Penguatan Kelembagaan Kantor Staf Presiden

Penguatan Kelembagaan Kantor Staf Presiden

Penguatan Kelembagaan Kantor Staf Presiden

JAKARTA- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki melakukan perubahan di lembaga Kantor Staf Presiden. Perubahan ini dibutuhkan untuk memastikan Kantor Staf Presiden dapat menjadi lebih baik dalam memberikan dukungan kepada Presiden terkait berbagai isu strategis dan Program Prioritas.

Pada langkah awal, KSP menetapkan tugas dan fungsi kedeputian yang sesuai dengan kebutuhan KSP yang baru dengan struktur baru dengan Peraturan Kepala Staf No 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Kedeputian I memegang bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional dengan fungsi memastikan pelaksanaan koordinasi rencana hingga pencapaian Program Prioritas Nasional, termasuk penjabaran janji Presiden di dalam Program pemerintah. Kedeputian 1 juga mengelola Situation Room.

Kedeputian II memegang bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis dengan fungsi melakukan identifikasi analisis, kajian dan rekomendasi pemecahan isu sosial ekologi dan budaya strategis, termasuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengelolaan isu tersebut. Deputi II juga melakukan pemeliharaan database sosial, ekologi dan budaya yang terintegrasi dengan Situation Room Presiden.

Kedeputian III memegang bidang Kajian dan Pengelolaan isu Ekonomi Strategis dengan fungsi melakukan identifikasi analisis, kajian dan rekomendasi pemecahan isu ekonomi strategis, termasuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengelolaan isu tersebut. Deputi III juga melakukan pemeliharaan database ekonomi yang terintegrasi dengan Situation Room Presiden

Kedeputian IV memegang bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dengan fungsi melakukan pembangunan strategi komunikasi atas capaian pembangunan, dan melakukan pengelolaan komunikasi dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap kebijakan Presiden. Pengelolaan situs resmi Presiden dan Kantor Staf Presiden juga dilakukan oleh Deputi IV.

Kedeputian V memegang bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis dengan fungsi melakukan identifikasi analisis, kajian dan rekomendasi pemecahan isu PolhukamHAM, termasuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengelolaan isu tersebut. Deputi V juga melakukan pemeliharaan database PolhukamHAM yang terintegrasi dengan Situation Room Presiden.

Slide07

KSP juga melakukan asessmen terhadap seluruh tenaga profesional yang bekerja di KSP untuk mendapatkan gambaran kompetensi, yang disusul dengan beberapa penyesuaian penempatan untuk mengoptimalkan kinerja KSP.

Sebagai lembaga Kepresidenan, maka KSP harus dipastikan bebas dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, konflik kepentingan dan semua hal yang dapat menurunkan integritas lembaga dan Presiden, maka seluruh tenaga profesional harus menandatangani Pakta Integritas.

“Kita bekerja untuk masyarakat dan kita harus memiliki integritas tinggi untuk dipercaya. Hanya dengan integritas dan profesionalisme, kita bisa melayani Masyarakat dengan baik dan optimal,” kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat, 8 April 2016.

Dikatakan, untuk melengkapi penguatan lembaga, Kepala Staf Kepresidenan juga akan mengeluarkan Peraturan Kepala Staf Kepresidenan mengenai kode etik, juga mengenai pengelolaan sumber daya manusia.

PAKTA INTEGRITAS

cc24f071-0491-473f-98ab-329d807909fd

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang secara simbolik dilakukan oleh Deputi dan Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan. Pelanggaran terhadap Pakta Integritas adalah hal yang sangat serius, oleh karena itu seluruh staf Kantor Staf Presiden menerima konsekuensi, termasuk secara proaktif mengundurkan diri atau diberhentikan dari KSP. Pakta Integritas ini memuat beberapa poin yaitu;

  1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan maupun peraturan internal yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
  2. Menjaga kepentingan terbaik KSP dan menghindari benturan kepentingan, yaitu antara kepentingan KSP dengan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak yang terafiliasi/terasosiasi.
  3. Tidak melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan yang melibatkan KSP dan/atau pegawai KSP pada tindakan-tindakan terorisme atau kekerasan dalam apapun juga; dan melaporkan segera jika mengalami atau melihat rencana atau perbuatan tersebut.
  4. Tidak menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang dalam situasi apapun.
  5. Tidak menyalahgunakan pengaruh dan nama Presiden dengan alasan apapun.
  6. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di KSP:
    • Tidak meminta, menerima uang jasa, imbalan yang secara legal bukan merupakan hak;
    • Tidak meminta dan/atau menerima bentuk gratifikasi apapun;
    • Tidak menyalahgunakan jabatan, tidak melakukan pertemuan atau komunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan pengadaan di lingkungan KSP yang bukan tugas;
    • Tidak melakukan atau membiarkan perbuatan yang merusak citra KSP;
    • Memperlakukan setiap pihak secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi;
    • Menjaga akurasi serta tidak memanipulasi data dan informasi yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, serta Kepala Staf Kepresidenan dan/atau pihak lain yang membutuhkan data dari KSP;
    • Wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Staf Kepresidenan dan/atau Deputi KSP atas data dan informasi yang akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan data termaksud;
    • Menjaga kerahasiaan semua data dan informasi Negara yang diketahui atau diterima, yang dikategorikan sebagai rahasia Negara oleh peraturan perundang-undangan;
    • Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Kepala Staf Kepresidenan dan/atau pejabat yang ditunjuk.

     

Close