Menerima Pengurus Pusat GP Farmasi Terkait Keluhan Tunggakan JKN

Menerima Pengurus Pusat GP Farmasi Terkait Keluhan Tunggakan JKN

Menerima Pengurus Pusat GP Farmasi Terkait Keluhan Tunggakan JKN

JAKARTA - Pada hari Jumat 14 September 2018, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyambut kedatangan Pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) yang terdiri dari Ketua Umum Tirto Kusnadi, Direktur Eksekutif Darojatun Sanusi, Bendahara Umum Hamadi Widjaja, Ketua Bidang Distribusi Hery Sutanto, Ketua Komite Bisnis Pemerintahan Andrew Makmuri, Dewan Penasehat Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Umar Wahid, Chairman PT. DNR Rudy Tanoesoedibjo, dan Presiden Direktur Enseval Djonny Hartono. Di pertemuan ini, GP Farmasi mengeluhkan isu finansial yang menimpa proses pengadaan obat, termasuk di antaranya tunggakan yang belum dibayarkan pemerintah kepada industri obat.

“Kendala finansial ini tidak lepas dari desain program JKN yang masih belum sempurna, ditambah lagi dengan permasalahan penghitungan dana talangan per tahun,” jelas Yanuar. Selain dari itu, dewan penasehat ARSADA Umar Wahid juga menyebut tunggakan yang belum dibayarkan ke Rumah Sakit memengaruhi operasional Rumah Sakit. Isu finansial ini diperburuk dengan perubahan peraturan manajemen Rumah Sakit Daerah.

gab3GP Farmasi yang sudah berdiri sejak 1969 dan menaungi tidak kurang dari 200 perusahaan farmasi di Indonesia saat ini mengalami kesulitan karena tunggakan-tunggakan ini. “Sejak awal, kami berkomitmen untuk menyuplai obat dengan harga yang rendah agar obat ini dapat diakses lebih banyak lagi anggota masyarakat. Namun dengan kondisi sekarang, kami bahkan tidak dapat menjamin suplai. Padahal dengan Inpres 14/2016, sudah banyak harapan agar industri farmasi dapat berkembang.” kata Ketua Umum GP Farmasi Tirto Koesnadi.

Sementara itu, Rudy Tanoesoedibjo mewakili perusahaan farmasi dan distribusi menyatakan dukungan penuh pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Namun, kami yang berperan sebagai distributor sangat dirugikan. Kami selalu membayar ke pabrik dalam jangka waktu 45 hari, tapi yang berlaku sebagai buyer selalu menunda-nunda sampai 60 hari bahkan bisa sampai 120 hari,” ungkapnya.

Keterlambatan pembayaran yang sudah berlarut-larut ini berakibat fatal pada kontinuitas usaha. Selain itu, Ketua Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Hery Sutanto mengatakan bahwa PBF sudah harus menanggung kredit dari anggota. Asosiasi PBF ini memiliki anggota lebih dari 2,300 di daerah-daerah.

Di akhir pertemuan, para pengurus GP Farmasi berharap dengan berkonsultasi dengan Kantor Staf Presiden, urgensi dari masalah finansial yang mereka hadapi dapat ditindaklanjuti segera sebelum berdampak pada pelayanan keseahtan pada masyarakat.gab

Close