Rencana Aksi Strategi dalam Pemberantasan Korupsi

Rencana Aksi Strategi dalam Pemberantasan Korupsi

Rencana Aksi Strategi dalam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian dan Lembaga, Institusi bilateral dan mulitilateral beserta asosiasi dan pelaku usaha menggelar International Business Integrity (IBIC) 2018 pada Selasa, 4 Desember 2018 di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan.

Sejumlah perwakilan yang berasal dari institusi pemerintah yaitu Jend (purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Thahjo Kumolo (Mendagri), Syafruddin (Menpan RB) menjadi pembicara dalam salah satu diskusi panel yang membahas Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 yang mencangkup tiga area yaitu 1) perizinan tata niaga ; 2) keuangan negara; 3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Untuk area perizinan dan tata niaga, pemerintah dan KPK berfokus pada peningkatan pelayanan,  kepatuhan perizinan dan penanaman modal, perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan, serta penerapan manajemen anti suap di pemerintahan dan sektor swasta.

Selanjutnya di area keuangan negara berfokus pada integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan Non-Pajak.

Sementara itu di area penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintah dan KPK berfokus pada penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa dan perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

Moeldoko menuturkan bahwa KSP telah mengundang Kemendagri, KPK dan tokoh-tokoh untuk melihat struktur yang salah dalam pencegahan korupsi sebelumnya.

“KSP telah bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya agar Peraturan Presiden dalam pemberantasan korupsi berjalan dengan baik," ujar Moeldoko.

Praktik korupsi yang ada selama ini dominan terjadi antara swasta dan pemerintah. Adanya suap menyuap  perihal perizinan usaha yang dinilai sulit sehingga pihak swasta mengaku menyuap agar perizinan dipermudah. Pemerintah berharap praktik korupsi di sektor swasta harus dikurangi karena berpengaruh akan pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau sektor swasta terganggu perekonomian nasional akan berkurang, jika bebas dari korupsi swasta mencapai produktivitas," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Sedangkan, Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah sedang menekan angka kemiskinan karena dipercaya peningkatan ekonomi masyarakat akan berpengaruh pada penurunan angka korupsi. Semakin tinggi kemakmuran masyarakat maka angka korupsi perlahan-lahan dapat ditekan.

Selain kemakmuran masyarakat, Syafruddin mengatakan bahwa SDM, lingkungan, dan sistem harus diperbaiki agar usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan secara optimal.

Close