Mencari Solusi Dua Sisi Freeport

Mencari Solusi Dua Sisi Freeport

Mencari Solusi Dua Sisi Freeport

JAKARTA – Hari ini, Selasa, 7 Maret 2017, Kantor Staf Presiden dua kali menerima aspirasi terkait permasalahan pertambangan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua.

Perwakilan masyarakat suku Kamoro dan suku Amungme di Timika, Papua, menginginkan pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk menutup PT. Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang telah lama beroperasi di tanah air  karena dianggap memberikan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar.

Dampak buruk itu sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya suku Kamoro dan Amungme di Papua. Hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh adat suku Kamoro, Daniel Beanal. Dengan menggunakan bahasa adat Papua, Daniel mengungkapkan bila tempat berkebun, tempat berburu, tempat adat sampai tempat sakral suku Papua telah terkontaminasi bahan-bahan kimia.

“Tanah yang dapat digunakan untuk hidup sudah mengandung kimia, alam rusak, gunung berlubang. Saya tidak pernah dapat apa-apa dari Freeport, saya malah diinjak-injak. Jadi, atas nama Tuhan saya menuntut Freeport ditutup,” ungkapnya tegas di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Daniel bersama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua mendatangi Kantor Staf Presiden untuk mengatakan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat suku Kamoro dan suku Amungme karena keberadaannya berdekatan dengan perusahaan PT. Freeport Indonesia.

Damaris Onawame selaku penanggungjawab tim ini mengatakan keinginanya agar pemerintah mengutamakan aspirasi dan tuntutan dari korban. “Jangan hanya terpengaruh dengan PHK para karyawan, selama Freeport keruk kekayaan alam di negri kami, kita orang asli disini yang kena dampak. Maka itu, Damaris menegaskan tak ada alasan lagi freeport harus tutup selamanya,” kata Damaris.

Petronela Baho, tokoh masyarakat Papua lainnya,  menekankan agar pemerintah tidak terpengaruh dengan ancaman Freeport untuk memberhentikan karyawan. Menurutnya, hal terpenting ialah mendengarkan masyarakat setempat yang menderita karena adanya Freeport. Ia pun mengharapkan keterlibatan masyarakat Papua dalam perundingan 120 hari antara pemerintah Indonesia dengan Freeport.

“Pemerintah dan Freeport juga harus mendengar keluhan dari masyarakat sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” ujar Balo. Sebelum menumpahkan tuntutannya di Kantor Staf Presiden, perwakilan masyarakat adat ini juga mengadukan hal serupa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kedatangan warga Papua ini didampingi Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) yang tegas meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan PT. Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan inimasih menggunakan karyawan sebagai alat untuk menekan pemerintah.

“Jika Freeport masih menggunakan karyawan sebagai alat untuk menekan pemerintah, maka kami minta perundingan dihentikan sementara sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Ketua Umum JAMAN, Iwan Dwi Laksono di Kantor Staf Presiden.

wargafi

NEGOSIASI 120 HARI

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan tercapainya negosiasi dalam 120 hari. Pemerintah menuntut dua hal yakni pengubahan kontrak kerja karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pemberian 51% saham Freeport kepada pemerintah Indonesia. Mengenai tuntutan penutupan Freeport, pemerintah masih menaati kontrak kerja yang terjadi antara Freeport dan Indonesia hingga tahun 2021.

“Jadi belum ada pembicaraan untuk diperpanjangan atau ditutup. Jika ditutup akan berdampak di pengadilan. Namun, bila negosiasi berhasil pasti manfaatnya akan baik. Kita berjuang bersama agar bisa berhasil,”  kata Teten.

Sebelumnya, di pagi hari, Kantor Staf Presiden juga mendengarkan aspirasi para pegawai tambang PT Freeport Indonesia. Mereka meminta agar pemerintah tidak menghambat operasional Freeport, agar mereka tidak dirumahkan atau di-PHK. Selain ke Kantor Staf Presiden, para pegawai Freeport juga berunjukrasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

karyawan-fi

Close