Pemerintah Siapkan 19 Regulasi Kehumasan

Pemerintah Siapkan 19 Regulasi Kehumasan

Pemerintah Siapkan 19 Regulasi Kehumasan

Koordinasi dan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga (K/L) sangat menunjang keberhasilan komunikasi publik pemerintah melaksanakan program-program prioritas nasional. Hal ini bukan sesuatu yang mengada-ada mengingat tantangan utama komunikasi semakin komplek.

Demikian kesimpulan ketiga narasumber Eko Sulistyo, Kantor Staf Presiden (KSP), Freddy H. Tulung, Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), serta Heri Rakhmadi, praktisi dan wakil ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), pada Kongres Pranata Humas Indonesia Tahun 2015, di Hotel Ibis Trans Studio Mall, Bandung, 26-27 Agustus 2015. Acara ini diikuti 400 pranata humas yang berasal dari (K/L) seluruh Indonesia.

Menurut Eko, saat ini kita kerap dihadapkan pada situasi sulit untuk melakukan verifikasi, klarifikasi maupun tanggapan balik terhadap isi suatu pemberitaan. Hal ini karena cepatnya arus informasi maupun kompleksnya stakeholder yang terlibat dan saling mempengaruhi. Selain itu kategori media massa mainstream dan social media juga semakin kabur, yang sama-sama punya pengaruh dalam pembentukan wacana publik.

“Tantangan ini butuh respon cepat dan strategi yang tepat  untuk mengidentifikasi para aktor berpengaruh, penetrasi media massa maupun social media serta penyampaikan informasi yang cepat dengan basis data yang kuat untuk counter opinion dan membantu pengambilan kebijakan yang tepat,” lanjut Eko, yang menjabat Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Pemerintah sedang menyiapkan 19 regulasi serta 12.000 tenaga fungsional kehumasan dalam rangka meningkatkan arah kebijakan kerja kehumasan guna mendukung program pemerintah.

“Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.  159/Kep/M.Komimfo/4/2011 dan Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan ketentuan teknis, pedoman dan kurikulum pelatihan sampai monitoring evaluasi guna meningkatkan kualitas pejabat fungsional kehumasan,” ujar Freddy H. Tulung, yang sebelumnya menjabat Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Komimfo.

Sementara Heri Rakhmadi menilai pemerintah melalui Kominfo dapat memanfaatkan Government Public Relation (GPR) sebagai alat terpadu dalam menentukan langkah strategi public relation (PR) pemerintah di era informasi digital.

Close