Poros Maritim Dunia, Jalan Menuju Pemerataan

Poros Maritim Dunia, Jalan Menuju Pemerataan

Poros Maritim Dunia, Jalan Menuju Pemerataan

MEDAN - Untuk pertama kali dalam sejarah republik, saat ini kita memiliki Kebijakan Kelautan Indonesia (Ocean Policy) yang di dalamnya memuat strategi mewujudkan Poros Maritim Dunia. Kebijakan itu tegas mengatur penyelesian batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri maritim dan konektivitas laut, pengembangan industri sumberdaya alam, jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut, pertahanan dan keamanan serta budaya bahari.

“Esensi tekad Presiden Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah menjadikan laut sebagai jalan pemerataan,” kata Riza Damanik, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden dalam ‘Diskusi Kebangsaan: Hutan Pesisir dan Desa dalam Perspektif Hukum Konstitusi’ di Medan, Rabu, 19 April 2017.

Selain narasumber dari Kantor Staf Presiden, acara yang terselenggara hasil kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Rumah Konstitusi ini juga menghadirkan anggota Komisi IV DPR RI Fadli Nurzal, Ketua Rumah Konstitusi Amir Hamdani Nasution, dan Ramlan Dosen Fakultas Hukum UMSU.

Riza menegaskan, sekali lagi, prioritas kelautan dan kemaritiman bukan berarti meninggalkan aspek pembangunan di darat. “Pertanyaannya: dari mana kita memulai cita-cita besar ini? Bermulalah dari Desa!” kata Riza.

Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis lingkungan ini menyatakan, Wakil Presiden pertama RI, Bung Hatta, pernah mengatakan, politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Karena itu, seluruh rakyat harus berdiri tegap dan rapat di belakang pemerintah. “Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan,” ungkapnya.

UBAH PARADIGMA

screen-shot-2017-04-20-at-7-41-46-amDipaparkan Riza, tantangan terbesar kita adalah mengubah paradigm lawas dalam pembangunan yang menempatkan desa sebatas pusat eksploitasi sumber daya alam. Selain itu juga anggapan untuk mengambil sebanyak-banyak sumberdaya untuk sebesar-besar nilai ekonomi, pusat ekonomi bahan bahan mentah (non olahan), tidak ada nilai tambah dan inovasi, unskill labour dan peran perempuan terpinggirkan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebut: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Nah, di masa lalu, ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dipahami sempit, sebatas: urusan mengeluarkan ijin, memungut pajak dan menggunakan pajak tersebut untuk pembangunan.

“Faktanya tidak banyak perubahan dengan pemahaman itu. Akibatnya, akumulasi krisis terjadi dan masih dirasakan sampai saat ini,” kata Riza. Akibatnya, berbagai ketimpangan terus menggelinding menjadi tumpukan kemiskinan di kantung-kantung masyarakat kepulauan, bahkan di antaranya ada yang telah bertransformasi menjadi ancaman kecemburuan sosial dan konflik.

“Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan ekonomi afirmatif atau kebijakan pemerataan,” jelasnya. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki tanah dan akses terhadap lahan antara lain diwujudkan dalam reforma agraria: distribusi 9 juta hektar lahan dan 12,7 hektar perhutanan sosial, kesempatan (akses terhadap modal dan pasar) serta peningkatan SDM (fokus di pendidikan vokasi).

Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memerlukan perubahan paradigmatik pembangunan desa-desa pantai dari pusat eksploitasi menjadi pusat inovasi, sehingga terjadi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, nilai tambah tinggal di desa, inovasi tumbuh di desa, skill labour tinggal di desa, peran perempuan juga tidak terabaikan

Inovasi bukan impor teknologi berbiaya tinggi. Tetapi, inovasi berbasis kekuatan lokal secara sosial, ekonomi, dan teknologi. “Di sinilah peran strategis Perguruan Tinggi dan kaum cerdik-pandai untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” pungkas Riza.

Close