Partnership dan Inklusif: Titik Kunci Pelaksanaan SDG's

Partnership dan Inklusif: Titik Kunci Pelaksanaan SDG's

Partnership dan Inklusif: Titik Kunci Pelaksanaan SDG’s

SURABAYA- Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kerangka kerja pembangunan global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015 lalu. SDGs tidak bisa dijalankan dengan business-as-usual, tapi harus dilaksanakan secara inklusif dan partisipatif yang tercermin dalam kerangka regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan akuntabilitas dalam rancangan Perpres SDGs.

Demikian disampaikan Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo dalam Workshop dan Sosialisasi SDGs tingkat nasional dan daerah untuk wilayah Indonesia Barat yang diselenggarakan Bappenas di Surabaya, 23 Mei 2016.

Eko menjelaskan, paska deklarasi SDGs 25 September 2015 di kantor PBB Amerika Serikat yang dihadiri Wakil Presiden RI, telah dilakukan kajian atas 17 goals dan 169 target dalam SDGs yang pada dasarnya adalah target pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN 2015-2019.

Setelah melalui pembahasan di tingkat teknis, materi ini menjadi acuan penjabaran pelaksanaan SDGs yang akan dituangkan dalam rencana aksi nasional sebagai lampiran draf Perpres SDGs. Kemudian dalam sidang kabinet 23 Desember 2015, Presiden Jokowi mengarahkan perlunya diterbitkan Perpres, yang kini sudah masuk untuk dibahas di Sekretariat Kabinet, sebagai dasar pelaksanaan SDGs secara nasional.

“Penerbitan Perpres ini merupakan langkah strategis untuk menunjukkan adanya leadership Pimpinan Nasional (Presiden) yang akan memimpin langsung Agenda Global SDGs di Indonesia,” ujarnya.

Perpres ini, lanjut Eko, akan memperkuat Statement Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Konferensi PBB 25 September 2015 lalu bahwa Indonesia telah menekankan pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tantangan pelaksanaan SDGs adalah menyelesaikan problem sisa yang tak selesai di MDGs sambil mencapai target dan indikator SDGs. Berkaca pada pelaksanaan MDGs yang mengalami keterlambatan pelaksanaan 8-10 tahun di Indonesia, harus dijadikan pelajaran sebagai langkah koreksi. Akibatnya Indonesia tidak berhasil dalam 19 dari 67 indikator yang telah ditetapkan (Laporan MDGs, 2014), antara lain: pengurangan penduduk miskin; penurunan angka kematian ibu melahirkan; pengurangan jumlah anak balita kurang gizi; akses atas air; dan emisi karbon.

Close