Pentingnya Memaksimalkan Evaluasi Peraturan Perundangan

Pentingnya Memaksimalkan Evaluasi Peraturan Perundangan

Pentingnya Memaksimalkan Evaluasi Peraturan Perundangan

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menerima audiensi dengan Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Benny Riyanto beserta keempat orang anggota timnya di Gedung Bina Graha pada Rabu (12/06). Dalam kesempatan tersebut Kepala BPHN menyampaikan hal-hal yang bersifat urgen terkait dengan konsep penataan regulasi.

Dalam paparan singkatnya Kepala BPHN menuturkan bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia sudah sempurna karena dilengkapi dengan penataan sarana dan prasarana hukum. Namun jika dilihat dari siklus harmoni penataan regulasi masih memiliki kendala yakni di bagian evaluasi padahal semua bisa di kendalikan mulai dari pembentukan hingga implementasi. “Idealnya unsur evaluasi berada pada satu pintu, sementara yang sudah siap saat ini dengan instrument evaluasi adalah Kemenkumham dan BPHN,” tandasnya.

pentingnya-memaksimalkan-evaluasi-peraturan-perundangan-2

Kastaf menanggapi persoalan evaluasi penataan perundang-undangan ini sebagai hal yang penting dan serius “Ini terkait dengan kepentingan penataan regulasi guna memfilter regulasi agar tidak tumpang tindih antar regulasi yang lain dan perlu dikolaborasikan dengan beberapa pihak yang berkepentingan nantinya,” ujarnya.

Di sisi lain, BPHN juga membentuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang sudah berlangsung di tingkat Kabupaten. Kastaf mengimbau BPHN untuk terus mensosialisasikan program ini dan memastikan masyarakat mendapat bantuan hukum.

pentingnya-memaksimalkan-evaluasi-peraturan-perundangan-3

Close