Moeldoko: Apkasindo Tak Lelah Perjuangkan Petani Sawit

Moeldoko: Apkasindo Tak Lelah Perjuangkan Petani Sawit

Moeldoko: Apkasindo Tak Lelah Perjuangkan Petani Sawit

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri  rapat koordinasi dengan dewan pembina, dewan pakar, serta pengurus DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) di Bina Graha, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.

Tersebar di 117 kabupaten/ kota, 22 provinsi, organisasi ini terus melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti  universitas dan industri untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Ketua Apkasindo Ir. Gulat ME Manurung, MP dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal, mulai dari kesejahteraan petani kelapa sawit, sistem tata ruang kebun sawit rakyat, sistem sertifikasi wajib ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) serta Badan Pengelola Dana Perkebunan – Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Gulat Manurung berharap tata ruang perlu dilihat secara hati-hati, agar petani tidak mengalami kerugian karena 56 persen sawit rakyat berada di kawasan hutan. Dalam hal ISPO mestinya petani tidak diwajibkan mengikuti ISPO sebelum petani menyelesaikan persoalan tanah garapannya dengan pihak kehutanan. Ini lantaran syarat pertama ISPO adalah lahan garap harus berada di luar kawasan hutan. “Terkait dengan pelaksanaan BPDP-KS harus didorong agar sejalan dengan Perpres sehingga petani diuntungkan," paparnya.sa2

Sementara itu Dr. Bayu Krisnamurti Dewan Pembina Apkasindo menegaskan perlunya petani sawit, mendapat dukungan, terutama dalam tahap penanaman kembali, untuk mengganti tanaman yang rusak. Dana dukungan tersebut bisa diambilkan dari  BPDP-KS yang memang untuk kepentingan petani.

“Dukungan ini tidak semata penggantian biaya replanting, tetapi juga dukungan lain, karena dalam 3-4 tahun sesudah replanting, petani tidak mendapatkan penghasilan lantaran tanaman belum berproduksi,” tandasnya.

Di kalangan petani sawit sendiri disadari lemahnya kelembagaan, sehingga kurang mempunyai daya tawar dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kondisi ini juga  berimbas pada tata niaga sawit di tingkat petani yang memudahkan masuknya tengkulak. Alhasil, petani tidak mendapatkan harga yang optimal.

Menanggapi berbagai permasalah di atas, Kepala Staf Kepresidenan yang juga sebagai Dewan Pembina Apkasindo akan segera berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Diantaranya: KLHK, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian untuk mengurai dan memecahkan berbagai persoalan di atas.

“Bentuk dan perkuat gapoktan, karena bantuan pemerintah hanya bisa tersalur lewat kelompok tani ini. Dan saya berharap Apkasindo tak lelah terus memperjuangkan hak petani sawit,” tegasnya.

Menghadapi tekanan soal dampak lingkungan atas perkebunan sawit dari negara-negara Eropa, Kastaf selalu menyampaikan pada para dubes asal Eropa  agar mereka melihat permasalahan kelapa sawit lebih komprehensif dan holistik.

Tak kalah penting, hilirisasi produk kelapa sawit menjadi penting, lantaran akan meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang rantai produksi yang pada akhirnya bakal mengerek kesejahteraan petani sawit.sa1

Close