Program Jokowi-Amin Clear, Program Prabowo-Sandi tak Logis

Program Jokowi-Amin Clear, Program Prabowo-Sandi tak Logis

Program Jokowi-Amin Clear, Program Prabowo-Sandi tak Logis

JAKARTA – Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari menilai, Joko Widodo dan Mar’uf Amin menawarkan program ekonomi yang lebih jelas ketimbang penantangnya dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Pak Jokowi cukup clear tentang cara menjaga daya beli rakyat miskin, yaitu Kartu Sembako Murah. Untuk lapangan pekerjaan, Kartu Pra-Kerja,” ujar Denni, yang meraih gelar Doktor ekonomi dari University of Colodaro at Boulder, pasca-debat terakhir capres-cawapres di MetroTV, Sabtu, 13 April 2019.

Di pihak lain, Prabowo Subianto memang menjadikan penurunan harga sebagai materi utama kampanyenya. Namun, mereka tidak menawarkan cara-cara konkret untuk menurunkan harga-harga. Sementara, Sandiaga Uno menyodorkan program OK OCE untuk mencetak pengusaha dan Rumah Siap Kerja untuk penyediaan lapangan kerja. Namun, kedua program ini belum terbukti. Bahkan, program OK OCE tidak bisa dibilang sukses di DKI Jakarta.

Menurut Denni, ekonomi merupakan persoalan yang kompleks. Agar ekonomi terus tumbuh dan tumbuh lebih baik, pemerintah harus menetapkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Ada tujuan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Sudah begitu, dalam praktiknya, tujuan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus disesuaikan dengan tujuan politik.

Logical fallacy Sandiaga

Suatu kebijakan ekonomi juga harus diambil berdasarkan data yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan komprehensif, tidak sepotong-potong. Representasinya harus nasional, dengan sampling yang proporsional. Bukan acak dan parsial.

“Mengambil kebijakan atas dasar pendapat beberapa ibu-ibu di beberapa lokasi adalah contoh logical fallacy—kesesatan berpikir,” tegas Denni, yang juga pernah menjadi bagian tim ekonomi di bawah Wakil Presiden Boediono.

Suatu kebijakan juga tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan konsumen, karena ada kelompok lain di sisi produsen. Jadi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bisa menyeimbangkan dua kepentingan ini.

“Pak Prabowo terlalu berlebihan dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak memproduksi apa-apa. Beliau juga mengatakan, melarang pengusaha menempatkan uangnya ke luar negeri. Ini pasti sangat menakutkan bagi pengusaha,” ulas Denni.

Alumni University of Illinois at Urbana-Champaign itu menjelaskan, Republik Indonesia menganut paham devisa bebas dari economic liberty. Oleh karena itu, orang punya kebebasan untuk menempatkan hartanya di mana ia inginkan. Namun, agar uang tidak dilarikan ke luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengandung insentif dan disinsentif.

Selama empat tahun pemerintahannya, Jokowi-JK menjalankan sejumlah agenda reformasi struktural. Menurut Denni, reformasi adalah rasional secara ekonomi. “Namun reforms bagaimana pun adalah suatu perubahan. Perubahan seringkali membuat orang tidak nyaman atau takut. Bahkan, kalau terlalu banyak reforms, bisa mengolengkan perahu,” imbuh dia.

Tabrakan janji ala Prabowo-Sandi

deb1Akademisi Universitas Gadjah Mada tersebut juga mengingatkan agar masyarakat tidak buru-buru tergiur program atau janji yang sepertinya manis dan hebat. “Masyarakat perlu mencek, apakah semua program sinkron atau tidak. Misalnya, Pak Prabowo ingin menaikkan tax ratio 16%, tapi di sisi lain ingin memotong PPh, PBB, dan pajak-pajak lainnya,” beber Denni.

Janji tersebut mungkin terdengar hebat. Tapi, sebenarnya saling bertabrakan. Sebab, pemangkasan pajak tentu akan berujung pada penerimaan negara yang turun. Padahal, di sisi lain, Prabowo-Sandi juga menjanjikan aneka program yang membutuhkan kenaikan belanja pemerintah. Logikanya, jika dua janji ini dilaksanakan, defisit anggaran akan semakin bengkak.

Mau tak mau, utang adalah jalan keluar dari defisit yang bengkak itu. Padahal, Prabowo tidak mau berutang juga. Jadi, semua program perlu dilihat bersamaan, sinkron atau tidak. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, masing-masing akan tampak bagus. Tapi, jika dilihat secara keseluruhan, mungkin akan terlihat tidak masuk akal.

“Ekonom meyakini bahwa populisme itu self-defeating. Dalam jangka pendek, dua-tiga tahun, mungkin (bisa jalan). Tapi bila kebablasan, maka akan menyebabkan krisis, karena utang menumpuk atau current account deficit membengkak. Populisme itu ada batasnya,” tandas Denni.

Close