Rembuk Nasional RAPS: Ruang Dialog Masyarakat dan Pemerintah

Rembuk Nasional RAPS: Ruang Dialog Masyarakat dan Pemerintah

Rembuk Nasional RAPS: Ruang Dialog Masyarakat dan Pemerintah

JAKARTA - Usai pembukaan di Istana Negara pada Kamis, 20 September 2018, “Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial” berlangsung di Hotel Media, Jakarta. Dalam kesempatan ini, masyarakat petani dan masyarakat adat berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para pakar dan kementerian terkait tentang persoalan agraria atau kehutanan yang dihadapi di daerahnya.

Gunawan Sasmita, pemerhati reforma agraria, yang juga mantan Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN selaku narasumber pada sesi diskusi Pembahasan Tindak Lanjut Percepatan TORA menyebutkan pentingnya asset reform dan access reform. “Tujuan reforma agraria yang paling utama adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengurangi ketimpangan tetapi juga menyejahterakan”. Asset reform berarti melakukan penataan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah, sedang Access Reform adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses pemanfaatan tanah.

Pada sesi diskusi paralel lainnya mengenai harmonisasi regulasi, Imam Pituduh, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, juga mengimbau tentang kepastian hukum reforma agraria. “Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam implementasi reforma agraria harus menjamin penyelesaian konflik-konflik pemilikan maupun tata kelolanya. Untuk itu, pemerintah perlu memformulasikan skema pengelolaan yang kolaboratif dan berkelanjutan.”

“Saat ini masih banyak tanah obyek reforma agraria yang sifatnya top down dan yang diusulkan masyarakat masih dalam kondisi konflik ini menjadi tanggung jawab bersama untuk diluruskan,” ungkap Usep Setiawan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden dalam diskusi perumusan tindak lanjut Rembuk Nasional.

Kegiatan rembuk terbagi ke dalam tiga sesi diskusi paralel yang membahas tindak lanjut Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan Masyarakat Hutan Adat (MHA), dan sesi pemberdayaan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pleno pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan implementasi reforma agraria di Aula Puri Ratna. Dalam kesempatan ini juga berlangsung coaching clinic untuk masyarakat mengusukan TORA, PS dan KHDTK.

Rembuk Nasional merupakan kerja sama Kantor Staf Presiden, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan didukung oleh berbagai CSO lainnya telah dibuka di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 20 September 2018.distribusi-lahan-untuk-keadilan-19

Close