Pertumbuhan Berkelanjutan, Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Pertumbuhan Berkelanjutan, Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Pertumbuhan Berkelanjutan, Kunci Keluar dari Middle Income Trap

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi, yang terus turun sejak 2011, kembali naik dalam tiga tahun terakhir. Namun, masih saja ada suara ketidakpuasan lantaran pertumbuhan di kisaran 5% dianggap tidak cukup tinggi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Benarkah demikian?

Denni Puspa Purbasari tidak sependapat dengan anggapan tersebut.  “Yang terpenting, bagaimana pertumbuhan (pendapatan per kapita) kita berjalan terus dan berlangsung dalam jangka panjang, supaya bisa melewati US$12.055 (per kapita) dalam waktu tidak terlalu lama,” jelas Deputi III Kepala Staf Kepresidenan ini dalam diskusi publik ‘Mencari Resep Jitu bagi Indonesia Keluar dari Middle Trap Income’, yang diselenggarakan LEMI PB HMI, Rabu, 10 April 2019.

Definisi tidak terlalu lama itu pun sangat relatif. Sebab, Bank Dunia menetapkan kisaran yang sangat lebar untuk kategori negara berpendapatan menengah, yakni dari US$995 – US$12.055 per kapita. Contoh ekstremnya, meski berhasil mencetak pertumbuhan 100%, suatu negara belum tentu bisa keluar dari kategori middle income.  “Dari US$3.000 ke US$6.000 atau dari US$6.000 menjadi US$12.000, itu naik dua kali lipat. Tapi, masih masuk middle income,” beber Denni.

Skala atau size ekonomi suatu negara juga sangat berpengaruh menentukan seberapa tinggi pertumbuhannya. Indonesia, dengan produk domestik bruto (PDB) yang telah tembus US$1 triliun, tentu relatif lebih sulit untuk bisa tumbuh lebih tinggi ketimbang negara dengan PDB jauh lebih rendah. Katakanlah, Filipina, dengan PDB US$ 313,6 miliar pada 2017, ekonominya bisa tumbuh 6,2% pada 2018. Adapun, PDB per kapitanya tumbuh 4,4% dan pendapatan (GNI) per kapita tumbuh 3,6%.

Pemahaman mengenai kisaran middle income itu yang sangat lebar ini menjadi penting agar tidak terjebak dalam rasa fruktasi karena belum masuk negera berpenghasilan tinggi atau high income country. Tujuan Bank Dunia membuat pengelompokan ini pun lebih bertujuan positif, yakni agar setiap negara tahu di mana posisinya, sehingga tidak cepat puas dan terus memperbaiki diri.

Di mana Indonesia saat ini?

mi1Lantaran diperbandingkan secara internasional, agar fair, tentu penghitungan pendapatan ini harus menggunakan ukuran yang sama, yakni dalam mata uang dollar AS.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia pada2018 mencapai US$3.927. Angka ini memakai hitungan current dollar atau nilai rupiah terhadap dollar saat sekarang. Padahal, nilai US$1 bisa berbeda dari satu negara dengan negara lain. Misalnya, di Indonesia, US$1 bisa untuk membeli satu potong ayam, sementara di negara lain, bisa membeli dua potong.

Karena itu, ada cara yang lebih fair untuk membandingkan, yaitu dengan memasukkan faktor perbedaan daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dengan memasukkan PPP, pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$11.900 pada 2017.

Dengan hitungan PPP, mungkin dalam satu atau dua tahun, pendapatan per kapita Indonesia bisa menembus level US$12.055. Tahun ini, pendapatan per kapita Indonesia akan tembus US$ 13.000. Namun, dengan hitungan current dollar, mungkin Indonesia baru akan masuk negara berpendapatan tinggi dalam waktu 19-20 tahun lagi.

Bagi Denni, tidak penting berdebat tentang hitungan mana yang mesti dipakai. Seperti ia sebut di awal, yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu disadari, peningkatan investasi dan tabungan hanya dapat meningkatkan pertumbuhan sementara.

Pertumbuhan pendapatan per kapita akan terjadi terus-menerus apabila ada pertumbuhan produktivitas/teknologi secara terus-menerus. “Agar produktivitas/teknologi tumbuh secara terus-menerus perlu ada investasi human capital dan lingkungan yang mendukung human capital untuk berinovasi,” kata Denni, yang meraih gelar Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder.

Investasi human capital dimaksud mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelatihan seumur hidup. “Jadi, tidak bisa hanya sembilan tahun seperti mandat UU kita, atau 12 tahun seperti (janji) Nawacita. Tapi kita harus mendorong masyarakat kita agar belajar sepanjang hayat. Prosesnya sejak dalam buaian, hingga akhir hayat. Itulah kenapa Pak Jokowi ke mana-mana selalu bicara soal stunting,” imbuh Denni.

Menurut lulusan terbaik Universitas Gadjah Mada ini, pengembangan sumber daya manusia bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat pun mesti mengambil peran.

Alokasi anggaran untuk pertumbuhan berkelanjutan

mi2Alumni University of Illinois at Urbana-Champaign itu menyebut, pemerintahan Jokowi menunjukkan prioritas yang benar. Pada empat tahun pertamanya, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, yang menciptakan lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian, pada tahun kelima, Jokowi fokus pada pembangunan human capital.

Prioritas tersebut tercermin dalam politik anggaran yang dilakukan Jokowi. Dari 2014-2019, anggaran pendidikan naik 39,4% dari Rp 353,4 triliun menjadi Rp 492,5 triliun, anggaran infrastruktur melonjak 163,3 dari Rp 154,7 triliun menjadi Rp 415 triliun, dan anggaran kesehatan meningkat 106,6% dari Rp 59,6 triliun menjadi Rp123,1 triliun.

Pada saat bersamaan, Jokowi memangkas subsidi energi secara drastis, dari Rp 341,8 triliun menjadi hanya Rp 160 triliun. Keberanian Jokowi ini sempat membuat pertumbuhan ekonomi pada 2015, yang merupakan tonggak awal reformasi subsidi energi, bonsai, yakni cuma sebesar 4,79%.

Hasilnya, sejak 2016, arah pertumbuhan ekonomi sudah berbalik alias tumbuh lebih tinggi dari tahun ke tahun. Sebab, anggaran tidak lagi dibebani oleh subsidi energi yang habis dibakar pada hari ini saja. “Subsidi tetap diberikan, tapi lebih tepat sasaran,” kata Denni.

Menurut ekonom yang pernah membantu Wakil Presiden Boediono ini, sebenarnya bisa saja, Jokowi lebih mementingkan pertumbuhan pesat sesaat.  Pertama, dengan memberikan subsidi energi yang banyak agar konsumsi naik. Kedua, melakukan ekspoitasi sumber daya alam, misalnya mineral dan sawit, lalu diekspor tanpa diolah lebih lanjut. Lantaran konsumsi dan ekspor merupakan komponen PDB, ketika konsumsi energi dan ekspor bahan mentah naik tentu pertumbuhan akan ikut naik.mi4

Namun, cara-cara itu hanya memberikan kenikmatan sesaat. Denni menyebutnya steroid. “Ekonomi (berkelanjutan) tidak bisa main steroid. Tumbuh tinggi 4-5 tahun, habis itu nyungsep.” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia saat ini harus bersabar dan berani prihatin melakukan reformasi struktural, pembenahan mendasar sumber daya manusia dan kemudahan berbisnis, sehingga pengusaha-pengusaha dapat berkompetisi secara sehat dan terus berinovasi. Bukan sebaliknya, mengeksploitasi SDA sehingga tak ada lagi yang tersisa untuk generasi mendatang.

“Negara tidak mewakili kepentingan pengusaha. Negara punya kewajiban untuk memastikan anak cucu yang belum dilahirkan masih bisa menikmati SDA dengan baik,” tandas Denni.mi5

Close