Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

Moeldoko Pimpin Rapat Tingkat Menteri: Percepat Realisasi Reforma Agraria

JAKARTA - Menindaklanjuti pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat pada aksi peringatan Hari Tani Nasional, di Istana Merdeka, 24 September lalu, Jumat, 11 Oktober 2019 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Bina Graha Kantor Staf Presiden.  Rapat ini dihadiri oleh Dirjen dan Deputi dari Kementerian ATR/BPN-RI, KLHK, Kemendesa PDDT, dan Kemenkeu dan Kemenkeu.

Dalam RTM ini, Moeldoko memberikan arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya melakukan percepatan realisasi Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang selama ini telah diusulkan oleh masyarakat.

“Saya mengharapkan arahan Presiden ini kita perhatikan baik-baik. Reforma Agraria mestinya dijalankan pada area-area yang diusulkan oleh masyarakat secara cepat. Sebab, selain mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan sumber kesejahteraan rakyat berbasis penataan pertanahan,” kata Moeldoko.

Ia melanjutkan, berjalannya hal-hal tadi akan melahirkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi terhadap program-program pemerintah

“Saya harap hal ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan,” tegasnya.ane2

Merespon arahan Presiden Jokowi melalui Moeldoko, Dirjen Permasalahan Agraria dan Ruang Kementerian BPN pemerintah menyatakan bahwa peneyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria pada lokasi yang diusulkan beberapa telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti di Cianjur, Pemalang dan Banjarnegara.

Sementera, Dirjen Planologi KLHK mengatakan bahwa pelepasan kawasan hutan telah mencapai 2.5 juta hektar, dan akan terus bertambah hingga 4 juta hektar hingga akhir tahun.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan dalam rapat agar setiap kementerian memahami bahwa reforma agraria adalah program prioritas Presiden, sehingga wajib menjadi agenda pekerjaan masing-masing KL.

Dalam RTM ini, Moeldoko menyerahkan usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Lokasi tersebut terbagi ke dalam dua yuridiksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 33.584 hektar di 51 desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seluas 15.047 hektar di 38 desa.

Terkait dengan kelembagaan pelaksana reforma agraria, Kastaf menyatakan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah melakukan penataan kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Presiden Jokowi akan memimpin langsung proses pelaksanaan reforma agraria ini. Karena itu, akan dilakukan proses revisi secara terbatas terhadap Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Moeldoko.

Menutup RTM ini, Moeldoko mengingatkan bahwa komitmen reforma agraria akan terus berlanjut dalam periode pemerintahan Jokowi ke depan. Sehingga, hasil-hasil RTM ini akan terus ditagih dan ditindaklanjuti.

Close