Terima DPRD Papua dan Papua Barat, Moeldoko Tekankan Atensi Presiden Jokowi

Terima DPRD Papua dan Papua Barat, Moeldoko Tekankan Atensi Presiden Jokowi

Terima DPRD Papua dan Papua Barat, Moeldoko Tekankan Atensi Presiden Jokowi

JAKARTA- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima perwakilan DPRD se-Provinsi Papua dan Papua Barat di Bina Graha pada Selasa, 24 September 2019. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut usulan para anggota asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia terkait kondisi terkini Papua dan Papua Barat.

Ketua Asosiasi DPRD se-Papua dan Papua Barat, Ferdinando Solossa menyampaikan delapan poin terkait dengan tuntutan masyarakat tanah Papua dan Papua Barat di antaranya, meminta pemerintah untuk membuka dialog antar pusat dan tokoh Papua; meminta revisi UU No. 21, mendorong pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru; memfasilitasi pertemuan dengan pusat pendidikan di pulau Jawa dengan Papua dan Papua Barat; mendorong kembali komisi kebenaran, keadilan dan rekonsilasi penyelesaian kasus Papua dan memfasilitasi untuk bertemu dengan Presiden agar apresiasi tersampaikan secara jelas dan keterbukaan.screen-shot-2019-09-24-at-21-08-15

“Ini merupakan poin pokok yang sudah dirumuskan oleh anggota asosiasi DPRD Papua dan Papua Barat yang harus disampaikan secara komprehensif agar masalah di tanah Papua dapat terselesaikan dengan baik. Karena kami adalah representasi dari masyarakat Papua,” kata Ferdinando yang juga Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Moeldoko menyambut baik kedatangan para anggota asosiasi DPRD Papua dan Papua Barat dan berpesan bahwa masyarakat Papua telah memberikan kepercayaan pada para anggota dewan untuk itu masyarakat Papua ingin mendapatkan perubahan baik pelayanan, apapun karena  ingin perubahan yang sangat baik.

“Jauh lebih penting bagaimana kita selalu bisa menyuarakan aspirasi sehingga segala keluhan bisa ditangani dengan baik. Stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia dan sebaliknya, jika di daerah tidak stabil maka akan sulit. Prihatin jika jatuh korban baik masyarakat maupun anggota. Untuk itu penting untuk jaga kestabilan daerah,” kata Panglima TNI 2013-2015 ini.img_5584

Moeldoko menambahkan bahwa poin-poin aspirasi dari Asosiasi DPRD akan disampaikan pada Presiden. Terlebih lagi tengah direncanakan juga pertemuan dengan Bupati, Wagub, DPRD, Walikota, tohoh adat dan agama se-Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah menaruh atensi sangat tinggi soal kebijakan Papua. Penyelesaian Papua menyeluruh holistik dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Terkait dengan tuntutan Penarikan anggota TNI Polri, Papua terdiri dari berbagai etnis dan pendatang semua butuh kepastian pengamanan dan penugasan prajurit TNI dan Polri di Papua untuk melindungi masyarakat Papua tidak ada tugas lain selain itu,” pungkasnya.

img_5593

Close