Moeldoko Hadiri Peluncuran Sistem Online Single Submission, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah

Moeldoko Hadiri Peluncuran Sistem Online Single Submission, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah

Moeldoko Hadiri Peluncuran Sistem Online Single Submission, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah

JAKARTA  -  Satu lagi langkah pemerintah demi mengembangkan perekonomian Indonesia lebih baik. Setelah meresmikan PPh 0,5% untuk UMKM, Senin pagi, 9 Juli 2018 hari ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri peluncuran sistem online single submission (OSS) di Kementerian Koordinasi Perekonomian bersama sejumlah menteri dan instansi terkait.

Acara Peluncuran Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) digelar di Ruang Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jalan Merdeka Timur. Melalui peluncuran ini, sistem OSS berusaha melakukan perizinan terintegrasi.

“OSS ini adalah upaya yang komprehensif berupaya meluruskan regulasi dan hal yang tumpang tindih sesuai PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dalam sambutannya.

Aplikasi OSS adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memulai izin usaha secara online. Setelah mengalami kemunduran peluncuran beberapa kali, hari ini aplikasi OSS resmi diluncurkan. Kini masyarakat khususnya pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan perizinan yang berbelit, semua dapat diakses dan dikonfirmasi secara online.

Tujuan utama sistem OSS untuk memudahkan masyarakat khususnya investor mendapatkan izin komersial. Selain itu, secara otomatis pendaftar OSS akan mendapatkan NPWP, dan BPJS. Investor yang dimaksud dalam sistem OSS ini termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas (PT), CV, perorangan, bahkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam sambutannya Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution, menegaskan, tugas utama sistem ini adalah memonitor, mengevaluasi, dan mengawal permohonan investasi oleh investor.

Hal pentingnya, pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi melalui teknologi.
Lebih lanjut, Ia menuturkan, “Sebagai gambaran, 514 kabupaten/kota, baru 40 RDTR yang ada. Saat ini tidak sampai 5 yang punya peta elektronik”.

Perihal proses perizinan usaha, pemerintah akan terus berintegrasi dan melakukan pengembangan dengan berbagai pihak terkait aplikasi OSS. Darmin Nasution mengharapkan sinergi berbagai pihak untuk bekerjasama menghadapi tantangan ke depan, khususnya terkait hal teknis aplikasi OSS. Darmin Nasution menjelaskan proses OSS di Kemenko Perekonomian hanya untuk sementara waktu sebelum nantinya akan dipegang tetap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), “Pelaksanaan OSS ada di BKPM,” tegasnya.

Darmin Nasution selaku Mentri Kordinator bidang Perekonomian menyampaikan bahwa sistem OSS ini dibuat untuk memperbaiki iklim investasi serta menyiapkan perekonomian Indonesia lebih matang dalam menggunakan sistem ekonomi digital.

Model pelayanan sistem aplikasi OSS dilakukan secara mandiri, namun pemerintah tetap menyediakan lembaga untuk memonitor jalannya aplikasi sehingga masyarakat bisa bertanya dan berkonsultasi.
Keterangan lebih lanjut mengenai aplikasi ini dapat diakses melalui www.oss.go.id.

Sistem OSS ini akan terintegrasi dengan Teknologi informasi dan Komunikasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat. Sementara untuk PTSP daerah akan menggunakan sistem siCantik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sistem dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit perizinan termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Ada beberapa kemudahan yang bisa di dapat dari Sistem OSS ini, di antaranya para pengusaha ataupun investor dapat memiliki perizinan secara mandiri melalui OSS yang terintegrasi dengan kementrian perekonomian dan Presiden.

Sistem OSS ini nantinya akan terus dikembangkan sesuai dengan iklim pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hadirnya sistem OSS ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Selain Menko Perekonomian, Kepala BKPM dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, hadir juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Asman Abnur, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri APR BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Staf Khusus Wapres, Polri, dan perwakilan pemerintah daerah.

Close