Perlindungan bagi Kelompok Minoritas

Perlindungan  bagi Kelompok Minoritas

Perlindungan bagi Kelompok Minoritas

Wilton Park Conference, 13-15 Januari 2016, Inggris

WEST SUSSEX, UK - Kelompok minoritas terdapat di hampir semua negara di belahan dunia, namun keberadaannya, kebutuhannya serta serta pemenuhan hak mereka seringkali diabaikan baik oleh pemerintah nasional dan masyarakat pada umumnya. Meski pun hak-hak kelompok minoritas telah dilindungi oleh Kovenan Internasional  tentang Hak Sipil dan Politik pasal 27, dan oleh Deklarasi PBB no 1992 mengenai Hak-hak kelompok agama, etnis serta pengguna Bahasa minoritas, namun kedua instrumen hukum belum cukup memadai untuk melindungi dan memenuhi hak mereka.

Hal ini mengemuka dalam Konferensi Internasional ‚ÄúProtecting the Rights of Ethnic and Religious Communitie‚ÄĚ yang diselenggarakan oleh Wilton Park pada tanggal 13-15 Januari 2016 yang lalu di West Sussex, Inggris.

Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 40  peserta dari berbagai negara di antaranya, Indonesia, Birma, Norwegia, Brazil, Finlandia, Polandia, Inggris, Swedia, Swiss, Kuwait, Islandia, Iran, Syria, Turki, Belanda, Maroko, Amerika Serikat,  menampilkan pembicara yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman yang luas dalam masalah perlindungan kelompok minoritas. DI antara pembicara yang hadir adalah Rita Izsak-Ndiaye, Pelapor Khusus PBB untuk masalah Minoritas, Human Rights Council, Geneva, Astrid Thors, Duta Besar masalah National  Minorities , Organisation for Security and Cooperation in Europe, The Hague, Laila Alodaat, Manajer Program masalah Respons Krisis, Women’s International League for Peace and Freedom, Geneva, Nilar Oo, Deputy Country Representative, Centre for Humanitarian Dialogue, Yangoon.

Peserta dan pembicara seminar berpandangan bahwa perlindungan untuk minoritas pada situasi global saat ini menjadi makin kompleks. Berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh dunia internasional belum seluruhnya menyentuh pemenuhan hak-hak minoritas. Padahal berbagai pengalaman dan studi telah menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan dan paling miskin pada umumnya berasal dari kelompok minoritas, baik minoritas secara etnis, maupun agama. Hadirnya demokrasi juga tidak serta merta menjamin pemenuhan serta perlindungan hak minoritas. Berbagai pengalaman proses demokrasi di banyak negara menunjukkan bahwa hak-hak minoritas tetap terabaikan meskipun demokrasi telah dipraktekkan (sistem kepartaian, pemilihan langsung, dll). Kepentingan kelompok minoritas tetap tidak terwakili. Lebih lanjut didiskusikan bahwa yang dialami oleh kelompok minoritas adala marjinalisasi yang masif oleh kelompok mayoritas. Menjadi minoritas berarti tidak memiliki kekuatan, baik sosial, ekonomi dan politik.

Beberapa gagasan yang muncul untuk mengatasi hal ini di antaranya (a) membuat sistem pemilihan yang memberikan reserved seat bagi kelompok minoritas di parlemen; (b) memberi quota untuk kelompok minoritas pada jabatan publik di pemerintahan . (c) memperbanyak dialog antara mayoritas dan minoritas.

Dalam kesempatan ini juga didiskusikan pengalaman Indonesia dalam mengelola isyu-isyu kelompok minoritas. Pada dasarnya Indonesia telah dan selalu mengakui hak kelompok minoritas sesuai dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini terlihat dalam posisi-posisi di jabatan publik yang dipercayakan kepada beragam suku dan agama di Indonesia. Namun demikian Indonesia juga masih memiliki PR yang besar untuk perlindungan kelompok minoritas, terutama penegakan hukum.

Gagasan lain yang mengemuka untuk perlindungan kelompok minoritas adalah adanya kebijakan yang bersifat inklusif, kebijakan integrasi kelompok minoritas ke masyarakat mayoritas serta pendidikan bagi anak-anak di sekolah dasar mengenai pluralisme.  Tempat yang paling aman bagi kelompok minoritas adalah terintegrasi dengan baik di kelompok mayoritas. Hal lain yang diusulkan adalah menulis ulang sejarah bangsa: apa yang menyebabkan sebuah negara-bangsa bersepakat memiliki sebuah identitas tunggal. Penulisan ulang sejarah akan membuka banyak hal, namun perlu diperhatikan apakah negara-bangsa tersebut sudah cukup dewasa dan matang untuk melakukannya.

Topik lain yang didiskusikan adalah peranan sosial media dalam perlindungan kelompok minoritas. Kebanyakan peserta berpandangan bahwa media sosial memiliki dua sisi: melindungi dan sekaligus mencancam. Contoh yang diberikan adalah penggunaan media sosial secara masif dan intensif oleh kelompok radikal.  Dalam hal ini dipertanyakan apakah perusahaan media sosial tidak bisa diminta ikut untuk menseleksi informasi yang ditayangkan, untuk meminimalisir dampak negatif.

Mekanisme internasional, meski pun belum cukup, dianggap bisa digunakan untuk pemenuhan hak kaum minoritas. Sustanaible Development Goals, misalnya, meski pun tidak secara spesifik menyebut perlindungan kelompok  minoritas, namun memberikan cukup banyak ruang untuk pemenuhan hak-hak minoritas.

Peserta juga menyepakati bahwa masalah perlindungan kelompok minoritas disebabkan oleh beragam faktor. Setiap negara memiliki sejarah dan budayanya sendiri-sendiri, sehingga tidak mungkin diciptakan satu obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Namun demikan Komunitas International memiliki tanggung jawab untuk perlindungan dan pemenuhan hak kelompok minoritas.

Close