Perombakan Kabinet: Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan

Perombakan Kabinet: Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan

Perombakan Kabinet: Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengatasi Kesenjangan

JAKARTA-Presiden Jokowi telah melakukan perombakan Kabinet Kerja dengan menggeser sebagian menteri dan memasukkan energi baru untuk memperkuat kabinet, 27 Juli 2016.

Ekonomi global yang melambat dan berdampak pada ekonomi Indonesia, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin atau antarwilayah, dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya adalah tantangan kongkrit yang harus segera diatasi jalan keluarnya oleh para pembantu Presiden.

Sepanjang tahun berjalan 2016, perekonomian global bergerak pada kisaran 2,5-2,8%. Tiga kekuatan utama yang mempengaruhi mengapa ekonomi global tumbuh sangat lambat adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, stagnannya perekonomian Amerika Serikat, dan ketidakpastian politik di negara-negara Eropa yang berimbas pada ketidakpastian ekonomi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, yakni sebesar 4,92% selama kuartal I tahun 2016, Presiden Jokowi menggunakan momentum perombakan kabinet kali ini, salah satunya untuk meningkatkan kinerja perekonomian, sehingga angka pertumbuhan sepanjang tahun 2016 ini bisa dikejar untuk mencapai angka di atas 5%.

Oleh karena itu, jika dilihat dari komposisi perombakan kabinet kali ini, pos-pos yang dirombak sebagian besar bersinggungan dengan masalah perekonomian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Semangat yang diharapkan muncul dari perombakan kabinet, yakni penguatan kinerja pemerintahan, salah satunya dapat difasilitasi melalui sinergi antara Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sebagai contoh, difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden, Pemerintah saat ini sedang menyiapkan suatu platform berbasis satu data di lingkungan pemerintah, yang diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan-keputusan yang akurat berbasis data yang valid. Data yang valid dan akurat, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Saat ini, sudah ada 7 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan Satu Data (One Data) ini,” kata Yanuar Nugroho Deputi II Kantor Staf Presiden.

Selain itu, Kantor Staf Presiden saat ini juga tengah menyiapkan mekanisme penggantian distribusi bantuan untuk kelompok masyarakat miskin, dari bantuan berupa beras menjadi bantuan menggunakan sistem voucher belanja, sehingga kelompok masyarakat ini memiliki pilihan untuk membelanjakan voucher yang diterimanya tidak hanya dalam bentuk beras, tetapi bisa juga berupa lauk pauk.

Presiden Jokowi memberikan penekanan khusus ketika melakukan perombakan kabinet, yakni bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh kabinet yang dipimipinnya adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sesuai dengan tugas pokok Kantor Staf Presiden dalam melakukan fungsi pengendalian untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana sesuai visi-misi Presiden, upaya menyelesaikan masalah kemiskinan salah satunya adalah memberikan bantuan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling miskin.

Perubahan mekanisme bantuan kepada masyarakat miskin, sudah jelas memerlukan koordinasi dan kerja sama antarkementerian yang solid, kompak dan saling mendukung, sebagaimana disampaikan Presiden dalam pengantar pengumuman perombakan Kabinet Kerja yang kedua kalinya.

“Perubahan mekanisme distribusi bantuan untuk masyarakat miskin ini sendiri akan melibatkan pokja-pokja antarkementerian,” kata Denni Puspa Purbasari, Deputi III Kantor Staf Presiden. Koordinasinya mulai dari pembentukan Pokja Ketersediaan dan Keterjangkauan Bantuan Pangan, Pokja Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan, sampai dengan Pokja Sosialisasi dan Pokja Pemantauan dan Evaluasi. Masing-masing Pokja tersebut diketuai oleh Menteri dari kementerian teknis yang sesuai dengan bidang yang ditangani.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, lembaga yang dipimpinnya merupakan back office dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. “KSP merupakan instrumen dalam mendukung setiap kebijakan Presiden Jokowi, baik dalam bentuk ide-ide baru maupun yang sifatnya mendorong kebijakan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah,” ujar Teten.

Close