Presiden Minta Penanganan Kebakaran Hutan Diselesaikan Cepat

Presiden Minta Penanganan Kebakaran Hutan Diselesaikan Cepat

Presiden Minta Penanganan Kebakaran Hutan Diselesaikan Cepat

PALANGKARAYA - Kebakaran lahan bisa diatasi dengan melakukan pencegahan dan menjaga ekosistem lahan gambut. Namun lahan yang sedang terbakar harus segera dipadamkan dengan pembasahan gambut (re-wetting).

Demikian disampaikan Presiden usai melihat langsung kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 23 dan 24 September 2015.

“Masalah ini harus segera diselesaikan,” instruksi Presiden.

Di Kalimantan Tengah lahan yang terbakar mencapai 26.664 hektare. Sebelumnya Presiden menunda kunjungan ke Sumatera Utara untuk memantau langsung kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah. Bahkan saat tiba di lokasi, Presiden melihat sendiri api membesar dan membakar lahan gambut.

Presiden memerintahkan Menko Polhukam, Menteri LHK, Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI untuk sesegera mungkin merealisasikan pembasahan lahan gambut yang sedang terbakar dengan dukungan operasi bakti TNI. Rapat teknis sudah dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kementerian PU akan memberikan dukungan teknis civil engineering  dan know how tentang tata air gambut, serta disiapkan 10 unit alat berat dari TNI/BNPB dan 30 unit pompa air dari KLHK.

Secara khusus juga Presiden memberikan perintah kepada Menteri LHK, untuk mewajibkan perusahaan membuat embung-embung air di areal konsesinya. Hal ini akan mempercepat tindakan pemadaman api dan ketersediaan air di saat musim kering.

Di lokasi kebakaran Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terdapat Sungai Kahayan, yang dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api. Pemerintah berharap dilakukan tata kelola air Sungai Kahayan dalam upaya re-wetting lahan gambut yang sedang terbakar. Diperoleh informasi, Pemda Kabupaten Pulang Pisau pernah mengusulkan hal ini kepada Pemerintah Pusat tahun 2012 terkait dengan pengaturan kanal dan tata kelola gambut.

 

MENTERI LHK BAHAS BERSAMA PAKAR

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak peran serta masyarakat mengatasi kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Pembahasan tata kelola gambut secara detail teknis akan dilaksanakan bersama pakar/akademisi, LSM dan Asosiasi Pengusaha mulai Minggu, 27-29 September 2015. Acara yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK ini melibatkan 41 narasumber penting dengan dasar keilmuan dan pengalaman empirik, termasuk sejarah PLG Sejuta hektare di Kalimantan Tengah.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, tiga tujuan pembahasan meliputi prinsip dasar tata kelola dan teknik tata hidrologi (tata air) ekosistem gambut, upaya pencegahan dan rehabilitasi gambut untuk digunakan masyarakat serta teknik-teknik mencegah dan mengatasi kebakaran lahan gambut. Hasil pembahasan merupakan penjabaran dari kebijakan Presiden tentang tata kelola gambut secara konkret berdasarkan lapangan dan akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis.

Close