmin, Moeldoko: Momentum Penguatan Toleransi

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mendukung pembangunan rumah ibadah baru untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Hal ini juga menandai akhir dari 15 tahun polemik penyegelan gereja dan intoleransi beragama di Bogor.

“Ini bukan hanya tentang perihal ijin membangun gedung, namun penyelesaian konflik GKI Yasmin ini bisa terlaksana karena ada kepedulian atas kemanusiaan,” kata Moeldoko, dalam pertemuan bersama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta pengelola GKI Pengadilan Bogor, Jumat (10/9).

Didampingi oleh Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Moeldoko yakin bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi momentum penguatan toleransi dan hidup berdampingan antarkelompok sosial di Indonesia.

Di tahun 2008, Gereja GKI Yasmin disegel oleh pemerintah kota Bogor karena penolakan masyarakat sekitar terhadap bangunan gereja yang berlokasi di perumahan Taman Yasmin dengan luas 1.400 meter persegi. Padahal, gereja tersebut telah mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemkot Bogor pada 2006.

Sebagai solusi atas polemik berkepanjangan ini, Pemerintah Kota Bogor secara resmi memberikan IMB GKI Yasmin atas tanah seluas 1.668 meter persegi di Jalan R Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor pada 8 Agustus lalu. Lokasi baru untuk pembangunan GKI Yasmin ini pun hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi lama.

KSP selama ini terus memberikan pendampingan atas penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang panjang.

“Maka, dengan penyerahan IMB GKI Yasmin di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rencana pembangunan gereja, persoalan GKI Yasmin bisa dikatakan selesai, case closed,” lanjut Moeldoko.

Lebih lanjut, pemkot Bogor dan pihak gereja juga telah mensosialisasikan upaya penyelesaian ini secara internal melalui zoom meeting bersama 4,000 jemaat gereja.

“Kita perlu mensosialisasikan program dan penyelesaian konflik ini. Dalam penyelesaian ini ada kemanusiaan di atas keadilan, dan kami percaya gereja itu mendatangkan damai sejahtera,” kata Bima Arya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

Moeldoko: Pandemi Memicu Kebangkitan Potensi Indonesia

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko meyakini situasi pandemi memunculkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, situasi pandemi COVID-19 menjadi pemicu untuk memikirkan ulang berbagai hal, mulai dari konsep pendidikan, setting sistem kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Moeldoko juga menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97%. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15%. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5% WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.

“Pandemi ini memaksa kita meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi,” kata Moeldoko.

Ia mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun. Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.

“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” kata Moeldoko.

Menurut mantan Jenderal TNI ini, tantangan dalam situasi global menciptakan dunia yang selalu berubah dengan cepat, dunia yang penuh resiko, dunia dengan situasi yang kompleks, dan dunia yang penuh dengan kejutan.

“Dulu kita tidak pernah membayangkan Work From Home, namun sekarang ini menjadi hal normal,” lanjut Moeldoko.

Walaupun COVID-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan 3 kebijakan besar.

Pertama, melalui pendekatan kesehatan, dimana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat COVID-19. Kedua, melalui pendekatan perut, dimana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, dimana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi.

Moeldoko juga menambahkan bahwa saat ini, pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru.

“Meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ungkapnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian

Moeldoko : Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Partisipatif

JAKARTA-Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber webinar bersama Universitas Terbuka (UT) Serang dan Ikatan Alumni (IKA) UT, Kamis (9/9).

“Dana desa yang merupakan APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” terang Moeldoko.

Moeldoko mengakui, pengelolaan Dana Desa sering terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator, agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama di saat menghadapi dampak-dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

“Sesuai arahan Presiden, desa merupakan entitas terdepan dalam konteks pembangunan dan ketahanan nasional. Menghadapi dampak Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, desa berperan sangat besar untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Maka pengelolaan dana desa harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,” lanjut Moeldoko.

Menurut Moeldoko, selain pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus bisa menjadikan potensi desa memiliki nilai jual di pasar dunia. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan desa yang makmur dan berkeadilan bisa direalisasikan.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja. Tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya. Seperti di Yogya, ada sebuah desa yang sudah bisa ekspor hasil kerajinan, lewat e-commerce,” papar Moeldoko.

Melalui Webinar bertema “Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih dan Bermartabat“, Moeldoko juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Terbuka (UT), mengajak seluruh elemen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pikades) yang Jujur, Adil, Bersih, dan Bermartabat.

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit, “ ujarnya sebelum menutup sambutannya.

Seperti diketahui, tahun ini pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia.