Tidak Ada Lagi Jawa-Sentris tapi Indonesia-Sentris

Tidak Ada Lagi Jawa-Sentris tapi Indonesia-Sentris

Tidak Ada Lagi Jawa-Sentris tapi Indonesia-Sentris

JAKARTA- Presiden Jokowi menjadikan prioritas pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, tol laut menjadi kunci penting untuk mendorong perekonomian di kawasan Indonesia Timur.

Bahkan dalam beberapa kunjungannya ke beberapa daerah terluar dan perbatasan, Presiden mengatakan Indonesia sedang berubah ke arah “Indonesia-sentris” bukan “Jawa-sentris”. Kalimat ini pula yang diulang kembali saat meresmikan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.

“Wawasan Indonesia-sentris sebagai terjemahan Jokowi atas tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia terutama antara Jawa dan luar Jawa,” kata Eko Sulistyo, Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.

Eko menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Peringatan 8 Tahun Lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP), di Auditorium Wisma Antara, Jakarta, Senin 16/5/2016.

Acara ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan ratusan pengurus KIP dari pusat, provinsi dan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.

Eko menjelaskan selama ini kehadiran pemerintah dirasakan masih berat sebelah di antara berbagai wilayah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan ke depan. Dalam RPJMN (2015-2019) direncanakan pendapatan domestik bruto (PDB) Pulau Jawa terhadap PDB nasional perlahan-lahan akan diturunkan dari 58 persen pada tahun 2015 menjadi 55,1 persen pada tahun 2019.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional berencana menambah tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kutub pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Sebaran KEK ini berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku. Pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan 13 kawasan industri baru antara lain Kuala Tanjung, Batu Licin, Konawe, Teluk Bintuni, Buli serta Morowali. Pemerintah berharap kebijakan tersebut menambah kontribusi PDRB Sumatera sebesar 0,8 persen, PDRB Nusa Tenggara sebesar 0,1 persen, PDRB Kalimantan sebesar 0,9 persen, Sulawesi sebesar 0,4 persen, dan PDRB Maluku-Papua sebesar 0,7 persen terhadap PDB nasional pada 2019.

“Sebagai seorang Presiden berlatar belakang Jawa, adalah hal luar biasa Jokowi memandang bahwa Jawa bukan lagi prioritas baginya. Ibaratnya, Presiden sedang menjahit kembali baju ke-Indonesiaan yang sobek di sana-sini menjadi utuh kembali,” katanya.

MARITIM YANG TERLUPAKAN

Dalam paparannya, Eko juga menyebut salah satu aspek Indonesia-sentris yang pernah terlupakan adalah melihat laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah.

Gagasan ini pertama kali dikatakan Presiden Soekarno di tahun 1953 saat meresmikan Institut Angkatan Laut. Menurut Soekarno, untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari. Presiden pertama ini juga menulis puisi berjudul “Jadilah Bangsa Pelaut”.

Pengembangan maritim kemudian menjadi kebijakan negara pada tahun 1959 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 45/1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Maritim Belanda.

Selanjutnya gagasan ini kembali muncul ketika Presiden Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke-7 pada tahun 2014. Dalam pidato pelantikannya, Presiden mengatakan “bahwa kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk.”

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau yang membentang sepanjang 5.000 km. Dengan kekayaan itu, Indonesia hanya mengekspor $4,2 miliar ikan per tahun, bandingkan dengan Vietnam yang $5,7 miliar, Thailand $7,2 miliar per tahun. Ironisnya 90 persen dari kekayaan laut Indonesia diambil oleh penangkapan ilegal dari negara lain yang merugikan negara $20 miliar per tahun. Jumlah ini menurun setelah pemerintah melakukan tindakan hukum tegas dengan meledakkan sekitar puluhan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Konsepsi kemaritiman Presiden Jokowi juga meluas kepada geopolitik global, di mana Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut harus menjadi pemain utama.

“Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Eko.

Close