Open Government Indonesia Gelar Kick Off Penyusunan Rencana Aksi 2018-2020

Open Government Indonesia Gelar Kick Off Penyusunan Rencana Aksi 2018-2020

Open Government Indonesia Gelar Kick Off Penyusunan Rencana Aksi 2018-2020

JAKARTA - Sekretariat Open Government Indonesia menyelenggarakan kegiatan ‘Kick Off Meeting’ Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia Periode 2018-2020 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. Kegiatan ‘Kick Off Meeting’ merupakan salah satu rangkaian awal dari proses penyusunan rencana aksi Open Government Indonesia. Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 adalah rencana aksi kelima semenjak Indonesia bergabung kedalam inisiatif Open Government.

Open Government Indonesia merupakan inisiatif keterbukaan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin inovatif, partisipatif, akuntabel, dan transparan. Inisiatif Open Government Indonesia adalah bagian dari inisiatif global Open Government Partnership (OGP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu negara dari 8 negara pendiri inisiatif OGP. Hingga saat ini sudah 76 negara tergabung di dalam inisiatif Open Government Partnership.

Para pemateri di dalam kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi OGI 2018-2020 antara lain Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Soedarsono dan Direktur Aparatur Negara Bappenas Velix Wanggai dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Agung Hikmat. Pemateri yang hadir merupakan representasi dari instansi pemerintah penyelenggara Open Government Indonesia yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.

“Rencana Aksi ini adalah milik kita, milik pemerintah bersama dengan masyarakat sipil,” kata Yanuar Nugroho. Direktur Medialink Mujtaba Hamdi selaku Koordinator Masyarakat Sipil Open Government Indonesia turut menuturkan bahwa keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat sipil sangat diperlukan supaya rencana aksi yang disusun dapat memiliki dampak bagi masyarakat.

Mengusung Empat Tema Utama

yn3

Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 mengusung empat tema utama yaitu partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses informasi publik. Kegiatan kick off meeting turut dihadiri oleh kementerian yang terkait dengan empat tema tersebut antara lain dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan institusi pemerintah lain.

Dari sisi masyarakat sipil yang turut hadir antara lain Publish What You Pay (PWYP), Medialink, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya yang berkaitan dengan tema utama Rencana Aksi OGI 2018-2020. Keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses penyusunan rencana aksi adalah bentuk nyata dari semangat ko-kreasi yang merupakan semangat OGP sejak pertama kali didirikan.

“Kegiatan kick off ini merupakan sebuah titik awal bagi instansi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama berko-kreasi menyusun rencana aksi Open Government periode 2018-2020.” ujar Slamet Soedarsono, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Slamet Soedarsono turut mengungkapkan bahwa BAPPENAS sebagai salah satu instansi pemerintah penyelenggara Open Government Indonesia terus berkomitmen dalam penyelenggaraan Open Government di Indonesia.

Plt Bupati Bojonegoro, Dr. Supriatno, S.H.,M.H. turut hadir dalam kegiatan kick off meeting sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah. Bojonegoro merupakan kabupaten yang terpilih menjadi salah satu dari daerah pilot program OGP Local yang diselenggarakan di 15 daerah di seluruh dunia oleh Sekretariat Open Government Partnership.

Dalam pengantar singkatnya, Plt Bupati Bojonegoro mengungkapkan bahwa sinergi antara rencana aksi nasional dengan rencana aksi daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mempermudah pelaksanaan inisiatif keterbukaan di pemerintah daerah.

Tindak lanjut dari kegiatan kick-off meeting adalah pertemuan multilateral oleh kementerian dan lembaga bersama dengan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas penajaman dari masing-masing rencana aksi. Sekretariat Open Government Indonesia bersama dengan perwakilan masyarakat sipil telah mempersiapkan 13 rancangan awal Rencana Aksi Open Government Indonesia untuk periode 2018-2020.

Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 rencananya akan dikumpulkan ke Sekretariat OGP pada pertengahan September 2018.

Adapun rencana aksi pada periode 2018 – 2020 diharapkan dapat mendorong mempercepat terciptanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat di antaranya seputar isu keterbukaan penganggaran dana desa, partisipasi masyarakat terkait isu kemiskinan serta isu transparansi Beneficial Ownership sebagai bagian dari komitmen bersama negara anggota OGP yang turut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan pada OGP Summit Georgia pada bulan Juli 2018 yang lalu.

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 masyarakat luas dapat turut serta memberikan aspirasi terhadap rancangan renaksi melalui portal digital yang disediakan pada tautan bit.ly/nap-OGI. Penggunaan sarana digital merupakan salah satu metode dalam memperluas partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan.

yn7

Close