Menilai Capaian Program Reforma Agraria

Menilai Capaian Program Reforma Agraria

Menilai Capaian Program Reforma Agraria

Oleh Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, dimuat di Harian Kompas,

Jum’at, 10 Mei 2019

Panitia Konferensi Nasional Reforma Agraria 2014 menitipkan agenda kepada Tim Transisi Jokowi-JK, bahwa kalangan gerakan sosial ingin memastikan “reforma agraria betul-betul dijadikan agenda prioritas” yang dijalankan kementerian dan lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah serta dengan melibatkan partisipasti aktif rakyat (12 September 2014).

Secara khusus, sembilan hal diajurkan agar reforma agraria dilaksanakan melalui: Pertama, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA dijadikan rujukan dalam menyusun legislasi, regulasi dan kebijakannya.

Kedua, keberadaan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dipegang teguh dan dijalankan sesuai tujuan penerbitannya. Ketiga, disusun RUU Pelaksanaan Reforma Agraria (RUU PRA) sebagai regulasi operasional penataan struktur agraria sekaligus menyelesaikan konflik agraria.

Keempat, menerbitkan Perpres Komnas Reforma Agraria atau Badan Otorita Reforma Agraria yang bertugas melaksanaan reforma agraria. Kelima, kelembagaan pertanahan diperkuat dengan menjadikan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria.

Keenam, agar penyelesaian konflik agraria terfokus dan sistematis, diterbitkan Perpres Komnas Penyelesaian Konflik Agraria. Ketujuh, dibentuk Pengadilan Agraria di Mahkamah Agung sebagai bagian dari Peradilan Umum yang bertugas menyelesaikan konflik agraria.

Kedelapan, segera merealisasikan komitmennya untuk meredistribusikan sembilan juta hektar kepada rakyat yang membutuhkan. Kesembilan, memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani/koperasi yang dikelola petani agar tanahnya produktif.

Bagaimana menilai capaian reforma agraria yang 4,5 tahun dijalankan pemerintah, dengan menjadikan sembilan agenda di atas sebagai alat ukurnya?

Capaian strategis

reforTerdapat capaian strategis dan kelemahan mendasar. Sejauh ini, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960 dirujuk regulasi menyangkut pertanahan. Misalnya, Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria merujuk arah kebijakan yang dikandung TAP MPR dan UUPA. Selain itu, Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, dan Inpres 8/2018 tentang moratorium sawit semangatnya merujuk keduanya.

Yang masih kurang, pengkajian ulang (review) peraturan perundang-undangan terkait tanah dan kekayaan alam. Ini pekerjaan rumah bagi badan legislasi yang akan dibentuk pemerintah, agar regulasi tanah dan kekayaan alam kondusif bagi perwujudan keadilan agraria.

Sementara itu, RUU PRA tak menjadi pilihan pemerintahan Jokowi. Yang ditempuh ialah bersama DPR melanjutkan pembahasan RUU Pertanahan, yang di dalamnya memuat reforma agraria dan penyelesiaan konflik agraria. Capaian pentingnya, Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria yang mengatur operasional reforma agraria.

Jokowi juga memilih tidak membentuk lembaga baru. Yang ditempuh, konsolidasi dan mengkoordinasikan kelembagaan pelaksana dalam Gugus Tugas Reforma Agraria seperti diatur Perpres 86/2018. Sekalipun nama dan dasar hukum berbeda, tugas dan fungsi GTRA mirip dengan KNRA/BORA.

Usulan mentransformasi BPN menjadi kementerian agraria diadopsi Jokowi, bahkan menyambungkannnya dengan tata ruang, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dibentuk. Tugas Kementerian ATR/BPN strategis karena memimpin operasional reforma agraria di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Kabinet Kerja juga dilengkapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai kementerian baru atau penggabungan yang saling terkait dalam Tim Reforma Agraria.

Konflik dan redistribusi

usepDiakui, konflik agraria masih terus terjadi. Maraknya konflik agraria tak sepadan dengan kemampuan kelembagaan pemerintah menyelesaikannya. Sementara KNuPKA tidak menjadi pilihan, Jokowi menempatkan tugas kementerian/lembaga yang ada agar diefektifkan untuk tangani konflik, misalnya Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian LHK.

Selain itu, Kantor Staf Presiden membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang menampung, menganalisa dan meneruskan pengaduan kasus konflik agraria kepada kementerian/lembaga yang bertugas menyelesaikannya.

Perihal usulan pembentukan Peradilan Agraria, telah dimasukan sebagai substansi yang diatur RUU Pertanahan. Hal ini membutuhkan konsensus bersama wakil rakyat di parlemen. Singkatnya, penyelesaian konflik agraria masih menjadi agenda penting untuk mendapat perhatian lebih besar dari pemerintahan baru hasil pemilu.

Adapun redistribusi 9 juta hektar tanah menjadi batu uji pokok dalam menilai capaian reforma agraria. Harus diakui, realisasi janji ini terbilang rendah, yakni 545.425 bidang seluas 412.351 Ha. Ini kelemahan mendasar yang patut jadi catatan bagi Menteri ATR/Kepala BPN, untuk mengimbangi prestasi legalisasi yang mencapai lebih 12 juta bidang (2015-2019).

Kenapa redistribusi tanah penting dikedepankan? Sebab ia kunci pengikis ketimpangan sebagai problem pokok agraria Indonesia. Ketimpangan adalah musuh utama arah kebijakan ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan yang dicanangkan Jokowi.

Akselerasi

Sebagai bonus, reforma agraria juga dijalankan dengan memberikan akses pemanfaatan hutan kepada rakyat melalui lima skema perhutanan sosial. Per September 2018, ada 4.880 Ijin/Hak telah terbit untuk 476.113 KK, luas total 2.007.557 Ha, termasuk di dalamnya pengakuan 27.950 Ha hutan adat milik masyarakat adat.

Yang bolong, pembangkitan ekonomi di lapangan agraria. Pembentukan kelembagaan ekonomi rakyat untuk menyambut redistribusi dan sertifikasi tanah masih terbatas. Sinergi dengan Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi dan UMKM perlu dibangun.

Secara strategis, capaian reforma agraria tidak boleh berhenti pada membanyaknya jumlah sertifikat yang dibagikan, atau pada luas tanah yang diredistribusikan, melainkan pada bangkitnya ekonomi rakyat atas penguasaan dan pengusahaan tanah di pedesaan.

Ketika capaian reforma agraria mulai kelihatan, maka akselerasinya menjadi tantangan bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2019, terutama bagi presiden terpilih.

Close