Mensinergikan Sistem Informasi Desa

Mensinergikan Sistem Informasi Desa

Mensinergikan Sistem Informasi Desa

Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),  Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) dan Kementerian Dalam Negeri membahas program sistem informasi dan pembangunan infrastruktur desa dalam Forum Rembug Sinergi Pembangunan Perdesaan & Data Terpadu (25/8/2015).

Dalam forum ini dibahas persoalan data-data dan kendala implementasi dana desa karena belum dibuatnya RPJM Desa, sistim informasi desa, serta kesulitan pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil, maupun serapan dana desa yang rendah.

Dalam presentasinya, BP2DK menekankan pentingnya Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) sebagai sistem yang akan memudahkan penyusunan kebijakan desa, terutama strategi utama pengembangan kawasan desa, perumusan pembagian kerja yang jelas antar lembaga dalam kebijakan desa yang mendukung manajemen pelayanan desa, serta sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam bidang pelayanan teknis administratif  maupun peraturan undang‐undangan. SIDeKa diharapkan menjadi wadah data dan informasi tentang Desa dan menjadi basis data untuk pengembangan desa.

Sementara Kominfo, menyadari pembangunan infrastruktur desa broadband dan pembangunan infrastruktur elektronik sangat mahal dan kompleks.   Butuh lahan, tantangan geografis, kerja sama pemerintah daerah dan kerjasama dengan swasta.  Untuk mencapai target pembangunan desa broadband di wilayah perbatasan, Kominfo, misalnya, telah menggandeng BP2DK sebagai tenaga pendamping lapangan yang telah dilepas oleh Menkominfo, April lalu.

Forum rembug ini disambut gembira oleh kementerian yang hadir sebagai wujud mensinergikan kembali cita ke 3 (Nawacita) melalui sistem informasi desa dan kawasan yang diharapkan dapat memudahkan para pengambil kebijakan tentang program desa.  Dalam forum rembug ini juga disepakati untuk kembali membuat pertemuan-pertemuan yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam agenda rembug berikutnya.

Close