Perpres No.54 Tahun 2018 Perkuat Pengawasan Bantuan Petani

Perpres No.54 Tahun 2018 Perkuat Pengawasan Bantuan Petani

Perpres No.54 Tahun 2018 Perkuat Pengawasan Bantuan Petani

JAKARTA – Bantuan subsidi untuk petani seperti bibit dan kebutuhan bertani bagi petani kecil sampai saat ini masih dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari kajian Center fot Indonesia Policy Studies (CIPS), tahun 2011 hingga 2015, tidak ada target distibusi yang tercapai oleh benih bersubsidi manapun.

Kementerian Pertanian dan Bappenas menyatakan bahwa penyebab utama hal ini adalah ketidakmampuan dua BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan benih dengan tepat waktu yang sesuai dengan kualitas dan varietas yang dibutuhkan petani. Kondisi yang sama juga dialami oleh subsidi benih padi, meskipun benih yang dihasilkan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IRRI.

Antara tahun 2011 hingga 2015 realisasi beras, jagung, dan kacang kedelai bersubsidi berada jauh di bawah target setiap tahunnya. Dari total 116.500 ton benih yang dialokasikan, hanya 5.920 ton atau 5% yang digunakan oleh petani. Dengan memertimbangkan risiko menerima benih bersubsidi dengan kualitas buruk dan ketidakpastian periode distribusinya, sejumlah petani memilih menggunakan benih nonsubsidi yang memberi mereka kepastian lebih dalam hal hasil bertani.

“Kementerian Pertanian dan BUMN terkait harus berbenah. Saat ini yang terjadi Kementerian Pertanian banyak memberikan proyek ke BUMN terkait tanpa proses seleksi yang transparan. Adanya Perpres 54/2018 bisa mensinergikan kementerian dan lembaga terkait untuk pengadaan barang dan jasa untuk yang kualitas,” kata kepala peneliti CIPS, Hizkia Respatiadi saat diwawancara di Jakarta (15/11).

Selain benih, penelitian Bank Duniamenunjukkan bahwa hanya 21% penerima pupuk bersubsidi berada dalam kategori petani skala kecil dengan luas lahan hingga 0,25 hektar. Sementara itu, 60% penerima merupakan petani yang memiliki antara 0,75 hingga hampir 2 hektar lahan. Terdapat sejumlah faktor kunci yang turut menjadi penyebab masalah ini. Faktor pertama adalah jarak antara desa dan penjual resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk pemerintah. Semakin jauh jaraknya dari desa, semakin sulit bagi petani skala kecil untuk membeli pupuk karena mereka harus menanggung biaya transportasi yang tinggi.

Faktor kedua adalah sistem pengawasan proses distribusi yang tidak memadai. Akibat lemahnya pengawasan, banyak petani yang mengendalikan lebih dari 2 hektar lahan dapat menyiasati peraturan dengan membagi lahan mereka menjadi sejumlah petak yang kemudian ditransfer kepemilikannya kepada anggota keluarga mereka, sehingga mereka bisa ikut menerima subsidi.

“Semua ini terjadi karena pengawasan di lapangan sangat minim atau barangnya tidak bermanfaat secara waktu dan kualitas. Petani sering menerima bantuan terlambat dari jadwal tanam dan dilanjut dengan gagal panen karena kualitasnya tidak bagus. Karena petani yang menerima tidak merasa ada manfaatnya, akhirnya lebih memilih menjualnya ke petani lain,” lanjut Hizkia.

Faktor ketiga adalah aktivitas pasar gelap. Akibat tidak adanya sistem pengawasan yang tidak memadai, perbedaan harga yang tajam antara pupuk bersubsidi dan non-subsdi menjadi insentif yang kuat bagi sejumlah penjual untuk memperdagangkan pupuk subsidinya secara ilegal di luar daerah sasaran.

Hal ini berujung pada kelangkaan pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya semakin mengikis manfaat program ini bagi petani skala kecil, sebagaimana dinyatakan seorang petani dari Desa Bojongslawi, Indramayu. “Di desa saya, pupuk subsidi sering gak ada stok kalo lagi perlu. Kalopun ada, harganya bukan harga subsidi, tapi ‘harga gaul’ alias mahal. Kayak gini sih yang kaya malah distributor,” kata petani dari Desa Bojongslawi, Indramayu, Sutarman.

Lebih lanjut, Hizkia mengatakan Perpres 54/2018 akan lebih maksimal bila pelaksanaannya harus didukung dari kebijakan di pemberian subsidi. Perusahaan yang ditunjuk harus berkualitas bibitnya dan tepat waktu dalam distribusinya.

Sementara itu Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengatakan pemerintah akan membangun basis data petani yang handal berdasarkan nama dan alamat berbasis NIK agar dapat memastikan subsidi dan bantuan ke petani tidak rawan disalahgunakan oleh oknum dari aktivitas yang dijelaskan di atas.

“Harapannya, semua bantuan dan subsidi yang ditujukan ke petani menjadi lebih tepat sasaran,” kata Yanuar.

Mengenai bantuan petani kecil, sampai saat ini yang paling tepat sasaran adalah bantuan tunai bersyarat yang lebih berdampak pada kebutuhan kehidupan sehari-hari petani dan keluarganya untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. “Walaupun bantuan langsung tapi karena semuanya tercatat di bank, sangat kecil kemungkinan untuk disalah gunakan ketimbang bantuan benih dan pupuk yang minim pengawasan,” tegas Hizkia.

Close