OJK Luncurkan 6 Inisiatif Kebijakan di Sektor Keuangan

OJK Luncurkan 6 Inisiatif Kebijakan di Sektor Keuangan

OJK Luncurkan 6 Inisiatif Kebijakan di Sektor Keuangan

JAKARTA- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyampaikan beberapa inisiatif kebijakan di sektor keuangan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Ketiga.

  1. Terkait dengan relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valuta asing oleh bank atau disebut sebagai business trust. “Bank bertindak sebagai trusty dalam hal ini,” kata Muliaman.  Upaya ini untuk mendukung stimulus lanjutan dan meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola valas terutama sebagai kelanjutan dari kebijakan tahap kedua. “Terutama yang terkait dengan pengelolaan valas hasil ekspor,” ucap Muliaman. Oleh karena itu, OJK melakukan relaksasi ketentuan persyaratan umum dan kantor cabang bank asing agar dapat melakukan aktivitas usaha penitipan dan pengelolaan atau yang biasa disebut business trust di perbankan nasional. “Secara umum ada beberapa insiatif yang terkait dengan ini, terutama item perubahan-perubahannnya,” ujar Michael. Dengan persyaratan yang lebih mudah, kata Muliaman, diharapkan jumlah bank yang bisa melakukan pengelolaan dana valas ini semakin bertambah. “Sehingga tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di luar negeri, tapi bisa gunakan kantor bank yang ada di Indonesia,” ucap Muliaman.
  1. Skema Asuransi Pertanian. OJK bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan konsorsium berbagai macam perusahaan asuransi. Skema asuransi pertanian diterapkan, maka asuransi tahap pertama adalah untuk asuransi usaha tani padi. “80 persen preminya dibayar pemerintah, anggarannya sudah disediakan di APBN yang sekarang. 20 persen dibayar petani,” ucap Muliaman. Dikatakan, manfaat kebijakan yang terjadi akibat ketidakpastian musim di mana petani merasakan kerugian, maka dengan skema ini kerugian yang dialami petani bisa dikurangi. “Dengan adanya skema asuransi ini, kemudian para petani menjadi bankable,” ucap Muliaman.
  1. Paket ketiga yang dirilis OJK adalah revitalisasi dan perluasan kelembagaan industri modal ventura dalam rangka meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha pemula (startup) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu kebijakan yang diambil OJK adalah melakukan perluasan sumber pendanaan sesuai dengan karakter bisnis modal ventura. Dia menerangkan, selama ini sumber pendanaan industri modal ventura berasal dari perbankan atau lembaga lain sehingga kerap terjadi ketidakcocokan ketika badan usaha melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga. Hal ini, kata Muliaman, mengurangi keleluasaan industri dalam memberikan pembiayaan bagi pengusaha pemula (start up) yang belum bisa memberikan keuntungan pada masa awal. "Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan dibentuk pengelolaan dana melalui venture fund oleh perusahaan modal ventura," tuturnya. Selanjutnya, Muliaman mengatakan OJK memperluas kegiatan usaha industri modal ventura dengan mengizinkan badan usaha berstatus persekutuan komanditer atau CV (ommanditaire vennootschap) menjalankan bisnis ini. "Sebelumnya modal ventura hanya boleh dilakukan oleh badan usaha berstatus PT (perseroan terbuka) dan koperasi," katanya.
  1. Pembentukan konsorsium. Penggabungan ini untuk mengidentifikasi potensi yang ada di industri kreatif. Dalam, waktu dekat industri kreatif disampaikan dan tentu saja satu persatu akan didanai dengan pendekatan konsorsium dan program penjaminan.
  1. Kerjasama OJK dengan Kementerian Keuangan untuk memberdayakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)  agar dapat memaksimalkan pengembangan pembiayaan ekspor, di antaranya dengan mengubah dasar peraturan operasional agar LPEI selayaknya menjadi perusahaan pembiayaan.
  1. Implementasi one project concept. OJK akan menilai kualitas aset bank umum dan terjadi pemisahan arus kas dan dasarnya based on project.

Close