Proses Pemindahan Ibukota Perlu Partisipasi Luas Semua Pemangku Kepentingan

Proses Pemindahan Ibukota Perlu Partisipasi Luas Semua Pemangku Kepentingan

Proses Pemindahan Ibukota Perlu Partisipasi Luas Semua Pemangku Kepentingan

JAKARTA – Rencana besar pemindahan ibukota yang dilakukan pemerintah memerlukan partisipasi alias pelibatan langsung dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari state, maupun non-state actor.

Hal ini terungkap dalam kelompok diskusi terfokus (FGD) terkait pemindahan ibu kota bertemakan ‘Sudut Pandang Ekologi dan Kearifan Lokal (sosial-politik) di ruang rapat utama, Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Hadir beberapa narasumber antara lain Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Maliki, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia Rivani Noor, dan perwakilan dari The Samdhana Institute Martua Sirait. Dari Kantor Staf Presiden hadir Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Binny Buchori dan Wandy Tuturoong serta   Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Abetnego Tarigan.

fo3Abetnego menekankan kepada partisipasi dalam kajian pemindahan Ibu Kota. “Tingkat pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas jelas akan menjadi tantangan. Proses pemindahan itu sendiri baru akan selesai di 2024, yang merupakan proses yang masih panjang,” ungkapnya

Di sisi lain Wandy Tuturoong menyarankan perlu adanya ‘strategic planning’. dan pembuatan positioning untuk non state actor.

“Sehingga kelompok ini bisa menjadi sparring partner yang baik bagi pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Maliki selaku perwakilan dari Bappenas menyampaikan informasi kependudukan provinsi Kalimantan Timur yang merupakan informasi penting dalam proses pemindahan Ibu Kota. Secara umum, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari etnis Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Mayoritas pekerja adalah pekerja di institusi non Pemerintah, terlebih usaha perseorangan. Kedatangan institusi pemerintahan pusat, akan sangat memberdayakan usaha-usaha itu,” katanya.

Orientasi proses, bukan hasil

posterMartua T. Sirait dari The Samdhana Institute memaparkan profil calon ibu kota negara yang baru. Menurutnya, ibu kota negara baru merupakan representasi kemajuan bangsa yang unggul karena mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan serta mewudjudkan kota yang cerdas, modern dan berstandar internasional.

“Pemindahan ibu kota ini berorientasi proses, bukan hanya hasil, tapi juga pada pentingnya partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Adapun Rivani Noor selaku Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia, menjelaskan tentang pemetan isu aktual Ibu Kota Negara yaitu teknokratik, pertahanan dan keamanan, politik dan regualasi, serta sosio-ekologi.

“Di sinilah pentingnya tugas non-state actor yaitu menyajikan informasi dan data sosio-ekologi tapak Ibu Kota Negra, membangun sosio-environment, serta memfasilitasi suara warga dan stake-holder local dalam rencana ibu kota,” jelasnya.fo1

Close