Pilkada Serentak dan Konsolidasi Demokrasi

Pilkada Serentak dan Konsolidasi Demokrasi

Pilkada Serentak dan Konsolidasi Demokrasi

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 harus dimaknai sebagai proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ini dicerminkan oleh penerimaan dan upaya mempertahankan sistem demokrasi sebagai pilihan utama dalam penyelesaian proses-proses politik. Untuk itu Pilkada sebagai bagian dari proses politik dalam memilih kepada daerah dan wakil kepala daerah, harus dikawal dan diperkuat sebagai bagian penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itu kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini sangat tergantung kesiapan KPU/KPUD, Bawas, Pemda,TNI/Polri, parpol dan masyarakat daerah.

Demikian benang merah dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertajuk Memetakan Konflik dalam Pilkada Serentak 2015, yang dihelat di Cikini Raya, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2015. Hadir dalam diskusi A. Muqowam, senator DPD RI, Arif Budiman, anggota KPU, Soni Harry B. Hamdani, Kepala Demografi FE-UI, serta Radhar P. Dahana, budayawan.

“Konsolidasi demokrasi akan ditentukan oleh elit, organisasi masyarakat maupun warga. Tiga elemen ini memiliki peran penting memastikan konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik.” tandas Eko Sulistyo, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).

Eko menekankan, faktor penting yang tidak boleh diremehkan juga perlunya peran serta Ormas dan masyarakat untuk melakukan pengawasan pasca terlilihnya kepala daerah, mengingat pengalaman selama ini menunjukkan, lemahnya instrumen pengawasan, sehingga pemimpin terpilih bisa menepati janji kampanyenya khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah.

“Misalnya adanya kecenderungan kepala daerah meninggalkan daerahnya tanpa izin dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yang akan berdampak pada kelancaran pelayanan terhadap masyarakatnya. Padahal UU Pemerintahan Daerah telah mengatur mekanisme dan pemberian sanksi sampai dengan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan itu,” ujarnya.

Close