Mengawal Pemberlakuan Tax Amnesty

Mengawal Pemberlakuan Tax Amnesty

Mengawal Pemberlakuan Tax Amnesty

JAKARTA- Jika tidak ada aral melintang, DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi Undang-undang (UU) pada Selasa, 28 Juni 2016.

Pemerintah berharap pemberlakukan tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional terutama dalam penerimaan negara. Presiden Jokowi menginginkan adanya capital inflow atau arus uang masuk, sehingga negara akan mendapatkan pengembalian modal yang lama tersimpan di bank luar negeri (LN). Tujuannya menggerakkan perekonomian Indonesia.

Tax amnesty bukan hal baru di dunia perpajakan. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, sebagian besar negara maju yang sistem perpajakannya sudah mantap pernah menerapkan tax amnesty. Irlandia, misalnya, di tahun 1988 berhasil mendapatkan USD 750 juta jauh di atas target USD 50 juta. Italia menangguk USD 12 miliar dalam dua kali pengampunan pajak. Amerika Serikat –yang melaksanakan amnesty di 41 negara bagian mendapatkan tambahan penerimaan USD 5,3 miliar.

“Tapi ada cerita berbeda, Das Gupta dan Mokherjee (1955) menemukan fakta pengampunan pajak di India tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan,” kata Yustinus Prastowo dalam diskusi tentang “Tax Amnesty” di Gedung Sekretariat Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 27 Juni 2016.

Diskusi yang digelar Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini dimoderatori oleh Roy Maningkas, dimulai pukul 15.30 WIB dan ditutup pukul 17.00 WIB. Hadir sejumlah tokoh yang konsen di dunia perpajakan dan barisan relawan pendukung pemerintah.

Prastowo menambahkan, pemberian pengampunan pajak perlu penjelasan detail menyangkut manfaat yang didapatkan negara. Karena hal itu masih pro dan kontra dikalangan masyarakat. Demikian juga bagaimana risiko-risiko yang dialami pra-amnesty maupun pasca-amnesty.

Secara sederhana, tax amnesty berarti penghapusan pajak bagi wajib pajak (WP) agar mereka yang menyimpan dananya di luar negeri ‘memulangkan’ kembali dananya ke Indonesia.

“Manfaat yang didapat dari tax amnesty ini adalah menambah jumlah Wajib Pajak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan mereformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan. Dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lalu RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tenaga Ahli Kedeputian IV Roysepta Abimanyu menyampaikan, diskusi serupa dengan tema berbeda telah berlangsung beberapa kali dalam bulan Ramadhan ini. Sharing pemikiran dengan para pakar maupun stakeholders untuk mensosialisasikan dan mengawal program pemerintah.

“Kami juga ingin mendapat kajian yang lebih dalam setelah disahkannya UU Tax Amnesty ini,” tambah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Wandy Tuturoong yang akrab disapa Binyo.

Close